SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
KELAS E MBTI 2011 
PUTRI DAMATASHIA 
1201110183
 Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ 
perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 
akuntanbilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 
pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai.
 Suatu kasus mengenai tidak sah nya suatu rapat umum luar 
biasa poerseroan terjadi pada PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
NO. 878/ K/SIP/19798 TANGGAL 23 MARET 1974 dalam 
perkara antara Sukarna (penggugat) dan PT Dasawarga 
(tergugat). Berdasarkan akta notaris Kurniati Endang tanggal 1 
Agustus 1968 penggugat bersama-sama Rosjati, Cornelius 
Supena, Sinah Supena, Tirto Santoso, Henry Suwandi, Ny 
Dedeh mendirikan sebuah perusahan yaitu PT Dasawarga yang 
kemudian diganti namanya menjadi PT Dasawargaria. 
 Di tingkat banding, putusan pengadilan tinggi bandung dalam 
putusannya no 307/1973/perd/ptb tanggal 9 februari 1974 
memutuskan yang amarnya berbunyi : 
 Menbatalkan putusan pengadilan negeri di bandung no 
146/72/c/bdg tanggal 8 februari 1973 
 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
 Di tingkat kasasi majelis hakim mahkamah agung memberikan 
putusannya NO. 878/ K/SIP/19798 TANGGAL 23 MARET 1976 
yang amarnya berbuny : 
 Menerima permohonan kasasi dari penggugat 
 Membatalkan putusan pengadilan tinggi bandung 
no.307/1973/perd/ptb tanggal 9 februari 1974 dan putusan 
pengadilan negeri di bandung no 146/72/c/bdg tanggal 8 februari 
1973 
 Membatalkan keputusan rapat luar biasa para pemegang saham 
PT Dasawargaria tanggal 13 Februari 1971 
 Majelis hakim kasasi berpendapat bahwa dengan tidak 
berubahnya status penggugat pada masa sebelum tanggal 13 
Februari 1971 maka soal jatah minyaknya kembali seperti 
semula.
 Kasus penyimpangan penjualan saham terjadi dalam 
Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1979 Tanggal 7 
April 1981dalam perkara antara Rahman Sugiarto 
(penggugat) dan I Cheung Yin Lun (tergugat) . Kasus ini 
berawal dibelinya saham-saham PT Golsindo sebanyak 
250 lembar oleh penggugat dengan akta notaris D. 
Muljadi, S.H,No.94 dari Tuan Thomas Suseno. PT Galsindo 
merupakan perusahaan joint adventure yang modalnya 
75% saham para tergugat dan 25% saham penggugat.
 Menurut penulis, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, Putusan 
Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung itu sudah tepat dan 
benar. Beberapa hal yang dijadikan sebagai bahan pembenaran adalah : 
 Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat 
karena Penggugat adalah pihak luar yang tidak mempunyai hubungan hukum 
dengan PT Golsindo. 
 PT Golsindo merupakan sebuah Perusahaan Joint Venture dengan Tergugat I dan 
Tergugat II sebagai peserta asing dan Thomas Suseno sebagai Direktur PT Pantja 
Muda Plastic Factory sebagai peserta Indonesia. 
 Berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H. pada tanggal 27 Agustus 1971 No. 94 
memang betul Penggugat telah membeli 250 lembar saham PT Golsindo dari 
Thomas Suseno yang bertindak sebagai kuasa dari dan untuk atas nama PT Pantja 
Muda Plastic Factory. 
 Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat belum dapat 
menunjukkan suatu persetujuan dari Badan Penanaman Modal Asing untuk sahnya 
Penggugat menjadi Pemegang Saham dari PT Golsindo itu hingga dengan demikian 
Penggugat belumlah menjadi Pemegang Saham dari PT Golsindo.
 Dari Putusan Mahkamah Agung ini, terdapat kaidah 
hukum, yakni jual beli saham termaksud adalah bersyarat, 
sebab digantungkan pada persetujuan menteri, karena 
persetujuan ini belum ada, maka menurut hukum 
perjanjian tersebut belum ada.
 Suatu perkara mengenai tanggung Perseroan Terbatas 
terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 597 
K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 dalam perkara antara Ny. 
Sardjiman P.S. (Penggugat) melawan Subardi (Tergugat I) 
dan PT Sapta Manggala (Tergugat II). 
 Duduk perkaranya adalah pada bulan Februari 1979 
Tergugat I secara berturut-turut telah mengambil bahan 
bangunan dari penggugat untuk keperluan proyek 
bangunan Tergugat I dan Tergugat II seharga Rp. 
1.625.625, yang belum dibayar, sehingga menimbulkan 
kerugian bagi Penggugat.
 Dengan gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan 
putusannya No. 88/1979/Pdt/G/PN.YK tanggal 2 September 1980 yang 
amarnya: 
 Menetapkan adanya hubungan hukum jual beli alat-alat bahan bangunan 
antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat 
mempertanggungjawabkan secara tanggung renteng. 
 Menetapkan para Tergugat melakukan wanprestasi. 
 Menghukum para Tergugat sejumlah Rp. 1.625.626,- ditambah 2,5 kali 
jumlah tersebut setiap bulannya terhitung sejak 1 Mei 1979 sampai dibayar 
lunas utang tersebut dari para Tergugat kepada Penggugat. 
 Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusannya 
No. 27/1982/Pdt/PT.YK. tanggal 18 Agustus 1982 yang amarnya: 
 Menetapkan menurut hukum adanya hubungan jual beli mengenai alat-alat 
bahan bangunan antara Penggugat dengan para Tergugat. 
 Menetapkan Tergugat-Tergugat telah melakukan wanprestasi. 
 Menghukum Tergugat II (PT Sapta Manggala Tunggal membayar kepada 
Penggugat sejumlah Rp. 1.625.625).
 Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung memberikan putusannya 
No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang amarnya : 
 Menetapkan menurut hukum adanya hubungan jual beli 
mengenai alat-alat bahan bangunan antara Penggugat dengan 
para Tergugat (Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal). 
 Menetapkan Tergugat-Tergugat telah melakukan wanprestasi. 
 Menghukum Tergugat II (PT Sapta Manggala Tunggal membayar 
uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.625.625). 
 Dari Putusan Mahkamah Agung terdapat kaidah hukum antara 
lain gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena dalam hal ini ia 
bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, sehingga 
hanya Perseroan Terbatas sajakah yang dapat 
dipertanggungjawabkan.
 Putusan Mahkamah Agung no. 419K/PDT/1998 tanggal 20 jamuari 1993 
menegaskan bahwa suatu perseroan terbatas merupakan badan hukum 
dan merupakan subjek hukum, maka tuntutan harus diajukan terhadap PT 
dan bukan terhadap direkturnya. Karena gugatan diajukan terhadap 
direktur pribadi, maka harus diyatakan tidak dapat diterima. Penegasan ini 
terdapat dalam perkara antara PT (persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja 
(pemohon kasasi I ) melawan Ir. Setiarko ( principal ) dan Ir. KRT. Rubyanto 
argonadi Hamidjojo ( termohon – termohon kasasi/ tergugat I/ turut 
terbanding atau tergugat II/pembanding/terbanding). 
 Perkara tersebut berawal pada tahun 1982 antara penggugat asli selaku 
surety dan tergugat asli I selaku principal dan tergugat asli II selaku 
indeminator telah ditandatangani suatu perjanjian umum tentang ganti 
rugi kepada surety. Sebagai akibat kelalaian / kegagalan tergugat asli I di 
dalam proyek Penyempurnaan Prasarana Badan Pendidikan Latihan 
Keuangan (BPLKI) dan pengggugat asli telah membayar kepada obligee 
kerugian tersebut sebanyak Rp. 137.486.005,78,
 Perjanjian umum tentang ganti rugi kepada surety (P-3) tersebut tidak jelas 
dan nyata obyeknya yang harus mendapatkan ganti rugi, karena tidak 
dicantumkan nama proyek atau nama/nomor jaminan serta SPP, nomor 
berapa ataupun sejumlah berapa yang harus mendapatkan ganti rugi 
berdasarkan perjanjian tersebut, sehingga harus dinyatakan batal demi 
hukum. Disamping itu seseorang tidak dapat menuntut seorang direktur 
secara pribadi karena tuntutan tersebut harus ditujukan kpeada PT 
bersangkutan dimana direktur tersebut berasal. Dan PT tersebut yang 
seharusnya dituntut karena PT merupakan suatu badan hukum tersendiri.
 Suatu perkara mengenai perbuatan direktur utama perusahaan yang 
mengambil kewenangan RUPS dalam menentukan untung rugi 
perusahaan telah terjadi dalam putusan Mahkamah Agung no. 
2743K/Pdt/1995 tanggal 18 juni 1996 dalam perkara antara handi 
Sujanto ( pemohon kasasi/tergugat/terbanding) melawan Ir. 
Bambang Riyadi Soegomo ( termohon kasasi/ penggugat / 
pembanding). 
 Di tingkat kasasi, perkara ini di putuskan dengan putusan Mahkamah 
Agung No.2743K/Pdt/1995 tanggal 18 juni 1996 yang menyebutkan 
bahwa yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan 
adalah RUPS dan diaudit akuntan publik. Gugatan ganti rugi yang 
diajukan direktur utama perusahaan tanpa ada pengesahaan Rapat 
Umum pemegang Saham (RUPS) dan diaudit dari akuntan publik 
yang menyatakan perusahaan rugi , gugatan belum waktunya 
diajukan ke pengadilan.
 Kasus kepailitan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14 
K/pailit/1999/PN.Niaga Jkt.Pst antara PT Environmental Network 
Indonesia, dkk (PT Enindo) sebagai permohon pailit melawan PT Putra Putri 
Fortuna Windu, dkk. Sebagai termohon Pailit, yang telah dijatuhkan 
putusan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 1999 
adalah salah satu preseden konflik kewenangan antara pengadilan Niaga 
dengan Arbitrase terhadap perkara kepailitan. Dalam putusannya terhadap 
permohonan peninjauan kembali dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung 
dalam Putusan NO.013 PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 membatalkan 
putusan Pengadilan Niaga berwenang mengadili permohonan pailit 
tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal 280 ayat (1) Perpu 
NO 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 
4 tahun 1998 telah meletakkan Pengadilan Niaga sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dalam struktur Pengadilan Negeri dengan kewenangan khusus 
berupa yurisdiksi eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. 
Dengan status hukum dan kewenangan (legal status and power), 
Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk 
menyelesaikan permohonan pailit.
 Majelis Hakim Kasasi berkesimpulan bahwa akibat hukum dari 
Arbitrase sebagai extra judical tidak dapat menyingkirkan dan 
kewenangan pengadilan niaga untuk menyelesaikan 
permohonan pailit berdasarkan Undang – Undang No.4 Tahun 
1998, meskipun lahirnya permasalahan pailit bersumber dari 
perjanjian utang yang mengandung klausula Arbitrase, tata 
cara penyelesaian yang diajuan dalam bentuk permohonan 
pailit kepada pengadilan niaga adalah penyelesaian yang 
berkarakter extra – ordinanry court melalui Undang – Undang 
No.4 Tahun 1998, bukan tata cara penyelesaian yang bersifat 
konvensional melalui gugat perdata kepada pengadilan Negeri.
 Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 
019 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999, telah dikemukakan 
suatu kaidah hokum yang menegaskan status hokum dan 
kapasitas hokum Pengadilan Niaga yang berkarakter extra 
ordinary court yang khusus menyelesaikan permohonan pailit, 
tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam 
kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai extra judicial. 
 Putusan Mahkamah Agung No. 019 K/N/1999 tanggal 9 
Agustus 1999 terjadi dalam perkara antara PT. Basuki Pratama 
Engineering dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri sebagai 
pemohon kasasi melawan PT. Megarimba Karyatama sebagai 
termohon kasasi. Perkara bermula dari termohon yang telah 
berutang pada Pemohon I sebesar US$ 584.471,00 dan Rp. 
151.321.734 dengan beberapa perjanjian.
 Adapun di tingkat Kasasi, Putusan Mahkamah Agung No. 
019 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999 memberikan 
putusannya dengan amarnya: 
 Membatalklann Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 
tanggal 17 Juni 1999 No. 32/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst. 
 Menyatakan PT. Megarimba Karyatama dalam keadaan 
pailit 
 Mengangkat Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta sebagai 
curator. 
 Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 
mengangkat hakim pengawas.
 Dalam permohonan kasasinya, Pemohon Kasasi telah mengemukakan 
pendapatnya. Majelis Hakim Kasasi berhasil diyakinkan oleh Pemohon 
Kasasi. Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim 
Niaga. 
 Menurut penulis, Majelis Hakim Kasasi, telah memaknai utang secara luas 
jelas bertentangan dengan pengertian uutang sebagaimana dimaksud oleh 
Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Menurut Majelis 
Kasasi, pengertian utang yang dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) UU no. 4 
Tahun, tidak boleh terlepas dari konteksnya. Menurut penulis, Majelis 
Hakim Kasasi mendasarkan pendapatnya di mana Pengadilan Niaga telah 
melakukan kekeliruan dan kesalahan fatal dalam menerapkan hokum. 
 Dalam kasus ini, antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim 
Kasasi, berbeda pendapat mengenai pengertian utang. Mejelis Pengadilan 
Niaga menggunakan pengertian utang yang luas, sedangkan Majelis Hakim 
Kasasi menggunakan pengertian utang yang sempit.
 Suatu perkara mengenai Permohonan Penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Padang Tbk. 
terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253 
K/Pdt/2002. Kasus Semen Padang merupakan imbas dari 
permasalahan setelah terjadinya perubahan pemberlakuan 
system pemerintahan daerah dari system yang semula 
sentralistik menjadi pemerintahan daerah yang desentralistik, 
sehingga timbul gugatan-gugatan terhadap asset Negara yang 
berada di daerah. 
 Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengelola 
sebagian aset Negara yang ada di BUMN menjadi ke arah 
privatisasi BUMN yang dianggap layak jual telah menimbulkan 
banyak pro dan kontra.
1. Materiil 
A. Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas 
i. Selain itu berdasarkan Pasal 82 UUPT, tugas Direksi meliputi 2 hal, 
yaitu: 
 Menjalankan pengurusan perseran dalam kejadian sehari-hari 
 Menjalankan perwakilan,d alam arti mewakili perseroan dalam segala 
tindakan. 
ii. Selanjutnya tugas Direksi dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari, 
menurut anggaran dasar adalah: 
 Menandatangani saham-saham yang akan dikeluarkan, bersama-sama 
Komisaris 
 Menyusun laporan neraca untung rugi perseroan pada akhir tahun 
sebagai pertanggungjawaban Direksi, dengan menyampaikan dan 
meminta untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
 Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS
B. Rapat Umum Pemegang Saham. 
i. Telah dikatakan di atas bahwa Direksi menjalankan tugas 
kepengurusan dari perseroan. Secara luas tindakan kepengurusan 
adalah segala perbuatan apapun tanpa kecuali dalam menjalankan 
tujuan persekutuan. 
ii. Perbuatan menjalankan pengurusan ini dibedakan atas: 
 Menjalankan pekerjaan pengurusan 
 Menjalankan pekerjaan kepemilikan atau pekerjaan 
C. Hak Pemegang Saham 
i. Pemegang saham merupakan pihak yang berkepentingan terhadap 
perseroan dalam hal: 
 Berhubungan dengan dividen yang berhak diterimannya 
 Terhadap harga saham dalam pasaran 
 Memperoleh sisa harta kekayaan perseroan apabila perseroan 
dilikuidasi. 

2. Formil 
A. Prosedur Permohonan Penyelenggaraan RUPS 
B. Legal Standing 
C. Putusan Provisionil: Pasal 180 HIR 
D. Uang Paksa (Dwangsom) 
i. Definisi dan sifat uang paksa 
ii. Tata cara pengajuan dan pemeriksaan hakim terhadap 
tuntutan uang paksa 
iii. Aspek-aspek yang dapat dijatuhi uang paksa
 Perkara kepailitan terjadi antara IKB Deutsche 
Industriebank AG. (Pemohon kasasi I, dahulu Pemohon 
pailit I/Kreditor) dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank 
AG (Pemohon Kasasi II, dahulu Pemohon Pailit II/Kreditor) 
dalam Putusan Mahkamah Agung No. 030 PK/N/2001. 
 Para pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yang 
ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut akan 
memberikan fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00. 
Berdasarkan perjanjian kredit fasilitas kredit tersebut 
digunakan oleh debitur untuk membiayai 85% dari total 
nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672.
 Terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, 
yaitu putusannya tanggal 05 september 2001 Nomor: 
037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi : 
 Menolak permohonan para pemohon 
 Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 
5.000.000,00 (lima juta rupiah) 
 Proses pembuktian perkara ini tidak dapat dilakukan secara 
sederhana (vide Pasal 6 ayat (3) Undang – Undang Kepailitan) , 
tidak merupakan kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 967 ayat (2) b Undang – Undang Kepailitan).
 Suatu perkara kepailitan terjadi dalam putusan Mahkamah Agung No. 01 
PK.N/2004 tanggal 23 Maret 2004 terhadap pailitanya PT Karunia Wana Ika 
Wood Industrial dan Tobeng Mahatani atas permohonan pailit dari PT 
Wijaya Indah Permai. Harga jual batas kayu gelondongan yang telah 
diterima oleh termohon I sebagaimana diuraikan diatas sebesar US$ 
179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar US$ 399.390.670 dan 
harga kayu gelondongan dari DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai 
oleh Termhon I dan Permohon Pailit yaitu pada tanggal 7 November 1997. 
 Termohon Pailit I dan II terus menerus mencari berbagai alasan yang tidak 
masuk akal yang pada intinya berusaha menghindar dari kewajiban 
utangnya kepada permohon pailit. Akhirnya permohon pailit 
menyampaikan surat peringatan terakhir No.277/RAW-Law Firm/VII/2003 
tanggal 8 Agustus 2003 kepada termohon pailit I dan II untuk segera 
menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah 
sebesar US$390,790,22 yang terdiri atas : 
 Utang pokok US$179,412,48: 
 Denda keterlambatan pembayaran US$211,377,74
 Selain itu termohon pailit I juga mempunyai utang kepada kreditor lain 
yaitu : 
1. PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Sesuai dengan konfirmasi dan penegasan 
dari PT Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 1 Agustus 
2003 
2. PT Sinarinda Buana Selaras 
 Di tingkat Kasasi, Majelis Hakim Kasasi memberikan putusannya dengan 
putusan No. 030 K/N/2003 tanggal 20 November 2003 dengan amarnya: 
1. Membatalkan putusan pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri 
Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGASBY; 
2. Menyatakan bahwa termohon Pailit I dan termohon Pailit II mempunyai 
utang yang telah jatuh tempo 
3. Menyatakan termohon Pailit I PT Karunia Wana Ika Wood Industrial 
dalam keadaan pailit dengan segala aibat hukumnya 
4. Menyatakan termohon pailit II Tobeng Mahatani dalam keadaan pailit 
dengan segala akibat hukumnya; 
5. Menyatakan harta milik termohon Pailit I dan II dalam sitaan umum.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Surat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisarisSurat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisarisendrah80
 
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...GLC
 
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_StandardPerjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_StandardGLC
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Perkebunan Singkong Terbaru (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kerjasama Perkebunan Singkong Terbaru (Beli Perjanjian, Hub...Contoh Perjanjian Kerjasama Perkebunan Singkong Terbaru (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kerjasama Perkebunan Singkong Terbaru (Beli Perjanjian, Hub...GLC
 
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangRadhinal Muchtar
 
Dokumen legal ketenagakerjaan
Dokumen legal ketenagakerjaanDokumen legal ketenagakerjaan
Dokumen legal ketenagakerjaanLegal Akses
 
Draf perjanjian usaha bersama
Draf perjanjian usaha bersamaDraf perjanjian usaha bersama
Draf perjanjian usaha bersamaLegal Akses
 
Surat perjanjian perkongsian
Surat perjanjian perkongsianSurat perjanjian perkongsian
Surat perjanjian perkongsianhafisah262
 
Contoh Perjanjian Survei Lahan Pengembangan Kelapa Sawit (Beli Perjanjian, Hu...
Contoh Perjanjian Survei Lahan Pengembangan Kelapa Sawit (Beli Perjanjian, Hu...Contoh Perjanjian Survei Lahan Pengembangan Kelapa Sawit (Beli Perjanjian, Hu...
Contoh Perjanjian Survei Lahan Pengembangan Kelapa Sawit (Beli Perjanjian, Hu...GLC
 
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT FEDE...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT FEDE...PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT FEDE...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT FEDE...gussixparizon
 
Yayasan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Yayasan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Yayasan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Yayasan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
Form pembatalan
Form pembatalanForm pembatalan
Form pembatalanrangga20
 

What's hot (20)

SURAT PERJANJIAN AFU
SURAT PERJANJIAN AFUSURAT PERJANJIAN AFU
SURAT PERJANJIAN AFU
 
Spk
SpkSpk
Spk
 
Surat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisarisSurat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisaris
 
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
 
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_StandardPerjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perkebunan Sawit_Standard
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Perkebunan Singkong Terbaru (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kerjasama Perkebunan Singkong Terbaru (Beli Perjanjian, Hub...Contoh Perjanjian Kerjasama Perkebunan Singkong Terbaru (Beli Perjanjian, Hub...
Contoh Perjanjian Kerjasama Perkebunan Singkong Terbaru (Beli Perjanjian, Hub...
 
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
 
Dokumen legal ketenagakerjaan
Dokumen legal ketenagakerjaanDokumen legal ketenagakerjaan
Dokumen legal ketenagakerjaan
 
Draf perjanjian usaha bersama
Draf perjanjian usaha bersamaDraf perjanjian usaha bersama
Draf perjanjian usaha bersama
 
Kasus PT Dirgantara Indonesia
Kasus PT Dirgantara IndonesiaKasus PT Dirgantara Indonesia
Kasus PT Dirgantara Indonesia
 
Surat perjanjian perkongsian
Surat perjanjian perkongsianSurat perjanjian perkongsian
Surat perjanjian perkongsian
 
Contoh Perjanjian Survei Lahan Pengembangan Kelapa Sawit (Beli Perjanjian, Hu...
Contoh Perjanjian Survei Lahan Pengembangan Kelapa Sawit (Beli Perjanjian, Hu...Contoh Perjanjian Survei Lahan Pengembangan Kelapa Sawit (Beli Perjanjian, Hu...
Contoh Perjanjian Survei Lahan Pengembangan Kelapa Sawit (Beli Perjanjian, Hu...
 
Surat perjanjian
Surat perjanjianSurat perjanjian
Surat perjanjian
 
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT FEDE...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT FEDE...PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT FEDE...
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT FEDE...
 
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak ( 2 Bahasa )
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak ( 2 Bahasa )Contoh Perjanjian Kerja Kontrak ( 2 Bahasa )
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak ( 2 Bahasa )
 
Yayasan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Yayasan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Yayasan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Yayasan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWTCONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
 
Form pembatalan
Form pembatalanForm pembatalan
Form pembatalan
 

Viewers also liked

Shoe Box
Shoe BoxShoe Box
Shoe Boxdivinej
 
Tugas dell 1201110183 - putri damatashia
Tugas dell   1201110183 - putri damatashiaTugas dell   1201110183 - putri damatashia
Tugas dell 1201110183 - putri damatashiaputridlp
 
Temple University Guest Speaking Event
Temple University Guest Speaking EventTemple University Guest Speaking Event
Temple University Guest Speaking EventErica Palan
 
masonjars
 masonjars masonjars
masonjarsdivinej
 
5. kimia permukaan
5. kimia permukaan5. kimia permukaan
5. kimia permukaanbima wandika
 
Slideshow
SlideshowSlideshow
Slideshowdivinej
 
Várpalotai Hírek14.08.27
Várpalotai Hírek14.08.27Várpalotai Hírek14.08.27
Várpalotai Hírek14.08.27József Samu
 
Role Model Entrepreneur Danile Mananta
Role Model Entrepreneur Danile ManantaRole Model Entrepreneur Danile Mananta
Role Model Entrepreneur Danile Manantaputridlp
 
Shoe Box
Shoe BoxShoe Box
Shoe Boxdivinej
 
7. kesetimbangan kimia
7. kesetimbangan kimia7. kesetimbangan kimia
7. kesetimbangan kimiabima wandika
 
Rangkuman materi sebelum uts knowledge management
Rangkuman materi sebelum uts knowledge managementRangkuman materi sebelum uts knowledge management
Rangkuman materi sebelum uts knowledge managementputridlp
 
Rangkuman uts manajemen strategi
Rangkuman uts manajemen strategiRangkuman uts manajemen strategi
Rangkuman uts manajemen strategiputridlp
 

Viewers also liked (13)

Shoe Box
Shoe BoxShoe Box
Shoe Box
 
Tugas dell 1201110183 - putri damatashia
Tugas dell   1201110183 - putri damatashiaTugas dell   1201110183 - putri damatashia
Tugas dell 1201110183 - putri damatashia
 
Temple University Guest Speaking Event
Temple University Guest Speaking EventTemple University Guest Speaking Event
Temple University Guest Speaking Event
 
masonjars
 masonjars masonjars
masonjars
 
5. kimia permukaan
5. kimia permukaan5. kimia permukaan
5. kimia permukaan
 
Slideshow
SlideshowSlideshow
Slideshow
 
Várpalotai Hírek14.08.27
Várpalotai Hírek14.08.27Várpalotai Hírek14.08.27
Várpalotai Hírek14.08.27
 
Niat dan Ikhlas
Niat dan IkhlasNiat dan Ikhlas
Niat dan Ikhlas
 
Role Model Entrepreneur Danile Mananta
Role Model Entrepreneur Danile ManantaRole Model Entrepreneur Danile Mananta
Role Model Entrepreneur Danile Mananta
 
Shoe Box
Shoe BoxShoe Box
Shoe Box
 
7. kesetimbangan kimia
7. kesetimbangan kimia7. kesetimbangan kimia
7. kesetimbangan kimia
 
Rangkuman materi sebelum uts knowledge management
Rangkuman materi sebelum uts knowledge managementRangkuman materi sebelum uts knowledge management
Rangkuman materi sebelum uts knowledge management
 
Rangkuman uts manajemen strategi
Rangkuman uts manajemen strategiRangkuman uts manajemen strategi
Rangkuman uts manajemen strategi
 

Similar to Corporate governence

2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxPembayunAM
 
PPT Kelompok Hukum Perusahaan (Rafi) pdf.pptx
PPT Kelompok Hukum Perusahaan (Rafi) pdf.pptxPPT Kelompok Hukum Perusahaan (Rafi) pdf.pptx
PPT Kelompok Hukum Perusahaan (Rafi) pdf.pptxBimoEkoSaputro
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptxssuser698e0f
 
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...Santirzkamalia
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Leks&Co
 
Menangkan gugatan dari aspek formil
Menangkan gugatan dari aspek formilMenangkan gugatan dari aspek formil
Menangkan gugatan dari aspek formilBimo Prasetio
 
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Indonesia
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...ramadhanti syifa
 
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdfputusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdfMuhammadIqmalFachrud
 
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsyBedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsyMiftaqurrohman el-Qudsy
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawabanNakano
 
EKSEPSI EFAN SONATA.docx
EKSEPSI  EFAN SONATA.docxEKSEPSI  EFAN SONATA.docx
EKSEPSI EFAN SONATA.docxMee27Mw
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...adeayularassati
 
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)arjunowidya
 

Similar to Corporate governence (20)

2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
PPT Kelompok Hukum Perusahaan (Rafi) pdf.pptx
PPT Kelompok Hukum Perusahaan (Rafi) pdf.pptxPPT Kelompok Hukum Perusahaan (Rafi) pdf.pptx
PPT Kelompok Hukum Perusahaan (Rafi) pdf.pptx
 
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
2.2-GUGATAN-DAN-PERMOHONAN-Tindakan-Sebelum-Sidang-HAPER.pptx
 
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
Hbl2, santi rizki amalia, prof hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau r...
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
 
Hasil Eksaminasi dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang...
Hasil Eksaminasi dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang...Hasil Eksaminasi dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang...
Hasil Eksaminasi dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang...
 
Menangkan gugatan dari aspek formil
Menangkan gugatan dari aspek formilMenangkan gugatan dari aspek formil
Menangkan gugatan dari aspek formil
 
PPT TESIS.pptx
PPT TESIS.pptxPPT TESIS.pptx
PPT TESIS.pptx
 
Press release medan rev 2 pdf
Press release medan rev 2 pdfPress release medan rev 2 pdf
Press release medan rev 2 pdf
 
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
 
Bab ii perihal
Bab ii perihalBab ii perihal
Bab ii perihal
 
Gugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptxGugatan Sederhana.pptx
Gugatan Sederhana.pptx
 
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdfputusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
putusan_750_pdt_2017_pt.dki_20230801094834.pdf
 
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsyBedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
Bedah kasus putusan ma 2337 k pdt_2009 miftaqurrohman el-qudsy
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
 
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
Hasil Pemantauan Kejaksaan Periode 2003-2004
 
EKSEPSI EFAN SONATA.docx
EKSEPSI  EFAN SONATA.docxEKSEPSI  EFAN SONATA.docx
EKSEPSI EFAN SONATA.docx
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana...
 
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
 

Recently uploaded

rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxdonny761155
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Materi Struktur Jaringan Tumbuhan(1).pdf
Materi Struktur Jaringan Tumbuhan(1).pdfMateri Struktur Jaringan Tumbuhan(1).pdf
Materi Struktur Jaringan Tumbuhan(1).pdfKamboja16
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdfTidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdfAnggaaBaraat
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiOviLarassaty1
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Abdiera
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxKalpanaMoorthy3
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdfHeriyantoHeriyanto44
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............SenLord
 

Recently uploaded (20)

rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Materi Struktur Jaringan Tumbuhan(1).pdf
Materi Struktur Jaringan Tumbuhan(1).pdfMateri Struktur Jaringan Tumbuhan(1).pdf
Materi Struktur Jaringan Tumbuhan(1).pdf
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdfTidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
Tidak ada abstraksi dalam memori sistem operasi .pdf
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran BerdifferensiasiDiagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
Diagram Fryer Pembelajaran Berdifferensiasi
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
 
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
PERTEMUAN 9 KESEIM 3 SEKTOR.............
 

Corporate governence

  • 1. KELAS E MBTI 2011 PUTRI DAMATASHIA 1201110183
  • 2.  Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai.
  • 3.  Suatu kasus mengenai tidak sah nya suatu rapat umum luar biasa poerseroan terjadi pada PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 878/ K/SIP/19798 TANGGAL 23 MARET 1974 dalam perkara antara Sukarna (penggugat) dan PT Dasawarga (tergugat). Berdasarkan akta notaris Kurniati Endang tanggal 1 Agustus 1968 penggugat bersama-sama Rosjati, Cornelius Supena, Sinah Supena, Tirto Santoso, Henry Suwandi, Ny Dedeh mendirikan sebuah perusahan yaitu PT Dasawarga yang kemudian diganti namanya menjadi PT Dasawargaria.  Di tingkat banding, putusan pengadilan tinggi bandung dalam putusannya no 307/1973/perd/ptb tanggal 9 februari 1974 memutuskan yang amarnya berbunyi :  Menbatalkan putusan pengadilan negeri di bandung no 146/72/c/bdg tanggal 8 februari 1973  Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
  • 4.  Di tingkat kasasi majelis hakim mahkamah agung memberikan putusannya NO. 878/ K/SIP/19798 TANGGAL 23 MARET 1976 yang amarnya berbuny :  Menerima permohonan kasasi dari penggugat  Membatalkan putusan pengadilan tinggi bandung no.307/1973/perd/ptb tanggal 9 februari 1974 dan putusan pengadilan negeri di bandung no 146/72/c/bdg tanggal 8 februari 1973  Membatalkan keputusan rapat luar biasa para pemegang saham PT Dasawargaria tanggal 13 Februari 1971  Majelis hakim kasasi berpendapat bahwa dengan tidak berubahnya status penggugat pada masa sebelum tanggal 13 Februari 1971 maka soal jatah minyaknya kembali seperti semula.
  • 5.  Kasus penyimpangan penjualan saham terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1979 Tanggal 7 April 1981dalam perkara antara Rahman Sugiarto (penggugat) dan I Cheung Yin Lun (tergugat) . Kasus ini berawal dibelinya saham-saham PT Golsindo sebanyak 250 lembar oleh penggugat dengan akta notaris D. Muljadi, S.H,No.94 dari Tuan Thomas Suseno. PT Galsindo merupakan perusahaan joint adventure yang modalnya 75% saham para tergugat dan 25% saham penggugat.
  • 6.  Menurut penulis, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung itu sudah tepat dan benar. Beberapa hal yang dijadikan sebagai bahan pembenaran adalah :  Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena Penggugat adalah pihak luar yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT Golsindo.  PT Golsindo merupakan sebuah Perusahaan Joint Venture dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai peserta asing dan Thomas Suseno sebagai Direktur PT Pantja Muda Plastic Factory sebagai peserta Indonesia.  Berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H. pada tanggal 27 Agustus 1971 No. 94 memang betul Penggugat telah membeli 250 lembar saham PT Golsindo dari Thomas Suseno yang bertindak sebagai kuasa dari dan untuk atas nama PT Pantja Muda Plastic Factory.  Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat belum dapat menunjukkan suatu persetujuan dari Badan Penanaman Modal Asing untuk sahnya Penggugat menjadi Pemegang Saham dari PT Golsindo itu hingga dengan demikian Penggugat belumlah menjadi Pemegang Saham dari PT Golsindo.
  • 7.  Dari Putusan Mahkamah Agung ini, terdapat kaidah hukum, yakni jual beli saham termaksud adalah bersyarat, sebab digantungkan pada persetujuan menteri, karena persetujuan ini belum ada, maka menurut hukum perjanjian tersebut belum ada.
  • 8.  Suatu perkara mengenai tanggung Perseroan Terbatas terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 dalam perkara antara Ny. Sardjiman P.S. (Penggugat) melawan Subardi (Tergugat I) dan PT Sapta Manggala (Tergugat II).  Duduk perkaranya adalah pada bulan Februari 1979 Tergugat I secara berturut-turut telah mengambil bahan bangunan dari penggugat untuk keperluan proyek bangunan Tergugat I dan Tergugat II seharga Rp. 1.625.625, yang belum dibayar, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
  • 9.  Dengan gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan putusannya No. 88/1979/Pdt/G/PN.YK tanggal 2 September 1980 yang amarnya:  Menetapkan adanya hubungan hukum jual beli alat-alat bahan bangunan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mempertanggungjawabkan secara tanggung renteng.  Menetapkan para Tergugat melakukan wanprestasi.  Menghukum para Tergugat sejumlah Rp. 1.625.626,- ditambah 2,5 kali jumlah tersebut setiap bulannya terhitung sejak 1 Mei 1979 sampai dibayar lunas utang tersebut dari para Tergugat kepada Penggugat.  Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan putusannya No. 27/1982/Pdt/PT.YK. tanggal 18 Agustus 1982 yang amarnya:  Menetapkan menurut hukum adanya hubungan jual beli mengenai alat-alat bahan bangunan antara Penggugat dengan para Tergugat.  Menetapkan Tergugat-Tergugat telah melakukan wanprestasi.  Menghukum Tergugat II (PT Sapta Manggala Tunggal membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.625.625).
  • 10.  Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung memberikan putusannya No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang amarnya :  Menetapkan menurut hukum adanya hubungan jual beli mengenai alat-alat bahan bangunan antara Penggugat dengan para Tergugat (Perseroan Terbatas Sapta Manggala Tunggal).  Menetapkan Tergugat-Tergugat telah melakukan wanprestasi.  Menghukum Tergugat II (PT Sapta Manggala Tunggal membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.625.625).  Dari Putusan Mahkamah Agung terdapat kaidah hukum antara lain gugatan terhadap Tergugat I ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, sehingga hanya Perseroan Terbatas sajakah yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • 11.  Putusan Mahkamah Agung no. 419K/PDT/1998 tanggal 20 jamuari 1993 menegaskan bahwa suatu perseroan terbatas merupakan badan hukum dan merupakan subjek hukum, maka tuntutan harus diajukan terhadap PT dan bukan terhadap direkturnya. Karena gugatan diajukan terhadap direktur pribadi, maka harus diyatakan tidak dapat diterima. Penegasan ini terdapat dalam perkara antara PT (persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (pemohon kasasi I ) melawan Ir. Setiarko ( principal ) dan Ir. KRT. Rubyanto argonadi Hamidjojo ( termohon – termohon kasasi/ tergugat I/ turut terbanding atau tergugat II/pembanding/terbanding).  Perkara tersebut berawal pada tahun 1982 antara penggugat asli selaku surety dan tergugat asli I selaku principal dan tergugat asli II selaku indeminator telah ditandatangani suatu perjanjian umum tentang ganti rugi kepada surety. Sebagai akibat kelalaian / kegagalan tergugat asli I di dalam proyek Penyempurnaan Prasarana Badan Pendidikan Latihan Keuangan (BPLKI) dan pengggugat asli telah membayar kepada obligee kerugian tersebut sebanyak Rp. 137.486.005,78,
  • 12.  Perjanjian umum tentang ganti rugi kepada surety (P-3) tersebut tidak jelas dan nyata obyeknya yang harus mendapatkan ganti rugi, karena tidak dicantumkan nama proyek atau nama/nomor jaminan serta SPP, nomor berapa ataupun sejumlah berapa yang harus mendapatkan ganti rugi berdasarkan perjanjian tersebut, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Disamping itu seseorang tidak dapat menuntut seorang direktur secara pribadi karena tuntutan tersebut harus ditujukan kpeada PT bersangkutan dimana direktur tersebut berasal. Dan PT tersebut yang seharusnya dituntut karena PT merupakan suatu badan hukum tersendiri.
  • 13.  Suatu perkara mengenai perbuatan direktur utama perusahaan yang mengambil kewenangan RUPS dalam menentukan untung rugi perusahaan telah terjadi dalam putusan Mahkamah Agung no. 2743K/Pdt/1995 tanggal 18 juni 1996 dalam perkara antara handi Sujanto ( pemohon kasasi/tergugat/terbanding) melawan Ir. Bambang Riyadi Soegomo ( termohon kasasi/ penggugat / pembanding).  Di tingkat kasasi, perkara ini di putuskan dengan putusan Mahkamah Agung No.2743K/Pdt/1995 tanggal 18 juni 1996 yang menyebutkan bahwa yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah RUPS dan diaudit akuntan publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan direktur utama perusahaan tanpa ada pengesahaan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) dan diaudit dari akuntan publik yang menyatakan perusahaan rugi , gugatan belum waktunya diajukan ke pengadilan.
  • 14.  Kasus kepailitan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14 K/pailit/1999/PN.Niaga Jkt.Pst antara PT Environmental Network Indonesia, dkk (PT Enindo) sebagai permohon pailit melawan PT Putra Putri Fortuna Windu, dkk. Sebagai termohon Pailit, yang telah dijatuhkan putusan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 1999 adalah salah satu preseden konflik kewenangan antara pengadilan Niaga dengan Arbitrase terhadap perkara kepailitan. Dalam putusannya terhadap permohonan peninjauan kembali dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusan NO.013 PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 membatalkan putusan Pengadilan Niaga berwenang mengadili permohonan pailit tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal 280 ayat (1) Perpu NO 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 4 tahun 1998 telah meletakkan Pengadilan Niaga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur Pengadilan Negeri dengan kewenangan khusus berupa yurisdiksi eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Dengan status hukum dan kewenangan (legal status and power), Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit.
  • 15.  Majelis Hakim Kasasi berkesimpulan bahwa akibat hukum dari Arbitrase sebagai extra judical tidak dapat menyingkirkan dan kewenangan pengadilan niaga untuk menyelesaikan permohonan pailit berdasarkan Undang – Undang No.4 Tahun 1998, meskipun lahirnya permasalahan pailit bersumber dari perjanjian utang yang mengandung klausula Arbitrase, tata cara penyelesaian yang diajuan dalam bentuk permohonan pailit kepada pengadilan niaga adalah penyelesaian yang berkarakter extra – ordinanry court melalui Undang – Undang No.4 Tahun 1998, bukan tata cara penyelesaian yang bersifat konvensional melalui gugat perdata kepada pengadilan Negeri.
  • 16.  Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 019 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999, telah dikemukakan suatu kaidah hokum yang menegaskan status hokum dan kapasitas hokum Pengadilan Niaga yang berkarakter extra ordinary court yang khusus menyelesaikan permohonan pailit, tidak dapat disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam kedudukan dan kapasitas hukumnya sebagai extra judicial.  Putusan Mahkamah Agung No. 019 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999 terjadi dalam perkara antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri sebagai pemohon kasasi melawan PT. Megarimba Karyatama sebagai termohon kasasi. Perkara bermula dari termohon yang telah berutang pada Pemohon I sebesar US$ 584.471,00 dan Rp. 151.321.734 dengan beberapa perjanjian.
  • 17.  Adapun di tingkat Kasasi, Putusan Mahkamah Agung No. 019 K/N/1999 tanggal 9 Agustus 1999 memberikan putusannya dengan amarnya:  Membatalklann Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 1999 No. 32/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst.  Menyatakan PT. Megarimba Karyatama dalam keadaan pailit  Mengangkat Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta sebagai curator.  Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengangkat hakim pengawas.
  • 18.  Dalam permohonan kasasinya, Pemohon Kasasi telah mengemukakan pendapatnya. Majelis Hakim Kasasi berhasil diyakinkan oleh Pemohon Kasasi. Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Niaga.  Menurut penulis, Majelis Hakim Kasasi, telah memaknai utang secara luas jelas bertentangan dengan pengertian uutang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Menurut Majelis Kasasi, pengertian utang yang dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) UU no. 4 Tahun, tidak boleh terlepas dari konteksnya. Menurut penulis, Majelis Hakim Kasasi mendasarkan pendapatnya di mana Pengadilan Niaga telah melakukan kekeliruan dan kesalahan fatal dalam menerapkan hokum.  Dalam kasus ini, antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Kasasi, berbeda pendapat mengenai pengertian utang. Mejelis Pengadilan Niaga menggunakan pengertian utang yang luas, sedangkan Majelis Hakim Kasasi menggunakan pengertian utang yang sempit.
  • 19.  Suatu perkara mengenai Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Semen Padang Tbk. terungkap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253 K/Pdt/2002. Kasus Semen Padang merupakan imbas dari permasalahan setelah terjadinya perubahan pemberlakuan system pemerintahan daerah dari system yang semula sentralistik menjadi pemerintahan daerah yang desentralistik, sehingga timbul gugatan-gugatan terhadap asset Negara yang berada di daerah.  Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengelola sebagian aset Negara yang ada di BUMN menjadi ke arah privatisasi BUMN yang dianggap layak jual telah menimbulkan banyak pro dan kontra.
  • 20. 1. Materiil A. Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas i. Selain itu berdasarkan Pasal 82 UUPT, tugas Direksi meliputi 2 hal, yaitu:  Menjalankan pengurusan perseran dalam kejadian sehari-hari  Menjalankan perwakilan,d alam arti mewakili perseroan dalam segala tindakan. ii. Selanjutnya tugas Direksi dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari, menurut anggaran dasar adalah:  Menandatangani saham-saham yang akan dikeluarkan, bersama-sama Komisaris  Menyusun laporan neraca untung rugi perseroan pada akhir tahun sebagai pertanggungjawaban Direksi, dengan menyampaikan dan meminta untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham  Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS
  • 21. B. Rapat Umum Pemegang Saham. i. Telah dikatakan di atas bahwa Direksi menjalankan tugas kepengurusan dari perseroan. Secara luas tindakan kepengurusan adalah segala perbuatan apapun tanpa kecuali dalam menjalankan tujuan persekutuan. ii. Perbuatan menjalankan pengurusan ini dibedakan atas:  Menjalankan pekerjaan pengurusan  Menjalankan pekerjaan kepemilikan atau pekerjaan C. Hak Pemegang Saham i. Pemegang saham merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perseroan dalam hal:  Berhubungan dengan dividen yang berhak diterimannya  Terhadap harga saham dalam pasaran  Memperoleh sisa harta kekayaan perseroan apabila perseroan dilikuidasi. 
  • 22. 2. Formil A. Prosedur Permohonan Penyelenggaraan RUPS B. Legal Standing C. Putusan Provisionil: Pasal 180 HIR D. Uang Paksa (Dwangsom) i. Definisi dan sifat uang paksa ii. Tata cara pengajuan dan pemeriksaan hakim terhadap tuntutan uang paksa iii. Aspek-aspek yang dapat dijatuhi uang paksa
  • 23.  Perkara kepailitan terjadi antara IKB Deutsche Industriebank AG. (Pemohon kasasi I, dahulu Pemohon pailit I/Kreditor) dan Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG (Pemohon Kasasi II, dahulu Pemohon Pailit II/Kreditor) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 030 PK/N/2001.  Para pemohon berdasarkan kondisi dan persyaratan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut akan memberikan fasilitas Kredit sebesar DEM 25,135,921.00. Berdasarkan perjanjian kredit fasilitas kredit tersebut digunakan oleh debitur untuk membiayai 85% dari total nilai kontrak sebesar DEM 29,571,672.
  • 24.  Terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 05 september 2001 Nomor: 037/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi :  Menolak permohonan para pemohon  Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)  Proses pembuktian perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana (vide Pasal 6 ayat (3) Undang – Undang Kepailitan) , tidak merupakan kesalahan berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 967 ayat (2) b Undang – Undang Kepailitan).
  • 25.  Suatu perkara kepailitan terjadi dalam putusan Mahkamah Agung No. 01 PK.N/2004 tanggal 23 Maret 2004 terhadap pailitanya PT Karunia Wana Ika Wood Industrial dan Tobeng Mahatani atas permohonan pailit dari PT Wijaya Indah Permai. Harga jual batas kayu gelondongan yang telah diterima oleh termohon I sebagaimana diuraikan diatas sebesar US$ 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar US$ 399.390.670 dan harga kayu gelondongan dari DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai oleh Termhon I dan Permohon Pailit yaitu pada tanggal 7 November 1997.  Termohon Pailit I dan II terus menerus mencari berbagai alasan yang tidak masuk akal yang pada intinya berusaha menghindar dari kewajiban utangnya kepada permohon pailit. Akhirnya permohon pailit menyampaikan surat peringatan terakhir No.277/RAW-Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 kepada termohon pailit I dan II untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar US$390,790,22 yang terdiri atas :  Utang pokok US$179,412,48:  Denda keterlambatan pembayaran US$211,377,74
  • 26.  Selain itu termohon pailit I juga mempunyai utang kepada kreditor lain yaitu : 1. PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dari PT Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 1 Agustus 2003 2. PT Sinarinda Buana Selaras  Di tingkat Kasasi, Majelis Hakim Kasasi memberikan putusannya dengan putusan No. 030 K/N/2003 tanggal 20 November 2003 dengan amarnya: 1. Membatalkan putusan pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGASBY; 2. Menyatakan bahwa termohon Pailit I dan termohon Pailit II mempunyai utang yang telah jatuh tempo 3. Menyatakan termohon Pailit I PT Karunia Wana Ika Wood Industrial dalam keadaan pailit dengan segala aibat hukumnya 4. Menyatakan termohon pailit II Tobeng Mahatani dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; 5. Menyatakan harta milik termohon Pailit I dan II dalam sitaan umum.