Dokumen tersebut membahas kepatuhan perusahaan properti terhadap undang-undang pencegahan pencucian uang. Secara ringkas, perusahaan properti harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, melaporkan transaksi keuangan tertentu ke PPATK, dan menyimpan dokumen terkait untuk tujuan pemantauan. Pelaporan dilakukan secara elektronik atau manual dalam jangka waktu tertentu.

1. KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PADA PERUSAHAAN
PROPERTI
Perspektif Pengembang Rumah Susun Komersial
Oleh:
Eddy Marek Leks, S.H., M.H., ACIArb
www.lekslawyer.com

2. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Materi ini terdiri atas:
A. Dasar Hukum;
B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
C.
Pihak Pelapor;
D.
Kebijakan;
E.
Kewajiban Pelaporan.

3. A.
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”);
2. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi
Keuangan
10/1.02.1/PPATK/09/2011
Nomor
Tahun
2011
PERtentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lainnya (“Perka
PPATK No. 10/2011”)

4. A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Pasal 1 angka 1 UU TPPU, Pencucian Uang adalah
segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU. Yang
Pasal 3 UU TPPU:
mana unsur-unsur yang dimaksud terdapat dalam
“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan,
ketentuan-ketentuanmembayarkan, menghibahkan, menitipkan,
sebagai berikut:
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
Harta Kekayaan…”

5. (Cont’d)
Pasal 4 UU TPPU:
“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau
kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)…”
Pasal 5 UU TPPU:
“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan…”

6. (Cont’d)
Hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU
TPPU adalah berupa Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana sebagai berikut:
a. korupsi;
o. penculikan;
b. penyuapan;
p. pencurian;
c. narkotika;
q. penggelapan;
d. psikotropika;
r. penipuan;
e. penyelundupan tenaga kerja; s. pemalsuan uang;
f. penyelundupan migran;
t. perjudian;
g. di bidang perbankan;
u. prostitusi
h. di bidang pasar modal;
v. di bidang perpajakan;
i. di bidang perasuransian;
w. di bidang kehutanan;
j. kepabeanan;
x. di bidang lingkungan;
k. cukai;
y. di bidang perikanan;
l. perdagangan orang;
z. tindak pidana yang
m. perdagangan senjata gelap;
ancaman pidananya 4
n. terorisme;
(empat) tahun/lebih

7. B.
PIHAK PELAPOR
 Pihak Pelapor terdiri atas:
 Penyedia jasa keuangan (bank, perusahaan
pembiayaan,
perusahaan
asuransi
dan
perusahaan pialang asuransi, dana pensiun
lembaga keuangan, perusahaan efek,);
 Penyedia barang dan/ atau jasa lain (perusahaan
properti/ agen properti, pedagang kendaraan
bermotor, pedagang permata dan perhiasan/

8. (Cont’d)

Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai
wajib menyampaikan laporan transaksi terhadap laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (“TKM”) yang sedang disusun atau telah disiapkan kepada
PPATK;

9. C.
KEBIJAKAN
 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Perusahaan
Properti

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa
dilakukan pada saat:
a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah
dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit
atau setara dengan Rp 100.000.000;
c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang
terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana

10. (Cont’d)
 Perusahaan properti wajib untuk menyusun ketentuan internal tentang
pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa paling lambat 1 tahun sejak
diberlakukannya Perka PPATK No. 10/2011 (20 Maret 2012).
Apabila terdapat perubahan ketentuan internal terkait pelaksanaan prinsip
mengenali pengguna jasa maka perusahaan properti wajib untuk menyampaikan
setiap perubahan kepada PPATK dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak
perubahan ditetapkan.
 Prinsip mengenali pengguna jasa meliputi:
A.
Identifikasi pengguna jasa;
B.
Verifikasi pengguna jasa;
C.
pemantauan transaksi pengguna jasa.

11. (Cont’d)
 Transaksi Keuangan Mencurigakan

TKM berdasarkan Pasal 1 angka 5 huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d UU TPPU adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil,
karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari
Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut
diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari
pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib
dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Undang-undang ini;

12. 1.
IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA

Perusahaan
properti
perlu
untuk
mengetahui
apakah
pengguna jasa melakukan transaksi untuk kepentingannya
sendiri atau mewakili orang lain.
Jika untuk orang lain maka perusahaan properti wajib untuk
meminta
informasi
mengenai
identitas dan dokumen
pendukung dari pengguna jasa dan orang lain yang
diwakilinya (identitas diri, sumber dana dan tujuan
transaksi).

Perusahaan properti dapat menerapkan permintaan informasi

13. (Cont’d)
 Informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa
a. Perorangan
. Identitas pengguna jasa
-. Nomor identitas kependudukan atau paspor;
-. Nama lengkap;
-. Kewarganegaraan;
-. Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam
kartu identitas;
-. Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor
telepon (bila ada);

14. (Cont’d)
b.
Korporasi

Identitas pengguna jasa
-
Nomor surat keputusan pengesahan korporasi dalam hal telah
berbadan hukum;
-
Nama korporasi;
-
Bentuk korporasi;
-
Bidang usaha; dan
-
Alamat korporasi dan nomor telepon.

Sumber dana;

Tujuan transaksi;

Informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak
untuk dan atas nama korporasi.

15. 2.
VERIFIKASI PENGGUNA JASA

Penelitian dokumen dilakukan dengan cara:
a. Mencocokkan informasi yang disampaikan pengguna jasa
dengan dokumen identitas asli yang memuat informasi
pengguna jasa;
b. Mencocokkan kesesuaian antara pengguna jasa dengan foto
diri yang tercantum di dalam dokumen identitas pengguna
jasa;
c. Mencocokkan kesamaan tanda tangan dalam formulir
transaksi dengan dokumen identitas pengguna jasa;
d. Pada waktu melihat dokumen aslinya agar dilihat dan

16. (Cont’d)

Perusahaan properti dapat meminta keterangan kepada pengguna
jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan dapat
meminta dokumen pendukung apabila terdapat keraguan.

17. 3. PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA
 Perusahaan properti harus memperhatikan :
Tata cara pembayaran transaksi
baik tunai atau non
tunai;
Pelaku transaksi;
Nominal transaksi dan/atau tanggal transaksi;
Pelunasan transaksi (apakah dilakukan oleh pengguna
jasa yang
bersangkutan atau pihak lain).

18. IV. KEWAJIBAN PELAPORAN
 Perusahaan properti wajib menyampaikan:
- Laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa
dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing
yang nilainya paling sedikit Rp. 500.000.000,- kepada
PPATK dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung
sejak tanggal transaksi dilakukan.
Laporan transaksi meliputi transaksi pembelian secara
langsung dengan uang tunai, cek atau giro maupun

19. (Cont’d)
- Dalam hal Pengguna Jasa melakukan Transaksi di bawah Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah), penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat menerapkan
permintaan informasi dan Dokumen secara lebih sederhana.
- Informasi dan Dokmen untuk transaksi di bawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) mencakup identitas Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat nama,
tanggal lahir, nomor Dokumen identitas dan alamat.
- Identitas Pengguna Jasa dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, paspor atau surat
izin mengemudi

20. Transaksi Keuangan
Mencurigakan
Kewajiban
Pelaporan
Transaksi paling sedikit
Rp 500.000.000,-
Ketentuan internal
tentang pelaksanaan
prinsip mengenali
pengguna jasa
Paling lambat 3
hari sejak
diterimanya surat
permintaan dari
PPATK
Paling lambat 14
hari sejak tanggal
transaksi dilakukan
Paling lama 14
(empat belas) hari
kerja sejak
perubahan tersebut
ditetapkan
Secara manual
dengan format
Lampiran 5 dari
Perka PPATK
No. 12/2011
Secara
elektronik:
https://grips2.p
patk.go.id
secara manual:
oleh jasa
pengiriman
ekspedisi, cap
pos

21. (Cont’d)
REGISTRASI
Sebelum melaksanakan kewajiban pelaporan, perusahaan properti
wajib untuk melakukan registrasi sebagai pelapor. Registrasi
sebagai pelapor dapat dilakukan oleh perusahaan properti
melalui 2 cara:
a. Web registrasi (dapat dilakukan melalui:
https://grips2.ppatk.go.id/faces/index.xhtml)
b. Manual registrasi (dapat dilakukan dengan menyampaikan
surat permohonan registrasi dengan menggunakan format
sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran 1 Perka PPATK

22. (Cont’d)
 PENYAMPAIAN LAPORAN

Elektronis
- Perusahaan properti wajib untuk menetapkan petugas pelapor
sebanyak 3 orang dengan mengisi formulir petugas pelapor
sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran 3 Perka PPATK No.
12/2011.
- Pelaporan
secara
elektronis
dapat
dilakukan
melalui
https://grips2.ppatk.go.id/faces/index.xhtml;jsessionid=E9A70D7
32FBCBE6F9CDCA5F14387BD35

23.  PENYAMPAIAN LAPORAN – CONT’D

Manual
-
Perusahaan properti wajib untuk menetapkan petugas
pelapor dengan menggunakan formulir sebagaimana
dimaksud di dalam Lampiran 3 Perka PPATK No.
12/2011.
-
Penyampaian laporan dilakukan dengan mengisi
formulir sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran 4
Perka PPATK No. 12/2011.

Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
-
Dilakukan
secara
manual
dengan
menggunakan
format

24.  PENYAMPAIAN LAPORAN – CONT’D

Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan yang
nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,-
Penyampaian laporan dilakukan paling lambat 14 hari terhitung
sejak:
a.
Untuk pengiriman secara elektronis: tanggal transaksi
dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian yang
tercatat secara otomatis di sistem pelaporan PPATK.
b.
Untuk
pengiriman
secara
manual:
tanggal transaksi
dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa
pengiriman ekspedisi, cap pos atau tanggal penerimaan di
PPATK.

25.  PENYAMPAIAN LAPORAN – CONT’D

Ketentuan Internal yang Telah Disusun oleh Penyedia Barang
dan/atau Jasa Lainnya
-
Penyampaian laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak:
a.
Berlakunya: Perka PPATK No. 12/2011 pada 20 Maret
2012.
b.
Perubahan terhadap ketentuan wajib disampaikan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan tersebut
ditetapkan
c.
Untuk
pengiriman
secara
manual:
tanggal transaksi
dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa

26. (Cont’d)
 PENYIMPANAN DOKUMEN
-
Perusahaan properti wajib untuk menyimpan dokumen
yang berkaitan dengan pengguna jasa minimum selama 5
tahun
sejak
berakhirnya
hubungan
usaha
antara
perusahaan properti dan pengguna jasa.
-
Dokumen yang dimaksud di atas adalah paling sedikit
meliputi identitas Pengguna Jasa dan pihak lain yang
terkait dan formulir hubungan usaha termasuk Dokumen
korespondensi dengan Pengguna Jasa.

27.  Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan
 Pihak Pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata
maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan, kecuali terdapat unsur
penyalahgunaan wewenang, .

28.  SANKSI
-
Perusahaan properti yang tidak menyampaikan laporan
dalam jangka waktu pelaporan yang telah ditentukan di
dalam Perka PPATK No. 12/2011 baik untuk transaksi
keuangan yang nilainya paling sedikit atau setara dengan
Rp. 500.000.000,- dan transaksi keuangan mencurigakan
dikenai sanksi administratif sebagai berikut:
a. Peringatan;
b. Teguran tertulis;
c. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau
sanksi; dan/ atau

29. Leks&Co
Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
T. +62 21 5795 7550
F. +62 21 5795 7551
www.lekslawyer.com
www.lekslawyer.com