PMK 9 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Keuangan Perubahan/ revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Pemberitahuan (SPT) yang berlaku sejak 26 Januari 2018.

1. RIKI ARDONI
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 /PMK. 03/2018
PMK 9 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Keuangan Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Pemberitahuan
(SPT) yang berlaku sejak 26 Januari 2018.
Seperti yang kita ketahui, ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan/ Lapor (SPT)
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK. 03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT). Namun,untuk menyederhanakan administrasi
pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mendukung kemudahan dalam
berusaha (Ease Of Doing Business) dan memberikan kepastian hukum dalam
penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), maka Kementrian Keuangan melakukan
perubahan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud
dalam PMK 243 tahun 2014.
Peraturan ini sebagian besar menjelaskan tentang berbagai perubahan terkait metode
lapor pajak serta pelaporan SPT yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Berikut point
perubahan terkait PMK No 9 Tahun 2018:

2. RIKI ARDONI
KEWAJIBAN PELAPORAN SPT DAN
PENGECUALIAN
A. Wajib Lapor SPT
Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran sendiri atau
yang telah ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak wajib melaporkan SPT
paling lama dua puluh hari setelah Masa Pajak berakhir, yakni atas Pajak Penghasilan
(PPh):
 PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong.
 PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dibayar sendiri.
 PPh Pasal 15 yang dipotong.
 PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri.
 PPh 21 dan/atau PPh 26 yang dipotong.
 PPh 23 dan/atau PPh 26 yang dipotong.
 PPh 25 yang dibayar (yang belum divalidasi).
B. Pengecualian Wajib Lapor SPT
Wajib Pajak tidak perlu melakukan pelaporan SPT pada situasi dan kondisi sebagai
berikut:
Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh 21 dan atau PPh 26 yang
dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPh 21 dan/atau PPh 26 yang dipotong pada
masa pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut disebabkan adanya Surat
Keterangan Domisili.
Wajib Pajak dengan angsuran PPh 25 Nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan
SPT Masa PPh 25.
Pemungut PPN dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN jika pada
suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM.

3. RIKI ARDONI
PERUBAHAN PENTING DALAM PMK NO. 9 2018
Dalam PMK no 9 2018, setidaknya ada 12 perubahan penting yang perlu diperhatikan.
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 Menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil.
 Menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPN Nihil bagi pemungut.
 Menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil.
 Mengatur ketentuan pelaporan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak
(BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean
untuk Wajib Pajak yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 Mengatur ketentuan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri bagi
Wajib Pajak non PKP.
 Kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan menggunakan
dokumen elektronik.
 Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 melalui e-
filling Wajib Pajak Badan.
 Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN melalui e-filling bagi PKP.
 Mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak.
 Mengatur batas waktu pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak.
 Mengubah batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 bagi bendahara.
 Mengatur tata cara penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi
Wajib Pajak.
Salah satu poin perubahan penting dalam PMK 9 Tahun 2018 adalah tentang adanya
kewajiban pelaporan SPT Masa secara elektronik. Dengan kata lain, Anda diharuskan
untuk melakukan lapor pajak online.
Pada dasarnya revisi PMK 9 Tahun 2018 dilakukan agar Anda sebagai WP dapat
menjalankan kewajiban lapor SPT pajak dengan lebih praktis dan mudah. Dengan
begini, tak ada alasan lagi untuk tidak melapor SPT secara rutin.