Pembentukan Peraturan Desa
•Download as PPTX, PDF•
12 likes•6,597 views
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pembentukan Peraturan Desa
Similar to Pembentukan Peraturan Desa (20)
More from Ardi Susanto
More from Ardi Susanto (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Pembentukan Peraturan Desa
- 1. PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 1 ARDI SUSANTO, SH NIP. 19831210 200604 1 009 KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM, SETDA BARRU
- 2. 2
- 3. BERDASARKAN : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 3
- 4. KEWENANGAN DESA (PASAL 33 S/D PASAL 37 PP 43/2014) 1. Kewenangan berdasarkan Asal Usul Desa; 2. Kewenangan Lokal Berskala Desa; 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Prov, atau Pemda Kab/Kota; dan 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kab/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan. 4
- 5. KEWENANGAN DESA (BERDASARKAN HAK ASAL USUL) 1. Sistem organisasi masyarakat adat; 2. Pembinaan kelembagaan masyarakat; 3. Pengelolaan tanah kas desa; dan 4. Pengembangan peran masyarakat desa. 5
- 6. KEWENANGAN LOKAL BER SKALA DESA • Pengelolaan tambatan perahu • Pengelolaan pasar desa • Pengelolaan tempat pemandian umum • Pengelolaan jaringan irigasi • Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa • Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu • Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar • Pengelolaan perpustakaan desa dan taman baca • Pengelolaan embung desa • Pengelolaan air minum berskala desa • Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian • dst Pasal 34 PP 43/2014 6
- 7. AMANAH PASAL 37 PP 43/2014 • Pemda Kab/Kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan Menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa sesuai dengan SiKon dan Kebutuhan Lokal. 7
- 8. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENETAPAN KEWENANGAN DESA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI Pasal 39 PP 43/2014 8
- 9. TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA Pasal 83 dan Pasal 84 PP 43/2014 9
- 10. ALUR FIKIR PEDOMAN PEMBENTUKAN • proses PEMBUATAN PERATURAN DESA yang dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan MEKANISME PENYUSUNAN DITUANGKAN DALAM STRUKTUR KERANGKA PERDES, SBB: A. PENAMAAN B. PEMBUKAAN C. BATANG TUBUH D. PENUTUP E. LAMPIRAN (BILA DIPERLUKAN) 10
- 12. PASAL 83 PP 43/2014 BPD PEM. DESA DRAFT RANPERDES (Surat Pengantar) WAJIB DIKONSULTASIKAN UNTUK MENDAPAT MASUKAN MASYARAKA T
- 13. RAPAT PEMBAHASAN DI BPD • Penjelasan Kades • Pemandangan Umum BPD • Jawaban Kades atas Pemandangan Umum BPD • Rapat Pembahasan Bersama • Penandatanganan Bersama BA Persetujuan Bersama BPD dan Kades 13
- 14. PASAL 84 PP 43/2014 BPD PEM. DESA RANPERDES Yang telah disepakati bersama (BA Kesepakatan Bersama) DISAMPAIKAN OLEH BPD PALING LAMBAT 7 HARI SETELAH TANGGAL BA.PERSETUJUAN/KESEPAKATAN BERSAMA PERATU RAN DESA PALING LAMBAT 15 HARI SETELAH TANGGAL RANPERDES DITERIMA, KADES WAJIB TANDATANGAN
- 15. PASAL 84 PP 43/2014 PERDES Dinyatakan berlaku & Mengikat sejak diundangkan dalam Lemb. Desa dan Berita Desa Pengundangan Perdes dilakukan oleh sekretaris Desa Perdes Wajib disebarlua skan Paling lambat 7 Hari setelah pengundangan, Perdes disampaikan ke Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan
- 16. DOKUMEN EVALUASI RANPERDES, : • Surat Pengantar ke Bupati/Camat Perihal Evaluasi; • Dokumen Ranperdes hasil pembahasan bersama; • Berita Acara Persetujuan Bersama Kades&BPD; • Berita Acara Rapat Pembahasan di BPD disertai daftar hadir; dan • Keputusan BPD tentang Persetujuan Pembahasan Ranperdes. 16
- 17. PEMBENTUKAN RANPERDES BERSIFAT KHUSUS TENTANG APBDES, MENGANDUNG PUNGUTAN, & TERKAIT PENATAAN RUANG 17 RANPERDES BERSIFAT KHUSUS YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA BPD KADES BPD MENYAMPAIKAN KE KADES PERDES KHUSUS DISAMPAIKAN KE BUPATI UNTUK DI EVALUASI (EVALUASI APBDes DAPAT DIDELEGASIKAN KE CAMAT) <3 HARI SETELAH DISETUJI BERSAMA BPD EVALUASI BUPATI TERHADAP PERDES KHUSUS APBDes, MENGANDUNG PUNGUTAN, & TERKAIT PENATAAN RUANG (<20 HARI SEJAK TANGGAL RANPERDES DITERIMA) RANPERDES DAPAT DITETAPKAN JIKA TANPA EVALUASI DALAM KURUN MASA EVALUASI
- 18. PERATURAN DESA BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA (PER.KADES/KEP. KADES (JIKA PERLU)) WAJIB DISEBARLUASKAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA 18
- 19. PEMBENTUKAN RANPERDES BERSIFAT KHUSUS TENTANG APBDES, MENGANDUNG PUNGUTAN, & TERKAIT PENATAAN RUANG 19 RANPERDES BERSIFAT KHUSUS YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA BPD KADES BPD MENYAMPAIKAN KE KADES PERDES KHUSUS DISAMPAIKAN KE BUPATI UNTUK DI EVALUASI (EVALUASI APBDes DAPAT DIDELEGASIKAN KE CAMAT) <3 HARI SETELAH DISETUJI BERSAMA BPD EVALUASI BUPATI TERHADAP PERDES KHUSUS APBDes, MENGANDUNG PUNGUTAN, & TERKAIT PENATAAN RUANG (<20 HARI SEJAK TANGGAL RANPERDES DITERIMA) RANPERDES DAPAT DITETAPKAN JIKA TANPA EVALUASI DALAM KURUN MASA EVALUASI
- 20. KEDUDUKAN HIERARKI PERDES MENURUT UU 12/2011 TTG PEM. PER-UU-AN (PASAL 7) • Cakupan jenis perundang-undangan yang diperluas dalam pasal ini disebutkan secara rinci, sebagai berikut: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang antara lain ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat. 20
- 21. HAL INI MENGISYARATKAN...!!! Pemerintah Desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan sebuah peraturan perundang-undangan ditingkat lebih tinggi jika tidak ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau pendelegasian. 21
- 24. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Kejelasan tujuan; 2. Kelembagaan / organ pembentuk yang tepat; 3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4. Dapat dilaksanakan; 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6. Kejelasan rumusan; dan 7. Keterbukaan. 24
- 25. ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Pengayoman; 2. Kemanusiaan; 3. Kebangsaan; 4. Kekeluargaan; 5. Kenusantaraan; 6. Bhinneka Tunggal Ika; 7. Keadilan; 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9. Ketertiban dan kepastian hukum ; 10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.25
- 26. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PERDES 1. SDM (LEGAL DRAFTER/LD) 2. PROSEDUR PENYUSUNAN 3. TEKNIK PENYUSUNAN MATERI 4. PENGGUNAAN BAHASA PER-UUAN 26
- 27. KAIDAH YANG HARUS DIPERHATIKAN • KEHARUSAN ADANYA KEWENANGAN DARI PEMBUAT PERDA • KEHARUSAN ADANYA KESESUAIAN JENIS PERDA DENGAN MATERI YANG DIATUR • KEHARUSAN MENGIKUTI TATA CARA TERTENTU • TDK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER-UUAN YANG LEBIH TINGGI 27
- 28. TEKNIK PENYUSUNAN PERDES DITUANGKAN DALAM STRUKTUR KERANGKA PERDES, SBB: A. PENAMAAN B. PEMBUKAAN C. BATANG TUBUH D. PENUTUP E. LAMPIRAN (BILA DIPERLUKAN) 28
- 29. PENAMAAN/JUDUL • SETIAP PERDES MEMPUNYAI PENAMAAN • MEMUAT KETERANGAN MENGENAI JENIS, NOMOR, TAHUN, NAMA PRODUK HUKUM YG DIATUR • NAMA PRODUK HUKUM DIBUAT SINGKAT • JUDUL DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TANPA DIAKHIRI TANDA BACA • JUDUL TIDAK BOLEH DISINGKAT 29
- 30. CONTOH PENULISAN PENAMAAN/JUDUL: JENIS PERATURAN DESA PERATURAN DESA GOCE-GOCE NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 30
- 31. PEMBUKAAN • FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA • JABATAN PEMBENTUK PERDES • KONSIDERANS • DASAR HUKUM • FRASA PENETAPAN 31
- 32. CONTOH PENULISAN FRASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DAN JABATAN PEMBENTUK PERDES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GOCE-GOCE, 32
- 33. CONTOH PENULISAN KONSIDERANS : Menimbang : a . bahwa berdasarkan Pasal..... Peraturan... maka perlu........; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Peraturan Desa tentang .....: 33
- 34. CONTOH PENULISAN FRASA PENETAPAN Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOCE-GOCE dan KEPALA DESA GOCE-GOCE MEMUTUSKAN : 34 MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG .....
- 35. BATANG TUBUH • KETENTUAN UMUM • MATERI YANG DIATUR • KETENTUAN SANKSI (KALAU ADA) • KETENTUAN PERALIHAN (KALAU ADA) • KETENTUAN PENUTUP 35
- 36. GAMBARAN PENULISAN BATANG TUBUH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (Isi Pasal 1) BAB II (Judul Bab) Pasal ... (Isi Pasal) BAB III (Judul Bab) Bagian Kesatu (Judul Bagian) Paragraf Kesatu (Judul paragraf) Pasal …. (Isi ayat) 36
- 37. KETENTUAN UMUM • BATASAN DARI PENGERTIAN • SINGKATAN YANG DIGUNAKAN • HAL-HAL YANG BERSIFAT UMUM YG BERLAKU BAGI PASAL-PASAL BERIKUTNYA. 37
- 38. MATERI YANG DIATUR • Semua obyek yang diatur secara sistematik • Landasan hukum materi yang diatur • Tatacara penulisan materi yang akan diatur (HINDARI MATERI “LAIN-LAIN”) 38
- 39. KETENTUAN PERALIHAN • Untuk menghindari kekosongan hukum • Mempertemukan antara asas sebelum berlakunya dan setelah berlakunya ketentuan baru • Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan penyimpangan terhadap ketentuan baru. 39
- 40. KETENTUAN PENUTUP • Penetapan mulai berlakunya produk hukum • Penunjukan pejabat yang diberikan kewenangan utk melaksanakan hal tertentu 40
- 42. PERUBAHAN • Bertujuan untuk menambah atau menambah ketetntuan baru; • Dilakukan untuk menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada • Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain • Perubahan disertai alasan atau pertimbangan sehingga harus diubah 42
- 43. PERUBAHAN • Hanya berisi 2 Pasal • Pasal I • Memuat segala sesuatu yang diubah • Pasal II • Memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa tersebut 43
- 44. PENCABUTAN TERBAGI ATAS : • 1. PENCABUTAN DENGAN PENGGANTIAN (cermati klausul menimbang dan ketentuan penutup) • 2. PENCABUTAN TANPA PENGGANTIAN (hanya dua Pasal : Pasal 1 berisi tentang pencabutan produk hukum daerah dan Pasal 2 berisi mulai berlakunya Perdes Pencabutan) 44
- 45. 45