Uploaded byDeddy Supriady Bratakusumah
Desentralisasi Urusan Pemerintahan
Dokumen ini membahas desentralisasi pemerintah Indonesia, menekankan pentingnya otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi bertujuan meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat, sementara urusan pemerintahan dibagi antara pusat dan daerah berdasarkan kriteria tertentu. Penekanan pada pengelolaan daerah yang efisien dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam proses ini.
![BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pap-05-190102043137-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Desentralisasi Urusan Pemerintahan
- 1. DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN DEDDY S.BRATAKUSUMAH, PhD 2007
- 2. 2 BANGSA BERNEGARA SUATU BANGSABERNEGARA BUKANLAH SUATU TAKDIR, MELAINKAN SUATU PILIHAN BERUPA KEPUTUSAN POLITIK DARI PARA PENDIRINYA INDONESIA MEMUTUSKAN MEMILIH NEGARA KESATUAN
- 3. 3 VISI NEGARA VISI (CITA-CITA& TUJUAN) NEGARA: “…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR” (ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)
- 4. 4 MISI PEMERINTAHAN NEGARA MISIPEMERINTAH NEGARA INDONESIA: “…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN YANG ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…” (ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)
- 5. BAGAN NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH KEPADAPERANGKAT PUSAT DI DAERAH PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA PROSES DESENTRALISASI PROSES DEKONSENTRASI
- 6. 6 DUA AZAS YANGKONTINUM AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI AKAN TERJADI DISINTEGRASI
- 7. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DEKONSENTRASI PEMERINTAH ADMINISTRATIF/ WILAYAH • KANWIL • KANDEP PEMERINTAH PUSAT DELEGASI • OTORITA DAERAH OTONOM • PROPINSI • KABUPATEN/ KOTA DESENTRALISASI PRIVATISASI • SWASTA MURNI • KEMITRAAN
- 8. DAERAH MENURUT UUD1945 PASAL 18 DAERAH PROPINSI DAERAH KABUPATEN DAERAH KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI : - ASAS OTONOMI - PEMBANTUAN NEGARA KESATUAN R.I
- 9. 9 FILOSOFI OTONOMI DAERAH “BRINGINGTHE STATE CLOSER TO THE PEOPLE” (MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT) ARTINYA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT BUKAN MENINGKATKAN KEKUASAAN
- 10. 10 WUJUD OTONOMI DAERAH 1.DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA PELAYANAN MASYARAKAT 4. KETERBUKAAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- 11. PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) URUSANPEMERINTAHAN ABSOLUT PUSAT 1. PERTAHANAN; 2. KEAMANAN; 3. YUSTISI; 4. POLITIK LUAR NEGERI; 5. MONETER; DAN 6. AGAMA. CONCURRENT (BERSAMA) KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN 1. EXTERNALITAS (DAMPAK) 2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN) 3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) URUSAN PILIHAN (POTENSI UNGGULAN) MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN MINIMUM
- 12. UUD 1945 SWASTA PEMERINTAHAN MASYARAKAT RENCANA PERUSAHAAN ASPEK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI STRATEGIDAN PERILAKU KEBIJAKAN PUBLIK PENGATURAN PELAYANAN PENYEDIAAN “PUBLIC GOODS” AKUNTABILITAS CITA CITA BANGSA BERNEGARA KEUNTUNGAN HUKUM KESEJAHTERAAN DAN PERANSERTA EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF (SUMBER: IRMALINA, ADAPTASI DARI SANKRI – LAN) KERANGKA KEPEMERINTAHAN
- 13. PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHDAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH PERANGKAT DAERAH PIMPINAN KOMISI PAN - MUS PAN - GAR BADAN KEHORMATAN SET DPRD SEKDA DINAS LEMBAGA TEKNIS
- 14. 14 PERAN DAERAH DALAMPEMBANGUNAN 1. BERSIFAT FASILITATIF DAN KATALISTIK (TO STEER NOT TO ROW) 2. BERTINDAK EFISIEN - MENINGKATKAN PELAYANAN - MENINGKATKAN AKUNTABILITAS - MENGURANGI HAMBATAN BIROKRASI 3. BERSIKAP TERBUKA
- 15. 15 PERSOALAN PENGELOLAAN DAERAH 1.PEMBIAYAAN (LOCAL FINANCE) 2. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 3. KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4. PENGATURAN DAN PERIZINAN 5. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 6. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 7. PENGANGKUTAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI 8. PENGENTASAN SI MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL
- 16. 16 KONDISI UNTUK SWASTA 1.KEMUDAHAN PERIZINAN 2. SISTEM RETRIBUSI DAN PERPAJAKAN 3. PERTANAHAN 4. INFORMASI TATA RUANG DAN ZONING 5. TERSEDIANYA SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PERKOTAAN 6. SUMBER ENERJI 7. FASILITAS INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI 8. INFORMASI SUMBER DAYA (ALAM, MANUSIA, BUATAN)
- 17. 17 LANGKAH STRATEGIS 1. IDENTIFIKASIKEKUATAN DAN KELEMAHAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN DAERAH 2. PENCERAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. MENINGKATKAN PARTISIPASI PARA PIHAK 4. KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS 5. PROFESIONALISME MANAJEMEN DAERAH 6. PENINGKATAN PELAYANAN 7. PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN
- 18. 18 PENUTUP 1. NEGARA KESATUANMERUPAKAN KERANGKA UTAMA DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH 2. URUSAN MUTLAK HANYA ADA PADA PEMERINTAH PUSAT, SEMENTARA URUSAN LAINNYA BERSIFAT “CONCURRENT” ANTARA PUSAT DAN DAERAH 3. PERGESERAN PARADIGMA DAN TREND GLOBAL PERLU SEGERA DIANTISIPASI OLEH PARA PENGELOLA DAERAH