TAHAPAN PILKADES

2. DASAR PILKADES SERENTAK :
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (diubah dengan PP 47 Tahun
2015);
3. Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Kepala Desa
4. Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
5. Perbup No. 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan
Pengangkatan Kepala Desa

3. PILKADES
Pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam 3 (Tiga) bergelombang
Dengan mempertimbangkan:
1. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa.
2. Kemampuan keuangan Daerah
3. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat
Kepala Desa.
Dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun.

4. PELAKSANAAN PILKADES BERGELOMBANG
 Gelombang I (6 September 2017) = 49 Desa
 Gelombang II (25 Juni 2019) = 347 Desa
 Gelombang III (November 2019) = 53 Desa
Pilkades 2019:
Setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif
dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden

5. Hal Yang Baru Dalam Pilkades
Sesuai Perda 10 Tahun 2016:
 Hari adalah hari kerja.
 Pilkades dilaksanakan serentak.
 Biaya bersumber dari APBD Kab & APBDes
 Salah satu syarat calon kades adl WNI.
 Jumlah Calon paling sedikit 2 orang dan paling
banyak 5 orang.
 Jumlah TPS dapat lebih dari 1 (DPT lbh dari
4000 orang).
 Adanya TPS Khusus.
 Tidak ada Pilkades Ulang.
 Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

6. Lanjutan…..
 Tidak mengenal qourum.
 Calon Kades yg telah ditetapkan dilarang
mengundurkan diri (sanksi denda Rp. 50
juta)
 Pj. Kades dari PNS

7. PANITIA
PILKADES
Kabupaten :
Panitia Pemilihan Kabupaten
Desa
Panitia Pemilihan
1. Unsur perangkat
desa;
2. pengurus Lembaga
Kemasyarakatan
Desa; dan
3. Tokoh masyarakat.
1.Bupati
2.Wakil Bupati;
3.Forkopimda;
4.Sekda
5.OPD terkait;
6.Forkopimcam;
PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES

8. Pengumuman dan
Pendaftaran =
9 Hari
Balon lebih 5 orang :
Penelitian, Klarifikasi,
Penetapan dan
Pengumuman =
20 Hari
Kampanye =
3 Hari
Masa Tenang =
1 Hari
Balon belum mencapai 2 org
Perpanjangan, Penelitian,
Klarifikasi, Penetapan dan
Pengumuman =
40 Hari
Kampanye =
3 Hari
Masa Tenang =
1 Hari
BA seleksi tambahan,
seleksi dan Pengumuman =
5 Hari
Balon sudah mencapai 2 org
Penelitian, Klarifikasi,
Penetapan dan
Pengumuman =
20 Hari
(Balon memenuhi syarat)
Kampanye =
3 Hari
Masa Tenang =
1 Hari
Pembentukan Panitia, Penyusunan Tatib, Penyusunan RAB
Estimasi : 30 Hari
Pemungutan Suara
Pemungutan Suara
Pemungutan Suara

9. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten:
1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan Tk. Kab;
2. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
terhadap Panitia Pemilihan;
3. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara
serta perlengkapan pemilih lainnya;
5. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kades Tk. Kab;
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaks pemilihan;
8. Melaksanakan pengawasan pelaks Pilkades;
9. Memfasilitasi pelaks seleksi tambahan Calon Kades;dan
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yg ditetapkan dgn keputusan
Bupati.

10. Tugas Panitia Pemilihan:
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi
dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui Camat;
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
9. Melaksanakan pemungutan suara;
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan
hasil pemilihan;
11. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;dan
12. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaks pemilihan.

11. Bupati menetapkan desa-desa yg akan
melaks pilkades serentak.
Bupati menetapkan hari dan tanggal
pelaksanaan Pilkades gelombang II
(Selasa, 25 Juni 2019)
Gelombang III (November 2019)
Bupati menetapkan Bantuan Keuangan
utk pelaks Pilkades serentak.

12. Persiapan Pemkab Kebumen
1. Rapat koordinasi Persiapan pelaksanaan
pilkades serentak;
2. Penganggaran dan Fasilitasi pencairan bantuan
keuangan pilkades;
3. Monitoring persiapan dan pelaksanaan pilkades;
4. Memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan
kepala desa.
5. Memfasilitasi perencanaan, pengusulan,
penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran
Pilkades;
6. Melakukan pemetaan pada desa rawan konflik
saat pelaksanaan pemilihan kepala desa.

13. 9. Melakukan fasilitasi, monitoring, pengawasan
dan pembinaan pada seluruh proses dan
tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
serentak Gelombang II dan III agar terlaksana
dengan aman, tertib dan lancar.
Lanjutan…..

14. Tahap Persiapan Pilkades:
Pembentukan panitia pemilihan
Kabupaten dan Panitia Pemilihan
Penetapan pemilih.

15. BPD menetapkan Panitia Pemilihan dan
melaporkan kepada Bupati melalui Camat
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
penetapan
Panitia Pemilihan terdiri atas unsur
Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan
(LKD) dan tokoh masyarakat.

16. Penetapan Pemilih
Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih
dengan memenuhi syarat :
a) Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan
kepala desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah menikah;
b) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d) Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
atau surat keterangan penduduk.

17. Tahap Pencalonan:
Pendaftaran
Penelitian Calon, Penetapan dan
Pengumuman Calon
Kampanye

18. 1. Pendaftaran Calon
1) WNI (KTP)
2) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan YME di atas kertas segel atau
bermeterai cukup
3) Surat pernyataan emegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan NKRIdan Bhineka Tunggal Ika
4) ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang
5) Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar (akta kelahiran atau
surat kenal lahir)
6) Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup
7) Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih

19. 1. Pendaftaran Calon
8) Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
9) Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah
10)Surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari
yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan
11)Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya
dari dokter pemerintah
12)Surat pernyataan sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan
sebagai Calon Kepala Desa
13)Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa
setempat setelah dilantik sebagai Kepala Desa
14)Surat Permohonan Cuti (bagi Kades dan BPD)

20. 2. Pengumuman Calon
1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal
calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
pencalonan dan apabila diperlukan dapat disertai klarifikasi pada
instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari
yang berwenang.
2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat
dan dapat memberikan masukan yang wajib diproses dan ditindak
lanjuti panitia pemilihan.
Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah
paling sedikit 2 dan paling banyak 5, Panitia Pemilihan menetapkan bakal
calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa diumumkan kepada
masyarakat
Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 Panitia
Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20hari

21. 2. Pengumuman Calon
Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5, Panitia
Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria
pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia
dan seleksi tertulis.
Seleksi tertulis akan dibantu oleh Panitia Kabupaten
Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dilarang
mengundurkan diri dan apabila melanggar ketentuan dikenai sanksi
berupa denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetor ke
rekening Kas Daerah.
Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut
melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri
oleh para Calon Kepala Desa atau kuasanya.
Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang
nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak tanggal ditetapkan, serta bersifat final dan mengikat.

22. 3. Kampanye
Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat Desa dalam jangka waktu 3 hari sebelum
dimulainya masa tenang dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta
bertanggung jawab memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala
Desa
Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
Pertemuan terbatas; tatap muka; dialog; penyebaran bahan Kampanye
kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di
tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan kegiatan lain
yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang
mengikutsertakan :
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa; dan
c. anggota BPD.

23. 3. Kampanye
Setiap orang dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau
materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana (pelanggaran)
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Setiap orang yang yang melanggar ketentuan kampanye dikenai sanksi
administratif oleh Panitia Pemilihan berupa:
a) Peringatan tertulis apabila Pelaksana Kampanye melanggar larangan
walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
b) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau
disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap
keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
1) Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar larangan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.
2) Dalam hal Calon Kepala Desa sudah dilantik menjadi Kepala Desa
dikenakan sanksi pembatalan sebagai Kepala Desa.

24. 4. Masa Tenang
a) Masa tenang selama satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara.
b) Pada masa tenang Calon Kepala Desa membersihkan alat peraga
kampanye masing-masing

25. Tahap Pemungutan dan
Penghitungan Suara:

26. 1. Pemungutan Suara
a. Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
b. Pemungutan suara dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada
pukul 13.00 WIB oleh Ketua Panitia Pemilihan.
c. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui
surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
d. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos
salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
 Jumlah pemilih yang tecantum dalam DPT di TPS ditentukan Panitia
Pemilihan.
 Apabila jumlah DPT lebih dari 4.000 (empat ribu) orang, Panitia
Pemilihan dapat menentukan jumlah TPS lebih dari satu.
 Penentuan lokasi TPS di tempat yang mudah dijangkau, termasuk
oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat
memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
 Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan.

27. 1. Pemungutan Suara
Pemilih dilarang:
a. Menggunakan hak pilih orang lain
b. Menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali
Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana
(pelanggaran) dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan di
Desa
melakukan kegiatan (apat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa,
BPD, pengawas, dan warga masyarakat) :
a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

28. 1. Pemungutan Suara
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
1. Surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan
dibubuhi stempel Panitia Pemilihan; dan
2. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat satu Calon Kepala Desa; atau
3. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah
ditentukan; atau
4. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu
kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon
Kepala Desa; atau
5. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat
yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

29. 1. Pemungutan Suara
a) Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan
suara.
b) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia
berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
c) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih
dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian
panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
d) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih
dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia
memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
e) Pemilih yang telah memberikan suaranya diberi tanda sebagai bukti
bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

30. 2. Penghitungan Suara
 Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
 Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) pada desa dengan TPS lebih
dari 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara
terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
 Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS
hanya 1 (satu) dan tidak berada di wilayah yang sama, maka Calon
Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal
dengan jumlah pemilih terbanyak.
 Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS
hanya 1 (satu) dan berada di wilayah yang sama, maka Calon Kepala
Desa terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran jumlah pemilih
terbanyak.

31. 2. Penghitungan Suara
APABILA TERJADI SUARA TERBANYAK SAMA (Jumlah persebaran
pada Calon dalam wilayah yang sama):
Misalkan Di Desa X dibagi menjadi 3 wilayah pemilihan (kotak suara) dan terdapat
calon nomor urut 1 dan 3 yang memperoleh suara sama dan kebetulan berada
dalam wilayah yang sama, maka penentuannya adalah sebagai berikut:
Wilayah I : Calon Nomor urut 1 mendapat 175 suara (terbanyak)
Calon Nomor urut 3 mendapat 125 suara
Wilayah II : Calon Nomor urut 1 mendapat 100 suara
Calon Nomor urut 3 mendapat 200 suara (terbanyak)
Wilayah III : Calon Nomor urut 1 mendapat 190 suara (terbanyak)
Calon Nomor urut 3 mendapat 140 suara.
Maka pemenangnya adalah Calon Nomor Urut 1 karena jumlah
persebaran pemilih terbanyaknya didukung oleh 2 Wilayah Pemilihan.

32. Tahap Penetapan:
Panitia pemilihan kepala desa
menyampaikan laporan hasil pemilihan
kepala desa kepada BPD.

33. – BPD berdasarkan laporan hasil
pemilihan kepala desa
menyampaikan calon kepala desa
terpilih berdasarkan suara terbanyak
kepada Bupati melalui camat dengan
tembusan kepada kepala desa.
– Bupati menetapkan pengesahan dan
pengangkatan kepala desa dengan
keputusan Bupati.

34. KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

35. a) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan
cuti kepada Camat.
b) Camat memberikan izin cuti sejak ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa
terpilih.
c) Selama masa cuti, Kepala Desa dilarang menggunakan
fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon
Kepala Desa.
d) Dalam hal Kepala Desa cuti , Sekretaris Desa melaksanakan
tugas dan kewajiban Kepala Desa.
1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
a) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala
desa diberi cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa
terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon
Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
b) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa

36. 3. PNS / ASN
4. TNI/POLRI
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
a) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian.
b) Dalam hal pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi
Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak
sebagai pegawai negeri sipil dan berhak mendapatkan
tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

37. PENGANGGARAN

38. Amanat UU 6/2014 Pasal 34 ayat (6):
Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Penjelasan Pasal 34 Ayat (6) :
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara,
kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan
biaya pelantikan.

39. 8 M
ANGGARAN (2019)
Bantuan Keuangan untuk:
1. pengadaan surat suara,
2. kotak suara,
3. kelengkapan peralatan
lainnya,
4. honorarium panitia,
5. Rapat-rapat,.
Desa juga menganggarkan dalam APBDes / Sumber Lainnya Yang Sah
(sesuai kemampuan desa) untuk :
a. Konsumsi;
b. Pengamanan di Tingkat Desa (Satpol Kec., Koramil, Polsek ,
Linmas);
c. Perjalanan Dinas Panitia;
d. lainnya
400 DESA
Gel 2 = 348 DESA
Gel 3 = 52 DESA

40. RENCANA PELANTIKAN
Gel II (348 Desa) = Dalam 4 Tahap
Tahap 1 : Tanggal 18 Juli 2019 : 115 Desa
Tahap 2 : Tanggal 23 Juli 2019 : 101 Desa
Tahap 3 : Tanggal 2 Agustus 2019 : 129 Desa
Tahap 4 : Tanggal 16 Sept 2019 : 3 Desa

41. PILKADES Per Kecamatan GEL II
KECAMATAN JML DESA TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
Adimulyo 16 3 4 9 -
Alian 12 8 3 1 -
Ambal 26 8 8 9 1
Ayah 14 5 3 6 -
Bonorowo 9 3 5 1 -
Buayan 15 7 2 5 1
Buluspesantren 17 8 3 6 -
Gombong 10 2 4 4 -
Karanggayam 16 6 3 7 -
Karangsambung 11 3 2 6 -
Kebumen 13 3 4 6 -
Klirong 19 6 6 7 -

42. KECAMATAN JML DESA TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
Kutowinangun 14 3 6 5 -
Kuwarasan 16 7 2 7 -
Mirit 21 6 8 7 -
Padureso 9 4 4 1 -
Pejagoan 10 2 5 3 -
Petanahan 13 3 4 6 -
Poncowarno 8 1 3 4 -
Prembun 10 4 3 3 -
Puring 21 8 5 7 1
Sadang 6 2 2 2 -
Sempor 11 3 4 4 -
Sruweng 18 7 4 7 -
Karanganyar 5 - 3 2 -
Rowokele 8 1 3 4 -

43.  Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum
terakhir kurang dari 1.000 (seribu) pemilih
sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah).
 Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum
terakhir 1.000 (seribu) orang sampai dengan
3.000 (tiga ribu) pemilih sebesar Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 Desa dengan jumlah DPT Pemilihan Umum
terakhir lebih dari 3.000 (tiga ribu) pemilih
sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah).

44. Bantuan Pemkab diberikan dalam bentuk
bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
yang ditransfer ke rekening desa

45. PASAL 25 PERMENDAGRI 112/2014 (Pasal 24 Perda
10/2016:
Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5
(lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan :
1. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,
2. tingkat pendidikan,
3. usia :dan
4. “persyaratan lain yang ditetapkan
Bupati/Walikota.”
(Ujian Tertulis).

46. Seleksi :
 Ujian tertulis dpt diselenggarakan oleh Panitia
Pemilihan Kabupaten;
 Soal ujian paling sedikit memuat Pancasila dan
UUD 1945, Bahasa Indonesia, pemerintah daerah,
pemerintah desa dan pengetahuan umum/aktual;
 Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkan
berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1
(satu) sampai dengan 5 (lima).
 Dalam hal peringkat nomor 5 (lima) dan 6 (enam)
mempunyai nilai yang sama maka peringkat
tersebut diadakan ujian ulang sampai dengan
adanya perolehan nilai tertinggi.

48. Masa Jabatan
1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.
2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat
paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau
tidak secara berturutturut.
3) Ketentuan periodisasi masa jabatan berlaku di seluruh wilayah
Indonesia dan termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih
melalui musyawarah Desa.
4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah
menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

49. Terima
Kasih
“Semoga bermanfaat”