SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
(PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU
KE WAKTU
By. Riki Ardoni
PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
(PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU
KE WAKTU
Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan, maka Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan telah beberapakali mengalami
perubahan.
Berapa Tarif PPh Badan Tahun 2023?
Jika Laba rugi fiskal menunjukkan penghasilan kena pajak mengalami keuntungan, artinya tidak rugi,
maka WP Badan wajib menyetor pajak penghasilan badan dengan mengalikan dengan tarif PPh Badan
terbaru.
TARIF PPH BADAN
Tarif PPh Badan tahun 2009
Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b
menjelaskan bahwa tarif Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif Flat
sebesar 28% sejak tahun 2009 lalu.
Tarif PPh Badan tahun 2010-2019
Kemudian Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2a, sejak Tahun
Pajak 2010 tarif PPh Badan pun diturunkan menjadi 25%.
Tarif PPh Badan tahun 2020-2021
Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) No. 1 Tahun 2020, tarif PPh Badan mengalami Penyesuaian menjadi:
a. Sebesar 22% Yang Berlaku Pada Tahun Pajak 2020 Dan Tahun Pajak 2021; Dan
b. Sebesar 20% Yang Mulai Berlaku Pada Tahun Pajak 2022.
Tarif PPh Badan Tahun 2022-Sekarang (Tarif PPh Badan Terbaru dalam UU HPP)
Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa DPR dan Pemerintah sudah menyetujui RUU HPP atau
Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di tanggal 7 Oktober 2021 lalu.
Setelah UU No. 7 TAHUN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan,
tarif PPh Badan pun diperbarui menjadi 22% untuk Tahun pajak 2022 dan seterusnya.
Dengan demikian pemerintah membatalkan rencana penurunan tarif yang terdapat dalam pasal 5 ayat
1 huruf b UU PPh (Perppu No. 1 Tahun 2020 jo UU No. 2 Tahun 2020) yang sebelumnya sebesar 20%.
Artinya, pengenaan PPh sebesar 22% yang mulanya berlaku dari tahun 2020 hingga tahun 2021
dilanjutkan lagi di Tahun 2022 dan setelahnya.
Wajib Pajak Badan dalam negeri:
a) Berbentuk Perseroan Terbuka;
b) Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia
paling sedikit 40%; dan
c) Memenuhi persyaratan tertentu,
dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b.
Artinya Wajib Pajak Badan dalam negeri berupa Perseroan Terbuka mendapatkan tarif PPh Badan
19% mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2020.
Berikut perkembangan tarif PPh Badan sejak 2009 hingga sekarang diterbitkannya UU No. 7 TAHUN
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):
UU PPH TAHUN PAJAK
TARIF PPH
BADAN
UU No. 36 Tahun 2008
2009 28%
2010-2019 25%
Perppu No. 1 Tahun 2020 jo UU No. 2 Tahun 2020 2020-2021 22%
UU No. 7 TAHUN 2021 (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) 2022 dst. 22%

More Related Content

Similar to Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia dari Tahun ke Tahun

Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKM5SDNegeri3Katerban
 
Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013Cahyo Priyatno
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANYABES HULU
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdfmtsn2paluta02
 
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAKBATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAKRiki Ardoni
 
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahPerda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahkabupaten_pakpakbharat
 
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdfUU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdfCVLOMBOKENERGI
 
Perubahan kode map pajak
Perubahan kode map pajakPerubahan kode map pajak
Perubahan kode map pajakAnggih Rebecca
 
2023pmkeuangan066 (1).pdf
2023pmkeuangan066 (1).pdf2023pmkeuangan066 (1).pdf
2023pmkeuangan066 (1).pdfCIkumparan
 
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIPerhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)Catatan Ekstens
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxDjonyRosnipa1
 

Similar to Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia dari Tahun ke Tahun (20)

Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
 
Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013
 
Pp no.46 2013
Pp no.46 2013Pp no.46 2013
Pp no.46 2013
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
 
TF0124.pdf
TF0124.pdfTF0124.pdf
TF0124.pdf
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
 
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
5. DJP - Pajak Bendahara Desa.pdf
 
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAKBATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
 
Pph 25
Pph 25Pph 25
Pph 25
 
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahPerda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
 
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdfUU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
UU 7TAHUN 2021 HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.pdf
 
UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 7 Tahun 2021.pdfUU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
 
Perubahan kode map pajak
Perubahan kode map pajakPerubahan kode map pajak
Perubahan kode map pajak
 
2023pmkeuangan066 (1).pdf
2023pmkeuangan066 (1).pdf2023pmkeuangan066 (1).pdf
2023pmkeuangan066 (1).pdf
 
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONIPerhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
Perhitungan Pajak yang dapat jadi Biaya - RIKI ARDONI
 
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
 
Pp80 2010 p-ph21 pajak
Pp80 2010 p-ph21 pajakPp80 2010 p-ph21 pajak
Pp80 2010 p-ph21 pajak
 
Pp80 2010 p-ph21
Pp80 2010 p-ph21Pp80 2010 p-ph21
Pp80 2010 p-ph21
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
 
Sosialisasi badan
Sosialisasi badanSosialisasi badan
Sosialisasi badan
 

More from Riki Ardoni

Future Value dari Investasi
Future Value dari InvestasiFuture Value dari Investasi
Future Value dari InvestasiRiki Ardoni
 
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)Riki Ardoni
 
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
10 VLOOKUP Alternative Formulas in ExcelRiki Ardoni
 
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docxFUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docxRiki Ardoni
 
Rumus FIND & SEARCH pada EXCEL
Rumus FIND & SEARCH pada EXCELRumus FIND & SEARCH pada EXCEL
Rumus FIND & SEARCH pada EXCELRiki Ardoni
 
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...Riki Ardoni
 
Rumus DATE Excel
Rumus DATE ExcelRumus DATE Excel
Rumus DATE ExcelRiki Ardoni
 
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada ExcelFungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada ExcelRiki Ardoni
 
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...Riki Ardoni
 
AYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
AYAT JURNAL BALIK - Riki ArdoniAYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
AYAT JURNAL BALIK - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...Riki Ardoni
 
PERSAMAAN AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSIPERSAMAAN AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSIRiki Ardoni
 
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...Riki Ardoni
 
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI Riki Ardoni
 
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki ArdoniOverview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKANMETODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKANRiki Ardoni
 
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)Riki Ardoni
 
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki ArdoniAkuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIPengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
Analisis Kebangkrutan (Financial Distress) dengan Altman Z-Score - RIKI ARDONI
Analisis Kebangkrutan (Financial Distress) dengan Altman Z-Score - RIKI ARDONIAnalisis Kebangkrutan (Financial Distress) dengan Altman Z-Score - RIKI ARDONI
Analisis Kebangkrutan (Financial Distress) dengan Altman Z-Score - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 

More from Riki Ardoni (20)

Future Value dari Investasi
Future Value dari InvestasiFuture Value dari Investasi
Future Value dari Investasi
 
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
Growth Rate (Tingkat Pertumbuhan)
 
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
10 VLOOKUP Alternative Formulas in Excel
 
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docxFUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
FUNGSI INDEX & MATCH pada EXCEL.docx
 
Rumus FIND & SEARCH pada EXCEL
Rumus FIND & SEARCH pada EXCELRumus FIND & SEARCH pada EXCEL
Rumus FIND & SEARCH pada EXCEL
 
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
PENJELASAN ATAS KETENTUAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
 
Rumus DATE Excel
Rumus DATE ExcelRumus DATE Excel
Rumus DATE Excel
 
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada ExcelFungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
Fungsi Tanda $ (Absolute) pada Excel
 
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
BUKU BESAR PEMBANTU (subsidiary ledger) & JURNAL KHUSUS (special journal) - R...
 
AYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
AYAT JURNAL BALIK - Riki ArdoniAYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
AYAT JURNAL BALIK - Riki Ardoni
 
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
CARA MEMBACA ANALISIS LAPORAN KEUANGAN ( How to Analysis Financial Statment) ...
 
PERSAMAAN AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSIPERSAMAAN AKUNTANSI
PERSAMAAN AKUNTANSI
 
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PA...
 
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI
 
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki ArdoniOverview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
Overview RUU Perubahan Kelima UU KUP 2021 - Riki Ardoni
 
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKANMETODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
METODE PENYUSUTAN DALAM KETENTUAN PERPAJAKAN
 
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
Metode Penyusutan Aset Tetap (Tangible fixed assets)
 
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki ArdoniAkuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
 
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIPengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONI
 
Analisis Kebangkrutan (Financial Distress) dengan Altman Z-Score - RIKI ARDONI
Analisis Kebangkrutan (Financial Distress) dengan Altman Z-Score - RIKI ARDONIAnalisis Kebangkrutan (Financial Distress) dengan Altman Z-Score - RIKI ARDONI
Analisis Kebangkrutan (Financial Distress) dengan Altman Z-Score - RIKI ARDONI
 

Recently uploaded

KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxHakamNiazi
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptxmatematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptxArvaAthallahSusanto
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptxObyMoris1
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxDasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxadel876203
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 

Recently uploaded (20)

KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptxmatematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
matematika dilatasi (1) (2) (1) (1).pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
7 Indikator Analisis Teknikal Saham Yang Paling Populer.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxDasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 

Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia dari Tahun ke Tahun

  • 1. PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU By. Riki Ardoni
  • 2. PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN DI INDONESIA DARI WAKTU KE WAKTU Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan telah beberapakali mengalami perubahan. Berapa Tarif PPh Badan Tahun 2023? Jika Laba rugi fiskal menunjukkan penghasilan kena pajak mengalami keuntungan, artinya tidak rugi, maka WP Badan wajib menyetor pajak penghasilan badan dengan mengalikan dengan tarif PPh Badan terbaru. TARIF PPH BADAN Tarif PPh Badan tahun 2009 Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa tarif Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif Flat sebesar 28% sejak tahun 2009 lalu. Tarif PPh Badan tahun 2010-2019 Kemudian Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2a, sejak Tahun Pajak 2010 tarif PPh Badan pun diturunkan menjadi 25%. Tarif PPh Badan tahun 2020-2021 Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, tarif PPh Badan mengalami Penyesuaian menjadi: a. Sebesar 22% Yang Berlaku Pada Tahun Pajak 2020 Dan Tahun Pajak 2021; Dan b. Sebesar 20% Yang Mulai Berlaku Pada Tahun Pajak 2022.
  • 3. Tarif PPh Badan Tahun 2022-Sekarang (Tarif PPh Badan Terbaru dalam UU HPP) Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa DPR dan Pemerintah sudah menyetujui RUU HPP atau Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di tanggal 7 Oktober 2021 lalu. Setelah UU No. 7 TAHUN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan, tarif PPh Badan pun diperbarui menjadi 22% untuk Tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian pemerintah membatalkan rencana penurunan tarif yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 huruf b UU PPh (Perppu No. 1 Tahun 2020 jo UU No. 2 Tahun 2020) yang sebelumnya sebesar 20%. Artinya, pengenaan PPh sebesar 22% yang mulanya berlaku dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dilanjutkan lagi di Tahun 2022 dan setelahnya. Wajib Pajak Badan dalam negeri: a) Berbentuk Perseroan Terbuka; b) Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan c) Memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Artinya Wajib Pajak Badan dalam negeri berupa Perseroan Terbuka mendapatkan tarif PPh Badan 19% mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2020. Berikut perkembangan tarif PPh Badan sejak 2009 hingga sekarang diterbitkannya UU No. 7 TAHUN 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP): UU PPH TAHUN PAJAK TARIF PPH BADAN UU No. 36 Tahun 2008 2009 28% 2010-2019 25% Perppu No. 1 Tahun 2020 jo UU No. 2 Tahun 2020 2020-2021 22% UU No. 7 TAHUN 2021 (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) 2022 dst. 22%