UU Nomor 07 tahun 2015 Penanganan Konflik Sosial

1. DISAMPAIKAN OLEH :
DR. FRANS DIONE, S.IP, M.SI
TINJAUAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

2. TUJUAN NASIONAL
 MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA
DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
2
 UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
 MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,
 IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG
BERDASARKAN KEMERDEKAAN PERDAMAIAN
ABADI DAN KEADILAN SOSIAL".

3.  TDK TJD KONFLIK
BERULANG
 APABILA TJD KONFLIK
PENGHENTIAN DILAK
SCR TEPAT &
PROFESIONAL
 KONFLIK & POTENSI
KONFLIK DAPAT
DIELESAIKAN
TERTANGANINYA
KONFLIK & POT
KONFLIK SCR
TERPADU &
KOMPREHENSIF
SUBJEK METODE OBJEK
• POLRI
• T N I
• INSTANSI
TERKAIT
• PRANATA
ADAT &
SOSIAL
• KOMP MASY
LAIN
•IDENTIFIKASI
•PENCEGAHAN
•PENGHENTIAN
•PEMULIHAN
•PIHAK YG
BERKONFLIK
ENVIRONMENTAL INPUT
• PENYEBAB KONFLIK
• SUMBER KONFLIK
INSTRUMENTAL INPUT
• PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
• TERKAIT
BLM TUNTAS &
OPTIMALNYA PKS
KONFLIK YG
PERNAH TJD
POTENSI KONFLIK
FEEDBACK

4. ISUISU / PERMASALAHAN/ PERMASALAHAN
KONFLIKKONFLIK
SOSIALSOSIAL

6. Sistematika UU
Bab I: Ketentuan Umum.
Bab II: Asas, Tujuan, Ruang Lingkup.
Bab III: Pencegahan Konflik.
Bab IV: Penghentian Konflik.
Bab V : Pemulihan Pasca Konflik.
Bab VI: Kelembagaan Penyelesaian Konflik.
Bab VII: Peranserta Masyarakat.
Bab VIII:Pembiayaan Penanganan Konflik.
Bab IX : Ketentuan Peralihan.
Bab X : Ketentuan Penutup

7. Bab I
Ketentuan Umum
Memuat 15 pengertian konsep dalam RUU
( Konflik sosial, penanganan konflik sosial,
pencegahan konflik, penghentian konflik,
pemulihan pasca konflik, pengungsi, keadaan
konflik, komisi penyelesaian konflik sosial, Menteri)

8. Pengertian Konflik Sosial
Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik
adalah perselisihan dengan kekerasan fisik antara
dua atau lebih kelompok atau golongan yang
mengakibatkan hilangnya rasa aman, kerugian
harta benda, rusaknya pranata sosial, jatuhnya
korban jiwa, renggangnya hubungan sosial antar
warga masyarakat, dan/atau disintegrasi sosial yang
menghambat proses pembangunan dalam
pencapaian kesejahteraan masyarakat.

9. Penanganan Konflik
Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
sistematis dan terencana dalam situasi dan
peristiwa sebelum, pada saat maupun sesudah
terjadi konflik yang mencakup kegiatan
pencegahan konflik, penghentian konflik dan
pemulihan pasca konflik.

10. “Perseteruan Dan/Atau Benturan Fisik Dengan Kekerasan Antara Dua Kelompok Masyarakat Atau
Lebih Yang Berlangsung Dalam Waktu Tertentu Dan Berdampak Luas Yang Mengakibatkan
Ketidakamanan Dan Disintegrasi Sosial Sehingga Mengganggu Stabilitas Nasional Dan
Menghambat Pembangunan Nasional”
FASE PENDORONG KONFLIK
 KONFLIK TERPENDAM MERUPAKAN BIBIT KONFLIK YANG SEWAKTU-WAKTU BERPOTENSI MUNCUL KE
PERMUKAAN
 KONFLIK YANG TERPERSEPSI YAITU FASE DIMANA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK MULAI MENGKONSEPSI
SITUASI KONFLIK SEPERTI MEMBUAT ASUMSI, MOTIF DAN POSISI KELOMPOK LAWAN.
 KONFLIK YANG TERASA YAITU FASE DIMANA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK MULAI MERASAKAN ADANYA
KETEGANGAN DAN PENGALAMAN YANG BERSIFAT EMOSIONAL (MARAH, FRUSTASI, TAKUT DAN GELISAH)
 KONFLIK YANG TERMANIFESTASI YAITU FASE DIMANA SALAH SATU PIHAK MEMUTUSKAN UNTUK
BEREAKSI MENGHADAPI PIHAK LAWAN DALAM BENTUK TINDAKAN NYATA SEPERTI AGRESI, DEMONSTRASI,
SABOTASE DLL.
 KONFLIK SESUDAH PENYELESAIAN YAITU FASE SESUDAH PENGELOLAAN KONFLIK. BILA KONFLIK DAPAT
DISELESAIKAN DENGAN BAIK MAKA BERPENGARUH POSITIF (FUNGSIONAL), ATAU MALAH TERJADI
SEBALIKNYA (DISFUNGSIONAL)

11. Bab II
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Pasal 2: Asas (11 asas yang relevan).
Pasal 3: Tujuan Penanganan Konflik:
Pasal 4: Ruang Lingkup
(1) Pencegahan.
(2) Penghentian Konflik.
(3) Pemulihan Pasca Konflik.

12. Bab III: Pencegahan Konflik
a. Memelihara kondisi damai di masyarakat.
b. Mengembangkan penyelesaian perselisihan
secara damai;
c. Meredam potensi konflik;
d. Mengembangkan sistem peringatan dini.

13. Bab IV
Penghentian Konflik
a. Penghentian kekerasan.
b.Pernyataan status keadaan konflik.
c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan
korban; dan/atau
d.Bantuan pengerahan sumber daya TNI.

14. Bagian Kedua
Penghentian Kekerasan
Koordinasi dan Komando POLRI.
Kegiatan Penghentian: pemisahan kedua kelompok
dan perampasan senjata.
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam menghentikan konflik: menetapkan
demarkasi, menetapkan zona konflik, melarang
melakukan kegiatan tertentu, melarang berkumpul.

15. Bagian 3
Pernyataan Keadaan Konflik
Dalam hal keadaan konflik tidak dapat dihentikan.
3 Status Keadaan Konflik Sosial (SKKS)
berdasarkan eskalasi:
(1) Keadaan Konflik Sosial Nasional/SKKS
Nasional ( Beberapa provinsi dan dalam satu
Provinsi).
(2) Keadaan Konflik Sosial Provinsi (Beberapa
Kabupaten/Kota atau dalam satu Kabupaten/Kota).
(3) Keadaan Konflik Sosial Kabupaten/Kota
( Terjadi dalam satu Kabupaten)

16. Bagian 3
SKKS Nasional
Presiden Menunjuk Menteri sebagai pelaksana
penyelesaian.
Menteri dibantu oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa
Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri
Agama, Kepala Daerah yang wilayahnya mengalami
konflik.
SKKS Provinsi (Pasal 18).
SKKS Kabupaten/Kota (Pasal 19).
Wewenang Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam
menangani SKKS.
Jangka waktu SKKS: 1 bulan ( Pasal 21)
Pencabutan SKKS (Pasal 22).

17. Bagian 4
Pengerahan Sumber Daya TNI
Atas permintaan POLRI
Penarikan bantuan TNI apabila SKKS sudah dicabut
Pengawasan oleh DPR/D mengenai pelaksanaan
SKKS.

18. Bagian 5
Penanganan Darurat Penyelamatan Korban
Tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah
(Pengkajian secara cepat, penyelamatan dan
evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan terhadap kelompok rentan, penegakan
hukum, pengaturan mobilitas orang.

19. Bab V
Pemulihan Pasca Konflik
Pasal 33
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah
bertanggung jawab melakukan upaya-upaya
pemulihan pasca konflik.
(2) Upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
rehabilitasi;dan
rekonstruksi.

20. Rekonstruksi
 Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik daerah konflik;
 Penegakan hukum;
 Pemulihan dan pemerataan aset dan akses pendidikan, kesehatan serta
mata pencaharian;
 Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik;
 Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan
ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 peningkatan sikap toleransi dan kerukunan antarkelompok dan golongan
masyarakat yang berkonflik;
 pengembangan berbagai proses dan sistem yang dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keadilan, perdamaian,
pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan;
 pemberdayaan masyarakat menuju perecepatan proses rekonstruksi.

21. Rehabilitasi
 Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan keamanan serta ketertiban.
 Perbaikan dan pengembangan lingkungan/daerah perdamaian.
 Peningkatan pendidikan toleransi dalam upaya pembangunan perdamaian.
 Mendorong terciptanya relasi sosial yang adil bagi kesejahteraan masyarakat
berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat
 Mendorong optimalisasi fungsi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik.
 Mendorong terbukanya partisipasi masyarakat untuk perdamaian.
 Pemulihan sosial psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok
rentan.
 Mengembangkan bentuk-bentuk resolusi konflik untuk memelihara
kelangsungan perdamaian
 Penegakan aparat hukum dan pemerintahan yang bersih.
 Penguatan terciptanya kebijakan publik yang mendorong pembangunan
perdamaian berbasiskan hak-hak masyarakat.
 penguatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdamaian dan
rekonsiliasi, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak keperdataan, dan
pemulihan pelayanan pemerintahan.

22. Bab VI: Kelembagaan Penyelesaian Konflik
Melalui Pranata Adat dan Pembentukan Komisi
Penyelesaian Konflik Sosial

23. Bagian 2
Lembaga Adat Penyelesaian Konflik
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui peran
lembaga-lembaga adat yang sudah ada.
Pengertian mengakui, artinya bahwa pemerintah
menghargai dan mengakui semua putusan lembaga
adat mengenai penyelesaian suatu konflik sosial.

24. Bagian 3
Komisi Penyelesaian Konflik
Pembentukan Komisi
Pembentukan Komisi di Daerah
Keanggotaan Komisi
Berhentinya Keanggotaan
Tugas Komisi
Wewenang Komisi
Pembentukan Tim Pencari Fakta
Mekanisme Penyelesaian Konflik
Sekretariat Komisi
Delegasi Pengaturan lebih lanjut pengenai pengelolaan
konflik

25. Bab VII: Peranserta Masyarakat
Hak peran serta.
Bentuk Peranserta ( Pembiayaan, bantuan teknis,
penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban,
dan/atau, bantuan tenaga.
Peranserta masyarakat internasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta
dalam masyarakat dengan PP.

26. Bab VIII
Pembiayaan Penanganan Konflik
Bagian Pertama: Sumber Pembiayaan (APBN,
APBD, Masyarakat.
Bagian Kedua: Alokasi Pembiayaan
Dana Kontijensi, dana siap pakai, dana bantuan sosial
berpola hibah.

27. Bab IX: Ketentuan Peralihan
Pasal 57:
Status penyelesaian konflik yang sedang berjalan.

28. Bab X
Ketentuan Penutup
Pasal 58
Peraturan pelaksana undang-undang ini harus
sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak undang-undang ini
diundangkan
Pasal 59
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

29. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
UU NO 23 THN 2014
TTG PEMDA
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL(PROV, KAB &
KOTA)
PP NO.2/2015 TTG TINJUT UU
NO.7/2012 PERMENDAGRI
NO.42/2015
UU NO 7 THN 2012 TTG
PKS
Pasal 12 Ayat (1)
Pasal 65 Ayat (1) Huruf b, pasal
67 Huruf a
TUGAS PEMDA (KDH DAN WKDH)
MEMELIHARA TIBUM TRAMMAS
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
BERKAITAN DGN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Pasal 25 ayat (1)
PASAL 6
TTG PENCEGAHAN KONFLIK
PASAL 14
TTG PENETAPAN STATUS
KEADAAN KONFLIK
PASAL 36
TTG PEMULIHAN
PASCAKONFLIK