This document provides information about local taxes in Indonesia. It defines local taxes as contributions that are mandatory for local governments based on legislation. There are several types of local taxes including hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, advertising tax, street lighting tax, non-metal mineral and rock tax, parking tax, land tax, and land and building acquisition duty. The document also discusses the objectives, subjects, and those obligated to pay for each type of local tax.

1. PAJAK DAERAH
Deddy S Bratakusumah, PhD
2019

2. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 2
BIODATA
Deddy Supriady Bratakusumah, PhD was born in Bandung, Indonesia in December 19, 1954. His elementary educations was
completed in Bandung. He was graduated the degree of Civil Engineer from State Polytechnic (ATN) in 1977, and the degree of
Sanitary Engineer from Institute of Technology Bandung (ITB) in 1983. In August 1991 he was granted the degree of Master of
Urban and Regional Planning from School of Architecture, University of Miami, Florida, USA. He received Master of Science
degree in Regional Science from Cornell University, Ithaca, New York, USA, in January 1996, and finally he granted the PhD in
Regional Science in May 1996 from Cornell University, USA.
He also attended some short courses: (1) The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, 1989, (2) The Harvard
Institute of Affordable Housing, Harvard University, USA, 1990, (3) The Institute for Public-Private Partnerships, Washington,
DC., 1995, (4) JICA, Training Course on Local Government Administration for Indonesia, Hiroshima, Japan, 2001, (5) The Johns
Hopkins University and LAN-RI, Training of Trainers (TOT) on Learning Organization and Systems Thinking (LOST), Jakarta,
2003, (6) Endeavour Executive Award, University of New South Wales, Sydney, Australia, 2008, (7) Innovative Government, Lee
Kuan Yew School of Public Policy, Singapore, 2009, (8) Change Management in a Globalized World, London School of
Economics and Political Science, London, 2012, (9)Training for Trainers on Monitoring and Evaluation, Takushoku University,
Tokyo, Japan, 2015, (10) Urban Nexus Training of Trainers (ToT), German Cooperation, GIZ and Bappenas, Jakarta, 2018. (12)
Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, 2019.

3. DEDDY S BRATAKUSUMAH, 2016 3
His carreer began as an individual consultant in some consulting firms from 1977 until 1986. Since 1986 he is working as
Civil Servant at National Development Agency (Bappenas)/Ministry of National Development Planning, his position among
others; (1) Development Planner, (2) Chief of the Local Autonomy Study Center, (3) Chief of the National Civil Servant
Training Center, (4) Advisory Expert to Minister on Governance and Local Autonomy, (5) Deputy Minister for Governance,
and (6) Senior Planner and Trainer in Governace.
During his tenure he is also serving as lecturer in IPB University, University of Indonesia, Pasundan University, Brawijaya
University and Esa Unggul University. He is academic rank is “Lektor”.
Email Address: deddys@bappenas.go.id
pakbrata@gmail.com
Mobile: +62 816968367

4. PENGERTIAN PAJAK DAERAH

5. SUMBER KEUANGAN DAERAH
SUMBER KEUANGAN DAERAH
PAD DANA
PERIMBANGAN
LAIN-LAIN
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
HIBAH
DANA DARURAT
PINJAMAN

6. KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(DALAM TRILIUN)

7. “PENDAPATAN ASLI DAERAH, SELANJUTNYA DISEBUT PAD ADALAH
PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
(Pasal 1, UU 33/2004)
PAD TERDIRI DARI: - PAJAK DAERAH
- RETRIBUSI DAERAH
- PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
- LAIN-LAIN PAD

8. TAXES AND CHARGES ARE WITHDRAWN FROM THE PRIVATE SECTOR
WITHOUT LEAVING THE GOVERNMENT WITH A LIABILITY TO THE PAYEE.
(Musgrave and Musgrave, 1989)
PENGERTIAN PAJAK
PAJAK IALAH IURAN RAKYAT KEPADA KAS NEGARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG (YANG DAPAT DIPAKSAKAN) DENGAN TIADA MENDAPAT
JASA TIMBAL (KONTRA PRESTASI) YANG LANGSUNG DAPAT DITUNJUKKAN
DAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR PENGELUARAN UMUM.
(Mardiasmo, 2004)

9. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
1. SYARAT KEADILAN,
2. SYARAT YURIDIS,
3. SYARAT EKONOMIS,
4. SYARAT FINANSIIL,
5. SEDERHANA
(Mardiasmo, 2004)

10. PAJAK DAERAH
PAJAK DAERAH, YANG SELANJUTNYA DISEBUT PAJAK, ADALAH KONTRIBUSI
WAJIB KEPADA DAERAH YANG TERUTANG OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG BERSIFAT MEMAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, DENGAN TIDAK
MENDAPATKAN IMBALAN SECARA LANGSUNG DAN DIGUNAKAN UNTUK
KEPERLUAN DAERAH BAGI SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT.
(Pasal 1, UU 28/2009)

11. PRINSIP PAJAK DAERAH
• POTENSI PAJAK
• KEADILAN
• EFISIENSI EKONOMI
• KESEPAKATAN POLITIS

12. PAJAK PROVINSI

13. PAJAK PROVINSI
JENIS PAJAK PROVINSI TERDIRI ATAS:
1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR;
2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR;
3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR;
4. PAJAK AIR PERMUKAAN;
5. PAJAK ROKOK.

14. 1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
1. OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ADALAH KEPEMILIKAN
DAN/ATAU PENGUASAAN KENDARAAN BERMOTOR
2. SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ADALAH ORANG
PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMILIKI DAN/ATAU MENGUASAI
KENDARAAN BERMOTOR.
3. WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ADALAH ORANG
PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMILIKI KENDARAAN
BERMOTOR.

15. 2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
1. OBJEK PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ADALAH
PENYERAHAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR.
2. SUBJEK PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ADALAH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG DAPAT MENERIMA
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.
3. WAJIB PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ADALAH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENERIMA PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR.

16. 3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
1. OBJEK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ADALAH
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR YANG DISEDIAKAN ATAU
DIANGGAP DIGUNAKAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR,
TERMASUK BAHAN BAKAR YANG DIGUNAKAN UNTUK KENDARAAN
DI AIR.
2. SUBJEK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ADALAH
KONSUMEN BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.
3. WAJIB PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ADALAH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

17. 4. PAJAK AIR PERMUKAAN
1. OBJEK PAJAK AIR PERMUKAAN ADALAH PENGAMBILAN DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN.
2. SUBJEK PAJAK AIR PERMUKAAN ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG DAPAT MELAKUKAN PENGAMBILAN DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN.
3. WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN.

18. 5. PAJAK ROKOK
1. OBJEK PAJAK ROKOK ADALAH KONSUMSI ROKOK.
2. SUBJEK PAJAK ROKOK ADALAH KONSUMEN ROKOK.
3. WAJIB PAJAK ROKOK ADALAH PENGUSAHA PABRIK
ROKOK/PRODUSEN DAN IMPORTIR ROKOK YANG MEMILIKI IZIN
BERUPA NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI.

19. 1. HASIL PENERIMAAN PKB DAN BBN KENDARAAN BERMOTOR DISERAHKAN KEPADA
KABUPATEN/KOTA SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN);
2. HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DISERAHKAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA SEBESAR 70% (TUJUH PULUH PERSEN);
3. HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK DISERAHKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
SEBESAR 70% (TUJUH PULUH PERSEN);
4. HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DISERAHKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN). KHUSUS UNTUK PENERIMAAN PAJAK AIR
PERMUKAAN DARI SUMBER AIR YANG BERADA HANYA PADA 1 (SATU) WILAYAH
KABUPATEN/KOTA, HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DIMAKSUD
DISERAHKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN SEBESAR 80%
(DELAPAN PULUH PERSEN).
PEMBAGIAN PAJAK PROPINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA

20. PAJAK KABUPATEN/KOTA

21. PAJAK KABUPATEN/KOTA
JENIS PAJAK KABUPATEN/KOTA TERDIRI ATAS:
1. PAJAK HOTEL;
2. PAJAK RESTORAN;
3. PAJAK HIBURAN;
4. PAJAK REKLAME;
5. PAJAK PENERANGAN JALAN;
6. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN;
7. PAJAK PARKIR;
8. PAJAK AIR TANAH;
9. PAJAK SARANG BURUNG WALET;
10. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN;
11. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

22. 1. PAJAK HOTEL
1. OBJEK PAJAK HOTEL ADALAH PELAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH
HOTEL DENGAN PEMBAYARAN, TERMASUK JASA PENUNJANG
SEBAGAI KELENGKAPAN HOTEL YANG SIFATNYA MEMBERIKAN
KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN, TERMASUK FASILITAS OLAHRAGA
DAN HIBURAN.
2. SUBJEK PAJAK HOTEL ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG MENGUSAHAKAN HOTEL.
3. WAJIB PAJAK HOTEL ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MENGUSAHAKAN HOTEL.

23. 2. PAJAK RESTORAN
1. OBJEK PAJAK RESTORAN ADALAH PELAYANAN YANG
DISEDIAKAN OLEH RESTORAN.
2. SUBJEK PAJAK RESTORAN ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MEMBELI MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DARI
RESTORAN.
3. WAJIB PAJAK RESTORAN ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MENGUSAHAKAN RESTORAN.

24. 3. PAJAK HIBURAN
1. OBJEK PAJAK HIBURAN ADALAH JASA PENYELENGGARAAN
HIBURAN DENGAN DIPUNGUT BAYARAN.
2. SUBJEK PAJAK HIBURAN ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MENIKMATI HIBURAN.
3. WAJIB PAJAK HIBURAN ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MENYELENGGARAKAN HIBURAN.

25. 4. PAJAK REKLAME
1. OBJEK PAJAK REKLAME ADALAH SEMUA PENYELENGGARAAN
REKLAME.
2. SUBJEK PAJAK REKLAME ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MENGGUNAKAN REKLAME.
3. WAJIB PAJAK REKLAME ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MENYELENGGARAKAN REKLAME.

26. 5. PAJAK PENERANGAN JALAN
1. OBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN ADALAH PENGGUNAAN
TENAGA LISTRIK, BAIK YANG DIHASILKAN SENDIRI MAUPUN
YANG DIPEROLEH DARI SUMBER LAIN.
2. SUBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN ADALAH ORANG
PRIBADI ATAU BADAN YANG DAPAT MENGGUNAKAN TENAGA
LISTRIK.
3. WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN ADALAH ORANG PRIBADI
ATAU BADAN YANG MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK.

27. 6. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
1. OBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ADALAH
KEGIATAN PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
YANG MELIPUTI:
a) ASBES; b) BATU TULIS; c) BATU SETENGAH PERMATA; d) BATU KAPUR;
e) BATU APUNG; f) BATU PERMATA; g) BENTONIT; h) DOLOMIT;
i) FELDSPAR; j) GARAM BATU (HALITE); k) GRAFIT; l) GRANIT/ANDESIT;
m) GIPS; n) KALSIT; o) KAOLIN p) LEUSIT; q) MAGNESIT; r) MIKA;
s) MARMER; t) NITRAT; u) OPSIDIEN; v) OKER; w) PASIR DAN KERIKIL;
x) PASIR KUARSA; y) PERLIT; z) PHOSPAT; aa) TALK; bb) TANAH SERAP
(FULLERS EARTH); cc) TANAH DIATOME; dd) TANAH LIAT; ee) TAWAS
(ALUM); ff) TRAS; gg) YAROSIF; hh) ZEOLIT; ii) BASAL; jj) TRAKKIT; DAN
kk) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

28. 6. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2. SUBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ADALAH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG DAPAT MENGAMBIL MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
3. WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ADALAH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENGAMBIL MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

29. 7. PAJAK PARKIR
1. OBJEK PAJAK PARKIR ADALAH PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN, BAIK YANG DISEDIAKAN BERKAITAN
DENGAN POKOK USAHA MAUPUN YANG DISEDIAKAN SEBAGAI
SUATU USAHA, TERMASUK PENYEDIAAN TEMPAT PENITIPAN
KENDARAAN BERMOTOR.
2. SUBJEK PAJAK PARKIR ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MELAKUKAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR.
3. WAJIB PAJAK PARKIR ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG
MENYELENGGARAKAN TEMPAT PARKIR.

30. 8. PAJAK AIR TANAH
1. OBJEK PAJAK AIR TANAH ADALAH PENGAMBILAN
DAN/ATAUPEMANFAATAN AIR TANAH.
2. SUBJEK PAJAK AIR TANAH ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR
TANAH.
3. WAJIB PAJAK AIR TANAH ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR
TANAH.

31. 9. PAJAK SARANG BURUNG WALET
1. OBJEK PAJAK SARANG BURUNG WALET ADALAH PENGAMBILAN
DAN/ATAU PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.
2. SUBJEK PAJAK SARANG BURUNG WALET ADALAH ORANG PRIBADI
ATAU BADAN YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN DAN/ATAU
MENGUSAHAKAN SARANG BURUNG WALET.
3. WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET ADALAH ORANG PRIBADI
ATAU BADAN YANG MELAKUKAN PENGAMBILAN DAN/ATAU
MENGUSAHAKAN SARANG BURUNG WALET.

32. 10. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
1. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ADALAH
BUMI DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU
DIMANFAATKAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN, KECUALI KAWASAN YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN
PERTAMBANGAN.
2. SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ADALAH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG SECARA NYATA MEMPUNYAI SUATU HAK
ATAS BUMI DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI, DAN/ATAU
MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN.
3. WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ADALAH
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG SECARA NYATA MEMPUNYAI SUATU HAK
ATAS BUMI DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI, DAN/ATAU
MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN.

33. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1. OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ADALAH PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.
2. SUBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMPEROLEH HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.
3. WAJIB PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ADALAH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMPEROLEH HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

34. PENUTUP

35. DENGAN DEMIKIAN
1. PAJAK DAERAH MERUPAKAN KOMPONEN TERBESAR
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2. KARENANYA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH HARUS MENJADI
PERHATIAN UTAMA DAERAH, BAIK DI PROPINSI MAUPUN DI
KABUPATEN DAN KOTA

36. TERIMA KASIH