Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Jika kita menggambarkan perusahaan sebagai kue, maka struktur modal perusahaan akan menentukan bagaimana kue tersebut akan dipotong-potong atau dengan kata lain berapa persentase arus kas perusahaan yang akan diserahkan kepada kreditur dan berapa persentase bagi para pemegang saham.

1. PENGATURAN PPH ATAS
DIVIDEN
Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan
banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan
dan kas yang tersedia bagi perusahaan.
Jika kita menggambarkan perusahaan sebagai kue, maka struktur modal perusahaan
akan menentukan bagaimana kue tersebut akan dipotong-potong atau dengan kata lain
berapa persentase arus kas perusahaan yang akan diserahkan kepada kreditur dan
berapa persentase bagi para pemegang saham.
Sasaran dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai per lembar saham
saat ini dari saham yang ada. Sasaran ini tidak dapat diartikan dengan manajer
keuangan sebaliknya mengambil tindakan ilegal atau tidak etis dengan harapan akan
meningkatkan nilai ekuitas didalam perusahaan.
Para pemegang saham di sebuah perusahaan adalah pemilik residual. Artinya mereka
berhak hanya atas apa yang tersisa setelah karyawan, pemasok dan kreditur (dan
semua orang yang memiliki klaim sah) menerima pembayaran yang menjadi hak nya.
Jika salah satu dari kelompok diatas belum menerima pembayaran, maka pemegang
saham tidak akan mendapatkan apa-apa.

2. Sesuai konsep penghasilan yang menggunakan world wide definition, cakupan dividen
memiliki arti yang luas. Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPH merangkum scope Dividen
adalah:
1. Pembagian laba baik langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam
bentuk apapun;
2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi dari jumlah modal yang
telah di setor;
3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham
bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
4. Pembagian laba dalam bentuk saham;
5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh
pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan
yang bersangkutan;
7. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika
dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan kecuali jika pembayaran
kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan
secara sah;
8. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima
sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9. Pembagian laba sehubungan kepemilikan obligasi;
10.Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11.Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12.Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang
dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Selain scope dividen diatas, dalam praktik dilapangan sering kita temukan pembagian
atau pembayaran dividen secara terselubung. Contohnya pemegang saham telah
menyetor penuh modalnya dan memebrikan pinjaman kepada perseroan dengan
imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Selisih lebih antara bunga yang dibayarkan
dengan tingkat bunga yang berlaku dipasar menurut UU PPh diperlakukan sebagai
dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh
dibebankan sebagai Biaya oleh perseroan tersebut. Aturan ini juga dijelaskan dalam
UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf f.

3. Jenis-jenis dividen
Dengan demikian dari penjelasan kita diatas, Dividen dapat dibagi berdasarkan
jenisnya dalam perusahaan sebagai berikut:
Dividen tunai; metode paling umum untuk pembagian keuntungan. Dibayarkan
dalam bentuk tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Perusahaan
publik biasanya membayarkan dividen ini secara berkala antara dua sampai
empat kali dalam satu tahun dan dividen ini biasanya dikenai pajak sesuai
dengan aturan yang berlaku pada saat dikeluarkannya dividen tersebut.
Dividen saham; cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham
tambahan, biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang
dimiliki oleh para pemegang saham. Metode ini mirip dengan stock split karena
dilakukan dengan cara menambah jumlah saham sambil mengurangi nilai tiap
saham sehingga tidak mengubah kapitalisasi pasar. Sehingga, para pemegang
saham akan menerima saham lebih banyak setelah mendapatkan dividen
saham ini.
Dividen properti; dibayarkan dalam bentuk aset. Pembagian dividen dengan
cara ini jarang dilakukan. Jenis pembagian dividen seperti ini jarang dilakukan
oleh perusahaan karena sulit dalam perhitungannya. Perusahaan yang
melakukan dividen properti biasanya karena uang tunai yang ada di perusahaan
sudah terlanjur masuk dalam investasi pada perusahaan lain.
Dividen skrip; dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang.
Perusahaan akan membayarkan dividen ini pada waktu dan jumlah yang telah
ditentukan sesuai surat janji hutang. Selain itu, surat hutang ini akan dikenakan
bunga sampai uang tersebut dibayarkan kepada pemilik saham. Dividen skrip
dipakai karena berkurangnya persediaan uang tunai dalam perusahaan yang
akan menyebabkan perusahaan mempunyai hutang jangka pendek kepada
pemegang sura tersebut.
Dividen likuidasi; diartikan sebagai bentuk pengembalian modal. Hal ini berlaku
jika perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Perusahaan akan
mengeluarkan dividen likuidasi jika masih memiliki sedikit sisa kekayaan yang
dimiliki, sebaliknya jika tidak ada sisa kekayaan maka para pemegang saham
tidak akan mendapat dividen.
Perusahaan bisa saja tidak membagikan dividen walau memperoleh laba, jika dalam
kasus perusahaan ingin menggunakan laba perusahaan untuk tujuan melakukan
ekspansi atau pengembangan usaha di masa datang ataupun proyek-proyek
perusahaan yang sementara berjalan.
Berikut Tabel Perbedaan Pengenaan PPh atas Dividen:

4. No. Penerima Dividen Subjek Ketentuan Perlakuan atas Dividen
1 Perseroan Terbatas PT. A
2 Badan Usaha Milik Negara PT. BUMN B
3 Badan Usaha Milik Daerah PT. BUMD C 2). Dividen berasal dari cadangan
laba di tahan.
4 Koperasi Koperasi Dividen berasal dari cadangan
laba di tahan.
• Pasal 17 ayat (2c) UU PPh
• Dividen tersebut tidak dapat
dijadikan Kredit Pajak di dalam
Pelaporan SPT PPh Tahunan.
PT. BUMN D
PT. E
Yayasan F
CV. G • Dividen tersebut menjadi objek
PPh Badan dan PPh Pasal 23
yang dipotong menjadi kredit
Pajak.
H Pte Ltd. • Dividen merupakan objek PPh
Pasal 26 (20%) dan bersifat final.
Mr. I (expat) • PPh atas dividen tersebut dapat
dikreditkan oleh H Pte Ltd di
singapura sesuai dengan
ketentuan pajak disana.
1). Kepemilikan Saham pada
badan yang memberikan dividen
paling rendah ≥ 25% dari jumlah
modal yang disetor. (Pasal 4 Ayat
(3) huruf f)
PPh Pasal 23
• Dividen merupakan objek PPh
karena tidak semua kriteria
Pasal 4 Ayat (3) huruf f terpenuhi.
Kepemilikan atas saham < 25%.
PPh Pasal 26, tarif 20% atau
sesuai ketentuan tarif P3B
Wajib Pajak Luar Negeri
7
Wajib Pajak Badan dalam
Negeri dan BUT
6
Bukan Objek PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam Negeri
PPh Final 10%
5 Tn. J