Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Santika 1 petani (yuti)

725 views

Published on

Kita ngakunya bekerja untuk petani. Dimana petani kita posisikan dalam kegiatan riset kita? Sudah jadi subjek, apa masih jadi objek?

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Santika 1 petani (yuti)

  1. 1. Metodologi Pengkajian dan Diseminasi: Dimana kah PETANI ? Oleh: Syahyuti syahyuti@yahoo.com
  2. 2. Materi presentasi: 1. Persepsi terhadap petani, 2. Laboratorium level kabupaten 3. Farmer Participatory Research (FPR) 4. Berbagai analisis 5. Analisis kelembagaan (lembaga dan organisasi) 6. Peta “AEZ Sosial” 7. Diseminasi
  3. 3. Mengapa petani penting? Karena: 1. Pendekatan teknis-finansial telah meminggirkan aspek humanity 2. Target pembangunan berbasiskan nasional (sebagai unit analisis), mis. konsep swasembada 3. Small farmer feed the world (Laporan PBB) 4. Paradigma ekologis: biodiversitas, “land to mouth”. 5. Petani adalah SDM (=alat produksi) 6. Metode penyuluhan era Revolusi Hijau meminggirkan petani: dengan pendekatan “dipaksa, terpaksa, biasa”
  4. 4. Batasan tentang “petani” di legislasi Indonesia: 1. KBBI, petani = orang yang mata pencahariannya bercocok tanam. 2. Pada SP 1963 petani di bawah 1000 m2 dianggap bukan petani. Ini yang mendorong pendirian PSEKP. 3. SP 2003, RT pertanian = rumah tangga yang mengusahakan lahan untuk berbagai kegiatan budidaya atau bukan pengguna lahan namun memanfaatkan produk pertanian dalam usahanya (penangkaran, memungut hasil hutan), serta berusaha di bidang jasa pertanian 4. SP 2013, RT petanian = rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya memelihara tanaman/ternak/ikan baik untuk tujuan usaha maupun tidak., 5. RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani = warga negara Indonesia perseorangan dan/atau
  5. 5. Batasan petani: 6. Permentan No. 273/ 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Petani = perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Ada definisi untuk peternak dan pekebun. 7. UU No. 16/2006 tentang penyuluhan, idem
  6. 6. RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:  Pasal 46: “Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya”   Pasal 48 dan 49 tentang penyuluhan untuk petani, namun tidak diatur bagaimana partisipasi dalam riset.   Pasal 70: “Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi”.
  7. 7. Persepsi terhadap petani di Indonesia: 1. Petani berada dalam format relasi “negara- rakyat” 2. Basis petani adalah komoditas 3. Petani lemah, di bawah, kurang berpengetahuan: sehingga perlu diberdayakan 4. Dimana kedaulatan petani atas pengetahuan? “Pengetahuan adalah kekuasaan” 5. Semua pengetahuan berasal dari luar dan atas petani. Tidak ada perlindungan bagi pengetahuan yang dimiliki petani. Cirinya: 1. Hanya mendata petani secara riel dan temporer 2. Tidak memasukkan “petani potensial”, yaitu mereka yang ingin bertani, hanya memiliki keterampilan bertani, namun sedang tidak bertani 3. Tidak ada istilah “petani kecil” secara khusus.
  8. 8. Petani kecil (small holder farmer):  Small farmer feed the world (Laporan PBB)  Penelitian Chappell dan Lavalle (Food security and biodiversity: can we have both? An agroecological analysis): pertanian skala kecil dengan teknik-teknik pertanian alternatif 2-4 kali lebih efisien daripada pertanian konvensional besar. Pertanian skala kecil menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi per satuan luas dari pertanian yang lebih besar  Terjadi perubahan pandangan terhadap petani kecil
  9. 9. Tahap dan pokok perhatian Justifikasi Bentuk kebijakan 1. Productivity and Equity (1950-an) Kesetaraan dan produktivitas Agenda kebangsaan, dekolonialisasi, kemakmuran rakyat), menghadang komunisme. Inverse Relationship (IR) theory , produktivitas = out put per area of land Land to the tiller, land reform “from below” and “from above” 2. Productivity without Equity (1960-an) peningkatan produktivitas dan modernisasi pertanian dicapai melalui technological change tanpa structural change State-led developmentalism (negara dalam rekayasa sosial, penyediaan subsidi dan kredit, serta pengaturan harga dan pasar) Liberalisasi pasar finansial dan perdagangan Revolusi Hijau 3. Liberalisation and efficiency (1980-qn) efisiensi pasar dan deregulasi Pasar akan mengefisienkan seluruh mekanisme Market-based land reform Land administration Land titling (sertifikasi lahan) 4. Commercial Smallholders (abad 21) inkorporasi smallholders ke dalam mata rantai nilai global -Kosep scale and linkages -kontrak antara smallholders dan perusahaan agribisnis -Contract farming -inti-plasma -kemitraan bisnis -Visi neoliberal “transisi agraria” (World Development Report 2008) Historik tahapan kebijakan mengenai Smallholders
  10. 10. The peasants' charter:  The Declaration Of Principles And Programme Of Action Of The World Conference On Agrarian Reform And Rural Development. FAO, Roma 1981.  Memberi kewajiban kepada pemerintahan.  That the fundamental purpose of development is individual and social betterment, development of endogenous capabilities and improvement of the living standards of all people, in particular the rural poor; Bab VII. VII. Education, training and extension.  “Increase interaction and communication between development planners, rural educators, extension workers, and the members of broad- based people's organizations with respect to the objectives, design and implementation of rural development programmes”  …. is the creation and expansion of training and extension networks for both men and women to develop and improve skills and to increase productivity and income-generating capabilities. There is also need for establishment of effective linkages between extension and problem-solving research. In view of the great urgency of these needs and the magnitude of the task in relation to the resources of developing countries, low-cost techniques of education and training for short periods merit close consideration.
  11. 11. Dalam konteks pendidikan dan pelatihan: (i) Give high priority to the achievement and maintenance of universal primary education ….. (ii) ….without prejudice to equality of opportunity to be provided by education, …. (iii) Strengthen programmes of non-formal education, …. (iv) Strengthen non-formal education for the promotion of skills required for, …. (v) Promote grass-roots education and training in the use of local materials to promote employment and enhance community self-reliance. (vi) Encourage coordination of in-school and out-of- school education, and promote the integration of the two systems.
  12. 12. Tentang tenaga lapang pemberdayaan: (i) …. improve their understanding of the conditions and problems of rural areas and their ability to respond to the needs of the rural poor. (ii) ……emphasis on problem-solving and adaptation to local conditions, drawing upon practical experience. (iii) Increase interaction and communication between development planners, rural educators, extension workers, and the members of broad-based people's organizations ….. (iv) Recruit male and female extension and research workers and rural educators from rural communities and encourage them to return to work within their own communities. (v) Improve communication and interchange between research institutions, extension agencies and farmers, and devise ways for participation by representatives of peasant groups in setting research, extension and training priorities ….. (vi) Make effective use of regional and national centres to serve as focal points for the dissemination of appropriate
  13. 13. “Agenda 21”:  Dokumen “embangunan berkelanjutan hasil KTT Bumi di Rio tahun 1992.  Membantu negara berkembang mengakses informasi ilmiah dan keteknologian,  Memfasilitasi akses dan alih teknologi berwawasan lingkungan,  Memfasilitasi dan meningkatkan teknologi setempat yang berwawasan lingkungan  Menunjang pembangunan kemampuan setempat agar dapat menelaah, memungut, menggunakan, dan memelihara teknologi berwawasan lingkungan  Pada bagian “Basis for action”, nomor 32.3. A farmer- centred approach is the key to the attainment of sustainability in both developed and developing countries and many of the programme areas in Agenda 21 address this objective. A significant number of the rural population in developing countries depend primarily upon small-scale, subsistence-oriented agriculture based on family labour.
  14. 14. Agenda 21: Dalam konteks data dan informasi, nomor 32.8.: 1. …to document, synthesize and disseminate local knowledge, practices and project experiences … 2. Establish networks for the exchange of experiences ….. (bahasa yang santun) 3. Develop pilot projects and extension services that would seek to build on the needs and knowledge base of women farmers. Dalam konteks kerjasama teknologi (nomor 32.12): (b) Conduct studies of high-resource and low-resource agriculture to compare their productivity and sustainability. The research should preferably be conducted under various environmental and sociological settings; (c) Support research on mechanization that would optimize human labour and animal power and hand-held and animal-drawn equipment that can be easily operated and maintained. The development of farm technologies should take into account farmers' available resources and the role of animals in farming households and the ecology.
  15. 15. Sejarah perjuangan Hak-hak petani: 24 September 1960. Disepakati sebagai Hari Tani Nasional. Hari ditetapkan Undang-Undang N0. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lalu ditetapkan dengan Keputusan Presiden Soekarno No 169/1963, “petani sebagai tulang punggung bangsa”. 16 December 1966. Lahirnya kovenan/perjanjian ekonomi internasional, hak sosial budaya (ICESCR) sebagai instrumen untuk melindungi hak petani. 1981. Lahirnya Piagam Petani yang dibuat oleh FAO. 17 April 1996. Tragedi penembakan 19 orang petani di El Dorado dos Carajas, Brasil. Sejak tragedi ini, La Via Campesina menetapkan tanggal 17 April diperingati sebagai Hari Perjuangan Petani International. 1999. Keluarnya UU HAM No. 39 tahun 1999. Dalam aturan ini, petani tidak dianggap sebagai kelompok rentan. 20 April 2001. Hari Hak Asasi Petani Indonesia, dalam acara Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani di Cibubur Jakarta.
  16. 16. 12 Januari 2002. Demo besar (60 bus besar) petani dan buruh Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Hak Rakyat Indonesia 20 – 24 Juni 2008. Petani La Via Campesina menghadiri Konferensi Internasional Hak Asasi Petani di Jakarta. Dihasilkan Deklarasi Pertemuan Petani Perempuan Internasional untuk Hak Asasi Petani. 21 Oktober 2008. La Via Campesina, organisasi petani internasional, meluncurkan sebuah kampanye global tentang hak asasi petani. Kampanye tersebut ditujukan untuk mencapai sebuah konvensi internasional di dalam sistem Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Maret 2010. Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi tentang hak atas pangan yang walaupun tidak menyebutkan Hak Asasi Petani secara eksplisit, namun tetap bisa digunakan sebagai basis argumentasi bahwa diskriminasi dan pelanggaran hak atas pangan merupakan pelanggaran Hak Asasi Petani, dimana petani merupakan korban yang paling terkena dampaknya. 8 Maret 2010. Dilangsungkan konferensi “Inisiatif Baru untuk Melindungi Hak Asasi Petani” (A New Initiative to Protect the
  17. 17. Makna dokumen2 tersebut bagi kegiatan pengkajian dan diseminasi: 1. Sebagai pengetahuan (wawasan, posisi) 2. Sebagai pedoman 3. Sebagai potensi punishment
  18. 18. Laboratorium lapang Kabupaten: Peningkatan Manajemen dan Efektivitas Pembangunan Pertanian di Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten
  19. 19. Latar Belakang  Dengan semangat ”pengembangan”, Badan Litbang Pertanian memiliki fungsi untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitiannya ke tengah masyarakat.  otonomi daerah semenjak tahun 2000, dimana daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya.  Urusan pemerintahan pusat terbatas hanya untuk enam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal nasional, serta agama.  Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai UU 32/2004, terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Ada 16 urusan wajib, a.l.: pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, tata guna lahan, dan alokasi anggaran. Urusan pilihan: disesuaikan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.  Namun, setelah lebih dari 10 tahun, perencanaan pembangunan kurang berbasis sumber daya setempat, alokasi anggaran pertanian kurang memadai, motivasi pembangunan pertanian, koordinasi dan sinkronisasi lemah dan tumpang tindih, data statistik yang menurun kualitasnya,
  20. 20. Justifikasi Kegiatan:  BPTP telah diberi mandat dan sangat potensial untuk terlibat secara langsung dan riel dalam kegiatan pembangunan pertanian di level kabupaten  Kegiatan yang bisa dicakup: membantu menyusun perencanaan yang lebih baik, membangun dan melakukan penguatan lembaga dan organisasi, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders, perbaikan data base, monitoring dan evaluasi yang lebih powerfull.  BPTP dapat menjadi sumber keilmuan, konsultan manajemen, pendamping pemberdayaan, jembatan komunikasi dengan luar, dan sekaligus pelaksana kegiatan.
  21. 21. Tujuan kegiatan: 1. Melakukan kaji tindak (action research) secara lebih nyata dengan menggunakan satu unit sosial pembangunan pertanian yang cenderung otonom dalam bentuk laboratorium lapang di level kabupaten. 2. Mempelajari berbagai permasalahan dalam pembangunan pertanian di level kabupaten, mencarikan solusinya, serta mengimplementasikannya bersama-sama dengan stakeholders di daerah. 3. Mendapatkan model dan pola pembangunan pertanian di level kabupaten, dalam hal penyempurnaan data base dan statistik, penyusunan perenaan, operasional program, penguatan lembaga dan organisasi, serta monitoring dan evaluasi yang lebih partisipatif.
  22. 22. Cakupan Kegiatan: 1. Pada dasarnya, kegiatan ini memiliki cakupan yang luas, karena berhadapan dengan berbagai stakeholders mulai dari level kabupaten, kecamatan, sampai desa dan komunitas masyarakat. 2. Berbagai kegiatan yang akan dicakup: 3. Mempelajari potensi dan permasalahan pembangunan pertanian di level kabupaten. 4. Mempelajari dan memperbaiki data base dan statistik pertanian serta berbagai hal terkait termasuk keberadaan organisasi tani, SDM, serta aspek sosial lain. 5. Memperlajari dan memperbaiki proses perencanaan, keterpaduan, penggunaan indikator, penilaian, serta pengambilan keputusan dalam perencanaan. 6. Mempelajari penataan penggunaan sumber daya pertanian serta mendorong kepada pengunaan yang lebih pro pertanian, pro petani berazaskan ekonomi kerakyatan dan keadilan. 7. Mempelajari dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan seluruh stakeholders tentang pertanian dan pembangunan pertanian, terutama untuk kalangan legislatif, Bappeda, LSM, dan lain-lain. 8. Mempelajari dan memperbaiki kondisi dan kinerja penyuluhan, terutama penguatan BPP dan SDM penyuluh. 9. Mempelajari dan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku
  23. 23. Cakupan kegiatan: 1. Melakukan advokasi terhadap pihak luar, serta menjalin kerjasama yang kuat dan kontinyu dengan berbagai pihak di level propinsi dan pusat; serta dengan kalangan non pemerintah bahkan donor LN. 2. Mempelajari politik lokal serta menciptakan komunikasi yang lebih baik antar pelaku serta mendorong partisipasi seluruh pihak dala pembangunan pertanian. 3. Mempelajai pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta melakukan perbaikan kualitas dan validitas serta daya adaptasi dari hasil monev tersebut. 4. Mempelajari potensi dan permasalahan SDM serta memperkuat kapasitas mereka untuk pembangunan pertanian, terutama pada kalangan muda dan perempuan. 5. Mempelajari penataan dan penggunaan SDA serta memperbaikinya untuk penggunaan yang lebih sadar dan pro lingkungan. 6. Mempelajari berbagai produk hukum lokal, efektivitasnya, serta saran untuk perbaikan, dan penyusunan berbagai Perda yang lebih pro pertanian, petani, kelompok kemiskinan, dan lingkungan. 7. Mempelajari kinerja pembangunan pertanian pada level kecamatan dan desa, serta berupaya mendukung secarac langsung secara pragmatis, termasuk menghubungkan dengan pihak-pihak penyedia informasi dan teknologi serta pasar.
  24. 24. Pendekatan kegiatan : Kegiatan ini bisa diformatkan sebagai ”laboratorium lapang”, dengan pendekatan:  action research.  Partisipatif (stakeholders sebagai mitra)  Berorientasi jangka panjang  Berbasiskan sustainable dan pro lingkungan.  Demokratis
  25. 25. Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan:  ilmu teknis budidaya pertanian, peternakan, perikanan  ilmu tanah dan iklim  ilmu eknomi dan perencanaan wilayah,  ilmu pemberdayaan masyarakat,  ilmu hukum  kebijakan publik  ilmu penyuluhan dan komunikasi pertanian,  ilmu statistik dan media,
  26. 26. Lokasi dan Waktu kegiatan:  Pilih kabupaten yang memiliki basis pertanian dominan  etiap kabupaten direncanakan kegiatan dalam 5 tahun  pada tahun ke-3 bisa dimulai dengan kabupaten baru, dan seterusnya

×