Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu karakteristik berpikir filsafat yang menyeluruh, sistematis, mendasar, integral dan obyektif. Juga dibahas mengenai macam-macam aliran filsafat dan pendekatan berpikir filsafat seperti ontologi, deontologi, dan epistemologi. Selain itu, dibahas pula struktur ilmu pemerintahan, k

1. FILSAFAT DAN
METODOLOGI PEMERINTAHAN
PROF. DR. TJAHYA SUPRIATNA,
MS

2. KARAKTERISTIK
BERPIKIR FILSAFAT
 Menyeluruh
 Sistematis
 Mendasar
 Integral
 Obyektif
 Rasional
 Universal
ONTOLOGIS dan
DEONTOLOGI
EPISTEMOLOGI
AKSIOLOGI

3. MACAM ALIRAN FILSAFAT
1.FILSAFAT IDEALISME
2.FILSAFAT REALISME
3.FILSAFAT POSITIVISME
4.FILSAFAT PRAGMATISME
5.FILSAFAT HUMANISME
6.FILSAFAT RECONSTRUCTIONISME
7.DSB

4. BERPIKIR FILSAFAT ( WILLIAM
DURAN )
 Berpikir Ontologi adalah berfikir secara filsafat mengenai
struktur semesta alam.
 Berpikir Deontologi adalah berpikir filsafat mengenai hal-
hal yang berkenaan dengan normatif dan etika
 Berpikir Epistemologi adalah berpikir filsafat mengenai
pengetahuan (sosial, alam, seni dan budaya, agama dsb)
 Berpikir Aksiologi adalah berpikir filsafat mengenai
keterampilan dan keahlian yang diterapkan dalam
kegiatan empiris atau dunia praktek

5. STRUKTUR ILMU
KATAGORI
 Filsafat
 Etika
 Estetika
SIFAT ILMU
1. ONTOLOGI
2. EPISEMOLOGI
3. AKSIOLOGI
PENDEKATAN
1.Konsep
2. Teori
3. Paradigma
4. Model
5. Dalil
6. Postulat
7. Hipotesis
6. Fakta
OBYEK
ILMU

6. KATAGORI ILMU
 ILMU-ILMU SOSIAL ( Ilmu Politik, Ilmu Pemerinta-
han, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Sosiologi, Ilmu
Agama, Ilmu Negara, Antro-pologi, Ilmu Sejarah,
Geografi, dsb
 ILMU ALAM ( Ilmu Fisika, Ilmu Kimia, Ilmu Mate-
matika, Biologi, Ilmu Pertanian, Ilmu Kehutanan,
Ilmu Perbintangan, Ilmu Kedoketran, Ilmu
Pertambangan, Ilmu Geodesi, Ilmu Komputer, Ilmu
lainnya )
 HUMANIORA ( Bahasa, Seni, Etika, Olah Raga dsb )

7. BODY OF KNOWLEDGE
PEMERINTAHAN
FILSAFAT ILMU
PEMERINTAHAN
BESTUURKUNDE (TERAPAN
PEMERINTAHAN )
BESTUURWETENSCHAP
( ILMU PEMERINTAHAN )
BESTUURWETENCHAPPEN
( ILMU-ILMU PEMERINTAHAN )
Van Poelje
1. INRICH ( Mengatur )
2. OPENBAAR BESTUUR
( Pemerintahan Umum )
3. OPENBAARE DIENS
( Lembaga /Dinas
Umum )
Ilmu mempelajari
struktur dan proses
bekerjanya openbaar
bestuur dalam
hubungannya dengan
masyarakat ( Resentall )
Van Braam
Ilmu2 Pemerintahan yang
Integratif multi disipliner
( elektif, sinergitas, dan
totalitas )

8. Ontologi Ilmu
Pemerintahan
Filsafat Ilmu
Pemerintahan
Epistemologi
Ilmu
Pemerintahan
Aksiologi ilmu
Pemerintahan
1. Teori Kebutuhan
2. Teori Pelayanan
Publik
3. Teori Kinerja
4. Teori Governance
Dsb
1. Pemerintah
2. Kebijakan
pemerintahan
3. Manajemen
Pemerintahan
4. Seni dan teknik
Pemerintahan
5. Etika Pemerintahan
6. Reformasi Birokrasi
Keberadaan
Pengetahuan
Pemerintahan

9. SIFAT ILMU PEMERINTAHAN
DESKRIPTIF PRESKRIPTIF
ILMU
PEMERINTAHAN
EMPIRIS
ILMU PEMERINTAHAN
NORMATIF
ILMU
PEMERINTAHAN
MULTI DAN
INTERDISIPLINER
INTEGRATIF
ANALISIS

10. IDENTITAS ILMU PEMERINTAHA N
1. Ilmu Pemerintahn bukan sifatnya Nomotetik (
teori Universal ) tetapi Gejala Empiris (
DESKRIFTIF, PRESKRIFTIF DAN ANALISIS )
2. Ilmu Pemerintahan tid sepenuhnya berpikir
Kausalitas tetapi lebih berpikir teologik atau
Final
3. Ilmu Pemerintahan hakekatnya ilmu integratif

11. ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
Manusia Ciptaan
Tuhan
Hubungan
Pemerintahan
KUALIT
AS
mANUSI
A
MANUSIA
MEMERINTAH DAN
DIPERINTAH
Membumi
Penduduk/War-
ga negara
Bermasyarakat
Berbangsa
Bernegara
Berpemerintahan
Manusia
Penduduk
Masyarakat
Bangsa
Negara
Hubungan
Pemerintahan

12. APAKAH PEMERINTAHAN SEBAGAI DISIPLIN
ILMIAH ?
1. BESTURSKUNDE ( PENGETAHUAN YANG
MENGAJARKAN BAGAIMANA CARA
MENYUSUN ( INRICH),
MENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
UMUM ( OPENBARE BESTUUR ) DAN
MEMIMPIN DINAS UMUM ( OPENBARE
DIENST )
2. BESTUURSWETENSCHAP ( Ilmu yang
mempelajari keseluruhan struktur dan proses
openbare bestuur /dienst secara internal dan
eksternal dalam hubungannya dengan
masyarakat )
3. BESTUURWETENSCHAPPEN ( Ilmu-ilmu yang
secara khusus memberikan sumbangan
kepada pemerintahan dalam aspek tertentu (
politik pemerintahan, hukum pemerintahan,
sosiologi pemerintahan, psikologi pemerin-
tahan komunikasi pemerintahan, kewilayahan
pemerintahan dsb )
VAN
POELJOE
MENAM-
AKAN

13. PENDEKATAN STUDI PEMERINTAHAN
PADA INTERFACE NEGARA DAN MANUSIA
NEGARA
1
RUANG KEKUASAAN
PUBLIK
RUANG PUBLIK
2.
KEBIJAKAN
PUBLIK
Ruang Civil
3.
MANUSIA
HAM
KEWENANGAN NEGARA
PELAYANAN PUBLIK
1 2
1 3
KEWAJIBAN NEGARA
PELAYANAN CIVIL
FUNGSI
1. MENGATUR
2. MEMBERI
ARAH
3. MENETAPKAN
NILAI
4. MEMBUAT
KEPUTUSAN

14. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DALAM ILMU-ILMU LAINNYA
ILMU
PEMERIN-
TAHAN
ILMU-ILMU
SOSIAL
ILMU ALAMHUMANIORA
ILMU
PEMERIN-
TAHAN
MULTIDISIPIN,
INTERDISIPLIN
DAN
LINTASDISIPIN

15. FRED N. KERLINGER
FOUNDATIONS OF BEHAVIORAL RESERARCH ( 1973 )
METHODS OF KNOWING MELIPUTI :
1. METHODS OF TENACITY
2. METHODS OF AUTHORITY
3. METHODS OF INTUITION
4. METHODS OF SCIENCE
METODOLOGI ILMU SESUATU YANG REAL, CHARACTERISTIC AND
OUR OPINION ABAUT THEM
METODOLOGI MELIPUTI TIGA KOMPONEN :
1. METODOLOGI ILMU
2. METODOLOGI PENELITIAN
3. METODOLOGI PENGAJARAN

16. HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN
MULTIDISPLINER INTEGRATIF
ILMU
PEMERINTAHAN
ILMU
ADM NEGA-
RAILMU
POLITIK
ILMU
HUKUM
ILMU
EKONOMI
SOSIO-
LOGI
ILMU
BUDAYA
GEOG-
RAFI
ILMU
AGAMA
DSB
PSIKO-
LOGI
MANAJEMEN DAN
KELEMBAGAAN/ORG
PUBLIK
Pengaturan &
Penegakkan
Efektif &
Efisiensi
Interaksi &
Kerjasama
Kewilayahan
Kewenangan, ke-
Kuasaan, Legitimasi
dan Delegasi dan
partisipasi
Sikap &
Perilaku
Keimanan,
Ketaatan & taqwa
Kebiasaan,tatacara,
Tradisi dan iptek

17. METODOLOGI
METODOLOGI terdiri dari Methodos ( Meta /belum diketahui dan
Hodos /Cara atau alat ) dan Logos (logik / rasional )
METODOLOGI adalah Cara atau Alat yang logis ( Know ) yang
digunakan oleh seseorang ( knower ) untuk
mengetahui terhadap sesuatu ( Knowing ) yang belum
diketahui ( Unknown ) untuk menghasilkan pengetahuan
( Knowledge )
KENOWER
KNOW  KNOWNING  KNOWABLE  UNKNOW ---------
KNOWLEDGE

18. HUBUNGAN METODE PENELITIAN
DENGAN METODOLOGI ILMU
METODE PENELITIAN METODOLOGI ILMU
data Informasi Pengetahuan Body Kons-
Ilmu
0f Know- truksi
Penge-
ledge
tahuan
diolah diuji dikonstruksi
FAKTA PENERAPAN KEBIJAKAN SCEINETIFIC
EDUCATION

19. HUBUNGAN FILSAFAT ILMU DENGAN
METODOLOGI DAN ILMU
ONTOLOGI PENELITIAN
dibahas
FILSAFAT EFISTEMOLGI METODOLOGI ILMU
AKSIOLOGI PENGAJARAN
Kuantitatif
dan Kualitatif
Konstruksi
Didaktik
Metodik
NILAI
Body of
Knowledge
dan
Keberfungsian
Ilmu
Pemerintahan
Scientific
Government
Educational

20. METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
1. Metode Penelitian Pemerintahan Induktif
(Naturakistik ) dan Deduktif ( Postipistic and
Natulaistic ) serta Gabungan Keduanya
2. Metodologi Ilmu Pemerintahan untuk BOK dan
Fungsi Ilmu Pemerintahan ( Understanding, Descrip-
tion and Explantion )
3. Metode Pengajaran Pemerintahan Metodik dan
Didaktik ( Scientific Education )

21. 1.KESAHIHAN KOHERENSI
( Proposisi pengetahuannya sahih
mempunyai hubungan ide dengan
propisisi secara logis )
2.KESAHIHAN KORESPONDENSI
( Proposisi itu sahih yang berhubungan
dengan realita yg menjadi obyek )
3. KESAHIAN PRAGMATIS
( Proposisi yang mempunyai konsekuensi
terhadap kegunaan )
4.TEORI KESAHIHAN SEMANTIK
( Proposisi mempunyai kebenaran secara
arti dan makna sesungguhnya )
5.TEORI KESAHIHAN LOGIKA
( Proposisi memiliki taraf logis dan
informatif )
KESAHIHAN
ILMU
PEMERINTAHAN

22. No. Dimensi Karakteristik
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kerangka Pemikiran
Obyek Forma
Obyek Materi
Pendekatan
Prioritas Perhatian
Tujuan Pemerintahan
Satuan Populasi
Penelitian
Pemakai Ilmu
Pemerintahan
Pendekatan
Pengembangan
1.Hubungan khalik-makhluk, ius naturae, human nature and
instinct, human right dan human needs sampai dengan
hubungan pemerintahan mulai dari filsafat ( abstrak sampai
seni ( unik dan khusus ).
2. Hubungan antara pemerintahan sampai pada yang diperintah
atas jasa politik dan layanan masyarakat.
3. Dunia tawaran, dunia harapan dari pemerintah dan yang
diperintah serta dunia nilai dalam hubungan pemerintahan
4. Pendekatan empiris ( proses, perbedaan dan perubahan )
lebihmemperhatikan proses daripada hasil, perubahan dari
kemapanan, outcome daripada output.
5.Tujuan bersama melalui mekanisme check and balance
6. Masyarakat yang meliputi pemerintah dan yang diperintah
7.Ilmu bagi yang memerintah dan yang diperintah
8.Appleid Science yang dapat didekati dengan mutidisplin,
interdisiplin atau lintas disiplin
9.Metodologi kualitatif,dan kuantitatif yaitu interaksi antara
pemerintah dengan yang diperintah

23. TEORI PEMERINTAHAN
1. TEORI KEBUTUHAN
2. TEORI PELAYANAN PUBLIK
3. TEORI KEPEMERINTAHAN
(GOVERNANCE )
4. TEORI KINERJA PEMERINTAHAN
5. TEORI NILAI PEMERINTAHAN
6. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK
7. TEORI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN
8. TEORI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
9. TEORI ETIKA PEMERINTAHAN;
10.TEORI BIROKRASI PEMERINTAHAN
11.DSB
GRAND
TEORY

24. KEBENARAN ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
1. POLA PROSEDUR
a. Pengamatan
b. Percobaan /Eksperimen
c. Pengukuran
d. Survei
e. Deduksi
f. Induksi
g. Analisis dan Konklusi
2. TATA KEGIATAN
a. Masalah;
b. Teori dan Hipotesis
c. Data, Fakta dan Pengolahan
serta Analisis.
d. Penyimpulan/Konklusi
3. TEKNIK
a. Wawancara
b. Observasi
c. Kuesioner
d. Dokumentasi
4. ANEKA ALAT/ IINSTRUMEN
a. Instrumen Pengukuran
b. Komputer
C. Human Intrumen
KEBENARAN ILMIAH
1. KOHERENSI
2. KOREPONDENSI
3. PRAGMATIS
4. SEMANTIK
5. LOGIKA
METODE
ILMIAH
OBYEK
FORMA
DAN
MATERIA
PEMERIN
TAHAN
METODE PENEllTIAN CARA
MELAKUKAN
PENELITIAN
DEKRIPTIF
( Survei,
Korelasional dan
Komparasi )
PENELITI
AN
TINDAKA
N
PENELITI
AN
EKSPERI-
MENTAL

25. Metode
Penelitian
Pemerintahan
PENELITIAN
DEDUKTIF
( Postipistic )
PENELITIAN
INDUKTIF
( Naturalistic )
FUNGSI :
-VERIFICATION
EXPLANATION
-DESCRIPTION
-UNDERSTAN-
DING
-IDENTIFICA-
TION
DOMINANT
LES
DOMINANT
TWO
STAGE
1.DISAIN PENELITIAN
JELAS
2.UNSUR DASAR (TIORI,
HPOTESIS,VARIABEL,
DIMENSI DAN INDIKA-
TOR )
3. PENDEKATAN METODE
KUANTITATIF
4. INSTRUMEN VALID
DAN REALIBLE
5. MENGGUNAKAN
SAMPLE
6. ANALISIS STATISTIK
PARAMETRIK
7. UJI HIPOTENSIS
1.DATA KONTEKTUAL
2. HOLISTIK
3. HUMAN INSTRUMEN
4. VALIDITAS
PENELITIAN
5. SETING ALAMIAH
6. FOKUS PADA
PROSES
7. NON PROBABILITY
SAMPLING
8. TIANGULASI
9. STUDI LAPANGAN
1O.PANDANGAN
RESPONDEN

26. AKSIOMA PENELITIAN POSITIVISTIK DAN NATURALISTIK
AKSIOMA POSITIPISTIK NATURALISTIK
1 2 3
Natural of Reality
( Ontologi )
Single, Tangibel,
Pragmentasi
Realitas bersifat Multi,
Konstruksi dan Holistik
Hubungan Pengetahuan (
Epistemologi )
Independen Ilmuan dan
Ilmu
Ilmuan dan pengetahuan
interaktif dan intervariabel
Posibilitas Generalisasi Waktu dan Isi
Bebas Generalisasi
Nomotetis Statement
Idiografik Statemen
melalui waktu dan isi atas
dasar hipotetsis kerja
Peran Nilai ( Role Value ) Penelitian Bebas Nilai Penelitian Value Bound
Keterkaitan Kausalitas Kausalitas Riil /Nyata Seluruh Entitas simultan,
dan kausal dari efek

27. 1. Narural Seting ( Natural Ontologi ) untuk memahami fenomena dan
realita Obyek Fokus dan Lokus pemerintahan ( Misal Pilkada, Fungsi
DPRD, desa)
2. Human Instrument ( Manusia/Peneliti sebagai Intrumen ) utama dalam
pengumpulan Data .
3. Tacit Knowledge berfokus pada proporsional pengetahuan realita
4. Qualitatif Methods ( Metode Kualitatif ) yang didasarkan multi realita dan
mengutamakan keterkaitan Peneliti dan Responden , fenomena dan
nilai .
5. Purposive Sampling mempunyai relevansi dengan teori dasar ( Grounded
Theory )
6. Inductive Data Analysis untuk kepentingan seting data, deskripsi, temuan,
transabiliti dan struktur analisis nilai
7. Grounded Theory untuk kepentingan mengarahkan pengumpulan data
multi realitas, transaksional, teori untuk generaliasi
KARAKERISTIK OPERASIONAL PENELITIAN NATURALISTIK ( GUBA )

28. 8. Emergent Desain bersifat Sementara karena multi realitas,
fenomena luas, interaksi peneliti dengan fenomena dan
beragam sistem nilai.
9. Negosiated Outcome, berhubungan dengan negosiasi,
interpretasi dan sumber manusia dan data ( Triangulasi )
10. Case Sudy berkenaan dengan posisi peneliti, multi
realitas, motode dan nilai
11.Indiograhic Interpretation berfokus pada pengumpulan data,
nilai. Metodologi , paradigma, konteks nilai.
12. Tentative Interpretation tentang aplikasi berdasarkan
temuan.
13. Focus Determined Boundaries dititik beratkan pada fokus
masalah, evaluasi, opsi analisis kebijakan.
14. Special Criteria diperuntukan untuk memperkuat validity,
realibility dan obyectivity ) dalam prosedur penelitiannya .

29. MODEL PENELITIAN NATURALISTIK
HUMAN INQUIRY PEMERINTAHAN
( WEBER DAN SCHWANDT )
1.Knoledge and thruth are Created not Discovery
2.Fact of The World are esentially for study
Governmental
3.Independently of Observers
4.Rationally well come Fact
5.Contruction and Interpretation
6.Intersubyective and Common meanning (VERTEHEN )
7.Generalisation and Teory

30. PARADIGMA DALAM
STRUKTUR ILMU
THOMAS KHUN
1. FUNDAMENTAL IN SOCIAL SCIENCE THE BASIC ASUMPTION HUMAN
NATURE
2. PARADIGM IS THE GENERAL THEORITICAL ASSUMPTION, LAW AND
TECHNUIQUES FOR THE APLICATION IN COMMUNITY ADOPT
BERNARD S PHILIPS
PARADIGM IS ARE SET OF ASUMPTION IMPLICIT OR EXPLISICIT
ABAUT OF FENOMENA

31. 1. PARADIGMA BERSIFAT ONTOLOGI. ( NATURAL
KNOWLEDGE AND NATURAL REALITY )
2. PARADIGMA BERSIFAT EPISTEMOLOGI.(NATURE
RELATION ANTARA KNOWER AND KNOW )
3. PARADIGMA BERSIFAT METODOLOGI ( FINDING AND
KNOWER )
KARAKTERISTIK PARADIGMA
KEILMUAN MENURUT EGON G.
GUBA

32. PARADIGMA MPS ( DON KERTTL,
2006 )
GLOBAL
PUBLIC
MANAGEMENT
REVOLUTION
LEST
CONFIDENCE
AND
PUBLIC
TRUST OF
SOCIETY
MANAGEMENT
PUBLIC SERVICE
(MPS )
NEW PUBLIC
MANAGEMENT
(NPM )
OLD PUBLIC
ADMINISTRATION
(OPA)
PARADIGMA

33. PERGESERAN FOKUS PARADIGMA PEMERINTAHAN
 Government
 Government as is it
 Domination
Government
 Centralization
 Autority
 New Public
Management ( NPM)
 Governance
 Governance can be sold
 Domain Sector
Public,society and private
 Decentralization
 Democratic
 Management Public
Service ( MPS)

34. 1. MENGUTAMAKAN PUBLIC SERVICE
2. MENDAHULUKAN PUBLIC INTEREST
3. MENGHARGAI WARGA NEGARA ( VALUE CITIZENSHIP)
4. MELAKUKAN TINDAKAN STAREGIS DAN
DEMOKRATIS ( STRATEGY AND DEMOCRACY )
5. MENEGAKKAN AKUNTABILITAS ( ACCOUNTABI-LITY )
6. MENGHARGAI MANUSIA SBG HUMAN RESOURCESS
7. MELAKUKAN PEMBERDAYAAN ( EMPOWERING )
PARADIGMA MANAGEMENT PUBLIC SERVICE IN
GOOD GOVERNANCE
DARI DENHART and DENHARD ( 2003 )

35. TEORI ASAS –ASAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1. ASAS SEBAGAI SUTAU SISTEM PEMERINTAHAN ( Systeem ) :
a. Asas Umum : Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan,
Profesionalitas, Proporsional, Keterbukaan,
Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi dan
Kepentingan Umum.
b.Asas Khusus : Dekonsentrasi, Desentralisasi dan
Mendebewind
2. ASAS SEBAGAI SUATU KEPATUTAN PEMERINTAHAN ( Behoorlijk
Bestuur )
a. Asas Vrijbestuur ( Teori Sisa dan Diskresi )
b. Asas Preventieve Rechtzorg ( Pencegahan )
c. Asas Omnipresence and Zelf Prinsiple
d. dsb
ASAS-ASAS
UNIVERSAL
PENYELENGGA
RAAN
PEMERINTAHAN

36. VRIJBESTUUR
DUA
ASPEK
RESIDUAL THEORY
ATAU TEORI SISA
( Kewajiban Pejabat )
NACH FREIES
ERMERSON ATAU
DISCREATION
( Hak dan Wewenang
Pejabat )
1. TUJUAN
2. KEPENTI-
NGAN
UMUM
BEBAS TUNTUTAN HUKUM
APABILA MEMENUHI SYA-
RAT :
1. TIDAK MERUGIKAN
KEU-ANGAN NEGARA
2. TIDAK UNTUK KEPEN-
TINGAN PRIBADI ,
KELUARGA DAN KRONI
DLL
3. TIDAK MENGGAGGU KE-
PENTINGAN UMUM
4. TIDAK MENIMBULKAN
STAGNASI ATAU
VACUUM
PEMERINTAHANPronsip ilmu pengetahuan dan
yurisprudensi

37. NILAI ETIKA MANAJEMEN KEPEMERINTAHAN
1. VOORUTZIEN (memandang jauh kedepan (
Vision dan Mission )
2. COUNDUCTING ( Menciptakan harmonisasi )
3. COORDINATING ( Mewujudkan Kerjasama untuk
kinerja )
4. FEACE MAKING ( Menciptakan Ketertiban )
5. RESIDUE ( Pemanfaatan Optimal )
6. TURBULENCE SERVING ( Memberdayakan )
7. FREIES ERMESSEN ( Inisiatif Bertindak )
8. GENERALIST –SPECIALIST
9. RESPONCIBILITY ( Tanggung Jawab )
10.MAGNANIMOUS THINKING ( berpikir luas dan
Besar )
11.OMNIPRESENCE (Memposisikan APARATUR
PUBLIK )
12. DISTINGUISHED STATEMENSHIP ( Memposisikan
Negarawan )
NILAI
PEMERINTAHAN

38. PENDEKATAN UNSUR NEGARA
DALAM PEMERINTAHAN
PENDUDUK/
RAKYAT
PEMERIN-
TAH
URUSAN
PEMERINTAHAN
WILAYAH
PEMERIN
TAHAN
KEDAULA-
TAN
NEGARA
TUJUAN
PEMERIN-
TAHAN
NEGARA

39. UNSUR SUB KULTUR DALAM PEMERINTAHAN
STATEMANSHIPS
LEADERSHIP
SERVICEMANSHIP
SISTEM
NILAI
SUB
KULTUR
KEKUA-
SAAN
SUB
KULTUR
EKONOM
I
SUB
KULTUR
SOSIAL
TRUST
GOVERNAN
CE
STAGATRA
MERINTAHAN
PENGARUH
LINGKUNGAN STRATEGIS
PEMERINTAHAN

40. UNSUR STRATA PEMERINTAHAN
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAHAN
KECAMATN
PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN
URUSAN
PEMERITAHAN
UMUM
URUSAN
PEMDA
DESENTRALI-
SASI
DEKONSEN-
TRASI
MEDEBE-
WIND
LINGKUNGAN
PENGARUH
LINGKUNGAN
STRATEGIS