Desentralisasi Urusan
•
0 likes•136 views
Dokumen ini membahas tentang desentralisasi urusan pemerintahan ke daerah. Tiga poin utama dalam dokumen ini adalah: 1) Negara kesatuan merupakan kerangka utama dalam menjalankan otonomi daerah. 2) Urusan mutlak hanya ada pada pemerintah pusat, sementara urusan lainnya bersifat concurrent antara pusat dan daerah. 3) Pergeseran paradigma dan trend global perlu segera diantisipasi oleh para pengel
Recommended
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (13)
Similar to Desentralisasi Urusan
Similar to Desentralisasi Urusan (20)
More from Deddy Supriady Bratakusumah
More from Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
Desentralisasi Urusan
- 1. DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD 2007
- 2. 2 BANGSA BERNEGARA SUATU BANGSA BERNEGARA BUKANLAH SUATU TAKDIR, MELAINKAN SUATU PILIHAN BERUPA KEPUTUSAN POLITIK DARI PARA PENDIRINYA INDONESIA MEMUTUSKAN MEMILIH NEGARA KESATUAN
- 3. 3 VISI NEGARA VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA: “…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR” (ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)
- 4. 4 MISI PEMERINTAHAN NEGARA MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA: “…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN YANG ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…” (ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)
- 5. BAGAN NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERANGKAT PUSAT DI DAERAH PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA PROSES DESENTRALISASI PROSES DEKONSENTRASI
- 6. 6 DUA AZAS YANG KONTINUM AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI AKAN TERJADI DISINTEGRASI
- 7. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN DEKONSENTRASI PEMERINTAH ADMINISTRATIF / WILAYAH • KANWIL • KANDEP PEMERINTAH PUSAT DELEGASI • OTORITA DAERAH OTONOM • PROPINSI • KABUPATEN/ KOTA DESENTRALISASI PRIVATISASI • SWASTA MURNI • KEMITRAAN
- 8. DAERAH MENURUT UUD 1945 PASAL 18 DAERAH PROPINSI DAERAH KABUPATEN DAERAH KOTA MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI : - ASAS OTONOMI - PEMBANTUAN NEGARA KESATUAN R.I
- 9. 9 FILOSOFI OTONOMI DAERAH “BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE” (MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT) ARTINYA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT BUKAN MENINGKATKAN KEKUASAAN
- 10. 10 WUJUD OTONOMI DAERAH 1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA PELAYANAN MASYARAKAT 4. KETERBUKAAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- 11. PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT PUSAT 1. PERTAHANAN; 2. KEAMANAN; 3. YUSTISI; 4. POLITIK LUAR NEGERI; 5. MONETER; DAN 6. AGAMA. CONCURRENT (BERSAMA) KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN 1. EXTERNALITAS (DAMPAK) 2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN) 3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI) URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR) URUSAN PILIHAN (POTENSI UNGGULAN) MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN MINIMUM
- 12. UUD 1945 SWASTA PEMERINTAHAN MASYARAKAT RENCANA PERUSAHAAN ASPEK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI STRATEGI DAN PERILAKU KEBIJAKAN PUBLIK PENGATURAN PELAYANAN PENYEDIAAN “PUBLIC GOODS” AKUNTABILITAS CITA CITA BANGSA BERNEGARA KEUNTUNGAN HUKUM KESEJAHTERAAN DAN PERANSERTA EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF (SUMBER: IRMALINA, ADAPTASI DARI SANKRI – LAN) KERANGKA KEPEMERINTAHAN
- 13. PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH PERANGKAT DAERAH PIMPINAN KOMISI PAN - MUS PAN - GAR BADAN KEHORMATAN SET DPRD SEKDA DINAS LEMBAGA TEKNIS
- 14. 14 PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN 1. BERSIFAT FASILITATIF DAN KATALISTIK (TO STEER NOT TO ROW) 2. BERTINDAK EFISIEN - MENINGKATKAN PELAYANAN - MENINGKATKAN AKUNTABILITAS - MENGURANGI HAMBATAN BIROKRASI 3. BERSIKAP TERBUKA
- 15. 15 PERSOALAN PENGELOLAAN DAERAH 1. PEMBIAYAAN (LOCAL FINANCE) 2. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 3. KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4. PENGATURAN DAN PERIZINAN 5. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 6. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 7. PENGANGKUTAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI 8. PENGENTASAN SI MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL
- 16. 16 KONDISI UNTUK SWASTA 1. KEMUDAHAN PERIZINAN 2. SISTEM RETRIBUSI DAN PERPAJAKAN 3. PERTANAHAN 4. INFORMASI TATA RUANG DAN ZONING 5. TERSEDIANYA SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PERKOTAAN 6. SUMBER ENERJI 7. FASILITAS INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI 8. INFORMASI SUMBER DAYA (ALAM, MANUSIA, BUATAN)
- 17. 17 LANGKAH STRATEGIS 1. IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN DAERAH 2. PENCERAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. MENINGKATKAN PARTISIPASI PARA PIHAK 4. KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS 5. PROFESIONALISME MANAJEMEN DAERAH 6. PENINGKATAN PELAYANAN 7. PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN
- 18. 18 PENUTUP 1. NEGARA KESATUAN MERUPAKAN KERANGKA UTAMA DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH 2. URUSAN MUTLAK HANYA ADA PADA PEMERINTAH PUSAT, SEMENTARA URUSAN LAINNYA BERSIFAT “CONCURRENT” ANTARA PUSAT DAN DAERAH 3. PERGESERAN PARADIGMA DAN TREND GLOBAL PERLU SEGERA DIANTISIPASI OLEH PARA PENGELOLA DAERAH