Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, termasuk konsep, tujuan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhat
This document discusses good governance and provides definitions from various sources such as the World Bank, UNDP, IMF, and others. It also discusses the history and criticisms of good governance. Regarding Indonesia, the document notes that based on governance indicators, Indonesia scores moderately and faces challenges such as corruption, income inequality, and software piracy. It outlines the characteristics of good governance as participatory, transparent, accountable, and inclusive. Finally, it discusses how to implement good governance in organizations and among public servants through clean and ethical bureaucracy, transparency, accountability, and public service orientation.
Konsep tata kelola kolaboratif melibatkan kerja sama antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Tata kelola kolaboratif membutuhkan partisipasi aktor negara dan non-negara dalam forum formal untuk membuat keputusan bersama terkait kebijakan publik atau pengelolaan sumber daya publik secara kolektif dan berorientasi konsensus.
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Mencakup pedoman tentang operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan kelembagaan beserta personalianya. Juga menjelaskan berbagai prasarana dan sarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa yang memerlukan operasi dan pemeliharaan berkala.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan anggaran pemerintah pusat, mencakup konsep dan kebijakan perencanaan serta penganggaran, manajemen anggaran tingkat nasional dan kementerian, serta proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Dokumen tersebut membahas tentang perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait. Termasuk di dalamnya adalah pembagian keuangan antara pusat dan daerah melalui dana perimbangan.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, termasuk konsep, tujuan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhat
This document discusses good governance and provides definitions from various sources such as the World Bank, UNDP, IMF, and others. It also discusses the history and criticisms of good governance. Regarding Indonesia, the document notes that based on governance indicators, Indonesia scores moderately and faces challenges such as corruption, income inequality, and software piracy. It outlines the characteristics of good governance as participatory, transparent, accountable, and inclusive. Finally, it discusses how to implement good governance in organizations and among public servants through clean and ethical bureaucracy, transparency, accountability, and public service orientation.
Konsep tata kelola kolaboratif melibatkan kerja sama antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Tata kelola kolaboratif membutuhkan partisipasi aktor negara dan non-negara dalam forum formal untuk membuat keputusan bersama terkait kebijakan publik atau pengelolaan sumber daya publik secara kolektif dan berorientasi konsensus.
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Mencakup pedoman tentang operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan kelembagaan beserta personalianya. Juga menjelaskan berbagai prasarana dan sarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa yang memerlukan operasi dan pemeliharaan berkala.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan anggaran pemerintah pusat, mencakup konsep dan kebijakan perencanaan serta penganggaran, manajemen anggaran tingkat nasional dan kementerian, serta proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Dokumen tersebut membahas tentang perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait. Termasuk di dalamnya adalah pembagian keuangan antara pusat dan daerah melalui dana perimbangan.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyikapi perubahan kewenangan dalam pembagian urusan pemerintahan tersebut.
Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj) dengan memperbaiki prosedur penyusunan LKPj, mengungkapkan permasalahan secara jujur, dan menganalisis korelasi antara pengentasan kemiskinan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dokumen ini membahas pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah dalam pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Good local governance yang didefinisikan sebagai pengelolaan kebijakan publik yang baik dan amanah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan partisipasi dari berbagai pihak di daerah menjadi kunci utama dalam mempertahankan dan meningkatkan fungsi daerah dalam kerangka peningk
Laporan ini membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Deiyai untuk tahun anggaran 2014. Laporan ini memberikan gambaran umum tentang kondisi geografis dan administratif Kabupaten Deiyai serta dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan ini.
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup dan muatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, termasuk definisi, tujuan, jenis, waktu penyampaian, dan format penyusunan LKPJ.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.
Dokumen tersebut membahas tentang sinergi kebijakan publik nasional dan daerah di Indonesia. Ia menjelaskan proses penyusunan kebijakan mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi hingga perubahan atau pencabutan kebijakan. Dokumen ini juga membahas tentang peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dan upaya bela negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur negara, fungsi negara, pengertian bela negara, bentuk-bentuk upaya bela negara seperti pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran, serta pelaksanaan pertahanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Dokumen tersebut membahas tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX semester 1 yang mencakup partisipasi dalam upaya pembelaan negara dan otonomi daerah. Materi pembelaan negara meliputi penjelasan mengenai pentingnya upaya pembelaan negara, bentuk-bentuk upaya pembelaan negara, dan peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan materi otonomi daerah membahas pengertian otonomi daerah dan pent
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban mahasiswa dalam memperkuat kesadaran nasional dan bela negara di era globalisasi. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan seperti meningkatkan kurikulum pendidikan yang mendidik nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat pertahanan negara."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah.
2. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
3. Pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan dijalankan secara demokratis sesuai dengan prinsip-
Dokumen tersebut membahas tentang materi pelajaran PKn semester 1 kelas 9 yang mencakup partisipasi dalam upaya bela negara, otonomi daerah, serta pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuk upaya bela negara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang materi pelajaran PKn semester 1 kelas 9 yang mencakup partisipasi dalam upaya bela negara, otonomi daerah, serta pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuk upaya bela negara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan republik Indonesia yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila. Pemerintahan daerah dijalankan secara demokratis sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 tentang otonomi daerah.
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxRiyadiyadi10
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan republik Indonesia yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila. Pemerintahan daerah dijalankan secara demokratis sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia dengan 3 poin utama:
1. Sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan.
2. Terdapat urusan pemerintahan mutlak yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan urusan concurrent antara pusat dan daerah.
3. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunc
Dokumen tersebut membahas tantangan globalisasi bagi Indonesia, termasuk dampak masuknya ideologi asing dan pengaruh budaya Barat, serta pentingnya meningkatkan kesiapan SDM dan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan tersebut secara non-fisik.
Dokumen tersebut membahas tentang bela negara, yang mencakup pengertian, tujuan, bentuk-bentuk pelaksanaannya, serta tanggung jawab setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaannya. Dibahas pula ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara dan cara-cara berpartisipasi dalam upaya bela negara di lingkungan masyarakat.
This document discusses embracing innovation to improve public service delivery in Indonesia. It provides examples of innovative public services projects in Indonesia, including online registration of fiduciary contracts, fish quarantine services, and Surabaya's single window system. The document also discusses what innovation is, stages of innovation, shifting management styles to support innovation, potential barriers to innovation, and top innovative public services projects in Indonesia from 2014. The overall message is that innovation can help strengthen governance and improve responsiveness and accountability in public service delivery.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mempromosikan keragaman dan inklusi di tempat kerja. Dokumen tersebut menyarankan beberapa langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan setara bagi semua karyawan, seperti memberikan pelatihan kesadaran keragaman, mendorong rekrutmen dari berbagai latar belakang, serta menghindari diskriminasi apapun berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana strategis perangkat daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah yang melibatkan berbagai pihak, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan pendanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahan daer
This document discusses empowering local governance for development. It defines governance and local government, noting the exercise of political, economic, and administrative authority. Good local governance involves decentralization, participation, empowerment, and democracy. Challenges for local governments include awareness of globalization, infrastructure development, and poverty alleviation. Strategic steps are identified, like strengthening institutions and management, transparency, and public service. The central government plays a role in oversight, fiscal transfers, and reducing disparities. Paradigm shifts and globalization trends must be anticipated by local governments to increase competitiveness and people's welfare.
This document provides information about Deddy S Bratakusumah, including his biography, education history, career experiences, areas of expertise, and contact information. Some key details include:
- He was born in 1954 in Bandung, Indonesia and received his PhD from Cornell University in 1996.
- His career began in consulting and he has since worked for the National Development Agency/Ministry of National Development Planning in Indonesia, holding positions like Chief of the Local Autonomy Study Center.
- He also teaches at several universities and has expertise in areas like governance, local autonomy, and regional development.
- His contact information is provided.
Deddy S Bratakusumah is an Indonesian expert in regional financial management. He has a PhD in Regional Science from Cornell University and over 40 years of experience working for the Indonesian government. He currently serves as a senior planner and trainer in governance for the Ministry of National Development Planning. The document outlines Bratakusumah's educational background and career experience in local government and provides an overview of key concepts in regional financial management in Indonesia, including the legal framework, principles, roles of financial officers, and budgeting process.
This document discusses local government management of separated regional wealth and other original regional revenues in Indonesia. It defines original regional revenues as revenues obtained by regional governments based on regional regulations according to laws and regulations. Original regional revenues consist of regional taxes, regional retributions, management of separated regional wealth, and other original regional revenues. The document outlines the types of revenues from managing separated regional wealth and other original regional revenues, including profits from regional/state-owned company investments, regional asset sales and services, and more. It also discusses the management of regional goods and assets.
This document provides information about Deddy S Bratakusumah and discusses regional retribution in Indonesia. It includes Deddy's biography, career details, and contact information. It then defines regional retribution under Indonesian law and outlines the types of regional retribution including for public services, business services, and certain permits. The objectives, subjects, and items of each retribution type are described over several pages.
This document provides information about local taxes in Indonesia. It defines local taxes as contributions that are mandatory for local governments based on legislation. There are several types of local taxes including hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertising tax, street lighting tax, non-metal mineral and rock tax, parking tax, land tax, and land and building acquisition duty. The document also discusses the objectives, subjects, and those obligated to pay for each type of local tax.
The document provides biographical information about Deddy S Bratakusumah and discusses local government financial sources in Indonesia. It notes that local governments must have adequate financial sources to carry out their autonomy functions of services, general administration, and development. It then outlines concepts for regulating local finances based on laws and principles of transparency, accountability, and power sharing with central government. Specific local financial sources discussed include regional original income, balance funds, loans, and reserves.
This document discusses the financial relationship between the central and regional governments in Indonesia. It covers several key points:
1) Regions must have adequate financial resources to carry out their autonomy functions of services, general administration, and development.
2) The concept of regional financial management is regulated in laws on regional governance and decentralization, and ensures transparency and accountability in regional financial management.
3) Financial relations involve the distribution of central and regional spending authorities, mechanisms for distributing public spending burdens on taxpayers, and ensuring regions receive adequate financial resources including transfer funds from the central government.
4) Issues that can arise include whether regions receive sufficient financing, access to tax sharing, and equitable inter-regional transfer funds
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan kerangka hukum dan sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
2. Sistem tersebut mencakup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta siklus penyusunan anggaran daerah.
3. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan efisiensi
This document provides an overview of the functions of local government finance in Indonesia. It discusses the history and philosophy of regional autonomy in Indonesia. Key points include:
- Regional autonomy aims to bring governance closer to the people through increased services, accountability, and public participation.
- Local governments have their own sources of revenue including regional taxes, retributions, and funds from the central government.
- Challenges in implementing autonomy include unclear authority divisions, dependence on central government funds, and inefficient resource use between regions.
- Proper authority arrangements, organizational structure, local budgeting, and leadership elections are important for effective regional autonomy.
This document discusses the principles of fiscal decentralization. It argues that fiscal decentralization improves efficiency by allowing subnational governments to better respond to local needs, and improves governance through increased accountability and participation. It outlines factors for assigning expenditures, revenues, taxes and transfers between central and subnational governments. Expenditure responsibilities should match the beneficiaries. Major taxes are typically assigned to central governments while transfers address imbalances between subnational revenue and expenditure responsibilities that vary across jurisdictions.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. 2
BANGSA BERNEGARA
SUATU BANGSA BERNEGARA BUKANLAH
SUATU TAKDIR, MELAINKAN SUATU
PILIHAN BERUPA KEPUTUSAN POLITIK
DARI PARA PENDIRINYA
INDONESIA
MEMUTUSKAN MEMILIH
NEGARA KESATUAN
3. 3
VISI NEGARA
VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA:
“…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA,
BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN
MAKMUR”
(ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)
4. 4
MISI PEMERINTAHAN NEGARA
MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA:
“…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH
DARAH INDONESIA, DAN UNTUK
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,
DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN
DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN YANG ABADI DAN
KEADILAN SOSIAL…”
(ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)
6. 6
DUA AZAS YANG KONTINUM
AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS
SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT
DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM
TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA
SENTRALISASI
DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI
AKAN TERJADI DISINTEGRASI
8. DAERAH MENURUT UUD 1945
PASAL 18
DAERAH
PROPINSI
DAERAH
KABUPATEN
DAERAH
KOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :
- ASAS OTONOMI
- PEMBANTUAN
NEGARA
KESATUAN
R.I
9. 9
FILOSOFI OTONOMI DAERAH
“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE
PEOPLE”
(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA
MASYARAKAT)
ARTINYA
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT
BUKAN
MENINGKATKAN KEKUASAAN
10. 10
WUJUD OTONOMI DAERAH
1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA
PELAYANAN MASYARAKAT
4. KETERBUKAAN DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
11. PENGATURAN KEWENANGAN
(URUSAN PEMERINTAHAN)
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PUSAT
1. PERTAHANAN;
2. KEAMANAN;
3. YUSTISI;
4. POLITIK LUAR NEGERI;
5. MONETER; DAN
6. AGAMA.
CONCURRENT
(BERSAMA)
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
1. EXTERNALITAS (DAMPAK)
2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)
3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN WAJIB
(PELAYANAN DASAR)
URUSAN PILIHAN
(POTENSI UNGGULAN)
MENGACU PADA
STANDAR PELAYANAN
MINIMUM
14. 14
PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
1. BERSIFAT FASILITATIF DAN
KATALISTIK (TO STEER NOT TO ROW)
2. BERTINDAK EFISIEN
- MENINGKATKAN PELAYANAN
- MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
- MENGURANGI HAMBATAN
BIROKRASI
3. BERSIKAP TERBUKA
15. 15
PERSOALAN PENGELOLAAN DAERAH
1. PEMBIAYAAN (LOCAL FINANCE)
2. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA
3. KETERTIBAN DAN KEAMANAN
4. PENGATURAN DAN PERIZINAN
5. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP
6. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
7. PENGANGKUTAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI
8. PENGENTASAN SI MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL
16. 16
KONDISI UNTUK SWASTA
1. KEMUDAHAN PERIZINAN
2. SISTEM RETRIBUSI DAN PERPAJAKAN
3. PERTANAHAN
4. INFORMASI TATA RUANG DAN ZONING
5. TERSEDIANYA SARANA, PRASARANA DAN
UTILITAS PERKOTAAN
6. SUMBER ENERJI
7. FASILITAS INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI
8. INFORMASI SUMBER DAYA (ALAM, MANUSIA,
BUATAN)
17. 17
LANGKAH STRATEGIS
1. IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN
MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN DAERAH
2. PENCERAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
3. MENINGKATKAN PARTISIPASI PARA PIHAK
4. KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS
5. PROFESIONALISME MANAJEMEN DAERAH
6. PENINGKATAN PELAYANAN
7. PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN
18. 18
PENUTUP
1. NEGARA KESATUAN MERUPAKAN KERANGKA
UTAMA DALAM MENJALANKAN OTONOMI
DAERAH
2. URUSAN MUTLAK HANYA ADA PADA
PEMERINTAH PUSAT, SEMENTARA URUSAN
LAINNYA BERSIFAT “CONCURRENT” ANTARA
PUSAT DAN DAERAH
3. PERGESERAN PARADIGMA DAN TREND
GLOBAL PERLU SEGERA DIANTISIPASI OLEH
PARA PENGELOLA DAERAH