Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buku 3 ggs org petani (yuti)

301 views

Published on

Buku "Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani"

Published in: Science

Buku 3 ggs org petani (yuti)

  1. 1. PT Penerbit IPB Press Kampus IPB Taman Kencana Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16151 Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@ipb.ac.id Online Store: www.ipbpress.ipb.ac.id ISBN : 978-979-493-000-0 9789794930000 Biografi Lembaga (institution) dan organisasi (organization) memang bukan objek mainstream dalam khasanah ilmu sosiologi. Namun, “lembaga”, “kelembagaan”, dan “organisasi” merupakan kosa kata yang sangat akrab sehari-hari, yang digunakan dalam berbagai ruang rapat, seminar, ruang pelatihan, dan kampus serta dalam berbagai literatur dan produk-produk legislatif. Sayangnya, pemaknaan terhadap objek ini banyak yang kabur, keliru, dan tumpang tindih, sehingga sangat membingungkan. Dalam buku ini, dijelaskan secara gamblang apa itu lembaga dan organisasi. Melalui proses rekonseptualisasi, buku ini merupakan buku pertama berbahasa Indonesia yang ditulis dengan menggunakan pendekatan terbaru, yaitu paham kelembagaan baru (New Institutionalism) dalam sosiologi. Konsep ‘”lembaga” dan “organisasi” yang sering kali diringkaskan sebagai “analisis kelembagaan”, dijadikan alat untuk menguraikan bagaimana petani selama ini telah diperlakukan, serta bagaimana semestinya menggunakan pendekatan ini untuk pengorganisasian petani yang lebih efektif. Gampang-GampangSusahMengorganisasikanPetaniKajianTeoridanPraktekSosiologiLembagadanOrganisasiSyahyuti Kajian Teori dan Praktek Sosiologi Lembaga dan Organisasi Syahyuti GAMPANG-GAMPANG SUSAH Mengorganisasikan Petani
  2. 2. GAMPANG-GAMPANG SUSAH MENGORGANISASIKAN PETANI: Kajian Teori dan Praktek Sosiologi Lembaga dan Organisasi Syahyuti
  3. 3. GAMPANG-GAMPANG SUSAH MENGORGANISASIKAN PETANI: Kajian Teori dan Praktek Sosiologi Lembaga dan Organisasi Syahyuti Copyright © 2011 Syahyuti Tata Letak dan Desain Sampul : Ardhya Pratama Penyunting Bahasa : Putri Komalasari Korektor : PT Penerbit IPB Press Kampus IPB Taman Kencana Bogor Cetakan Pertama: Desember 2011 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit ISBN: 978-979-493-000-0
  4. 4. Satu kekacauan yang terus berlangsung, namun akrab digeluti setiap hari adalah penggunaan konsep dan teori ”lembaga” dan ”organisasi”. Kekacauan ini tidak hanya berlangsung di kalangan pemerintah, mulai dari menteri sampai penyuluh pertanian; namun juga di kalangan akademisi. Bahkan, di dunia internasional, hal ini juga terjadi. Konsep ”institution” dan ”organization” baru dibedakan secara tegas dalam dua puluh tahun terakhir. Sejak dulu, kedua objek ini tidak pernah clear. Sebagian menggunakannya secara timbal balik (intercangeable), sebagian menganggap sama, dan sebagian tidak sadar menggunakan konsep yang mana untuk pengertian apa. Semenjak tahun 1992, di PSEKP telah dibentuk Kelompok Peneliti Kelembagaan dan Organisasi Pertanian. Beberapa orang peneliti sosiologi di dalam kelompok ini telah berupaya keras untuk merumuskan konsep, menjalankan penelitian, dan menulis laporan serta menyusun rekomendasi tentang bagaimana semestinya membangun petani dan pertanian melalui pendekatan bidang ilmu ini. Cukup besar harapan yang ditumpangkan pada kelompok ini. Setelah belasan kali penelitian dijalankan, berbagai seminar dan diskusi digelar, serta beberapa dokumen disusun; buku ini dibuat dengan upaya merangkum seluruh perkembangan yang telah dijalankan dan tugas yang sudah ditunaikan. Sejajar dengan perkembangan yang juga berlangsung paralel di dunia internasional, maka kami merasa penting untuk menyusun buku ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara yang telah memberi sekian miliar dana penelitian, kepada petani dan narasumber yang telah rela diwawancara, dan publik yang telah lama menanti-nanti. Inilah sebuah buku yang disusun dengan segala daya yang ada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Buku ini juga dapat disebut sebagai ”penebusan dosa” saya selama ini dalam berbagai tulisan KATA PENGANTAR
  5. 5. iv | KATA PENGANTAR Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi yang sering kali membuat bingung para pembaca. Pada banyak tulisan saya sebelumnya, termasuk tulisan-tulisan orang lain yang saya edit, penggunaan kedua konsep tersebut tidaklah sama sebagaimana yang dipaparkan di dalam buku ini. Penggunaan istilah ”institution” dalam literatur berbahasa Inggris cenderung tidak konsisten dan tidak ada pengertian yang sama antarahli. Selain itu, penggunaan konsep ini sering kali bercampur dengan konsep ”organization”. Hal yang sama juga terjadi pada literatur berbahasa Indonesia, antara istilah ”lembaga, ”kelembagaan”, dan ”organisasi”. Kekeliruan yang paling sering adalah menerjemahkan ”institution” menjadi ”kelembagaan”, sedangkan ”lembaga” dimaknai persis sebagai ”organisasi”. Berdasarkan penelusuran referensi yang berkembang, semenjak era sosiologi klasik sampai dengan munculnya paham kelembagaan baru (new institionalism), ada tiga bagian pokok yang ada dalam lembaga, yaitu aspek normatif, regulatif, dan kultural-kognitif. Pendekatan kelembagaan dipandang lebih sesuai untuk organisasi dalam masyarakat (public sector organizations) karena lebih sensitif terhadap harapan normatif dan legitimasi. Buku ini menjadi penting karena sampai saat ini strategi pembentukan dan pengembangan berbagai organisasi di level petani (kelompok tani, koperasi, Gapoktan, dan lain-lain) belum memiliki konsep yang berbasiskan kebutuhan dan kemampuan petani itu sendiri, namun cenderung bias kepada kebutuhan pihak “atas petani”. Untuk itu, buku ini berupaya memberikan peringatan dan arahan kepada semua pihak, khususnya bagaimana membentuk organisasi yang aplikatif untuk untuk menjalankan agribisnis. Selama Bimas, pengembangan organisasi menggunakan konsep cetak biru (blue print approach) yang seragam. Hal ini cenderung menghasilkan kegagalan. Pengembangan organisasi di tingkat petani cenderung parsial dan temporal. Ke depan, setidaknya perlu diperhatikan tiga aspek dalam pengembangan kelembagaan petani (tidak sekedar organisasi), yaitu konteks otonomi daerah, prinsip-prinsip pemberdayaan, dan kemandirian lokal.
  6. 6. KATA PENGANTAR | v Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Buku ini menggunakan bahasa yang populer dan disusun secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan; tidak hanya komunitas ilmiah (dosen dan peneliti), tetapi juga kalangan birokrasi dan pelaksana di lapangan. Pihak yang akan memperoleh manfaat terbesar dengan membaca buku ini adalah kalangan yang bergerak dalam pembangunan pertanian dan pedesaan secara langsung, yaitu para penyuluh pertanian dan kalangan penggiat di NGO misalnya, serta kalangan penyusun perencanaan dan pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun lokal. Bahan berasal dari berbagai literatur berupa buku, jurnal maupun hasil penelitian (termasuk penelitian penulis sendiri) berkenaan dengan pengembangan organisasi-organisasi di tingkat petani.Untuk memahami berbagai pengetahuan terbaru tentang bidang ini, dilakukan review dengan mengandalkan literatur dari luar. Sementara untuk kasus-kasus, digunakan hasil-hasil riset di Indonesia ditambah kasus lain yang dipandang mirip dengan konteks sosial ekonomi dan kultur petani Indonesia. Bogor, Desember 2011 Penulis
  7. 7. KATA PENGANTAR............................................................................... DAFTAR ISI............................................................................................. I. PENDAHULUAN............................................................................ 1.1. Latar Belakang.......................................................................... 1.2. Pendekatan Penulisan................................................................ II. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI......................................................................... 2.1. Ketidakkonsistenan Konsep di Level Akademisi........................ 2.2. Ketidakkonsistenan Istilah dalam Produk Legislasi Pemerintah................................................................................ 2.3. Perumusan Istilah dan Rekonseptualisasi “Lembaga dan Organisasi” yang lebih Operasional.................... 2.4. Pendekatan Kelembagaan Baru.................................................. 2.5. Konsep dan Teori Organisasi, serta Interaksinya dengan Kelembagaan............................................................................. III. Kondisi dan Praktik Pengembangan Organisasi Petani....................... 3.1. Strategi dan Pola Pengembangan Organisasi Petani di Indonesia.............................................................................. 3.2. Intervensi Negara Berupa Organisasi Formal dan ”Perlawanan” Petani............................................................ DAFTAR ISI
  8. 8. viii | DAFTAR ISI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi 3.3. Pengaruh Kultur Pasar Dalam Pembentukan Organisasi Petani........................................................................................ 3.4. Lokalitas dan Kemandirian........................................................ 3.5. Organisasi untuk Pemenuhan Permodalan................................. 3.6. Organisasi untuk Menjalankan Pemasaran................................. 3.7. Penyuluhan untuk Membentuk dan Menggerakkan Organisasi.................................................................................. 3.8. Pengorganisasian Petani untuk Kegiatan Anti Kemiskinan......... 3.9. Mengorganisasikan Perempuan Petani....................................... IV. KUNCI-KUNCI PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI............................................................................................ 4.1. Faktor Waktu serta Pilihan Organisasi dan Konfigurasi Organisasi.................................................................................. 4.2. Pengembangan Gapoktan sebagai Intergroup Associaton.............. 4.3. Koperasi sebagai Organisasi Multiperan untuk Petani Kecil....... 4.4. Peran dan Kendala Pemerintahan Desa untuk Organisasi Petani............................................................. 4.5. Pertimbangan Petani untuk Berpartisipasi dalam Organisasi Formal........................................................... 4.6. Kepemimpinan: Dilema Antara Aktor versus Organisasi............ 4.7. Partisipasi dan Peran Pihak Luar................................................ 4.8. Mitos tentang Bantuan Uang..................................................... 4.9. Organisasi dan Social Capital..................................................... 4.10. Pengorganisasian sebagai Upaya Pemberdayaan.......................... 4.11. Organisasi untuk Menjalankan Tindakan Kolektif..................... 4.12. Efektivitas Sanksi dalam Organisasi...........................................
  9. 9. DAFTAR ISI | ix Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi V. PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KELEMBAGAAN BARU.................................................................. 5.1. Konfigurasi Organisasi Petani di Perdesaan dan Pilihan yang Dihadapi Petani dalam menjalankan Usaha Pertanian......................................................................... 5.2. Langkah-langkah dan Prinsip Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Petani........................................ 5.3. Organisasi Hanyalah Alat, Bukan Tujuan................................... 5.4. Pengembangan Teori dan Praktik Lembaga dan Organisasi dalam Kerangka Ilmu Sosial....................................................... DAFTAR PUSTAKA................................................................................ LAMPIRAN.............................................................................................
  10. 10. 1.1. Latar Belakang Selamaini,mengorganisasikanpetanisecaraformalmerupakanstrategi utama bagi pemberdayaan di perdesaan yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk NGO lokal maupun internasional. Seluruh peserta program mesti tergabung ke dalam kelompok-kelompok yang diharapkan dapat menjalankan peran mulai dari sebagai fungsi representatif, komunikasi, dan juga ekonomi. Pendekatan “organisasi formal” di Indonesia telah berlangsung semenjak era Bimas tahun 1970-an dengan pendekatan produksi,sampaisekarangyangmenggunakanpendekatan”pemberdayaan” dan ”pengembangan komunitas” (community development). Untuk mewujudkan ini telah dihabiskan anggaran dan tenaga lapang yang cukup besar. Permasalahannya, kelompok-kelompok tersebut tidak berkembang sesuai harapan, sehingga tidak mampu mendukung pencapaian tujuan program. Namun demikian, berbagai kebijakan baru, misalnya undang- undang dan peraturan menteri, masih tetap menjadikan organisasi formal sebagai keharusan. Misalnya, Peraturan Menteri Pertanian No. 273/kpts/ ot.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, dan Keputusan Menko Kesra No. 25/Kep/Menko/Kesra/vii/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Keberhasilan pembentukan organisasi formal rendah (Bourgeois, et al. 2003), dan kapasitas keorganisasian mereka lemah. Hal ini bahkan telah menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan program secara keseluruhan (PSEKP 2006). Kondisi ini relatif serupa di banyak I PENDAHULUAN
  11. 11. 2 | PENDAHULUAN Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi belahan dunia lain (Grootaert 2001). Banyak studi membuktikan bahwa tidak mudah membangun organisasi petani (Hellin, et al. 2007), karena petani cenderung merasa lebih baik tidak berorgansiasi (Stockbridge, et al. 2003). Pengalaman berbagai pihak yang melakukan pekerjaan langsung di lapangan menemukan berbagai penyebab kegagalan tersebut, misalnya karena kurang dihargainya inisiatif lokal, proses yang tidak terdesentralisasi, pendekatan yang seragam (blue print approach), serta kurangmengedepankanpartisipasidandialog.Partisipasiyangberlangsung masih bersifat searah atau baru sebatas mobilisasi. Pada hakikatnya, akar penyebabnya terletak pada tiga hal, yaitu pada pihak pelaku pengembangan, dalam diri masyarakat desa itu sendiri, dan karena kendala perangkat keilmuan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Konsep ”lembaga” (institutions) dan ”organisasi” (organization) merupakan dua objek yang mengiringi proses pengorganisasian selama ini. Pada awalnya, studi terhadap lembaga terpisah dari studi terhadap organisasi, namun kemudian menyatu dalam bentuk kajian kelembagaan baru (new institutionalism) di mana organisasi merupakan perhatian pokoknya. Satu hal yang menarik dalam kajian kelembagaan adalah terjadinya ketidaksepahaman yang cukup tajam dan berlangsung lama di antara para ahli. Penggunaan istilah ”institution” pada literatur berbahasa Inggris, ataupun istilah ”lembaga” dan ”kelembagaan” dalam literatur berbahasa Indonesia cenderung tidak konsisten dan tidak memperoleh pengertian yang sama antarahli. Selain itu, penggunaan konsep ini sering kali bercampur dengan konsep ”organization”. Hal yang sama juga terjadi pada literatur berbahasa Indonesia, antara istilah ”lembaga, ”kelembagaan”, dan ”organisasi”. Kekeliruan yang paling sering adalah menerjemahkan ”institution” menjadi ”kelembagaan”, sedangkan ”lembaga” dimaknai persis sebagai ”organisasi”. Dalam konteks pembangunan perdesaan, negara dengan aktor-aktor sosial menegosiasikan hak-hak kepemilikan (property rights), struktur pemerintahan (governance structures), dan aturan pertukaran yang berperan dalam menentukan lingkungan pasar (market environment) terhadap berjalannya organisasi petani dan masyarakat desa. Negara menginginkan
  12. 12. PENDAHULUAN | 3 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi sebuah sistem masyarakat yang terorganisir dengan sistematis. Di sisi lain, tekanan kultur pasar menyebabkan lingkungan pasar menjadi kondisi yang umum yang dihadapi oleh organisasi petani. Berdasarkan penelusuran referensi yang berkembang, semenjak era sosiologi klasik sampai munculnya paham kelembagaan baru (new institionalism), ada tiga bagian pokok yang ada dalam lembaga, yaitu aspek normatif, regulatif, dan kultural-kognitif. Pendekatan kelembagaan dipandang lebih sesuai untuk organisasi dalam masyarakat (public sector organizations) karena lebih sensitif terhadap harapan normatif dan legitimasi. Perkembangan akhir-akhir ini memperlihatkan banyaknya berbagai asosiasi maupun paguyuban-paguyuban petani yang tumbuh dan berkembang secara mandiri. Meskipun pendekatan kelembagaan telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan perdesaan, namun kelembagaan petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Ke depan, agar dapat berperan sebagai aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif, pengembangan kelembagaan mestilah dirancang sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga menjadi mandiri. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan juga harus menggunakan basis social capital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan. Buku ini menjadi penting, karena sampai saat ini, konsep dan strategi pembentukan dan pengembangan berbagai organisasi di level petani misalnya (kelompok tani, koperasi, Gapoktan, dan lain-lain), belum memiliki konsep yang berbasiskan kepada kebutuhan dan kemampuan petani itu sendiri, namun bias kepada kebutuhan pihak “atas petani”. Untuk itu, buku ini berupaya memberikan peringatan dan arahan kepada semua pihak khususnya bagaimana organisasi yang aplikatif untuk menjalankan agribisnis. Selama Bimas, pengembangan organisasi menggunakan konsep cetak biru (blue print approach) yang seragam. Hal ini cenderung menghasilkan kegagalan. Pengembangan organisasi di tingkat petani cenderung parsial dan temporal. Ke depan, setidaknya perlu diperhatikan tiga aspek dalam
  13. 13. 4 | PENDAHULUAN Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi pengembangan kelembagaan petani (tidak sekedar organisasi), yaitu konteks otonomi daerah, prinsip-prinsip pemberdayaan, dan kemandirian lokal. Per Oktober 2009 misalnya, secara administratif telah terdaftar sebanyak 270.817 unit kelompok tani di Indonesia dengan total anggota sebanyak 11, 3 juta orang, yang baru merupakan lebih kurang 10% dari total tenaga kerja di pertanian. Sementara, total Gapoktan sebanyak 28.304 unit. Dibandingkan dengan semua desa, baru 40% desa yang sudah memiliki Gapoktan. Untuk koperasi, telah ada koperasi pertanian tani sebanyak 10.527 unit, atau sama dengan 14% dari total desa yang ada. 1.2. Pendekatan Penulisan Untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, buku ini menggunakan bahasa yang populer dan disusun secara sederhana sehingga mudah dipahami, baik untuk komunitas ilmiah maupun kalangan birokrasi dan pelaksana di lapangan. Pihak yang akan memperoleh manfaat terbesar dengan membaca buku ini adalah kalangan yang bergerak dalam pembangunan pertanian dan perdesaan secara langsung yaitu para penyuluh pertanian dan kalangan penggiat di NGO misalnya; serta kalangan penyusun perencanaan dan pengambil kebijakan di tingkat nasional dan lokal. Tiap bab akan berisi materi teori ditambah temuan- temuan penelitian, terutama dari PSEKP. Bahan berasal dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian (termasuk penelitian penulis sendiri) berkenaan dengan pengembangan organisasi-organisasi di tingkat petani. Untuk memahami berbagai pengetahuan terbaru tentang bidang ini, dilakukan review dengan mengandalkan literatur dari luar. Sementara untuk kasus-kasus, digunakan hasil-hasil riset di Indonesia ditambah kasus lain yang dipandang mirip dengan konteks sosial ekonomi dan kultur petani Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menyumbang untuk memperkaya literatur bidang ini yang saat ini tidak hanya lemah, tetapi juga cenderung keliru. Kekeliruan tersebut dimulai dari ketidaktegasan konsep yang lalu berakibat pada teori yang dikembangkan. Media penulisan berupa buku ini akan
  14. 14. PENDAHULUAN | 5 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi lebih mendayagunakan berbagai hasil penelitian PSEKP. Lebih jauh, buku ini diharapkan juga mampu memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengorganisasian petani di masa mendatang yang lebih efektif. Isi pokok buku ini terdiri atas tiga bagian, yaitu telaah konsep, sebagai awal untuk memperbaiki struktur pengetahuan tentang ini dan membuat pengetahuan yang sama dengan yang berkembang di dunia internasional. Bagian berikutnya memaparkan kondisi faktual pengorganisasian petani di Indonesia saat ini. Lalu, bagian akhir berisi analisis dan merumuskan kunci-kunci pengorganisasian petani yang lebih operasional dan strategis di masa mendatang, bertolak dari berbagai pelajaran selama ini.
  15. 15. II REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Dalam buku ini, kata “lembaga” merupakan terjemahan langsung dari “institution”, dan kata “organisasi” sebagai terjemahan “organization”; sementara “kelembagaan” sebagai terjemahan “institutional” dan keorganisasian untuk “organizational”. Mungkin baru dalam buku ini, penerjemahan kedua kata ini dibuat demikian1. Meskipun terminologi ini tampak begitu sederhana, namun sesungguhnya selama ini penerjemahan kedua kata ini dari bahan bacaan berbahasa Inggris ke Bahasa Indonesia telah dibuat membingungkan oleh banyak penulis. Untuk memudahkan pemahaman, berbagai konsep penting bisa dilihat pada Lampiran 1. 2.1. Ketidakkonsistenan Konsep di Level Akademisi Penggunaan istilah ”institution” pada literatur berbahasa Inggris, ataupun istilah ”lembaga” dan ”kelembagaan” dalam literatur berbahasa Indonesia cenderung tidak konsisten dan tidak memperoleh pengertian yang sama antar ahli, demikian pula dengan konsep ”organization” 2 . Kekeliruan yang paling sering adalah menerjemahkan ”institution” menjadi ”kelembagaan”, sedangkan ”lembaga” dimaknai persis sebagai ”organisasi”. 1 Satu buku yang belakangan ini sangat populer di Indonesia, yaitu buku “Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Aplikasi” yang ditulis oleh A. E. Yustika, menerjemahkan institution dan institutional menjadi “kelembagaan” saja. 2 Penggunaan istilah ”kelembagaan” dalam literatur berbahasa Indonesia tidak selalu merupakan terjemahan langsung atau dapat disamakan dengan konsep ”institution” dalam literatur berbahasa Inggris. Contohnya, ”kelembagaan” sering digunakan untuk menyebut organisasi petani pengguna air di Bali yaitu”subak”, padahal dalam literatur berbahasa Inggris subak biasanya disebut sebagai ”nonformal organization”.
  16. 16. 8 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Penyebabnya adalah karena banyak pihak yang menulis tentang objek ini namun tidak mengembangkan konsep dan teorinya. Ketidaksepakatan ini dinyatakan oleh Uphof (1986) bahwa: “What contstitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social scientist….. The term institution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguityand confusion”. Richard Scott yang telah merangkum seluruh perkembangan teori kelembagaan juga menemukan hal serupa. Scott (2008) menyatakan bahwa: “The existing literature is a jungle of conflicting conceptions, divergent underlying assumptions, and discordant voices”. Ia menemukan penggunaan asumsi yang berbeda dan penuh pertentangan satu sama lain. Sementara, Soemardjan dan Soemardi juga mengakuinya. “Belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menerjemahkan istilah Inggris ‘social institution’……. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah ‘pranata’ ….. ada pula yang ‘bangunan sosial’” (Soemardjan dan Soemardi 1964). ”The words ‘institution’ and ‘organization’ are usually used interchangeably or inclusively and often lead to misunderstandings and misguided interventions” (Lobo 2008). Penggunaan istilah ”institution” dan ”organization” dalam literatur berbahasa Inggris sering kali juga tidak konsisten (lihat Horton dan Hunt 1984). Sebagian mendefiniskan social institution yang mencakup aspek organisasi, sebaliknya ada yang memasukkan aspek-aspek lembaga di bawah topik social organization. Para ahli menggunakan entry istilah yang berbeda, namun membicarakan hal yang sama 3. Dalam hal konsep, terutama di Indonesia, setidaknya ada empat bentuk cara pembedaan antara lembaga dan organisasi. Literatur berbahasa Indonesia biasanya menggunakan kata “kelembagaan”, karena mereka menggunakan “lembaga” sebagai sebutan lain untuk “organisasi”. 3 Soekanto (1999) dan Hebding dan Glick (1994) misalnya hanya mengenal istilah institusi yang disebutnya dengan lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial dan tidak mengenal sub bab organisasi sosial secara khusus. Untuk organisasi dengan pembahasan tentang grup, kelompok, dll. Sedangkan Ralph et al. (1977) mengenal istilah social organization dan tak menjadikan institusi atau istilah yang sinonim dengannya sebagai bab atau sub bab. Ini tidak cukup untuk menyimpulkan, bahwa insitusi dikenal di sosiologi sedangkan organisasi dikenal di antroplogi, namun hanya menunjukkan bahwa tiap penulis menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut objek yang sama.
  17. 17. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 9 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Pembedaan tersebut adalah (1) tradisional dan modern4 , (2) asal pembentukannya dari bawah dan atas (Tjondronegoro 1999), (3) berbeda level namun dalam satu kontinuum (Uphoff 1986; Huntington 1965), dan (4) pembedaan di mana organisasi merupakan elemen dari lembaga5 . Pada kalangan ahli di dunia internasional sekalipun, yang dapat dilacak dari literatur-literatur berbahasa Inggris, sebagaimana ahli ekonomi kelembagaan (Douglass C. North6 dan Lionel Robbins 7 ) dan pendekatan kelembagaan baru (new institutionalism) (Scott 1995; 2008); kedua objek ini pada awalnya berbaur lalu kemudian menjadi terpisah8 . Ini karena penulis bersangkutan hanya mengenal satu kata saja dalam menerangkan fenomena sosial: institution saja, atau organization saja9 . Sebagian penulis tidak sadar atau kurang peduli dengan penggunaan istilah ini. 4 “Some institutional manifestations are indigenous or diffuse and thus are difficult to adress in terms of technical or financial assistance, so we are focusing on organizational structure or channels which have been, or could be, more readily institutionalized” (Uphof, 1986). Juga Horton dan Hunt, 1984. Sociology. Sixth Edition. McGraww-Hill Book Company; Sidney, Tokyo, dan lain-lain. Hal. 211. 5 Dari kacamata ekonomi, Binswanger dan Ruttan mengemukakan pandangan, bahwa: “An institution is usually defined as the set of behavioral rules that govern a particular pattern of section and relationship. An organization is generally seen as a decision making unit – a family, a firm, a bureau – that exercise control of resources….. the concept of institution will include that of organization” (Binswanger dan Ruttan, 1978. Induced Innovation: Technology, Institutions and Development. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London. Hal. 329). 6 Douglass C. North. “Prize Lecture: Lecture to the memory of Alfred Nobel, December 9, 1993. (http://nobelprize.org/economics/laureates/1993/north-lecture.html., 27 April 2005. 7 Lionel Robin. “Understanding Institutions: Institutional Persistence and Institutional Change”. hhttp://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAndEvents/ events/ 2004/20031222t0946z001.htm., 27 April 2005. 8 Perubahan ini misalnya dapat ditelusuri pada Mitchell, G. Duncan (ed). 1968. hal 172-3, dan di bawah entry social institution dan social organization. 9 Perhatikan dua definisi berikut antara yang menggunakan social institution dengan yang meng- gunakan social organization. Objek yang dilihat sesungguhnya sama, namun menggunakan dua kata yang berbeda. Sumner memasukkan aspek struktur ke dalam pengertian kelembagaan: “An institution consist s of a concept (idea, notion, doctrine, interest) and structure. The structure is a framework, or apparatus, or perhaps only a number of functionaries set to-operate in prescribed ways at a certain conjuncture. The structure holds the concepts and furnishes instrumentalis for bringing it into the world of facts and action in a way to serve the interaest of men in society” (Sumner. 1906 Folkways. Ginn and Co., Boston. Dalam Soemardjan dan Soemardi, 1964. Juga dalam Mitchell, 1968). Sebaliknya Cooley dalam buku Social Organization yang terbit tahun 1909, memasukkan objek mental dalam pembahasannya tentang grup primer. Ia menyatakan: “…. his view of social organization as the ‘diferentiated unity of mental or social life’….. mind and one’s conception of self are shaped through social interaction, and social organization is nothing more than the shared activities and understanding which social interaction requires” (Mitchell, 1968: 173).
  18. 18. 10 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Studi terhadap lembaga dan analisis tentang pengaruh lembaga terhadap individu dalam masyarakat dimulai oleh kalangan sosiologi abad ke-19 dan 20, misalnya Max Weber dalam studi birokrasi dan bagaimana birokrasi mempengaruhi cara berprilaku masyarakat (Weber 1914). Perhatian terhadap lembaga cukup konstan dari masa ke masa meskipun menggunakan berbeda istilah (Scott 2008). Melalui pendekatan teori perilaku (behavioural theory) dan teori pilihan rasional (rational choice theory), studi kelembagaan menjadi lebih mikro dan individual. Dalam dekade sosiologi klasik, Spencer misalnya melihat masyarakat sebagai sebuah sistem organis yang terbentuk oleh proses waktu. Sementara bagi Sumner, lembaga berisi konsep (ide, notion, doktrin, interest) dan sebuah struktur (Sumner dalam Soemardjan dan Soemardi 1964), sementara Cooley melihat pada kesalinghubungan antara individu dengan lembaga dalam konteks self dan structure. Perilaku individu terbentuk atau terpengaruh oleh lembaga tempat ia hidup (Scott 2008). Dalam kurun ini pula, Durkheim menjelaskan masyarakat dengan memberi perhatian terhadap lembaga yang menghasilkan keteraturan kolektif yang didasarkan pada tindakan-tindakan rasional (Durkheim 1965). Bagi Durkheim, lembaga sosial adalah sistem simbol yang berisi pengetahuan, kepercayaan, dan otoritas moral (Durkheim dalam Scott 2008). Norma sebagai pembentuk perilaku banyak menjadi perhatian kalangan sosiologi klasik, misalnya Weber dan Parsons. Menurut Parsons, lembaga adalah ”sistem norma yang mengatur relasi antarindividu, yakni bagaimana relasi individu semestinya” (Scott 2008). Nilai dan norma juga merupakan aspek yang dikaji oleh Durkheim (1968). “ ... Social integration and individual regulation through consensus about morals and values”. Demikian pula dengan Soekanto (1999) yang menyebut bahwa lembaga adalah sebagai jelmaan dari kesatuan norma-norma yang dijalankan atau diwujudkandalamhubunganantarmanusia.DalamkonteksinipulaSumner atau Cooley memaknai lembaga sebagai “established norm” (Soemardjan dan Soemardi 1964). Sementara Uphoff (1992) mendefinisikan lembaga sebagai “a complex of norms and behaviours that persist overtime by serving some socially valued purpose”.
  19. 19. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 11 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Pada perkembangan yang lebih baru, beberapa sosiolog memberikan perhatian pada pengetahuan sebagai faktor pembentuk perilaku individu di tengah masyarakat. Bourdieu misalnya, melalui perjuangan simbolik, mendeskripsikan bagaimana kekuatan beberapa kelompok menekankan kerangka pengetahuan dan konsepnya tentang realitas sosial terhadap pihak lain (Ritzer 1996; Perdue 1986). Demikian pula dengan Berger dan Luckmann (1976) yang fokus pada penciptaan realitas sosial yang memandang bahwa lembaga adalah pola perilaku (pattern of conduct) untuk mencapai kebutuhan (end). Sementara,studitentangorganisasidiawaliolehstuditentangbirokrasi oleh Weber (Colignon 2009), lalu Robert Merton yang dengan kerangka kerja Weber membangun teori lebih rendah (middle range theory), dan dilanjutkan Selznick dengan menggunakan teori struktural fungsional dan membangun pendekatan kelembagaan lama (old institutional). Selznick menekankan pentingnya kontrol norma (normative controls) yang secara bersamaan kemudian menginternalisasi (internalized) aktor dan menekannyadalamsituasisosial(socialsituations).Pendekatankelembagaan baru terhadap organisasi dimulai dari usaha Meyer dan Rowan (1977) yang membangun dari pendekatan kelembagaan Selznick. Mereka mempelajari “…how organizational decision making is shaped, mediated, and channeled by normative institutional arrangements (Powell da DiMaggio 1991). Semenjak tahun 1980-an, kalangan sosiologi organisasi telah menyadari pentingnya kajian teoritis dan keefektifan organisasi sebagai grup. Hal ini mendorong tumbuhnya pendekatan-pendekatan baru, di mana terjadi perubahan perspektif dari organisasi individual kepada jaringan antarorganisasi, termasuk bagaimana relasi organisasi dengan negara. Pendekatan “organization-state approach” mempelajari bagaimana relasi organisasi dengan pasar dan negara dalam hal materi dan ide. Dalam kajian ini juga dipelajari bagaimana negara dengan aktor-aktor sosial menegosiasikan hak-hak kepemilikan (property rights), struktur pemerintahan (governance structures), dan aturan pertukaran yang berperan dalam menentukan lingkungan pasar (market environment) terhadap berjalannya organisasi.
  20. 20. 12 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan secara umum, negara menginginkan sebuah sistem masyarakat yang terorganisir dengan sistematis. Organisasi berjenjang berdasarkan satuan-satuan unit manajemen pemerintahan merupakan pendekatan yang jamak ditemukan. Kecenderungan bahwa kultur pasar merupakan penekan utama bahkan terhadap negara, menyebabkan lingkungan pasar menjadi kondisi yang umum yang dihadapi oleh organisasi petani. Saat ini, disadari bahwa kinerja organisasi selain dipengaruhi oleh norma dan harapan (expectations), juga oleh teknologi dan pasar (Colignon 2009). Perusahaan swasta misalnya menghadapi sekaligus tekanan pasar dan persoalan legitimasi. Menghadapi kondisi ini digunakan pendekatan majemuk (multiple approaches). Pendekatan jaringan organisasi (organizational networks) digabungkan dengan perosalan “fields” serta relasi dengan negara (state-organization relations) (Casey 2002). Masyarakat modern dicirikan oleh kehidupan berorganisasi10 . Interaksi antara Teori Kelembagaan (Institutional Theory) dan Organisasi melahirkan Teori Kelembagaan Baru (New Institutionalisme Theory). Menurut Scott (2008), studi lembaga dan organisasi mulai berinteraksi sejak era 1970-an, yaitu dengan tumbuhnya perhatian pada pentingnya bentuk-bentuk keorganisasian (organizational forms) dan lapangan organisasi (organization fields). Beberapa penyumbang penting dalam pertalian ini, yaitu Weber dengan teori birokrasi, Parsons dengan kelembagaan kultural (cultural institutional) terhadap organisasi, Herbert Simmon yang berkerjasama dengan James G. March yang mempelajari sifat atau ciri rasionalitas pada organisasi, Selznick yang mempelajari teori kelembagaan terhadap organisasi (Scott 2008), serta Victor Nee dalam konteks analisis kelembagaan (institutional analysis) yang mempelajari hubunganantaraprosesformaldaninformalpadalingkungankelembagaan (institutional settings) 11 . 10 Casey mengikuti pemikiran Alain Touraine, yang memandang kehidupan masyarakat modern sebagai: “ ….. society conceived as rationally organized around a central system of institutional and behavioural regulation”. 11 Vicki D. Alexander dari University of Surrey yang membahas buku Victor Nee and Mary C. Brinton (editors). 1998. The New Institutionalism in Sociology. Russell Sage Foundation: New York. xx + 332 pp. http://www.socresonline.org.uk/3/4/ alexander.html
  21. 21. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 13 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Pertautan ini menurut Nee dan Ingram (1998) berasal dari teori pilihan rasional dengan teori kelekatan (embeddedness theory). Riset-riset dalam konteks kelembagaan baru berkaitan dengan pengaruh lembaga terhadap perilaku manusia melalui aturan-aturan (rules), norma (norms), dan kultural-kognitif (cultural-cognitive) yang dibangun dan dipersepsikan oleh aktor. Sumbangan utama dari kelembagaan baru adalah penambahan pengaruh dari pengetahuan (cognitive), di mana individu bertindak karena persepsinya terhadap dunia sosial. Pendekatan mikro terhadap teori kelembagaan (Microfoundations of Institutional Theory) relatif sejalan dengan ini. Dalam pandangan mikro ini dipelajari bagaimana individu memposisikan dirinya dalam relasi sosial dan memahami konteks yang melingkupinya, serta bagaimana orang-orang dalam organisasi menjaga dan mentrasformasikan kekuatan- kekuatan kelembagaan dalam praktik hidup sehari-hari (Powell dan Colyvas 2008). Melalui kacamata mikro ini akan dapat dijelaskan kondisi makro. Sumbangan lain diberikan Battilana (2006) dengan studinya yang menggunakan analisis pada level individual (dengan kerangka Bourdieu), sesuatu yang selama ini diabaikan oleh kalangan kelembagaan baru; mendapatkan bahwa posisi sosial individu merupakan satu variabel kunci dalam memahami bagaimana mereka dapat menjadi seorang institutional entrepreneurs dalam satu tekanan kelembagaan. Powell dan DiMaggio (1991) memperkenalkan konsep “new institutionalism” dengan menolak model aktor rasional dari ekonomi klasik. Menurut Scott (2008), teori kelembagaan baru adalah tentang bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari sosiologi organisasi 12 . Akar teoritisnya berasal dari teori kognitif, teori kultural, serta fenomenologi dan etnometodologi. Ada 3 elemen yang disebut dengan pilar (pillar) yang membangun lembaga, yakni aspek regulatif, normatif, dan aspek kultural-kognitif 13 . 12 Scott merumuskan lembaga sebagai: “…are comprised of regulative, normative and cultural- cognitive elements that, together with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life” (Scott, 2008: 48). 13 Pilar kognitif dalam paham kelembagaan baru berakar dari pemikiran sosiologi pengeta- huan yang dibangun oleh Mannheim serta Berger dan Luckman (1979).
  22. 22. 14 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi 2.2. Ketidakkonsistenan Istilah dalam Produk Legislasi Pemerintah Secara umum, dalam berbagai produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, istilah yang dipakai adalah “kelembagaan” dan “organisasi”. Kadang-kadang juga digunakan istilah “lembaga” sebagai kata lain untuk organisasi. Dalam dokumen Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005, dibedakan antara ”kebijakan pengembangan kelembagaan” dengan ”kebijakan pengembangan organisasi ekonomi petani”. Masing-masing pada subbab berbeda. Dalam dokumen ini, ”kelembagaan” dan ”organisasi” adalah hal berbeda, di mana kelembagaan adalah sesuatu yang berada ”di atas petani”, sedangkan organisasi berada di level petani. Sesuai dengan rekonseptualisasi yang saya susun di buku ini, maka kedua hal ini merupakan “organisasi”. Dalam Subbab Kebijakan Pengembangan Kelembagaan, objek yang diatur adalah lembaga keuangan perdesaan, sistem perbankan di daerah, lembaga keuangan lokal, dan lembaga pengawas mutu produk-produk. Kata “lembaga” di sini jelas adalah organisasi menurut konsep sosiologi. Sementara, pada bagian Kebijakan Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani, mencakup kelembagaan ketahanan pangan di perdesaan, dan kelembagaan ekonomi petani di perdesaan. Kata “kelembagaan” di kalimat terakhir ini bermakna sebagai kesalinghubungan berbagai organisasi dalam menjalankan satu urusan, misalnya bagaimana relasi antara Pemerintah Daerah dengan kelompok tani dalam mencapai ketahanan pangan. Contoh kedua adalah Permentan No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Dalam bagian batasan tidak dicakup apa itu “lembaga, kelembagaan, dan organisasi”; meskipun sebenarnya ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam dokumen ini. Pada bagian Pengembangan Kelompok Tani tertulis: “Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya”. Lalu, “Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani baik nonformal maupun formal serta terlaksananya berbagai forum kegiatan”,
  23. 23. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 15 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi dan “Menginventarisasi kelompoktani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kabupaten/kota”. Dalam kalimat-kalimat ini digunakan istilah “kelembagaan tani” yang maksudnya adalah organisasi- organisasi milik petani. Sementara, pada kalimat ”Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan instansi/lembaga terkait”, kata “lembaga” di sini bermakna sebagai organisasi milik pemerintah. Dalam ilmu sosiologi, ini tergolong organisasi. Dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun 2008, bagian tujuan poin b tertulis “Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel”. Lalu, pada kalimat “PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal kelembagaan masyarakat yang telah ada”. Kata “kelembagaan masyarakat” di sini bisa dimaknai sebagai organisasi. Namun, pada kalimat “Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main”, maknanya sudah mencakup aspek-aspek lembaga. Pada bagian lain tertulis: “Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada dengan cara meningkatkan kapasitas pengelola, memperbaiki kinerja dan etika lembaga, dan meningkatkan tingkat keterwakilan berbagai lembaga yang ada”. Dari kalimat ini, kata “harmonisasi kelembagaan” lebih tepat disebut sebagai manajemen kegiatan, sedangkan “kelembagaan yang telah ada” adalah organisasi. Sementarapadakalimat“Konsolidasiorganisasipelaksanaprogramsektor yang bersifat ad hoc dan koordinasi berbagai kelompok masyarakat yang ada oleh lembaga keswadayaan masyarakat di desa/ kelurahan” dan ”Kelembagaan PNPM Mandiri di desa/kelurahan adalah lembaga keswadayaan masyarakat yangdibentuk,ditetapkanolehmasyarakat,...”;istilahLembagakeswadayaan masyarakat (LKM) yang dimaksud di sini hanya sebutan (= nama organik) untuk sebuah organisasi kecil beranggotakan biasanya 5 orang. Mereka
  24. 24. 16 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi mengajukan dana pinjaman ke pengelola PNPM yang disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), di mana mereka menjalankan kegiatan ekonomi; misalnya, 5 orang ibu-ibu yang semuanya menjalankan usaha jahit-menjahit. Contoh terakhir adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Pada Pasal 1 poin 17 tertulis ”Kelembagaan petani, pekebun, peternak nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama”. Kata “kelembagaan” dan “lembaga” mestinya diganti dengan organisasi. Demikian pula pada poin 25: ”Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/ atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan”; juga Pasal 8 “Kelembagaan penyuluhan terdiri atas: kelembagaan penyuluhan pemerintah; kelembagaan penyuluhan swasta; dan kelembagaan penyuluhan swadaya”; dan Pasal 9 “Badan penyuluhan pada tingkat pusat mempunyai tugas ....”. Dalam UU ini tidak ditemukan penggunaan kata “organisasi” sama sekali. 2.3. Perumusan Istilah dan Rekonseptualisasi “Lembaga dan Organisasi” yang lebih Operasional Sebagaimanaditunjukkandiatas,baikdalamdalamliteraturberbahasa Inggris maupun Indonesia ditemui berbagai ketidaksepakatan dan ketidakkonsistenanpenggunaanistilah.Ketidakkonsistenandalamliteratur berbahasa Indonesia terjadi antara istilah ”lembaga”, ”kelembagaan”, dan ”organisasi”. Penggunaan istilah ”kelembagaan” dalam literatur berbahasa Indonesia tidak selalu merupakan terjemahan langsung atau dapat disamakan dengan konsep ”institutional” dalam literatur berbahasa Inggris. Kekeliruan yang paling sering adalah menerjemahkan ”institution” menjadi ”kelembagaan”, sedangkan ”lembaga” dimaknai persis sebagai ”organisasi”. Menghadapi berbagai kekeliruan dan ketidaksepakatan ini, dilakukan perumusan rekonseptualisasi sebagaimana matriks berikut.
  25. 25. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 17 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Rekonseptulasisasi “lembaga” dan “organisasi” Terminologi dalam literatur berbahasa Inggris Sering diterjemahkan dalam literatur berbahasa Indonesia selama ini menjadi Terminologi semestinya Batasan dan materinya 1. institution Kelembagaan, institusi Lembaga Berisi norma, nilai, regulasi, pengetahuan, dan lainnya. Menjadi pedoman dalam berperilaku aktor (individu dan organisasi) 2. institutional Kelembagaan, institusi Kelembagaan Hal-hal berkenaan dengan lembaga. 3. organization Organisasi, lembaga Organisasi Adalah social group, aktor sosial, yang sengaja dibentuk, punya anggota, untuk mencapai tujuan tertentu, di mana aturan dinyatakan tegas. Misalnya koperasi, kelompok tani, kantor pemerintah. 4. organizational Keorganisasian, kelembagaan Keorganisasian Hal-hal berkenaan dengan organisasi. Misalnya kepemimpinan, keanggotaan, manajemen, keuangan organisasi, kapasitas organisasi, relasi dengan organisasi lain. Dengan demikian, ”lembaga” adalah terjemahan langsung dari ”institution”,danorganisasiadalahterjemahanlangsungdari”organization”. Keduanya merupakan kata benda. Sementara ”kelembagaan” adalah terjemahan dari ”institutional”, yang bermakna sebagai ”berbagai hal yang berhubungan dengan lembaga”. Demikian pula dengan ”keorganisasian” (dari terjemahan ”organizational”) yang bermakna sebagai ”berbagai hal yang berhubungan dengan organisasi” 14 . 14 Ini serupa dengan kata ”kepresidenan” yang bermakana segala hal yang berhubungan dengan presiden, dan ”kehutanan” yang bermakna sebagai hal-hal yang berhubungan dengan hutan. Dalam kamus, tambahan suffix –al dalam bahasa Inggris menjadikan kata asal yaitu kata benda menjadi kata sifat. Namun, dalam tata bahasa Indonesia, saya merasa lebih sesuai bahwa kelembagaan, keorganisasian, kepresidenan, dan kehutanan adalah ”kata benda abstrak”, bukan ”kata sifat”.
  26. 26. 18 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi 2.4. Pendekatan Kelembagaan Baru SesuaidengansistematikayangdisusunScott(2008),makapendekatan kelembagaan baru mencakup tiga pilar. Pendekatan ini telah merangkum seluruh pemikiran yang berkembang berkenaan dengan lembaga dalam bidang sosiologi, semenjak era sosiologi klasik sampai dengan munculnya paham kelembagaan baru (new institionalism). Secara sederhana dibedakan seperti berikut (selengkapnya ada pada Lampiran 2). Perbedaan antara tiga pilar dalam Teori Lembaga PILAR REGULATIF Disebut juga regulative institution atau rational choice institutionalism PILAR NORMATIF Disebut juga genuine institutionalism, normatif institution, atau historical institutionalism PILAR KULTURAL- KOGNITIF Disebut juga dengan social institution Objek Aturan (rule) yang ada, “keuntungan apa” yg akan diperoleh. Norma-norma yang hidup dan disepakati di tengah masyarakat Pengetahuan yang dimiliki individu dan masyarakat, serta kultur Perspektif keilmuan Sosiologi ekonomi, khususnya perspektif r rational choice. Sosiologi (terutama sosiologi kultural) dan antropologi Sosiologi pengetahuan Inti pemikiran Masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, dan manusia berperilaku dengan melihat pada aturan- aturantersebut. Manusia akan berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya, dengan menggunakan atau berkelit dari aturan- aturan yang ada tadi. Perilaku manusia, baik sebagai individu atau sebagai group ditentukan oleh norma yang hidup di masyarakat bersangkutan. Manusia adalah aktor yang tunduk patuh pada norma. Manusia memaknai segala hal di seputarnya, termasuk norma dan regulasi, namun ia tidak langsung patuh sepenuhnya.Ia memaknai lagi norma dan aturan yang ada, lalu memilih sikap dan perilakunya sendiri. Pandangan tentang manusia Manusia adalah makhluk yang rasional Manusia adalah makhluk yang pasif. Manusia adalah aktor yang aktif
  27. 27. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 19 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Satu, Pilar regulatif Objek perhatian pada bagian ini adalah aturan (rule) yang ada, dan “keuntungan apa” yg akan diperoleh pelaku dalam bertindak. Perspektif keilmuan yang banyak dipakai adalah bidang sosiologi ekonomi, khususnya perspektif rational choice. Karena itu, ini disebut juga dengan regulative institution atau rational choice institutionalism. Diyakini bahwa masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, dan manusia berperilaku dengan melihat pada aturan-aturan tersebut. Manusia akan berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya, dengan menggunakan atau berkelit dari aturan- aturan yang ada tadi. Mengapa demikian? Karena, dalam perspektif ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional. Aspek regulatif terutama datang dari kalangan sosiolog yang banyak memerhatikan perilaku ekonomi, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan aliran “rational choice institusionalism”. Binswanger dan Ruttan (1978) berada di sisi ini yang menyebut lembaga sebagai “ …the set of behavioral rules that govern a particular pattern of section and relationship”, Sejalan dengan ini, Nee (2005) dalam konteks analisa kelembagaan (institutional analysis) juga menyebut hubungan antara proses formal dan informal pada lingkungan kelembagaan (institutional settings) . Portes (2006) juga menyebut lembaga sebagai “…they are the set of rules (formal or informal), governing relationships among role occupants in social organizations…”. Dalam objek ini terkait perihal rule setting, monitoring, dan sanksi- sanksi. Lembaga diukur dari kapasitasnya untuk menegakkan aturan, misalnya melalui mekanisme reward and punishment. Aturan ditegakkan melalui mekanisme informal (folkways) dan formal (melalui polisi dan pengadilan). Aturan bersifat represif dan membatasi (constraint), namun juga memberi kesempatan (empower) terhadap aktor. Menghadapi kompleks aturan ini, aktor berupaya memaksimalkan keuntungan. Karena menjadikan regulasi sebagai objek pokoknya, lembaga jenis ini sering pula disebut sebagai “kelembagaan regulatif”. Dua, Pilar normatif Objek pokok pada kelompok ini adalah norma-norma yang hidup dan disepakati di tengah masyarakat. Norma memang menjadi perhatian utama pada kalangan sosiologi, terutama sosiologi kultural, serta dari
  28. 28. 20 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi kalanganilmuwanantropologi.Lembagayangberkembangpadakelompok ini disebut juga dengan genuine institutionalism, normatif institution, atau historical institutionalism. Mereka mengklaim sebagai yang paling murni dalam memahami kelembagaan. Menurut pemahaman di bagian ini, perilaku manusia, baik sebagai individu atau sebagai grup ditentukan oleh norma yang hidup di masyarakat bersangkutan. Manusia adalah aktor yang tunduk patuh pada norma, dan manusia adalah makhluk yang pasif. Beberapa kalangan sosiolog yang menyebut bahwa norma sebagai penentu pokok perilaku individu dalam masyarakat adalah Durkheim, Parsons, Sumner dan Cooley, Selznick, Soekanto, serta Uphoff. Parsons menyebutkan bahwa ”sistem normalah yang mengatur relasi antarindividu, yakni bagaimana relasi individu semestinya” (Scott 2008), sementara Durkheim (1968) menyebut bahwa “ …. social integration and individual regulation through consensus about morals and values”, Soekanto (1999) menerjemahkan lembaga sebagai jelmaan dari kesatuan norma-norma yang dijalankan atau diwujudkan dalam hubungan antarmanusia; Sumner dan Cooley memaknai lembaga sebagai “established norm”, demikian pula dengan Uphoff (1992) yang mendefinisikan lembaga sebagai “a complex of norms and behaviours that persist overtime by serving some socially valued purpose”. Selznick menekankan pentingnya kontrol norma (normative controls) yang secara bersamaan kemudian menginternalisasi (internalized) aktor dan menekannya dalam situasi sosial (social situations). Norma merupakan komponen pokok dan paling awal dalam lembaga. Karena itulah, para ahli yang berada di sisi ini sering mengklaim telah melahirkan “genuine institutionalism”. Pada prinsipnya, norma (how things should be done) akan menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif, dan melahirkan tanggung jawab dalam kehidupan aktor di masayarkat. Norma memberi pengetahuan apa tujuan kita dan bagaimana cara mencapainya. Norma bersifat membatasi (constraint) sekaligus mendorong (empower) aktor. Kompleks norma pada hakikatnya menjelaskan apa kewajiban bagi aktor (supposed to do). Bagi sebagian kalangan, lembaga yang menjadikan norma sebagai objek pokoknya disebut dengan “normatif instistution” atau “historical institutioanlism”.
  29. 29. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 21 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Pilar kultural-kognitif Fokus perhatian pada bagian ini adalah pengetahuan kultural yang dimiliki individu dan masyarakat, dengan menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan. Sebagian kalangan menyebut ini dengan social institution. Intinya, diyakini bahwa manusia memaknai segala hal di seputarnya, termasuk norma dan regulasi, namun ia tidak langsung patuh sepenuhnya. Ia memaknai lagi norma dan aturan yang ada, lalu memilih sikap dan perilakunya sendiri. Manusia adalah aktor yang aktif. Tokoh-tokoh yang menjadikan ini sebagai aspek penting lembaga adalah Geertz, Douglass, Berger, Goffman, Bourdieu, Meyer, DiMaggio, Powel, dan Scott. Inti dari objek kultural-kognitif ini adalah pada makna (meaning). Fokus dalam kultural-kognitif adalah pada bagaimana kehidupan sosial menggunakan kerangka makna dan bagaimana makna- maknadiproduksidandireproduksi.Dalamkonteksinidiperhatikanproses sedimentasi dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif melalui proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal. Bourdieu, misalnya, melalui perjuangan simbolik, mendeskripsikan bagaimana kekuatan beberapa kelompok menekankan kerangka pengetahuan dan konsepnya tentang realitas sosial terhadap pihak lain (Ritzer 1996; Perdue 1986). Sementara Berger dan Luckmann (1976) yang fokus pada penciptaan realitas sosial memandang bahwa lembaga adalah pola perilaku (pattern of conduct) untuk mencapai kebutuhan (end). Realitas sosial adalah konstruksi manusia sebagai produk interaksi sosial, di mana individu bertindak sesuai persepsinya terhadap dunia sosial. Tumbuhnya perhatian pada objek pengetahuan (cognitive) dalam kajian lembaga merupakan penyumbang utama lahirnya Teori Kelembagaan Baru. Berdasarkantigaobjekataupilarini,“lembaga”dapatdirumuskansebagai hal yang berisi norma, regulasi, dan kultural-kognitif yang menyediakan pedoman,sumberdaya,dansekaligushambatanuntukbertindakbagiaktor . Fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan (order) dalam masyarakat, meskipun ia pun dapat berubah. Demikian pula untuk petani, lembaga memberikan pedoman bagi petani dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari khususnya dalam bidang agribisnis. Berbagai norma yang hidup di masyakat termasuk norma-norma pasar
  30. 30. 22 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi beserta seperangkat regulasi menjadi pertimbangan petani untuk bertindak sebagaimana ia memahaminya (kultural-kognitif). Lembaga tak hanya berisi batasan-batasan, namun juga menyediakan berbagai kriteria sehingga individu dapat memanfaatkan apa yang ia sukai . Lembaga memiliki dimensi preskriptif, evaluatif, and obligatory dari kehidupan sosial (Blom-Hansen 1997) dan memberi kerangka sehingga identitas individu terbentuk (March Olsen 1989; Scott 1995). Ini sejalan dengan Nee (2005) yang berpendapat bahwa aktor yang merupakan “aktor ekonomi” bukan seperti atom-atom yang lepas dari konteks masyarakat tempatnya hidup, namun tidak pula sepenuhnya patuh pada aturan sosial yang hidup. 2.5. Konsep dan Teori Organisasi, serta Interaksinya dengan Kelembagaan Selanjutnya, dalam hal konsep ”organisasi”, organisasi merupakan elemen dari lembaga. Acuan utama dalam hal ini adalah ahli ekonomi kelembagaan (North dan Robbins) dan dari pendekatan kelembagaan baru (Scott, 1995; 2008). Menurut Scott (2008), dalam Teori Kelembagaan Baru digunakan pendekatan kelembagaan dalam mempelajari sosiologi organisasi. Proses kelembagaan memiliki kaitan dengan struktur organisasi dan perilaku. Teori Kelembagaan Baru, tidak sebagaimana ”old institutionalism”, menyediakan jalan untuk melihat organisasi pada masyarakat kontemporer. Perspektif yang digunakan pada objek ini dari kelompok sosiologi organisasi. Diyakini bahwa untuk mengefektifkan hidupnya, manusia dengan sadar membentuk organisasi, lalu berkomitmen bersama-sama mencapai tujuan dgn mengikuti aturan yg disepakati. Di sini, reward dan sanksi lebih tegas. Untuk keperluan analisis, manusia diasumsikan sebagai makhluk yang perilakunya tergantung pada organisasi tempat ia menjadi anggota. Organisasi merupakan sebuah decision making unit (sebagaimana Binswanger dan Ruttan 1978), tempat aktor berinteraksi secara lebih intensif untuk menjalankan aktifitas mencapai beberapa tujuan yang telah didefinisikan secara lebih tegas. Dalam dunia pertanian, organisasi,
  31. 31. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 23 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi sebagaimana Scott (2008), terdiri atas beragam level, mulai dari level internasional sampai dengan grup-grup kecil (individual organization), misalnya kelompok tani dan koperasi-koperasi pertanian. Organisasi juga menjadi wadah untuk mengelola sumber daya. Dalam konteks relasi dengan negara, pendekatan “organization-state approach” telah lama mempelajari bagaimana relasi organisasi dengan pasar dan negara dalam hal materi dan ide. Dalam kajian ini juga dipelajari bagaimana negara dengan aktor-aktor sosial menegosiasikan hak-hak kepemilikan (property rights), struktur pemerintahan (governance structures), dan aturan pertukaran yang berperan dalam menentukan lingkungan pasar (market environment) terhadap berjalannya organisasi. Kehadiran negara dan pasar merupakan ciri masyarakat modern, dan ”organisasi adalah ciri masyarakat modern” (Casey 2002). Lembaga = norma + aturan + cultural cognitif Organisasi Organisasi Gambar lembaga, organisasi, dan aktor individual Organisasi merupakan arena sosial tempat tindakan rasional berlangsung (Selznick dalam Scott 2008: 21). Perilaku dalam organisasi pasti rasional, karena pilihan-pilihan dibatasi dan dipandu oleh aturan- aturan (Scott 2008; 25). Adanya organisasi akan mempercepat tercapainya
  32. 32. 24 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi kestabilan tindakan. Ini merupakan jiwa dasar dari pelembagaan 15 . Nee (2005) juga sejalan dengan ini. Menurutnya, lingkungan kelembagaan dikristalisasi dalam organisasi. Adanya organisasi akan membantu untuk menyederhanakan dan mendukung pembentukan keputusan individu. Aktivitas bertani tetap bisa berjalan tanpa organisasi, karena lembaga sesungguhnya telah memberi cukup pedoman dan kesempatan. Namun, dalam organisasi perilaku akan lebih tertata, lebih terpola, sehingga lebih bisa diprediksi pula. Pendekatan kelembagaan baru paling tepat digunakan dalam mempelajari organisasi, karena ia telah menjadi prespektif yang pokok dalam memahami tindakan- tindakan ekonomi, di mana ia lebih banyak perhatian pada konteks sosial (Portes 2006; Nee 2005) 16 . Objek “oganisasi” tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran teori kelembagaan. Organisasi adalah aktor sekaligus social form yang dipandang lebih efektif dalam kehidupan sosial. Sejak tahun 1980-an, kalangan sosiologi organisasi telah menyadari pentingnya kajian teoritis dan keefektifan organisasi sebagai grup. Hal ini mendorong tumbuhnya pendekatan-pendekatan baru; terjadi perubahan perspektif dari organisasi individual kepada jaringan antarorganisasi dan relasi antara organisasi dengan negara. Keberadaan organisasi sangat bergantung pada lingkungan kelembagaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Meyer dan Rowan (1977), Selznick dan DiMaggio (1991), serta Colignon (2009). Hal ini sejalan pula dengan konsep Bourdieu tentang ”field’ (arena sosial) sebagai konsep yang sangat berguna untuk meletakkan lokus proses kelembagaan yang paling baik untuk membentuk organisasi (Scott 2008). Saat ini, disadari bahwa kinerja organisasi selain dipengaruhi oleh norma dan harapan (expectations), juga oleh teknologi dan pasar (Colignon, 2009). Perusahaan swasta misalnya menghadapi sekaligus tekanan pasar dan persoalan legitimasi. Menghadapi kondisi ini digunakan 15 Menurut Scott (2008): ”Organization vary in their deggre of institutionalization”, dimana ia menjadi wadah atau kendaraan untuk melekatnya nilai-nilai. 16 Menurut Nee (2005), kelembagaan baru “integrating social relations and institutions, highlighting the mechanisms that regulate the manner in which formal elements of institutional structures (distal) and informal social organization of networks and norms (proximate) facilitate, motivate, and govern economic action”.
  33. 33. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 25 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi pendekatan majemuk (multiple approaches). Pendekatan jaringan organisasi (organizational networks) digabungkan dengan persoalan “fields” serta relasi dengan negara (Casey 2002). Interaksi antara Teori Kelembagaan (Institutional Theory) dan Organisasi melahirkan Teori Kelembagaan Baru (New Institutionalisme Theory). Menurut Scott (2008), studi lembaga dan organisasi mulai berinteraksi sejak era 1970-an, yaitu dengan tumbuhnya perhatian pada pentingnya bentuk-bentuk keorganisasian (organizational forms) dan lapangan organisasi (organization fields). Beberapa penyumbang penting dalam pertalian ini adalah Weber dengan teori birokrasi, Parsons dengan kelembagaan kultural (cultural institutional) terhadap organisasi, Herbert Simmon yang bekerja sama dengan James G. March yang mempelajari sifat atau ciri rasionalitas pada organisasi, Selznick yang mempelajari teori kelembagaan terhadap organisasi (Scott 2008), serta Victor Nee dalam konteks analisa kelembagaan (institutional analysis) yang mempelajari hubunganantaraprosesformaldaninformalpadalingkungankelembagaan (institutional settings)17 . Pertautan ini, menurut Nee dan Ingram (1998), berasal dari teori pilihan rasional dengan teori kelekatan (embeddedness theory). Riset-riset dalam konteks kelembagaan baru berkaitan dengan pengaruh lembaga terhadap perilaku manusia melalui aturan-aturan (rules), norma (norms), dan kultural-kognitif (cultural-cognitive) yang dibangun dan dipersepsikan oleh aktor. Sumbangan utama dari kelembagaan baru adalah penambahan pengaruh dari pengetahuan (cognitive), di mana individu bertindak karena persepsinya terhadap dunia sosial. Powell dan DiMaggio (1991) memperkenalkan konsep “new institutionalism” dengan menolak model aktor rasional dari ekonomi klasik. Sementara menurut Scott (2008), akar teoritisnya berasal dari teori kognitif, teori kultural, serta fenomenologi dan etnometodologi18 . Adanya organisasi akan membantu penyederhanaan dan mendukung pembentukan keputusan individu. Dalam dunia pertanian, misalnya, aktivitas bertani tetap bisa berjalan tanpa organisasi karena lembaga 17 Vicki D. Alexander dari University of Surrey yang membahas buku Victor Nee and Mary C. Brinton (editors). 1998. The New Institutionalism in Sociology. Russell Sage Foundation: New York. xx + 332 pp. http://www.socresonline.org.uk/3/4/ alexander.html 18 Pilarkognitifdalampahamkelembagaanbaruberakardaripemikiransosiologipengetahuan yang dibangun oleh Mannheim serta Berger dan Luckman (1979).
  34. 34. 26 | REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi sesungguhnya telah memberi cukup pedoman dan kesempatan. Namun, dalam organisasi, perilaku akan lebih tertata dan terpola, sehingga lebih bisa diprediksi pula. Pendekatan kelembagaan baru paling tepat digunakan dalam mempelajari organisasi, karena ia telah menjadi prespektif yang pokok dalam memahami tindakan-tindakan ekonomi, yang lebih banyak memerhatikan konteks sosial (Portes 2006; Nee 2005) 19 . Pendekatan kelembagaan baru (neo-institutional approach) yang dimulai oleh Meyer and Rowan (1977) memandang bahwa strukur organisasi merupakan hasil dari lingkungan teknik dan ekonomi (“organizational structure is the result of technical and economic contingencies in the environment”). Organisasi lahir dan hidup untuk memenuhi harapan normatif (normative expectations) dari lingkungannya. Tekanan yang dimaksud adalah cara keputusan organisasi dibuat, dimediasi, dan disampaikan oleh seperangkat kelembagaan normatif (Powell dan DiMaggio 1991). Pendekatan kelembagaan dipandang lebih sesuai untuk organisasi dalam masyarakat (public sector organizations) karena lebih sensitif terhadap harapan normatif dan legitimasi. Dari kalangan ekologi populasi, Hannan and Freeman (1977) dan Aldrich and Pfeffer (1976) mempelajari kuatnya relasi antara berbagai bentuk organisasi (organizational form) dengan penekanan pada dampak lingkungan terhadap daya hidup organisasi. Sesuai dengan rekonseptualisasi di atas, kelompok tani, Gapoktan, dan koperasi, misalnya, adalah organisasi formal, bukan kelembagaan formal, sedangkan subak adalah organisasi nonformal, bukan kelembagaan nonformal. Kelompok tani, Gapoktan, dan koperasi dibentuk secara sengaja, anggotanya jelas, memiliki peraturan yang disepakati (misalnya AD dan ART), dicatatkan di pemerintah, dan juga memiliki legalitas hukum, sedangkan subak tidak dicatatkan di instansi pemerintah. Lalu, untuk kasus lain, istilah kelembagaan sakap-menyakap dan kelembagaanbagihasilsemestinyahanyalahsatukesepakatandankebiasaan sakap menyakap yang telah melembaga (menjadi pola). Penggunaan istilah ”kelembagaan” dalam kalimat tersebut kurang tepat. 19 Menurut Nee (2005), kelembagaan baru “integrating social relations and institutions, highlighting the mechanisms that regulate the manner in which formal elements of institutional structures (distal) and informal social organization of networks and norms (proximate) facilitate, motivate, and govern economic action”.
  35. 35. REKONSEPTUALISASI TEORI LEMBAGA DAN ORGANISASI | 27 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Lembaga juga dapat direkayasa dan didayagunakan untuk pembangunan. Karena itu, setelah memahami konsepnya dengan baik, analisis kelembagaan merupakan keterampilan yang sangat berguna. Pengalaman Lobo (2008) di International Fund for Agricultural Development (IFAD) mendapatkan bahwa “appropriate institutional analysis can provide the basis for initiating such processes, as well as a better understanding of how those processes can be directed and managed to achieve specific results”. Analisis kelembagaan mampu menyediakan dasar untuk proses inisiasi, memahami lebih baik cara mengarahkan proses ini, dan manajemen untuk mencapai tujuan. Kenapa lembaga penting? Karena ia menentukan dan membentuk bagaimana proses pertukaran dan intekasi sosial, politik, kultural dan ekonomi berlangsung. Lembaga juga menetapkan batasan pilihan (range of choices), pengaturan risiko dan ketidakpastian, dan menentukan biaya transaksi dan produksi. Lebih jauh, ia juga mempengaruhi feasibilitas dan keuntungan dalam aktivitas ekonomi. Lebih dahsyat lagi, lembaga “… evolve incrementally, linking the past with the present and future”. Ia menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Lembaga menentukan bagaimana insentif akan terbagi dalam masyarakat.Siapamendapatapadanberapabanyak.Lembaga“…determine the growth path (social, economic, political, technological and cultural) of society, as well as distribution of benefits, access to resources and power”. Sementara itu, organisasi merupakan organ penting bagi berjalannya masyarakat. “Organizations exist to secure and advance the interests of their members within the existing institutional framework, while constantly seeking to influence that framework so as to achieve greater advantages and benefits”.
  36. 36. 3.1. Strategi dan Pola Pengembangan Organisasi Petani di Indonesia Hampir tiap program pembangunan ke desa mengintroduksikan satu organisasi baru. Telah tumbuh pemahaman pada kalangan pemerintah bahwa organisasi merupakan komponen yang dapat menjadi agent of change. Namun, pendekatan ini cenderung kurang tepat dan keliru. Ada tujuh kekeliruan dalam pengembangan organisasi yang ditemukan, yaitu: 1. Organisasi-organisasi yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu organisasi terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa daya tawar sekelompok orang akan meningkat bila secara kuantitas jumlahnya cukup banyak. Tampaknya ini berasal dari jargon zaman perjuangan “seikat lidi lebih sulit dipatahkan”. Kelompok tani, misalnya, adalah kelompok orang- orang yang selevel, yaitu pada kegiatan budi daya satu komoditas tertentu. 2. Organisasi dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan, memudahkan kontrol dari pelaksana program, dan mobilisasi; bukan untuk peningkatan social capital masyarakat. Pembentukannya sering kali merupakan ide dan kehendak atas, sehingga bentuk, tujuan, dan strukturnya ditetapkan oleh pelaksana program. 3. Setiap program atau proyek membuat satu organisasi baru dengan nama yang khas. Jarang sekali ada program dari dinas tertentu yang menggunakan organisasi-organisasi yang sudah ada. III KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI
  37. 37. 30 | KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi 4. Struktur dan kultur keorganisasian yang dibangun relatif seragam, yang bias kepada bentuk kelembagaan usaha tani padi sawah sawah irigasi teknis di Pantura Jawa. 5. Pembuatan organisasi selalu dimulai dengan membuat struktur organisasi dan lalu mengisinya dengan pengurus, padahal belum tentu anggota paham kenapa ia harus berorganisasi, mengapa ada seksi ini dan itu, dan seterusnya. Pendamping beranggapan bahwa dengan membangun struktur, organisasi akan berjalan dengan sendirinya. Namun, dengan cara ini, tidak ada learning process. 6. Pemberian bantuan material (traktor, thresher, atau uang tunai) dianggap telah memperkuat kapasitas dan kinerja organisasi, sementara kemampuan manajemen pengurus dan kemampuan anggota berorganisasi kurang diperhatikan. 7. Introduksi organisasi baru telah merusak organisasi lokal yang ada sebelumnya, termasuk merusak hubungan-hubungan horizontal yang telah ada. Salah satunya karena proyek bersifat sektoral dan diskontinu. Karena kekacauan pemaknaan antara ”lembaga, kelembagaan, dan organisasi”, pembentukan organisasi diklaim sebagai pengembangan kelembagaan. Nah, dengan membungkus suatu kebijakan dengan sebutan “pengembangan kelembagaan”, seolah-olah pelaksana program telah bersifat begitu bijak, menghargai kearifan lokal, lebih sosial, dan lebih partisipatif. Padahal kenyataannya, yang diintroduksikan adalah teknologi baru, dan itu pun baru sebatas membentuk pengurus dan menetapkan struktur, yang lalu dikukuhkan dengan tanda tangan PPL dan Kepala Desa. Pendekatan yang top-down planning menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi anggota dalam berorganisasi. Tenaga lapang pemerintah menghadapi waktu yang sempit, cara pikir yang lebih mengutamakan keselamatan adminsitrasi, kurang didukung keilmuan, dan lemahnya integritas dan etos kerja. Jika ada satu-dua organisasi yang bagus; itu merupakan berkah yang jarang terjadi karena ”ditemukannya” pemimpin organisasi yang bagus.
  38. 38. KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI | 31 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Periodesasi Perkembangan Organisasi Petani di Perdesaan Organisasi petani sebagai program pemerintah telah dikembangkan secara massal semenjak Program Bimas, mulai akhir tahun 1960-an, dan semakin ramai pada era 1970-an. Semenjak kurun tersebut sampai era reformasi sekarang, ditemukan adanya pola pengembangan organisasi- organisasi petani yang dapat dibagi atas 3 babak besar. Penelitian Saptana, et al. (2003), yang penulis juga terlibat di dalamnya, menjadikan 60 organisasi petani sebagai sampel penelitian. Dalam studi ini juga digali berbagai organisasi yang dulu pernah hidup di tengah masyarakat namun saat ini sudah tidak hidup lagi, misalnya pemerintahan marga di Bengkulu. Di dalam penelitian tersebut dilakukan wawancara dengan para informan kunci yang dahulu pernah terlibat di dalamnya, seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dalam mempelajari organisasi tersebut, kondisi lingkungan kelembagaan yang menyertainya juga didalami. Kondisi kelembagaan diyakini memberikan pengaruh pada kapasitas organisasi dan sejauh apa ia bisa berkembang. Pada setiap sampel dilakukan kajian secara historis sejak berdiri hingga kondisi terakhir, yang mencakup keragaan keorganisasian secara umum; struktur organisasi, kegiatan yang dijalankan, aturan main yang disepakati, tujuan yang ingin dicapai, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sedikitbanyak,perubahan-perubahanpolayangterjadijugamengikuti kecenderungan perubahan tata perpolitikan negara, khususnya kebijakan terhadap pembangunan dan masyarakat desa pada umumnya. Secara umum, tiga tahap perubahan kelembagaan, yang didalamnya berbeda dari sisi bentuk-bentuk kelembagaannya, sifat keterlibatan warga, serta pendekatan politik atas desa terhadapnya. Ketiga tahap tersebut beserta karakteristiknya adalah sebagai berikut: Pertama, Organisasi pada Tahap Masyarakat Komunal Tipe masyarakat komunal merupakan ciri yang universal ketika ketergantungan antarpenduduk tinggi dan campur tangan pihak luar rendah sekali. Tipe masyarakat seperti ini selalu dapat ditemui di belahan dunia mana pun, sebagaimana disebut Durkheim dengan mechanistic solidarity. Salah satu cirinya adalah kepemilikan sumber daya secara bersama dan distribusi manfaatnya juga bersama-sama, serta berbagai
  39. 39. 32 | KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi aktivitas kerja bersama yang kita kenal dengan istilah gotong-royong atau sambat-sinambat di Jawa. Pada periode tersebut, hampir seluruh keputusan yang penting dilakukan dengan cara musyawarah-mufakat atas prinsip kebersamaan dalam kesetaraan. Pada masa ini, organisasi yang hidup seluruhnya merupakan organisasi yang dibangun sendiri oleh masyarakat. Mereka sendiri yang memutuskan untuk membentuk suatu organisasi, bagaimana bentuk strukturnya, bagaimana pemilihan anggotanya, pola kepemimpinannya, serta aturan- aturan beserta sanksi-sanksinya. Sanksi yang banyak diterapkan pada waktu itu berupa sanksi adat bagi anggota komunitas yang melanggar. Contoh organisasi yang berpola demikian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah organisasi Banjar dan Subak yang ada di Bali, dan Pemerintahan Marga yang ada di Bengkulu. Subak dan banjar masih ditemukan sampai sekarang, namun pemerintahan marga telah mati semenjaktahun1970-ankarenaadanyaprosespenyeragamanpemerintahan desa di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu ciri umum organisasi pada era ini adalah jumlah organisasi tidak banyak namun fungsinya banyak. Artinya, “miskin organisasi namun kaya fungsi”. Sebuah Banjar, misalnya, merupakan wadah untuk beraktifitas mulai dari bidang politik-kekuasaan, sosial-kemasyarakatan, serta masalah keagamaan. Dalam kepengurusan banjar ada struktur yang bertanggung jawab kepada hal-hal mulai dari keamanan sampai dengan sekoo-sekoo kesenian dan hiburan. Demikian pula pada pemerintahan marga, yang selain bertanggung jawab kepada pemerintahan juga mengatur keamanan dan pengairan sawah. Ciri lain organisasi pada era ini adalah adanya saling keterkaitan antarbagiannya, penetapan keputusan yang demokratis, serta luas jangkauan yang terbatas. Khusus untuk aktifitas ekonomi, tidak memiliki organisasi yang khusus namun sudah tercakup di dalam organisasi yang ada. Mekanisme pasar belum cukup berkembang, dan ketergantungan atau pertukaran barang antarwilayah masih rendah. Pertukaran barang lebih banyak terjadi antarwarga dalam komunitas yang relatif terbatas.
  40. 40. KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI | 33 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Kedua, Organisasi pada Tahap Penghancuran Masyarakat Komunal Invansi kekuatan atas desa terhadap masyarakat desa mulai terasa semenjak era pembangunan atau Orde Baru. Pada masa ini, terjadi perombakan yang besar tidak hanya terhadap cara berpikir dan orientasi hidup, teknologi yang digunakan, namun juga pada organisasi-organisasi yang ada. Puluhan organisasi baru diintroduksikan kepada masyarakat dengan struktur dan aturan yang sudah ditentukan. Masyarakat tidak sempat memahami kenapa perlu sebuah organisasi baru, namun dipaksa untuk mengikutinya. Seorang responden di Bengkulu menyatakan, bahwa pada era ini setiap warga “di KUD-kan” tanpa tahu dan merasa butuh kehadiran sebuah koperasi. Pada setiap desa di Indonesia kita akan dapat menemukan seperangkat organisasi, karena merupakan keharusan untuk dimiliki. Organisasi- organisasi introduksi tersebut adalah pemerintahan desa dengan LKMD dan LMD, beberapa kelompok tani, kelompok ternak, kelompok wanita tani, kelompencapir, kelompok Kadarkum, dan PKK. Pada setiap kecamatan juga dapat dapat kita temui setidaknya sebuah KUD, yang sebelumnya bernama BUUD. Masuknya organisasi-organisasi baru ini sayangnya bukan merupakan tambahan atau pengembangan terhadap organisasi yang telah ada, namun sering kali menggantikan organisasi-organisasi yang sebelumnya yang didirikanolehmasyarakat.Artinya,sejalandenganpembentukanorganisasi- organisasi baru tersebut secara bersamaan terjadi pula penghancuran organisasi-organisasi tradisional yang dibangun di atas prinsip komunalitas dan berbasis budaya lokal (local endowment). Organisasi baru ini kadang kala belum sesuai dengan kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berubah banyak. Artinya, pemerintah mencoba memasukkan ikan lele (ikan air tawar) ke akuarium yang diisi air laut. Organisasi-organisasi introduksi tersebut berjumlah banyak dan dengan tujuan dan aktifitas yang khusus dan sempit. Karena pada periode tersebut pembangunan dilakukan dengan pendekatan proyek dan sektoral yang sering kali bersifat diskontinu. Terjadi gejala “banyak organisasi namun miskin fungsi”. Ini sangat berbeda dengan ciri organisasi tradisional sebelumnya.Akibatnya,organisasiyangterbentuktidakpernahdapathidup
  41. 41. 34 | KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi secara baik, karena tidak mengakar, dan tidak mempertimbangkan norma- norma dan jejaring sosial (social network) yang telah ada sebelumnya, serta tidak melalui proses sosial yang matang. Organisasi yang dibentuk lebih sebagai alat untuk mobilisasi sosial dan memudahkan kontrol dari atas, bukan untuk trasformasi yang alamiah. Satu hal yang membanggakan, di Bali, introduksi organisasi baru tidak sampai merusak organisasi lama, namun hanya menjadi tambahan atau perluasan struktur baru. Hal ini disebabkan kelembagaan adat di perdesaan Bali yang dibangun atas filosofi “Tri Hita Karana” yang mencakup Parahyangan (hubungan antara Tuhan dengan manusia), Pawongan (hubungan antarmanusia), dan Palemahan (hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungannya) berhasil di aplikasikan dalam tatanan kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun kolektif. Kuatnya kelembagaan adat yang bersumber dari ajaran Agama Hindu Bali tersebut mampu membentengi dari masuknya organisasi baru yang diintroduksikan. Karena itu, di Bali sekarang hidup secara berdampingan Banjar Dinas dan Banjar Adat, serta Desa Dinas dan Desa Adat dengan perbedaan peran yang saling melengkapi. Ketiga, Organisasi Pada Tahap Komunalitas Baru Setelah mulai dirasakan adanya kesalahan-kesalahan di dalam perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan ekonomi masyarakat selama ini, yaitu dengan terlalu memaksakan organisasi yang tidak dibarengi pendekatan kultural (aspek kelembagaan) yang cukup, pemerintah mulai beralih dengan pendekatan baru yang lebih menghargai komunalitas lokal. Peran kepemimpinan lokal kembali direvitalisasi sebagai jaminan kesuksesan pembentukan organisasi introduksi dan melalui pengembangan organisasi melalui melalui berbagai program pembangunan yang bertahap, sehingga diharapkan pembentukan organisasi akan melalui proses sosial yang matang dengan melibatkan pihak di tingkat desa. Dua kasus organisasi baru yang menggunakan pendekatan ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali dan Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) di Bengkulu. LPD mulai digerakkan pertengahan tahun 1990-an, dengan melibatkan secara intensif pemerintahan Desa dan Banjar Adat. LPD pada tahap awalnya didanai oleh pemerintah daerah
  42. 42. KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI | 35 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi baik kabupaten maupun propinsi. Ini merupakan satu contoh pelaksanaan otonomi daerah yang melibatkan masyarakat adat baik dalam konsolidasi anggota, perencanaan kegiatan, aturan main yang dibangun, dalam pelaksanaan kegiatan, serta dalam monitoring dan evaluasi. Hampir dalam setiap pengambilan keputusan penting dalam LPD ini dilakukan dengan cara musyawarah di antara pengurus dan anggota. Aturan main dituangkan dalam awig-awig (aturan umum) dan perarem (aturan detail dan tambahan). Di dalam awig-awig dan perarem juga terdapat struktur organisasi; kegiatan simpan-pinjam yang dilakukan; sistem pengajuan pinjaman, penyaluran, penggunaan, serta dalam pengembalian; serta sistem reward and punishment yang harus dipatuhi secara bersama oleh pengurus dan anggota. Sementara itu, UPKD di Bengkulu yang baru berjalan 3 tahun saat studi dilaksanakan melibatkan tenaga muda terdidik di desa, pemerintah desa, serta tim pembina dalam kerangka penguatan keorganisasiannya. Program ini didanai oleh Bengkulu Regional Development Project (BRDP). Kata kunci dalam program pengembangan UPKD ini adalah melibatkan pemerintah desa dan kaum muda terdidik, serta bersifat bertahap. Hampir dalam setiap pengambilan keputusan penting dalam UPKD ini dilakukan dengan cara musyawarah di antara pengurus, anggota, dan tim pembina secaratransparandandemokratis.Aturanmaindituangkandalamanggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam AD dan ART tercakup struktur organisasi; kegiatan simpan-pinjam yang dilakukan; sistem pengajuan pinjaman, penyaluran, penggunaan, serta dalam pengembalian; serta sistem reward and punishment yang harus dipatuhi oleh pengurus dan anggota. Keduanya menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun pertumbuhannya tidak bersifat massal. Bersamaan dengan itu, ketika suasana politik atas desa agak mengendor, beberapa kelompok tani dan koperasi mulai berusaha menjadi “mandiri secara sesungguhnya”. Hal ini ditemukan baik pada KUD Kediri di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan maupun KUD-Makmur di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Justru sejak tidak lagi menjalankan program-program dari pemerintah, mereka mulai memperoleh banyak kemajuan karena bidang usaha yang dikembangkan benar-benar didukung oleh anggota melalui proses musyawarah yang baik. Pada periode ini, kedua KUD berhasil melakukan beberapa pembenahan
  43. 43. 36 | KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi mendasar, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip usaha, pembenahan manajemen dengan struktur yang lebih ramping dan lebih profesional, dan asas selektifitas layaknya perbankan pun mulai diterapkan. Selain itu, mereka juga menjadi lebih bebas memilih jenis-jenis usaha dan memperoleh modal dari berbagai pihak dengan perjanjian yang betul- betul berdasarkan kapasitas riil. Sebagai ilustrasi, KUD Makmur telah memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan dengan bunga komersial dan berhasil melunasi dengan baik. Di samping itu, kedua KUD juga berhasil mengembangkan diversifikasi usaha hingga 6–8 cabang usaha, antara lain usaha jasa simpan-pinjam, usaha penggilingan padi, usaha pengadaan sarana produksi, usaha toko, warung telekomunikasi, jasa alisintan, usaha ternak itik, dan pemasaran hasil (musiman) Bentuk-bentuk Transformasi Organisasi Petani Dari 60 organisasi sampel penelitian Saptana, et al. (2003), terlihat bahwa transformasi keorganisasian baru berjalan parsial. Tidak ada yang mengalami perubahan secara menyeluruh. Beberapa perubahan yang ditemukan akan dijabarkan sebagai berikut. Satu, penambahan struktur baru. Transformasi pada beberapa subak di Bali berupa penambahan struktur baru bersamaan dengan adanya bantuan ekonomi dari luar. Subak pada mulanya hanya mengurusi persoalan distribusi air dan kegiatan usaha tani, sekaligus dengan segala upacaranya. Namun, sejak menerima bantuan berupa uang tunai dari pemerintah berupa program BLM, dalam struktur kepengurusan yang ada ditambahkan seorang manajer untuk aktifitas penyediaan saprodi dan simpan pinjam. Dua, perluasan tujuan. Kelompok ternak Gading Indah di Desa Air Meles Bawah Kabupaten Rejang Lebong pada mulanya adalah sebuah kelompok kerja sambatan yang berjumlah 12 orang. Karena seluruhnya menyenangi kegiatan beternak, mereka kemudian bersepakat untuk memperluas kegiatannya dengan peningkatan formalitas kelembagaan menjadi sebuah kelompok ternak. Salah satu kekuatannya adalah karena berbasiskan kepada solidaritas ketetanggaan yang telah lama terjalin sebelumnya.
  44. 44. KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI | 37 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Tiga, pembentukan ikatan-ikatan horizontal. Ada dua contoh kelembagaanyangberbentukikatan-ikatanhorizontalini,yaitukelembagaan kelompok tani dan kelembagaan KASS. Para pedagang hanya memiliki ikatan vertikal dengan petani sebagai pemasoknya, dengan pengusaha truk angkutan, dan terutama sekali dengan pedagang penampung di daerah tujuan pemasaran terutama di pasar 16 Ilir Palembang. Pemerintah menginisiasi organisasi KASS dengan berlandaskan pada pembentukan ikatan-ikatan horizontal sesama pedagang, serta menyatukannya dalam program Agropolitan. Sampai saat ini, usaha tersebut belum menunjukkan hasil. Empat, penambahan aktifitas pada bidang ekonomi. Desa Adat di Bali merupakan sebuah persekutuan hidup yang sebelumnya hanya mengurusi masalah sosial dan keagamaan. Namun, semenjak beberapa tahun terakhir ini, pemerintah daerah mengintroduksikan LPD langsung di bawah pengawasan pemimpin desa (Bandesa). Artinya, terjadi penambahan aktifitas baru pada kelembagaan desa adat yang sebelumnya tidak ada. Perkembangan LPD menunjukkan hasil yang baik karena berbasiskan kelembagaan yang sudah mengakar, dan terutama karena mengandalkan kepatuhan tradisional yang telah hidup secara mengakar. Lima,pembesaranstruktur.MasyarakatRejangLebongdikenaldengan “Negeri Empat Petulai”, yang berarti ada empat kelompok masyarakat dengan pemimpinnya masing-masing. Namun, sejak 2 tahun belakangan ini, sebagai upaya merevitalisasi kehidupan masyarakat dibentuk sebuah lembaga yang mewadahi seluruh anggota masyarakat. yaitu BMA (Badan Musayawarah Adat) yang berada di tingkat kabupaten. Transformasi ini tampaknya kurang berpijak kepada kenyataan struktur sosial sebelumnya. Enam, pergeseran tingkat otonomi kelembagaan. Di Bali, banjar dan desa sebelumnya merupakan unit-unit yang otonom yang telah mampu mewadahi seluruh aktifitas masyarakatnya, ketika kerajaan-kerajaan sudah lama menghilang. Namun, negara membangun suatu lembaga otonomi yang baru pada tingkat kabupaten. Artinya, di sini terjadi pergeseran wilayah otonomi. Transfromasi seperti ini merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat, karena mereka selama ini hanya mampu membangun kelembagaan-kelembagaan dengan luasan yang relatif kecil, yaitu sebatas sebuah desa dengan jumlah anggota beberapa ribu orang.
  45. 45. 38 | KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Dari beberapa contoh di atas terlihat bahwa suatu transformasi hanya akan memberi hasil yang baik apabila diterima oleh kelembagaan tempatnya berpijak. Penambahan struktur, perluasan tujuan, dan lain-lain akan dapat berjalan apabila secara kelembagaan hal itu telah diterima oleh pemilik kelembagaan tersebut atau mengakar pada masyarakat. Berbagai Model Transformasi Lembaga dan Organisasi Perkembagan lembaga (dan organisasi) di tengah masyarakat tidak terlepas dari tiga bentuk kekuatan yang saling tarik menarik, yaitu kelembagaan pemerintahan (politik), ekonomi (pasar), dan komunitas. Ketiganya memiliki ideologi yang berbeda, serta juga menghendaki penggunaan norma dan juga struktur yang berbeda-beda. Dari beberapa kasus transformasi yang terjadi terlihat beberapa kecenderungan kekuatan yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa pola sebagai berikut. Satu, tarikan kelembagaan pasar lebih kuat dibandingkan dengan kelembagaan pemerintah. Para pelaku pemasaran selama ini menjunjung tinggi ideologi pasar dan sudah terbiasa menjalani usahanya dengan berlandaskan norma-norma yang berlaku di pasar. Oleh karena itu, usaha pemerintah untuk mencoba mengatur kelembagaan tata niaga sayuran di Rejang Lebong melalui KASS, program Agropolitan, dan pembangunan STA (Sub Terminal Agribisnis) pastilah akan menemui berbagai kendala yang tidak mudah. Pada model ini, peran yang paling baik bagi pemerintah adalah sebagai mediasi, advokasi, dan fasilitasi. Beberapa peran sentral yang dapat dimainkan pemerintah adalah dalam penyediaan infrastruktur fisik pemasaran, membangun aliansi di antara pelaku agribisnis (petani, pedagang, dan pengelola STA), melakukan penguatan kelembagaan yang sudah terbentuk secara partisipatif guna mendorong kemandirian anggota baik dalam usaha, manajemen, maupun kelembagaannya. Dua, tarikan kelembagaan pasar yang berlandaskan kelembagaan komunitas lebih mampu menggantikan dukungan kelembagaan pemerintah. Koperasi-koperasi yang hidup beberapa tahun terakhir ini, yaitu sejak dibebaskannya distribusi pupuk yang semula dipegang oleh PT PUSRI dan KUD ke pasar bebas dan tidak lagi mendapat dukungan penuh dari pemerintah, justru malah lebih mampu mengembangkan usahanya. Hal ini ditemukan pada KUD Makmur di Kecamatan Lebong Utara dan
  46. 46. KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI | 39 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi KUD Kediri di Kecamatan Kediri. Para pengurus merasa lebih bebas memasuki pasar, menyusun struktur keorganisasian yang lebih ramping dan profesional, melakukan diversifikasi usaha, dan didukung oleh anggota yang sudah kembali berlandaskan pada solidaritas tradisionalnya. Tiga, tarikan kelembagaan komunitas lebih mampu menjamin keberhasilan dibandingkan dengan kelembagaan pemerintah. Fenomena ini ditemukan pada kunci suksesnya keberhasilan LPD dan UPKD yang menghargai kepemimpinan lokal dan partisipasi masyarakat. Hal ini pada hakikatnya merupakan bentuk penggabungan dari menguatnya penerapan prinsip-prinsip kelembagaan komunitas dan prinsip-prinsip ekonomi dalam menjalankan usahanya, khususnya usaha simpan pinjam. Prinsip-prinsip kelembagaan komunitas antara lain adalah bagaimana menetapkan seorang pemimpin, bagaimana membangun partisipasi anggota dan kebersamaan, dan bagaimana menunjuk pelaksana/karyawan yang didasarkan atas kejujuran. Sementara itu, prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan antara lain adalah aspek kapasitas seorang pemimpin dan pelaksana, kesesuaian seorang pemimpin dan pengurus yang ditunjuk dengan bidang keahlian dan pengalaman yang dimiliki (profesionalisme), asas selektifitas diterapkan layaknya kelembagaan perbankan, pembukuan, dan administrasi. Dari ketiga pola tersebut dapat ditarik pelajaran penting bahwa masing-masing kelembagaan memiliki wilayah hidupnya sendiri-sendiri dalam dunia sosial dan setiap kelembagaan juga harus menghormati otoritas yang spesifik tersebut. Jadi, pemerintah tidak akan mampu mengurus seluruh persoalan sendiri, namun dalam bidang-bidang tertentu harus menyerahkannya kepada pasar dan komunitas. Asosiasi Petani dan Pengusaha Pertanian Keberadaan organisasi-organisasi, baik berupa badan usaha maupun asosiasi merupakan salah satu indikator kemajuan, karena organisasi formal merupakan komponen dalam binis modern dan global. Saat ini, sudah banyak organisasi-organisasi yang dibentuk dan bergerak khusus di bidang pertanian, baik organisasi di tingkat petani maupun di tingkat pedagang dan eksportir. Organisasi-organisasi ini merupakan elemen yang sangat berharga, meskipun peran nyata mereka masih beragam.
  47. 47. 40 | KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Di tingkat petani kita mengenal organisasi HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) yang sudah cukup tua umurnya, bersama-sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Dalam website-nya dijelaskan bahwa HKTI merupakan sebuah organisasi sosial yang berskala nasional, berdiri sendiri, dan mandiri yang dikembangkan berdasarkan kesamaan aktifitas, profesi, dan fungsi di dalam bidang agrikultur dan pengembangan perdesaan, sehingga memiliki karakter profesional dan persaudaraan. HKTI didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui merger empat belas organisasi penghasil pertanian utama1 . Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat, dan martabat insan tani penduduk perdesaan dan pelaku agribisnis lainnya melalui pemberdayaan rukun tani komoditas usaha tani dan percepatan pembangunan pertanian, serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis permbangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. HKTI memiliki fungsi sebagai wadah penghimpun segenap potensi insan tani Indonesia dan atau “Rukun Tani” jenis komoditas usaha tani, sebagai alat penggerak pengarah perjuangan insan tani Indonesia, sarana penampung dan penyalur aspirasi amanat penderitaan rakyat tani penduduk perdesaan, sebagai wahana menuju terwujudnya cita-cita nasional Indonesia raya, serta sebagai arena pemberdayaan dan pendidikan insan tani, masyarakat pertanian dan perdesaan. Kita menyaksikan betapa HKTI begitu sering berupaya mengadvokasi aspirasi dan kebutuhan petani Indonesia, baik terhadap pemerintahan sendiri maupun terhadap dunia luar. Semenjak era reformasi, bermunculan berbagai organisasi-organisasi di bidang pertanian, baik yang berskala lokal maupun nasional. Salah satu yang berskala nasional adalah Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) yang berdiri pada tahun 1998. Sebagai Federasi, organisasi ini menjadi payung serikat-serikat tani di tingkat nasional. Saat ini FSPI mempunyai anggota serikat tani dari berbagai provinsi, di antaranya adalah Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (Permata), Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB), Persatuan Petani Jambi (Pertajam), Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS), Serikat Petani Lampung (SPL), 1 http://www.hkti.or.id/dsp_home.php?setLang=id, 14 April 2007
  48. 48. KONDISI DAN PRAKTIK PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI | 41 Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: kajian teori dan praktek sosiologi lembaga dan organisasi Serikat Petani Banten (SPB), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Petani Jawa Tengah (SPJT), Serikat Tani Nusa Tenggara Barat (Serta NTB), dan Serikat Petani Kabupaten Sikka-NTT (SPKS-NTT) 2 . FSPI merupakan organisasi perjuangan petani dan buruh tani yang fokus utamanya untuk memperjuangkan hak-hak petani, pembaruan agraria, kedaulatan pangan, perdagangan yang adil, keadilan gender dalam bidang pertanian, penguatan organisasi tani, dan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Dalam kancah internasional, FSPI menjadi anggota gerakan petani dan buruh tani internasional La Via Campesina. Selain itu, ia juga memiliki relasi dengan FIAN (FoodFirst Information Action Network) serta dengan LRAN (Land Research Action Network). Pada Kongres ke III La Via Campesina di Bangalore India, FSPI terpilih sebagai kordinator wilayah untuk Asia Tenggara dan Asia Timur. Kemudian pada bulan Mei 2004 dipilih kembali sebagai Regional Kordinator untuk Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Selanjutnya, pada kongres IV La Via Campesina di Sao Paolo, Brazil dipilih sebagai International Operative Secretariat La Via Campesina untuk masa 2004–2008. Beberapa organisasi yang secara dominan berjuang di aras politik misalnya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Petani Indonesia (API), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Petani Mandiri, Dewan Tani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), serta Walhi. Dalam bentuk yang lebih umum, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), juga sering membantu petani memperjuangkan hak-hak hukumnya. Dalam bentuk yang lebih mengarah ke bisnis, juga telah lahir berbagai organisasi yang menyebut diri sebagai “asosiasi”. Di komoditas perkebunan, misalnya, telah ada Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Organisasi ini cukup vokal. Sebagai contoh, pada bulan April tahun 2004 mereka melakukan protes kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). meminta agar SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643/MPP/KEP/9/2002 tentang Tata Niaga Gula dipertahankan. Lebih jauh, mereka meminta agar SK tersebut ditingkatkan menjadi Kepres. Mereka menolak penyelundupan gula dan meminta agar gula selundupan dimusnahkan. 2 http://www.fspi.or.id/index.php?option=com_contact&Itemid=3, 14 April 2007

×