PK_PERMOHONAN

Halaman 1 dari 19. Permohonan Peninjauan Kembali
Jakarta, 05 April 2019
Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di
J A K A R T A
Melalui
Yang Mulia
Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Di
Bandar Lampung
Perihal : MEMORI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI atas Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor : 240 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 11
Agustus 2015 Juncto Nomor : 173 PK /Pid.Sus/2013 tanggal 11
Desember 2013 Juncto Nomor : 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 9 Mei
2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Nomor : 434/Pid.Sus/2011 tanggal 19 Oktober 2011;
Dengan Hormat,
Mempermaklumkan kami yang bertanda tangan di bawah ini 1. GUNAWAN RAKA, SH.,
MH., 2. IMMANUEL CML TOBING., SH., 3. AGUNG WALUYO., SH. MH., 4. AZWIR
ADE PUTRA., SH., 5. TERRY ABDUL RAHMAN M., SH., MH., 6. CICI HAIRIA DEWI.,
SH.,MH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office “GUNAWAN
RAKA & PARTNERS” beralamat di Jl.Sriwijaya No.19 Enggal – Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa No: 2152.SK.PK.Pid.Sus.GR&P.III.2019 tanggal 04 Maret 2019
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama : Hi. ANDY
ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA yang beralamat Jl.
Ridwan Rais No.22/7 Kelurahan Balau Kencana, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar
Lampung, saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Rajabasa, Jl. Pramuka No.12, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya
disebut sebagai …...PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Pemohon PK) Tahap Ketiga;
Dengan ini menyampaikan Memori Peninjauan Kembali (PK) kepada Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
240 PK/Pid.Sus/2014 tertanggal 11 Agustus 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 173 PK/Pid.Sus/2013 tertanggal 11 Desember 2013 jo. Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 313 K/PID.SUS/2012 tertanggal 09 Mei

2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 434/Pid.Sus/2011/PN.TK
tertanggal 19 Oktober 2011, atas nama :
“ Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA “
Beralamat di Jalan Ichwan Ridwan Rais Nomor 22/7, Kelurahan Balau Kencana,
Kecamatan Suka Bumi, Kota Bandar Lampung, sebagai Terdakwa/Terpidana/
Termohon Kasasi/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Pemohon PK) Tahap
Ketiga;
Atas dasar dan alasan hukum yaitu :
a. Berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 / PUU–XI / 2013
Tanggal 6 Maret 2014 serta :
b. Buku Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI ;
Cetakan Ketiga; Diterbitkan pada tahun 2018; Halaman 24; Angka 2 Rumusan
Hukum Pleno Kamar Pidana;
c. Pasal 263 ayat (1) KUHAP antara lain menyatakan : “ ........... , Terpidana atau
Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada
Mahkamah Agung “ ;
Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali ( Pemohon PK ) mengemukakan alasan
keberatan yang mendasari Permohonan PK ini, Ijinkan dan perkenankanlah Pemohon
PK mengemukakan hal yang amat Urgen yang bersifat prinsip dan Eksepsional
sebagai berikut :
URGEN YANG BERSIFAT PRINSIP :
1. Bahwa mohon kiranya pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini, dilakukan
pemeriksaan ulangan baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukumnya,
oleh karena Judex Yuris Mahkamah Agung pada pemeriksaan Kasasi (Perkara
Nomor 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012) telah salah dalam mengkonstatir
fakta, sehingga salah pula dalam mengkualifisir perbuatan, yang mengakibatkan
kesalahan dalam menerapkan hukum (mengkonstituir), yang menimbulkan akibat
hukum telah memperlihatkan suatu kekhilafan hukum dan merupakan kekeliruan
yang nyata sehingga beralasan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) ini
dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Kepastian Hukum ;
2. Bahwa terhadap Putusan PK Nomor 173 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember
2013 pada pokoknya hanya mempertimbangkan tentang tidak ada keadaan baru
( Novum ) (vide : halaman 53 paragraf terakhir angka 1, Putusan PK Nomor 173
PK/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember 2013), yang selengkapnya menyatakan
bahwa : “Putusan Kasasi Nomor 1681 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2013 atas
nama Musawir tidak dapat dikualifisir sebagai bukti baru sesuai Pasal 263 ayat (2)
KUHAP karena putusan tersebut menolak kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, yang

artinya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 109/Pid/2010/PT.TK yang melepaskan
terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa
Musawir bukan merupakan perbuatan pidana telah tepat dan benar dan perbuatan
tersebut telah diketahui sejak persidangan perkara a quo”;
Mohon perkenan dan perhatian Majelis PK yang Mulia, kiranya dapat mencermati
bahwa :
a. Pada perkara Pidana Nomor : 109/Pid/2010/PT.TK tanggal 23 Februari 2011
yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Nomor 1819/Pid.B/2009/PN.TK tanggal 30 Agustus 2010 dengan amar putusan
Pengadilan Tinggi menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : “ Menyatakan
Terdakwa Ir. MUSAWIR SUBING, MM Bin ABU BAKRI tersebut diatas terbukti
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu
tidak merupakan sesuatu tindak Pidana “ ; Atas Putusan Pengadilan Tinggi
Tanjung Karang tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi dan telah
diputus sebagaimana terlihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1681
K / Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut
“Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; JAKSA / PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut “ ;
b. Pada Perkara Pidana Nomor : 1819/Pid.B/2009/PN.TK tanggal 30 Agustus
2010 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor
109/Pid/2010/PT.TK tanggal 23 Februari 2011 Juncto Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 1681 K / Pid.Sus / 2011 tanggal 03 April 2012, terhadap
Terdakwa IR. MUSAWIR SUBING, MM berdasarkan Surat Dakwaan jaksa
Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2009 No.Reg.Perkara : PDS-
14/TJKAR/12/2009 baik pada Dakwaan Primair ( Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18
UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ), maupun
pada Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo.Pasal 18 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana dengan “ Bersama-sama H.M. HERMAN HASBOELLAH ,SH ., MM
yang Penuntutannya secara terpisah ); Demikian halnya, dalam perkara Pidana
Nomor 12/Pid.TPK/2014 /PN.TK tanggal 11 Juni 2014 Juncto Putusan
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 7 / Pid.Sus –TPK/2014 /PT.Tjk
tanggal 27 Agustus 2014 terhadap diri Terdakwa Hi. HERMAN HAZBOELLAH ,
SH., MM Bin Hi. HAZBOELLAH (Selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah/BPKD Kabupaten Lampung ) berdasarkan Surat Dakwaan jaksa
Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDS.02/GS/01/2014 bertanggal 03 Februari
2014 baik pada Dakwaan Primair maupun pada Dakwaan Subsidair telah
didakwa “ BERSAMA-SAMA Sdr. ERWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara

Pengeluaran (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sehingga, secara Yuridis
penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada perkara Pidana Nomor
1819/Pid.B/2009/PN.TK Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
Nomor 109/Pid/2010/PT.TK Juncto Putusan Kasasi Nomor 1681
K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2012 sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan
Penuntut Umum bertanggal 04 Desember 2009 No.Reg. Perkara : PDS-
14/TJKAR/12/2009 yang menyatakan Terdakwa IR.MUSAWIR SUBING, MM
secara bersama sama H.M. HERMAN HAZBOELLAH , SH., MM, oleh karena
pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara
PDS.02/GS/01/2014 bertanggal 03 Februari 2014 justru disebutkan Terdakwa
H.M. HERMAN HAZBOELLAH , SH.,MM bersama –sama dengan Sdr. ERWIN
M. ZUBAIR , SE, dan Bukan antara H.M. HERMAN HASBOELLAH bersama –
sama IR. MUSAWIR SUBING,MM ; Disisi lain pada ;
3. Perkara Terdakwa (Kini Terpidana) Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin
IBRAHIM SEPULAU RAYA dalam perkara Pidana Nomor : 434/Pid.Sus
/2011/PN.TK tanggal 19 Oktober 2011 yang amarnya “ Membebaskan Terdakwa
Hj. Andy Ahmad Sampurna Jaya Bin Ibrahim sepulau Raya Juncto Putusan Kasasi
tanggal 09 Mei 2012 Nomor 313 K /Pid.Sus/2012 yang membatalkan Putusan
Judex Facti /Hakim Tingkat Pertama Juncto Kedua Putusan Peninjauan Kembali ,
secara Fakta dan secara Yuridis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum diuraikan
secara materiel pada pokoknya disimpulkan antara lain bahwa : “ TERDAKWA
Hj. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA selaku
Bupati Kabupaten Lampung Tengah BERSAMA – SAMA dengan IR. MUSAWIR
SUBING, MM selaku Sekretaris Daerah Kab.Lampung Tengah (Yang Perkaranya
pada tahap upaya Hukum Kasasi), H.M. HERMAN HASBOELLAH , SH ., MH
selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah ( BUD ) dan selaku Kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang perkaranya telah
memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan SUGIHARTO WIHARJO Alias ALAY
selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana .....dst “; Karena itu dengan
adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 23 Februari 2011
Nomor 109/Pid/2010/PT.TK yang amarnya “Melepaskan Terdakwa Ir. MUSAWIR
SUBING, MM dari segala Tuntutan Hukum” Juncto Putusan Kasasi tanggal 03 April
2012 Nomor 1681 K /Pid.Sus/2011 yang amarnya “Menolak Permohonan Kasasi :
Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut “ ;
Haruslah dipandang sebagai adanya Novum sebagaimana dimaksud dalam
Memori PK sebelumnya, sehingga pertimbangan hukum a quo putusan Hakim PK
( Halaman 53 ) dalam perkara Nomor 173 PK/Pid.Sus/2013 bertanggal 11
Desember 2013 beralasan menurut hukum untuk dibatalkan; Lebih lanjut

bahwasanya Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya mencampur adukkan
antara alasan terhadap “ Putusan bebas “ dengan alasan adanya putusan “ Lepas
dari Tuntutan Hukum“ dan ironisnya pada putusan Kasasi (Perkara No: 313
K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012) justru Judex Yuris telah memasuki ranah
menilai/penilaian fakta bukan terhadap penerapan hukumnya; Demikian juga
halnya, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 240 PK/Pid.Sus/2014 bertanggal 11
Agustus 2015 yang amarnya berbunyi “Menyatakan tidak dapat diterima
permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK/Terpidana Hi. ANDY ACHMAD
SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA tersebut“ dengan dilandasi
pertimbangan hukum yang menyatakan antara lain pada pokoknya sebagai berikut
“ ......... Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut dan adalah
menjadi kewenangan Hakim untuk menilai dalam penerapan hukum a quo terkait
permohonan PK yang diajukan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali a quo
..... dan seterusnya “ (vide : halaman 42 s/d halaman 43 putusan a quo inlitis ) ;
SECARA EKSEPSIONAL :
1. Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum Judex Juris Mahkamah Agung dalam
Putusan Nomor : 313 K/Pid.Sus/2012 pada halaman 70 s/d halaman 72 justru
dapat dikualifikasikan sebagai penilaian hasil pembuktian, fakta yang bertentangan
dengan aspek hukum pembuktian dan secara subyektif cenderung bertendensi
menghukum/menjatuhkan pidana tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup
(onvoldoende gemotiveerd / insufficient judgement); Oleh karenanya,
Terdakwa/Terpidana/Termohon Kasasi/ saat ini PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI (Pemohon PK) Tahap Ketiga memohon supaya terhadap alasan-
alasan pada Surat Pembelaan Terdakwa maupun Kontra Memori Kasasi
Terdakwa maupun alasan keberatan dalam Permohonan PK dianggap sebagai
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian alasan
hukum yang berkesinambungan dalam Pemeriksaan Permohonan Peninjauan
Kembali (PK) ini mengingat Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara
Terdakwa kini Terpidana menyebutkan antara lain pada pokoknya sebagai berikut
: “ ......... , Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM
SEPULAU RAYA selaku Bupati Kabupaten Lampung Tengah Bersama sama
dengan IR. MUSAWIR SUBING , MM ....dst “ Karena itu terdapat dan terjadi
kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum a quo dalam Pemeriksaan
Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 240 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 11
Agustus 2015 dengan amar yang menyatakan “Tidak dapat diterima permohonan
Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Hj. ANDY
ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA tersebut ”; Dengan

atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Penijauan
Kembali (PK tahap Kedua) antara lain pada pokoknya sebagai berikut :
a. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut dan
adalah menjadi kewenangan Hakim untuk menilai dalam Penerapan Hukum
.....dst ;
b. Dalam Penerapan Hukum Acara mengenai PK terdapat Ketentuan Undang
Undang lain yang mengatur bahwa “ terhadap permohonan PK dapat diajukan
hanya satu kali “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 66 ayat (1) UU
Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan Kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung;
c. Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Desember 2014
Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam perkara
Pidana pada butir angka 3 yang menyatakan bahwa Permohonan PK dalam
perkara Pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali ;
S e h i n g g a :
Pertimbangan Hukum Majelis Peninjauan Kembali tersebut diatas tercermin tidak
adanya harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kekuasaan Kehakiman
berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan dan menegaskan
pada pokoknya bahwa :“KEKUASAAN KEHAKIMAN dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi“ ;
2. Bahwa Judex Juris Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi (vide : Putusan Perkara
Nomor : 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012) hanya sekedar
mempertimbangkan Memori Kasasi dari Penuntut Umum dengan mengabaikan
Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya;
Lebih lagi bahwasanya sepanjang persidangan Perkara Pidana Nomor
434/Pid.Sus/2011/PN.TK. tanggal 19 Oktober 2011 telah tidak ditemukan fakta
yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki “ peran “ melakukan
perbuatan melawan hukum dan lebih lanjut akan diuraikan pada alasan keberatan
permohonan PK;
Bahwa tidak terlepas dari uraian dan alasan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut
diatas, ijinkan dan perkenankanlah Terdakwa kini Terpidana selaku Pemohon PK
mengemukakan alasan PK yang didasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan lebih
khusus pada alasan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu :

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau
tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti
akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti
itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata;
ALASAN KEBERATAN PERTAMA :
Bahwa putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan PK ini adalah selain Putusan
Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 240 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Agustus 2015
Juncto Putusan Nomor : 173 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember 2013 juga Putusan
terkait adalah Putusan Kasasi Nomor : 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang
dengan jelas telah salah menerapkan hukum dan dengan memperlihatkan suatu
kekhilafan Hakim serta dengan memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 42 s/d halaman 43 tepatnya pada pertimbangan
hukumnya yang menyatakan antara lain sebagai berikut :
“ Bahwa dalam penerapan Hukum Acara mengenai Peninjauan Kembali terdapat
ketentuan Undang Undang lain yang mengatur bahwa terhadap Peninjauan Kembali tidak
dapat dilakukan Peninjauan Kembali, dan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 kali
“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan
Perubahan Kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung“;
Selanjutnya dinyatakan lagi dalam pertimbangannya bahwa : “ Bahwa sesuai Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Desember 2014 Nomor 07 Tahun 2014
tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana pada butir
angka 3 yang menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara
pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali “;
Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada PK :
a. Pada Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
secara yuridis formal hanya mengatur ketentuan pokoknya saja tentang
Pengaturan Peninjauan Kembali secara umum namun belum mengatur tentang “
Hukum Acara “ khususnya perkara Pidana;
b. Pasal 66 ayat ( 1 ) UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dengan Perubahan

Kedua yaitu UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung masih bersifat
umum, juga masih memerlukan “pengaturan secara konkrit dan spesifik tentang
Hukum Acara Pidana ”; Karenanya, sebagai Hukum Acara dalam perkara Pidana
tidak lain dimaksudkan adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana, dimana Pasal 268 ayat ( 3 ) UU Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76
; Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3209 ) bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan amar putusan menyatakan
“Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat “ ( Vide : Putusan MK-RI Nomor 34 / PUU –
XI / 2013 tanggal 06 Maret 2014 );
c. Lagi pula Pasal 24 UUD 1945 (Setelah Perubahan) pada ayat (2) menyatakan
dan menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam
Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan
Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konsitutusi ” ; Dan secara tegas bahwa Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur
pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor
24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan antara lain pada pokoknya bahwa “ Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat Final “ untuk menguji UU terhadap UUD 1945 “ ;
d. Lebih lanjut lagi, bahwasanya sesudah dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun
2014, Mahkamah Konstitusi setidaknya telah mendapatkan 2 (dua) kali
permohonan pengujian undang-undang (PUU) terkait ketentuan yang membatasi
PK lebih dari satu kali; Pengujian pertama diajukan dengan putusan Nomor
66/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Desember 2015, sedangkan pengujian kedua adalah
dengan Putusan Nomor 45/PUU-XIII/2015 tanggal 10 Desember 2015; Dalam
kedua putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa keduanya tidak
dapat diterima, sebab materi permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua
permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan
Nomor 34/PUU-XI/2013; Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan
Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 tersebut secara mutatis mutandis
berlaku pula terhadap objek permohonan kedua putusan ini yaitu Pasal 66 ayat (1)
UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

Bahwasanya atas dasar kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
konsekuensi hukumnya adalah dengan serta merta mematahkan argumen, logika
dan dasar pertimbangan yang dibangun Mahkamah Agung dalam SEMA 7
Tahun 2014, yang sekali lagi, mendasarkan pembatasan PK lebih dari satu kali
menjadi hanya boleh satu kali pada Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan
Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman; Menurut Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Agung seharusnya tidak dapat lagi
mendasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal
24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai pembatasan pengajuan PK lebih
dari satu kali, dengan kata lain Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal
31 Desember 2014 Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan
Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana tersebut seharusnya gugur dan tidak
dapat dijadikan dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim;
e. Disamping itu, bahwasanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31
Desember 2014 Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan
Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana, tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat seperti halnya peraturan perundang-undangan yang bersifat
mengatur (regeling) karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan; SEMA pada asasnya hanyalah suatu produk peraturan kebijakan
(beleidsregel/policy rules) yang berisikan petunjuk teknis untuk menjalankan
tugas-tugas publik, sebagaimana dapat dicermati dari definisi peraturan kebijakan
(beleidsregel/policy rules) yaitu : “Peraturan kebijakan adalah peraturan umum
yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan
wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi
pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar
yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun
tidak langsung”;
f. Bahwasanya landasan hukum yang digunakan dalam pemberlakuan SEMA No. 7
Tahun 2014 memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No.
14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung, dan oleh karena kedua pasal tersebut memiliki materi
pengaturan yang sama dengan materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, secara otomatis juga

ikut membatalkan materi pasal yang dijadikan landasan hukum dalam
pemberlakuan SEMA tersebut sehingga pembentukannya cacat formil dan
karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
g. Dengan demikian, Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pemeriksaan PK
dalam perkara a quo inlitis sungguh sangat jelas memperlihatkan suatu kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang
menyatakan Permohonan PK dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya
beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada Pemeriksaan Peninjauan
Kembali, oleh karena bertentangan dengan Konsiderans UU Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi yang menegaskan dan menyatakan bahwa : “ Mahkamah
Konstitusi merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman yang merdeka
mempunyai peranan penting guna menegakkan Konstitusi dan prinsip Negara
Hukum sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam UUD
Negara RI “ ;
h. Pada akhirnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 menyatakan pada pokoknya sebagai
berikut : “ ....... , dalam ilmu hukum terdapat azas litis finiri oportet yakni
setiap perkara harus ada akhirnya , namun menurut Mahkamah hal itu berkait
dengan Kepastian Hukum, sedangkan untuk Keadilan dalam perkara pidana
asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya
membolehkan Peninjauan Kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan
keadaan baru (Novum), hal itu justru bertentangan dengan Azas Keadilan
yang begitu dijunjung tinggi oleh Kekuasaan Kehakiman Indonesia untuk
menegakkan hukum dan Keadilan (Vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) serta
sebagai konsekwensi dari asas Negara Hukum ” ;
ALASAN KEBERATAN KEDUA :
Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI a quo Inlitis pada Pemeriksaan PK maupun
Putusan Judex Yuris Hakim Tingkat Kasasi dengan jelas telah memperlihatkan suatu
kekhilafan Hakim atau suatu Kekeliruan yang nyata dengan alasan :
Pertama :
Bahwa Judex Yuris pada tingkat Kasasi, hanya sekedar menilai dan mendasari uraian
Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap Memori Kasasi yang dikemukakan oleh
Penuntut Umum sebagaimana terlihat pada halaman 70 putusan a quo , dan dengan
mengesampingkan Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa serta mengesampingkan Fakta
hukum yang terungkap dalam persidangan;

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada PK:
a. Bahwa Judex Yuris/Majelis Hakim Kasasi sungguh-sungguh keliru menerapkan
hukum khususnya hukum pembuktian untuk dijadikan alasan membatalkan
putusan Judex Facti oleh karena tidak satupun alat bukti surat ataupun alat bukti
petunjuk yang dapat membuktikan adanya “peran” dari Terdakwa (Terpidana)
dalam merealisasikan atau melakukan pemindahan Dana/Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dari PT. Bank Lampung Cabang
Bandarjaya ke PT. Bank Tripanca Setiadana ;
b. Bahwa Judex Yuris/ Majelis Hakim Kasasi telah salah dalam mengkonstatir fakta
yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam mengkualifisir keterangan
Saksi Ir. Musawir Subing, MM. sungguh sangat keliru oleh karena dalam
keterangan / Kesaksian H.M. Herman Hasbullah saling berdiri sendiri dan tidak
didukung dengan alat bukti surat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai “ Bukti
Petunjuk “ adanya “Peran” Terdakwa/Terpidana;
Selain itu, bahwasanya pada bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dalam
persidangan, tidak diketemukan adanya “Disposisi atau Persetujuan ataupun
pendelegasian wewenang maupun catatan perintah” dari Terdakwa kepada Ir.
Musawir Subing, MM untuk membuat surat bertindak untuk dan atas nama Bupati ;
Kecuali atas pengakuan Sdr. Ir. Musawir Subing , MM yang berdiri sendiri (Unus
testis nullus testis) ;
Disisi lain :
c. Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap sesungguhnya H.M. HERMAN
HASBULLAH dalam pertemuan dan pembicaraannya dengan Ir. Musawir Subing
, MM memiliki “Peran Aktif “ melaksanakan seluruh proses pemindahan Dana/Kas
Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dari PT.Bank Lampung Cabang
Bandarjaya ke PT. Bank Tripanca Setiadana ;
d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas , Judex Yuris Mahkamah Agung
dalam pemeriksaan Kasasi telah salah dalam mengkualifisir sehingga dalam hal
mengkonstituir / menerapkan hukum pembuktian telah lalai menerapkan hukum
pembuktian sebagaimana mestinya dan hanya sekedar mengutip dan
mempertimbangkan alasan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum ;
K e d u a :
Bahwa dalam perkara Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM
SEPULAU RAYA (Perkara Pidana Nomor 434/Pid.Sus/2011/PN.TK. tanggal 19 Oktober
2011 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 313 K / Pid.Sus / 2012 tanggal 09 Mei

2012 Juncto Putusan PK Nomor 173 PK / Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember 2013
Juncto Putusan PK Nomor 240 PK / Pid.Sus / 2014 tanggal 11 Agustus 2015) terlihat
secara jelas dan tegas oleh Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam Dakwaan Primair
maupun dalam Dakwaan Subsidair pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai
berikut :
“Bahwa Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU
RAYA selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2005
s/d tahun 2010, bersama – sama dengan Ir. MUSAWIR SUBING , MM selaku Sekretaris
Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Perkaranya pada tahap Upaya Hukum Kasasi),
H.M. HERMAN HASBOELLAH, SH ., MH selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah
( BUD ) dan selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
( PPKD ) Kabupaten Lampung Tengah ( Yang Perkaranya telah memperoleh Kekuatan
Hukum tetap ) dan SUGIHARTO WIHARJO Alias ALAY selaku Komisaris Utama PT.
BPR TRIPANCA SETIADANA dan seterusnya pada bulan Februari 2008 sampai
dengan bulan Juni 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008
........... dst ;
Dilain hal :
1. Dalam Perkara Terdakwa IR. MUSAWIR SUBING, MM Nomor : 1819/Pid.B/
2009/PN.TK tanggal 30 Agustus 2010 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
109/Pid/2010 Tanggal 23 Februari 2011 Juncto Putusan Kasasi Nomor 1681
K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2012; Oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya
tanggal 04 Desember 2009 No.Reg.Perkara : PDS-14/TJKAR/21/2009, baik dalam
Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidir telah menguraikan secara
materiel bahwa :“ Terdakwa Ir. MUSAWIR SUBING , MM selaku Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Tengah bersama – sama dengan Saksi H.M. HERMAN
HASBOELLAH , SH ., MM ( yang penuntutannya diajukan secara terpisah ) pada
bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Juni 2008 ....dst “ ;
Mohon Perkenan dan Perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung
pada PK:
 Bahwa pada surat Dakwaan Ir. MUSAWIR SUBING , MM sekalipun Locus dan
Tempus Delictinya sama, akan tetapi sesuai fakta hukum telah tidak terbukti
nama Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM
SEPULAU RAYA dalam Dakwaan tersebut dinyatakan “secara bersama-sama”
dalam kaitan Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 Bahwa secara fakta Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin
IBRAHIM SEPULAU RAYA (Kini Terpidana) pada halaman 19 putusan a quo
hanya sebagai Saksi dan bukan sebagai Saksi Mahkota yang perkaranya
dipisah ( Splitsing );

Dan ironisnya lagi sesuai Fakta Hukum :
2. Dalam perkara Terdakwa Hi. HERMAN HAZBOELLAH , SH ., MM Nomor : 12 /
Pid.TPK / 2014/PN.TK tanggal 11 Juni 2014 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi
Nomor : 7 / Pid.Sus /2014/PT. TjK tanggal 27 Agustus 2014; Penuntut Umum
dalam dakwaannya bertanggal 03 Februari 2014, No.Reg Perkara :
PDS.02/GS/01/2014 ternyata baik dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan dalam
Dakwaan Lebih Subsidair telah menguraikan secara materiel antara lain pada
pokoknya sebagai berikut : “ Terdakwa Hi. HERMAN HAZBOELLAH, SH ., MM
selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD) Kabupaten
Lampung Tengah bersama – sama Sdr. EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku
Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lampung Tengah ( Dilakukan Penuntutan secara terpisah ) pada waktu yang
tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira Bulan Juni 2007 sampai
dengan bulan Agustus 2007 ........dan seterusnya “ ;
Mohon Perkenan dan Perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung
Yang Mulia pada P K :
 Bahwa dalam perkara Terdakwa Hi. HERMAN HABOELLAH, SH., MM oleh
Saksi Ir.MUSAWIR SUBING, MM sebagai Saksi dan bukan sebagai Saksi
Mahkota ( karena perkaranya Splitsing ) pada pokoknya menerangkan
tentang perkara Dana Bantuan Sosial yang dianggarkan pada Tahun 2007 yang
pengelolaannya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (Vide Putusan a quo,
halaman 84 s/d halaman 86);
Demikian juga halnya :
 Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU
RAYA ( Kini Terpidana ), hanya diperiksa sebagai Saksi dan bukan sebagai
Saksi Mahkota, yang pada pokoknya menerangkan dimuka persidangan
tentang dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran dana bantuan
sosial ( Vide putusan a quo halaman 89 s/d halaman 91 );
Oleh karena itu :
1. Pertimbangan hukum dalam perkara Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara
173 PK /Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember 2013 “ Dengan jelas
memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau merupakan suatu kekeliruan
yang nyata “ yang menyatakan Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3
April 2013 atas nama Musawir tidak dapat dikualifisir sebagai bukti baru
sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) a, karena putusan tersebut menolak
permohonan Kasasi Penuntut Umum; Artinya putusan Nomor 109/Pid/2010/PT.TK
yang melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan
Terdakwa Musawir bukan merupakan perbuatan pidana telah tepat dan benar dan

perbuatan tersebut telah diketahui sejak persidangan perkara a quo (Vide
pertimbangan putusan PK a quo inlitis pada halaman 53 dan halaman 54);
T e g a s n y a :
Dalam perkara Terdakwa / Terpidana ( Pemohon PK ) diuraikan oleh Penuntut
Umum dalam Dakwaannya dengan menyatakan “ secara bersama – sama “
dengan Ir. Musawir Subing ( perkaranya pada tahap upaya hukum Kasasi ) ;
Dengan demikian :
Maka yang dimaksudkan secara hukum adalah putusan Kasasi Nomor 1681 K
/ Pid.Sus/2011 tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Ir.Musawir yang
menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum, sebagaimana
dimaksudkan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor
109/Pid/2010/PT.TK tanggal 23 Februari 2011 yang amarnya “melepaskan
Terdakwa Ir.Musawir Subing dari segala tuntutan hukum” ;
2. Suatu Kekeliruan yang Nyata dan Jelas memperlihatkan suatu Kekhilafan Hakim
dalam Putusan Terdakwa/Terpidana ( Kini Pemohon PK ) dalam perkara
Peninjauan Kembali Nomor : 173 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember 2013
dengan mempertimbangkan bahwa Putusan Pidana Nomor : 1681 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Ir. Musawir tidak dapat dikualifisir
sebagai Bukti Baru ;
Mohon Perkenan Ketua dan Anggota majelis Hakim Agung Yang Mulia pada
PK:
a. Bahwa Putusan PN.Tanjung Karang atas nama terdakwa/Terpidana (Pemohon
PK ) dalam perkara Nomor 434/Pid.Sus/2011/ PN. TK diputus dengan amar “
membebaskan terdakwa “ pada tanggal 19 Oktober 2011, yang kemudian
putusan mana dibatalkan oleh Judex Yuris Mahkamah Agung dengan
“Menghukum serta Memidana terdakwa “ sebagaimana maksud dalam putusan
Kasasi Nomor : 313 K/Pid.Sus/2012 bertanggal 09 Mei 2012;
b. Bahwa sekiranya putusan Kasasi atas nama Terdakwa Ir.Musawir Subing
dalam perkara Nomor : 1681 K / Pid. Sus / 2011 tanggal 3 April 2012 yang
menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum dikarenakan adanya
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 109/Pid/2010/PT.TK tanggal 23 Februari
2011 dengan amar “ Melepaskan terdakwa Ir.Musawir dari segala tuntutan
hukum” , maka secara hukum terdapat keadaan baru ( Novum ) yang
menimbulkan dugaan kuat , bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada
waktu sidang masih berlangsung atas perkara Terdakwa Hi. Andy Achmad
Sampurna Jaya pada tingkat Kasasi dalam perkara Nomor 313

K/Pid.Sus/2012 yang diputus pada tanggal 09 Mei 2012 maka hasilnya
akan berupa putusan bebas atau putusan Lepas dari segala tuntutan
hukum atau perkara itu diterapkan pidana yang lebih ringan ;
Mengingat :
Dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara terdakwa Hi. ANDY
ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA dinyatakan
“secara bersama-sama” dengan Terdakwa Ir. Musawir;
Karena itu pula :
c. Putusan Peninjauan Kembali atas nama Terdakwa/Terpidana ( Pemohon PK )
dalam perkara Nomor : 240 PK / Pid.Sus/2014 tanggal 11 Agustus 2015 dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 42 s/d halaman 43 yang pada
pokoknya mempertimbangkan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2013 tidak berkekuatan hukum mengikat.
Putusan MK tersebut tidak berlaku surut dan adalah menjadi kewenangan
Hakim untuk menilai dalam penerapan hukum.....dst “; Merupakan putusan yang
memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim;
ALASAN KEBERATAN KETIGA :
Bahwa putusan Nomor 240 PK/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Agustus 2015 atas nama
Terdakwa/Terpidana ( Pemohon PK ) pada pertimbangan hukumnya menyatakan “
Permohonan PK Tahap Kedua ini tidak memenuhi syarat formil selain pertimbangan
hukumnya sungguh sangat summir dan tidak cukup alasan pertimbangan hukumnya
(Onvoldoende Gemotiverd ) juga memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim yang nyata;
Hal ini didasari alasan hukum sebagai berikut :
a. Bahwa dalam perkara ansich, oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya
menguraikan secara jelas dan tegas yang pada pokoknya disimpulkan bahwa:
1. Dalam Dakwaan Primair :
Diterapkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana), dengan menguraikan pada pokoknya Terdakwa Hi. ANDY
ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA selaku Bupati
Lampung Tengah “Bersama Sama” dengan Ir. Musawir Subing, MM selaku
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah ( Perkaranya dalam tahap
Kasasi ), ..........dst “ ;
2. Dalam Dakwaan Subsidair :
Diterapkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Dalam Dakwan Lebih Subsidair :
Diterapkan Pasal 5 ayat (2) Jo.Pasal 5 ayat (1) huruf “b” ; Tanpa adanya
diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
Bahwa dengan bentuk Dakwaan sebagaimana tersebut diatas ( Dalam Dakwaan
Primair dan Subsidair ) diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka
konsekuensi hukumnya bahwa perkara Terdakwa Hi. ANDY ACHMAD
SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA secara hukum berhubungan
erat dan terkait dengan Perkara Terdakwa IR. MUSAWIR SUBING dalam Putusan
Pengadilan Tinggi ( Perkara Nomor : 109/Pid/2010 /PT.TK tanggal 23 Februari
2011 yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 30
Agustus 2010 Nomor 1819/Pid.B/2009 /PN.TK dengan Amar Putusan pada
pokoknya “Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (ontslag van alle
rechvervoolging)”; Dengan adanya hubungan dan keterkaitan erat antara kedua
perkara tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwasanya seharusnya
kedua perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus dalam satu berkas perkara,
sehingga tidak mengakibatkan putusan yang kontradiktif antara kedua perkara
dimaksud;
Selanjutnya :
b. Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi dan berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1681 K /Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2012 dengan
amar putusan “ Menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung “;
Dengan demikian :
1. Secara hukum terdapat keadaan baru ( Novum ) bahwa jika keadaan itu
incasu Splitsing Putusan Nomor : 1681 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April
2012 tersebut sudah diketahui pada waktu sidang belum diputus dalam
perkara Kasasi Nomor 313 K/Pid.Sus/2012 tanggal 09 Mei 2012; Maka,
Secara Formil Bukti Novum berupa Putusan Kasasi Nomor 1681
K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2012 yang diajukan oleh Terdakwa
/Terpidana (Pemohon PK) telah memenuhi syarat Formil sebagai adanya 2
(dua) Putusan telah bertentangan satu dengan yang lain ( Vide Pasal 263
KUHAP );
Inilah kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dan tidak dipertimbangkan
oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan PK sebelumnya;
2. Demikian pula :
Putusan PK dalam perkara Nomor 240 PK /Pid.Sus/2014 tanggal 11 Agustus
2015 telah tidak secara cermat memperhatikan pertimbangan hukum perkara

Nomor : 173 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang
mempertimbangkan pada pokoknya antara lain menyatakan “ ......, Bahwa
gugatan tersebut tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan
oleh terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali ; Dan sekiranya :
Putusan PK dalam perkara Nomor 240 PK/Pid.Sus/2014 a quo memasuki
Materi Perkara, maka akan terlihat Kekeliruan yang nyata dalam putusan PK
Nomor 173 PK/Pid.Sus/2013 antara lain sebagai berikut :
a. Pada halaman 54 putusan PK Nomor 173 /Pid.Sus/2013 tanggal 11
Desember 2013 dipertimbangkan dengan menyatakan antara lain pada
pokoknya sebagai berikut :
“Perkara Perdata Nomor : 88/Pdt.G/2008/PN.TK Juncto Nomor
37/Pdt/2009/PT.TK merupakan upaya Pemda Lampung Tengah agar PT.
BPR Tripanca Setiadana mengembalikan uang milik Pemda Lampung
Tengah yang belum dapat dikembalikan dan asset PT. BPR Tripanca
telah disita sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terpidana
SUGIARTO” ;
Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis PK :
Bahwasanya pertimbangan hukum tersebut diatas, sungguh nyata
memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, oleh
karena dalam perkara a quo inlitis tidak ada nama Terpidana SUGIARTO
(baik dalam Dakwaan maupun dalam Gugatan Perdata inlitis) ;
Setidak – tidaknya secara hukum :
Bahwa dengan adanya Gugatan perkara Perdata Nomor :
88/Pdt.G/2008/PN.TK Juncto Nomor 37/Pdt/2009/PT.TK dimenangkan
oleh Pemda Lampung Tengah dengan amar putusan menyatakan
“Menghukum Tergugat untuk mengembalikan simpanan deposito
sebesar Rp. 28.000.000.000 (duapuluh delapan milyar rupiah) termasuk
bunga 12%...” merupakan alasan yang berdasar dan dapat dibuktikan
menurut hukum untuk menghapus dan menghilangkan pidana
Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 20.500.000.000 ;- (Duapuluh
Milyar Limaratus Juta Rupiah) maupun pidana Penjara kepada diri
Pemohon PK/Terpidana Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin
IBRAHIM SEPULAU RAYA ;
Dibuktikan pula lebih lanjut :
Berdasarkan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor :
180/39a/Setda.1.02/2018 bertanggal 09 April 2018 berperihal
“Keterangan” yang ditujukan kepada Kepala Lapas Kelas I Bandar
Lampung telah membuktikan bahwa Kerugian Keuangan Negara terkait

hal tersebut diatas, telah dikembalikan ke Pemda Kabupaten Lampung
Tengah. Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara sebagaimana
diperhitungkan dalam perkara pidana Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA
JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA, berdasarkan putusan Perkara
Perdata Nomor 88/Pdt.G/2008/PN.TK Juncto Nomor 37/Pdt/2009/PT.TK
tidak lagi dibebankan tanggung jawabnya kepada Hi. ANDY ACHMAD
SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA; (Foto Copy surat
dimaksud terlampir);
b. Bahwa Penerapan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tipikor terkait “ Recovery Asset “ hanyalah ditujukan
kepada Harta Benda Milik Terdakwa yang diperoleh dari Kejahatan;
Dengan demikian Harta Benda milik Terdakwa tidak dapat dijadikan
objek penyitaan dan Pelelangan untuk membayar uang pengganti
sejumlah Rp.20.500.000.000 yang bukan karena peranan dan kesalahan
Terdakwa / Terpidana kini sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;
Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, Pemohon PK memohon kiranya
Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali
berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan :
M E N G A D I L I
1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Terdakwa
kini Terpidana Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU
RAYA tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 2015 Nomor :
240 / PK / Pid,Sus / 2014 Juncto Putusan Mahkamah Agung Tanggal 11
Desember 2013 Nomor 173 PK / Pid.Sus/2013 Juncto Putusan Kasasi tanggal
09 Mei 2012 Nomor 313 K / Pid.Sus/ 2012 yang telah membatalkan Putusan
Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor 434 / Pid.Sus / 2011 / PN.
TK tanggal 19 Oktober 2011
DAN MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa kini Terpidana Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA
Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan Primair, Subsidair maupun pada Dakwaan Lebih Subsidair :

2. Membebaskan Terdakwa kini Terpidana Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA
Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut;
Atau Setidak – tidaknya :
Melepaskan Terdakwa kini Terpidana Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA Bin
IBRAHIM SEPULAU RAYA dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum ;
Atau Setidak – Tidaknya :
Penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Merehabilitir Nama Baik Terdakwa kini Terpidana Hi. ACHMAD SAMPURNA
JAYA Bin IBRAHIM SEPULAU RAYA serta memulihkan hak Terdakwa kini
Terpidana tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya;
4. Menetapkan bahwa Barang Bukti yang telah disita berdasarkan Berita Acara
Penyitaan dikembalikan kepada yang paling berhak dari mana barang bukti
tersebut disita;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Negara.
Dan sekiranya : Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung yang Mulia dalam
Pemeriksaan P K ini berpendapat lain;
Mohon kiranya Pidana Penjara terhadap diri Terdakwa/Terpidana diberikan
keringanan seringan-ringannya dan dengan menghilangkan atau menghapuskan
Pidana Denda dan Pidana Pembayaran Uang Pengganti atas diri Terdakwa /
Terpidana;
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta
melimpahkan kekuatan, kesehatan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung
yang Mulia pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali ( PK ).
Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali
1. GUNAWAN RAKA, SH., MH., 2. IMMANUEL CML TOBING., SH.,
3. AGUNG WALUYO., SH. MH., 4. AZWIR ADE PUTRA., SH.,
5. TERRY ABDUL RAHMAN M., SH., MH., 6. CICI HAIRIA DEWI., SH.,MH.,

PK_PERMOHONAN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PK_PERMOHONAN

Similar to PK_PERMOHONAN (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

PK_PERMOHONAN