Materi Kuliah Pemerintahan Daerah & Otonomi Daerah

1. PEMERINTAHAN DESA
DI INDONESIA
Pertemuan ke-11

2. DEFINISI DESA
• Menurut Widjaja (2003), desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul
yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat[1].
• UU No.22 tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten.[2]
• [1] HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, ( Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2003) ,hal. 3
• [2] UU No. 22 Tahun 1999

3. DEFINISI DESA
• Wilayah pedesaan adalah wilayah yang penduduknya
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumberdaya alam dengan susunan fungsi wilayah sebagai
tempat pemukiman perdesaan, pelayanan, jasa pemerintah,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi[1]
• UU No. 32 tahun 2004, Desa atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia[2].
•
[1] Ibid
• [2] UU No. 32 2004

4. Ciri-ciri utama masyarakat pedesaan [1]:
• Kehidupan di pedesaan erat hubungannnya dengan alam,
mata pencaharian tergantung dari alam serta terikat pada
alam
• Umumnya semua anggota keluarga mengambil bagian
dalam kegiatan bertani, walaupun keterlibatannya
berbeda
• orang desa sangat terikat pada desa dan lingkungannya.
• di pedesaan segala sesuatu seolah-olah membawa hidup
yang rukun, perasaan sepenanggungan dan jiwa tolong
menolong sangat kuat dihayati
• Corak feodalisme masih nampak walaupun derajatnya
sudah mulai berkurang

5. Ciri-ciri utama masyarakat pedesaan [1]:
• hidup di pedesaan banyak bertautan dengan adat istiadat dan
kaidah-kaidah yang diwarisi dari satu generasi ke generasi
berikutnya.
• di beberapa daerah jiwa masyarakat terbuka terhadap
perkara-perkara rohani, sehingga mereka tidak mudah
melepaskan keterikatan dan ketakutannya terhadap ilah-ilah
(hal-hal berbau spiritualisme,pen-) dalam kehidupan sehari-
hari.
• karena keterikatan pada lingkungan dan kebiasaan yang ada
mereka mudah curiga terhadap sesuatu yang lain daripada
yang biasa, terutama terhadap hal-hal yang lebih menuntut
rasionalitas. Mereka lebih tertarik mistik
• Banyak daerah pedesaan yang penduduknya sangat padat
padahal lapangan kerja dan sumber penghidupan relatif
sedikit mengakibatkan kemelaratan sehingga sering
mendorong jiwa apatis.
• [1] Yayuk Yuliati, dkk, Sosiologi Pedesaan, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hal. 31

6. “Pusat tempat sentralisasi, provinsi
tempat desentralisasi,
kabupaten/kota tempat
desentralisasi,
desa tempat otonomi asli”
Kamardi,
Kepala Desa Bentek
Lombok Barat

7. Otonomi Desa
• Desa sebagai Self Governing Community
• Desa memiliki hak asal-usul, karena umur
desa sendiri lebih lama dibanding negara
• Desa berhak memilih pemimpinnya
sendiri, memiliki lembaga legislatif, bahkan
lembaga yudikatif yang mengatur hukum
adat
• Desa berhak memiliki kekayaan, membuat
APBDes dan membuat Perdes

8. SISTEM PEMERINTAHAN DESA
No Bidang Perubahan UU No. 5 tahun 1979 UU No. 22 tahun 1999 UU No. 32 tahun 2004
1 Nama Desa Seragam Tidak seragam Tidak Seragam
2 Susunan
Organisasi
Pemerintahan
Kepala desa,
perangkat desa,
LMD
Kepala desa (sebutan lain), perangkat desa
lain
Kepala Desa, Sekretaris Desa
(PNS), perangkat desa lain
3 Kewenangan
desa
Tidak disebutkan
secara tegas, hanya
dinyatakan bahwa
kewenangan, hak-
hak dan kewajiban
desa ditetapkan
dan diatur dengan
peraturan daerah
Disebutkan secara tegas :
• Kewenangan yang sudah ada
berdasarkan hak asal-usul
• Kewenangan yang oleh peraturan
yang berlaku belum dilaksanakan oleh
daerah dan pemerintah
• Tugas pembantuan dari Kabupaten,
Provinsi atau pusat
Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa mencakup:
1. urusan pemerintahan yang sudah
ada berdasarkan hak asal-usul
desa.
2. urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa.
3. tugas pembantuan dari
Pemerintah, pemerintah provinsi,
dan/atau pemerintah
kabupaten/kota.
4. urusan pemerintahan lainnya yang
oleh peraturan perundang-
perundangan diserahkan kepada
desa.
4 Lembaga
perwakilan
Tidak terdapat/
ada, LMD bagian
dari pemerintah
desa
Ada, Badan Perwakilan Desaa. Badan Perwakilan
Desa atau yang disebut dengan nama lain
berfungsi mengayomi adat istiadat,
membuat Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Desa.
Badan Permusyawaratan Desa, BPD
berfungsi menetapkan peraturan desa
bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

9. 5 Keanggotaan
Lembaga
Perwakilan
Dipilih oleh Kepala desa dipilih lanmgsung oleh rakyat Anggota badan permusyawaratan desa
adalah wakil dari penduduk desa
bersangkutan yang ditetapkan dengan
cara musyawarah dan mufakat.
6 Tanggung jawab
kepala desa
Kepada Bupati dan memberikan
keterangan kepada LMD
Kepada rakyat melalui BPD dan
menyampaikan laporan kepada Bupati
Kepala Desa bertanggungjawab
Bupati/Walikota melalui Camat dan
kepada BPD.
7 Pengangkatan
kepala desa
Dipilih oleh rakyat dan diangkat
bupati
Dipilih oleh rakyat, ditetapkan BPD,
disahkan Bupati
Dipilih oleh rakyat, hasilnya diserahkan
oleh BPD kepada Bupati/Walikota
untuk disahkan melalui Camat
8 Penetapan
peraturan desa
dan APPD/
APBDes
Ditetapkan oleh kepala desa setelah
dimusyawarahkan dengan LMD
Kepala desa bersama BPD Kepala desa bersama BPD.
APBDes harus disetujui Bupati/
Walikota sebelum disahkan
9 Hubungan
dengan Camat
Camat sebagai atasan dengan kepala
desa
Kepala desa bukan bawahan camat,
camatr sebatas administratif
Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Camat wajib membina dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
dan lembaga kemasyarakatan.
10 Tugas
pembantuan
Tidak pernah ditegaskan bersama
pembiayaan
Dengan tegas disertai pembiayaan

10. 11 Pembangunan
yg direncnakan
Kab/Provinsi
dan pusat
Tidak pernah atau jarang
melibatkan desa dalam
perencanaannya
Wajib mengikutsertakan desa
yang menjadi tempat
pembangunan
Wajib mengikutsertakan desa, perencanan
pembangunan desa bagian dari pembangunan
kabupaten/ kota
12 Tugas dan
Kewajiban
Kepala desa
Penyelenggaraan dan
penanggungjawab utama
dibidang pemerintahan
pembangunan masyarakat
termasuk ketentraman dan
ketertiban
Tugas dan Kewajiban Kepala
Desa adalah:
a. Memimpin
penyelenggaraan
pemerintahan desa
b. Membina kehidupan
masyarakat desa
c. Memelihara ketentraman
dan ketertiban
masyarakat desa
d. Mendamaikan
perselisihan masyarakat
di desa
e. Mewakili desanya
didalam dan diluar
pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa
hukumnya
1. Kepala Desa mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Kepala Desa mempunyai wewenang :
a. memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama
BPD;
b. mengajukan rancangan peraturan
desa;
c. menetapkan peraturan desa yang
telah mendapat persetujuan
bersama BPD;
d. menyusun dan mengajukan
rancangan peraturan desa mengenai
APB Desa untuk dibahas dan
ditetapkan bersama BPD;
e. membina kehidupan masyarakat
desa;
f. membina perekonomian desa;
g. mengoordinasikan pembangunan
desa secara partisipatif;
h. mewakili desanya di dalam dan di
luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
dan
i. melaksanakan wewenang lain sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.

11. 13 Pendapatan
Desa
Sumber Pendapatan Desa
terdiri atas:
a. Pendapatan asli desa
- Hasil tanah-tanah kas desa
- Hasil dari swadaya dan
partisipasi masyarakat desa
- Hasil dari gotong-royong
masyarakat
- Lain-lain hasil dari usaha
yang sah
b. Pendapatan yang berasal
dari pemberian
pemerintah dan
pemerintahan daerah:
- sumbangan dan bantuan
pemerintah
- sumbangan dan bantuan
pemerintahan daerah
- sebagian dari pajak dan
retribusi daerah yang
diberikan kepada desa
C. Lain-lain pendapatan
yang sah
Sumber pendapatan Desa
terdiri atas :
a. Pendapatan asli Desa yang
meliputi
• Hasil usaha Desa,
• Hasil kekayaan Desa;
• Hasil swadaya dan
partisipasi,
• Hasil gotong royong; dan
• Lain-lain pendapatan asli
desa yang sah
b. bantuan dari Pemerintah
Kabupaten yang meliputi :
• Bagian dari perolehan pajak
dan retribusi Daerah; dan
• Bagian dari dana
perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Pemerintah
Kabupaten;
c. bantuan dari pemerintah
dan Pemerintah Provinsi;
d. sumbangan dari pihak
ketiga; dan
e. pinjaman desa.
Sumber pendapatan desa terdiri :
• pendapatan asli desa, terdiri dari
hasil usaha desa, hasil kekayaan
desa, hasil swadaya dan
partisipasi, hasil gotong royong,
dan lain-lain pendapatan asli desa
yang sah;
• bagi hasil pajak daerah
Kabupaten/Kota paling sedikit
10% (sepuluh per seratus) untuk
desa dan dari retribusi
Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukkan bagi desa;
• bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh Kabupaten/Kota
untuk Desa paling sedikit 10%
(sepuluh per seratus), yang
pembagiannya untuk setiap Desa
secara proporsional yang
merupakan alokasi dana desa;
• bantuan keuangan dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan;
• hibah dan sumbangan dari pihak
ketiga yang tidak mengikat.
Sumber : Pusat Kajian Kebijakan dan Pendidikan Politik yayasan Bhakti Nusantara palembang. Modul Metode dan teknik
pelatihan Kepemimpinan Demokratis kepala Desa se-Sumatera Selatan,
5-23 November 2001 di Palembang hal. 4-5, direvisi oleh penulis

12. Kelurahan
• Kelurahan di bentuk di wilayah kecamatan tdk
otonom, bagian dari perangkat daerah
• Dipimpin oleh lurah yg dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan dari
bupati/walikota

13. Beda Desa dan Kelurahan
Perbedaan Desa Kelurahan
Definisi Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengaturdan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
Otonomi Ada, otonomi asli berdasarkan hak asal usul Tidak ada, sekedar wilayah administrasi
Perangkat Kepala Desa dibantu Sekdes (PNS) dibantu
perangkat desa yang lain. Kades dipilih dalam
Pilkades. Kepala Desa tidak digaji, ia mendapatkan
imbalan berupa tanah bengkok, namun karena nilai
tanah seakin menurun, kepala desa meminta
tunjangan kepada negara.
Lurah (PNS) yang dibantu staf kelurahan (PNS).
Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul
Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Sebagai PNS
mendapatkan gaji sesuai pangkat dan golongan
Lembaga
Perwakilan
Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif
dengan kewenangan terbatas
Bukan lembaga perwakilan, tapi lembaga
kemasyarakatan
Berada di Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota
Pembentukan Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan
jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan
Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, Wilayah
Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau
200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku,
Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
• Penduduk: 2500 – 20.000 jiwa
• Terjangkau secara efektif
• Memiliki sarana pelayanan yang
memadai

14. Kembali Ke Nagari, pengalaman Sumatera
Barat
• Setelah jatuhnya Soeharto, wacana kembali ke nagari bergulir
kencang.
• Gubernur, bupati, DPRD, akademisi, LSM, pers, pengusaha,
kerapatan adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai,
bundo kanduang dan sebagainya berbicara serius untuk
merumuskan formula baru kembali ke nagari.
• Setelah melawati dialektika yang panjang, Propinsi Sumbar
mengundangkan Perda No. 9/2000, yang menjadi efektif pada
bulan Januari 2001. Kecuali wilayah kota dan Mentawai.
Perda ini kemudian diikuti oleh perda di tingkat kabupaten

15. • Pembukaan Perda menyatakan bahwa Sumbar
kembali
ke nagari, diikuti dengan rumusan ritual bahwa
“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”,
“hukum agama mengatur, adat memakai, alam
adalah guru bagi umat manusia”.
• Perda itu memberikan kepastian rintisan untuk
kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah
sebelum 1979. Perda juga menyebutkan sumber-
sumber daya nagari: pasar, balai adat, mesjid dan
surau, lahan, sawah, hutan, sungai, kolam, danau
dan bagian dari laut yang dulu merupakan ulayat
nagari, bangunan publik serta harta kekayaan yang
bergerak dan harta
lainnya.

16. • Perda No 9 tahun 2000 mengamanatkan
pemerintahan nagari dikelola oleh wali nagari yang
menjalankan fungsi eksekutif, dan Badan Perwakilan
Anak nagari (BPAN) yang menjalankan fungsi legislatif.
Sesuai dengan konteks pemerintahan nagari klasik,
kemudian dibentuk Lembaga Anak Nagari (LAN) yang
menjalankan fungsi yudikatif mengenai sengketa
harta pusaka, Lembaga Syarak Nagari (LSA) yang
berfungsi sebagai wadah kebersamaan memajukan
adat dan agama, dengan diisi oleh wakil dari kaum
ulama dan adat, serta Badan Musyawarah Adat dan
Agama (BMAS) yang berfungsi sebagai dewan
konsultasi terhadap pemerintah nagari, yang
anggotanya adalah wakil dari suku dan ninik mamak
yang ada.

17. • Pada tahun 2001 Sungai Kamuyang berhasil mewujudkan
penataan pemerintahan sesuai dengan amanat Perda, penguatan
capacity building pengelola nagari, dan bahkan bisa menerapkan
APBNagari partisipatif yang didukung oleh DAUN yang diberikan
oleh pemerintah kabupaten dalam rangka penguatkan fungsi
pemerintahan nagari di bidang pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat
• Tahun 2003 Sungai Kemuyang menghasilkan banyak Pernag yang
partisipatif. Pernag itu antra laian tentang (1) pemanfaatan tanah
ulayat, (2) pengelolaan tempat pemandian Batang Tabit, (3)
pemeliharaan Jalan dalam Nagari, (4), wajib Khatam Al Quran
bagi Murid/Anak Usia SLTP, (5) tata cara pelaksanaan nikah dan
baralek kawin, (6) PAS dari penjualan ternak, (7) penyakit
masyarakat (PEKAT),dan (8) penyelesaian sengketa perkara, (8)
pelanggaran hubungan suami-istri.

18. • Sejak tahun 2001 sampai 2004, APBNagari Sungai
Kamuyang mengalami peningkatan. Pertama: DAUN
yang diberikan kabupaten meningkat meskipun relatif
kecil naiknya. kedua: meningkatnya pendapatan asli
nagari (PAN) terutama dari hasil kekayaan nagari,
pajak dan retribusi dan sebagian kecil swadaya
masyarakat. Pendapatan dari kekayaan nagari, nagari
menempati posisi penting dalam APBNagari karena
kemahiran penyelenggara pemerintahan menggali
dana melalui penguatan sektor-sektor ekonomi yang
diberdayakan di wilayahnya.

20. Perub Status Desa mjd Kelurahan
• Luas wilayah
• Jumlah penduduk min 4500 tau 900 KK
• Sarana dan prasarana
• Potensi desa
• Volume pelayanan
• Kondisi sosial budaya masyarakat :
-Ciri fisik kewilayahan.
-Mata pencaharian

21. Terima Kasih