Uploaded byLeks&Co
Pengadaan Tanah
Dokumen ini membahas tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan swasta berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk prosedur dan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak terkait. Pengadaan tanah melibatkan pemberian ganti kerugian yang adil kepada pemilik tanah serta pemenuhan izin lokasi sebelum pelaksanaan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab pemegang izin lokasi dalam menghormati hak pihak lain dan mematuhi rencana tata ruang yang berlaku.
Law◦
More Related Content
Pengadaan Tanah
- 1.
- 2. Pengadaan Tanah Kegiatan menyediakan tanah dengancara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)
- 3. Pengadaan Tanah Kepentingan UmumKepentingan Swasta Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan : a. pertahanan dan keamanan nasional b. jalan umum, jalan tol, terowongan c. waduk, irigasi, saluran air minum d. Pelabuhan, bandar udara dan lain-lain Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal • Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan
- 4. Obyek Pengadaan Tanah Tanah,ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
- 5. Perencanaan Persiapan Penyerahan Hasil Pelaksanaan TahapanPengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pasal 13 UU No.2 Tahun 2012)
- 6. Peraturan Terbaru mengenaiPengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015 SEBELUM Instansi yang memerlukan tanah : Lembaga Negara Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara SESUDAH Instansi yang memerlukan tanah : Lembaga Negara Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara Badan Swasta yang telah menerima otoritas/kuasanya di bawah perjanjian dengan Lembaga Pemerintah terkait atau perusahaan milik negara/BUMN
- 7. Sebelum Pengadaan tanah untuk kepentinganumum tidak lebih dari 1 hektar Pengadaan tanah dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak pemilik tanah melalui berbagai kesepakatan (Jual-Beli dll) Sesudah Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak lebih dari 5 hektar Pengadaan tanah dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak pemilik tanah melalui berbagai kesepakatan (Jual-Beli dll) Peraturan Terbaru mengenai Pengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015 – Cont’d
- 8. Pada saat pemberianGanti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: Melakukan pelepasan hak Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan Bukti penguasaan atau kepemilikan merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari
- 9. Pada saat pemberianGanti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian – Cont’d Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian. Setiap orang yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10. SEBELUM Sumber Pendanaan : -Lembaga Negara - Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara SESUDAH Sumber Pendanaan : - Lembaga Negara - Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara - Badan Swasta yang telah menerima otoritas/kuasanya di bawah perjanjian dengan Lembaga Pemerintah terkait atau perusahaan milik negara/BUMN - Cont’d - Peraturan Terbaru mengenai Pengadaan Tanah berdasarkan Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015 – Cont’d
- 11. Sumber Pendanaan SetelahPeraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015 – Cont’d Pendanaan Pengadaan Tanah oleh Badan Usaha dibayar kembali oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota melalui APBN dan/atau APBD setelah proses pengadaan tanah selesai. Pembayaran kembali dapat berupa perhitungan pengembalian nilai investasi seperti : - Hak Pengelolaan terhadap tanah untuk Badan Hukum Milik Negara/BUMN - Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 12.
- 13. Perolehan Tanah bagiKepentingan Swasta Pasal 2 KMNA/KA BPN No.21 Tahun 1994 Perolehan Tanah oleh Perusahaan hanya boleh dilaksanakan di areal yang ditetapkan di dalam izin lokasi Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perolehan hak atas tanah
- 14. Pengadaan Tanah untukKepentingan Swasta (Kepmen Agraria/Kepala BPN No.21 Tahun 1994) Perolehan Tanah melalui Pemindahan Hak atas Tanah Perolehan Tanah melalui Penyerahan atau Pelepasan Hak atas Tanah • Perolehan Tanah asal Hak Milik • Perolehan Tanah asal Hak Guna Bangunan • Perolehan Tanah asal Hak Guna Usaha • Perolehan Tanah asal Hak Pakai Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk keperluan perusahaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- 15. Perolehan Tanah MelaluiPemindahan Hak atas Tanah Perolehan tanah melalui pemindahan hak dilakukan apabila tanah yang bersangkutan sudah dipunyai dengan hak atas tanah yang sama jenisnya dengan hak atas tanah yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, dengan ketentuan bahwa apabila perusahaan-perusahaan yang bersangkutan menghendaki, hak atas tanah tersebut dapat juga dilepaskan untuk kemudian dimohon hak sesuai ketentuan yang berlaku
- 16. Perolehan Tanah MelaluiPemindahan Hak atas Tanah (KMNA/Kepala BPN No.21 Tahun 1994) Perolehan Tanah asal Hak Milik Perolehan Tanah asal Hak Guna Bangunan Perolehan Tanah asal Hak Guna Usaha Perolehan Tanah asal Hak Pakai
- 17. Perolehan Tanah asalHak Milik Hak Milik atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan dengan Hak Guna Bangunan atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi Hak Guna Bangunan yang berlaku sampai dengan tanggal 24 September tahun ketigapuluh terhitung dari tahun dikeluarkannya Izin Lokasi yang menjadi dasar perolehan tanah yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa jangka waktunya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.
- 18. Perolehan Tanah asalHak Guna Bangunan Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang diperoleh perusahaan dengan pemindahan hak dalam rangka penanaman modal berdasarkan Izin Lokasi, atas permohonan pemegang hak diperpanjang masa berlakunya atau diperbaharui, sehingga masa berlakunya berakhir pada tanggal 24 September tahun ketigapuluh terhitung sejak dikeluarkannya Izin Lokasi, dengan maksimum masa berlaku tidak lebih dari pada 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 19. Perolehan Tanah asalHak Guna Bangunan - Cont’d Jika berakhir pada tanggal 24 September tahun ketigapuluh sejak dikeluarkannya Izin Lokasi, penambahan masa berlaku, Hak Guna Bangunan tersebut kurang dari 20 (dua puluh) tahun, maka Hak Guna Bangunan itu diperpanjang Jika berakhir pada tanggal 24 September tahun ketigapuluh sejak dikeluarkannya Izin Lokasi, penambahan masa berlaku Hak Guna Bangunan tersebut lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka Hak Guna Bangunan itu diperbaharui.
- 20. Perolehan Tanah asalHak Guna Usaha Hak Guna Usaha atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan dengan Hak Guna Bangunan atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi Hak Guna Bangunan yang berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya Hak Guna Usaha tersebut dengan ketentuan paling lama sampai tanggal 24 September tahun ketigapuluh terhitung dari tahun dikeluarkannya Izin Lokasi yang menjadi dasar perolehan tanah yang bersangkutan.
- 21. Perolehan Tanah asalHak Guna Usaha - Cont’d Jika hanya sebagian dari Hak Guna Usaha yang diperlukan oleh perusahaan dengan Hak Guna Bangunan sesuai dengan izin lokasi, maka sebelum diajukan permohonan perubahan hak, untuk bagian tersebut terlebih dahulu diterbitkan sertipikat pemisahan haknya
- 22. Perolehan Tanah asalHak Pakai Hak Pakai atas tanah negara yang diperlukan oleh perusahaan dengan Hak Guna Bangunan atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi Hak Guna Bangunan yang berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya Hak Guna Bangunan yang berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya Hak Pakai yang bersangkutan.
- 23. Penyerahan atau Pelepasan Hakatas Tanah
- 24. Perolehan Tanah MelaluiPenyerahan atau Pelepasan Hak atas Tanah Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk keperluan perusahaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran V Keputusan Menteri Negara Agraria No.21 Tahun 1994 sebagai contoh.
- 25. Sebelum dilaksanakan penyerahanatau pelepasan hak atas tanah diadakan perjanjian kesediaan menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah yang berisi kesepakatan bahwa, dengan menerima ganti kerugian, pemegang hak bersedia: Menyerahkan tanah Hak Miliknya sehingga tanah tersebut jatuh pada Negara Melepaskan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakainya sehingga tanah tersebut menjadi Tanah Negara, untuk kemudian diberikan kepada perusahaan dengan hak atas tanah yang sesuai dengan keperluan perusahaan tersebut untuk menjalankan usahanya.
- 26. Izin Lokasi Peraturan MenteriNegara Agraria No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
- 27. Izin Lokasi Izin Lokasiadalah izin peruntukkan penggunaan tanah yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah, guna keperluan usaha penanaman modalnya Sebelum melakukan proses pengadaan tanahnya diperlukan izin Lokasi sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.
- 28. Izin Lokasi tidakdiperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal: 1. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham. 2. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari Instansi yang berwenang. 3. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri. 4. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.
- 29. Izin Lokasi tidakdiperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal – Cont’d 5. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan. 6. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m2 untuk usaha bukan pertanian. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan.
- 30. Izin Lokasi tidakdiperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal – Cont’d 7. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan
- 31. Jangka Waktu IzinLokasi Jangka waktu izin lokasi : 3 tahun Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi Dapat diperpanjang 1 tahun, apabila perolehan tanah telah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi tersebut
- 32. Hak dan KewajibanPemegang Izin Lokasi 1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku
- 33. Hak dan KewajibanPemegang Izin Lokasi – Cont’d 2. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya ke pihak lain
- 34. Hak dan KewajibanPemegang Izin Lokasi – Cont’d 3. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum
- 35. Hak dan KewajibanPemegang Izin Lokasi – Cont’d 4. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya