suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain melalui pengadilan.Surat yg dibuat oleh Penggugat pihak merasa hak/kepentingan hukum ukum dilanggar atau dirugikan, ditujukan ke PN, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar Tergugat dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Permohonan Kepada Pengadilan Niaga agar Menerbitkan Penetapan segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU Tahun 2001 1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten tentang masuknya. barang/Importasi melanggar merek. yang diduga. BIDANG MEREK Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek dan menghindari penghilangan barang buktiPermohonan Penetapan Eksekusi Kepada PN atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen men P. 57 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 2. Yurisdikai diajukan kepada PN ditempat kediaman Konsumen yang dirugikan.

1. & M.HAMIDI MASYKUR
PERMOHONAN

2. suatu cara untuk
mendapatkan hak yang
dikuasai orang lain
atau yang dilanggar
orang lain melalui
pengadilan.
Jeremias 1993:3).

3. Surat yg dibuat oleh Penggugat
pihak yg merasa
hak/kepentingan hukum
dilanggar atau dirugikan,
ditujukan ke PN, disertai
permintaan memeriksa dan
memutus agar Tergugat
dipaksa memulihkan hak
penggugat yang dilanggarnya
serta memenuhi kewajiban
lainnya akibat dari
dilanggarnya hak penggugat
tersebut.
(Rachmi 2012:slide no 1).

4. VS

5. Wanprestasi
Hak Milik
warisan Kepailitan PMH Penguasa
Perceraian
Ganti Rugi
PMH
contoh GUGATAN

6. PERMOHONAN
?

7. 1. Permohonan izin Poligami berdasarkan
pasal 5 (1) jo 4 (1) UU No 1 Tahun 1974.
2. Permohonan izin melangsungkan
perkawinan tanpa izin orang tua pasal 6
ayat (5) UU No 1 Tahun 1974.
3. Permohonan Pencegahan Perkawinan.
Pasal 13 jo. P. 17 (1)UU No 1 Tahun 1974.
4. Permohonan Dispensasi Nikah. Bagi calon
mempelai Pria yg belum berumur 16
Tahun P.7 UU No 1 Tahun 1974.
5. Permohonan Pembatalan Perkawinan. P.
25,26,27 UU No 1 Tahun 1974.
6. Permohonan Pengangkatan Wali. P. 23
(2) KHI, Keppres No 1 Tahun 1991 jo.
Permenag No 2 1987.
7. Permohonan Penegasan Pengangkatan
Anak. SEMA No 6 1983 Tanggal 30
September 1983 Tentang Penyempurnaan
SEMA NO 2 Tahun 1979.
BIDANG KELUARGA
PERMOHONAN

8. Permohonan Kepada Pengadilan
Niaga agar Menerbitkan Penetapan
segera dan efektif berdasarkan Pasal 125
UU No 14 Tahu 2000.
1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran
Paten tentang masuknya
barang/Importasi yang diduga
melanggar paten.
2. Menyimpan bukti yang berkaitan
dengan pelanggaran paten dan
menghindari penghilangan barang
bukti.
3. Meminta kepada pihak yang dirugikan
agar memberitahukan bukti yang
menyatakan pihak tersebut berhak atas
paten tersebut.
BIDANG PATEN
PERMOHONAN

9. Permohonan Kepada Pengadilan
Niaga agar Menerbitkan Penetapan
segera dan efektif berdasarkan Pasal 85 UU
No 15 Tahun 2001.
1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran
Paten tentang masuknya
barang/Importasi yang diduga
melanggar merek.
2. Menyimpan bukti yang berkaitan
dengan pelanggaran merek dan
menghindari penghilangan barang
bukti.
BIDANG MEREK
PERMOHONAN

10. 1. Permohonan Penetapan Eksekusi
Kepada PN atas Putusan Majelis Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen .P. 57
UU No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
2. Yurisdiksi diajukan kepada PN
ditempat kediaman Konsumen yang
dirugikan.
BIDANG KONSUMEN
PERMOHONAN

11. Permohonan atau Permintaan Eksekusi
Kepada PN atas Putusan Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) yang telah
berkekuatan hukum tetap.
BIDANG Praktik Monopoli
&persaingan
PERMOHONAN

12. Permohonan Pemeriksaan Yayasan
berdasarkan P. 53 Kepada PN untuk
mendapatkan data/keterangan atas dugaan
organ yayasan:
a. Melakukan PMH atau bertentangan
dengan Anggaran Dasar Yayasan
b. Melakukan Perbuatan yang merugikan
Yayasan serta Pihak Ketiga
c. Lalai Melaksanakan Tugas
d. Melakukan Perbuatan yang merugikan
negara
PERMOHONAN

13. 1. Permohonan Pembuburan PT
berdasarkan P. 7 (4) UU No 1 Tahun
1995 Jo.
2. Permohonan izin melakukan sendiri
Pemanggilan RUPS kepada Ketua PN
berdasarkan Pasal 67 (1)
1. Apabila Direksi atau Komisaris tidak
menyelenggarakan RUPS tahunan pada
waktu yang ditentukan
2. Melakukan pemanggilan sendiri RUPS
lainnya apabila Direksi atau Komisaris
setelah lewat 30 hari terhitung sejak
permintaan tidak melakukan RUPS
lainnnya.
PERMOHONAN

14. 1. IDENTITAS PARA PIHAK
2. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA
GUGATAN
3. PETITIM GUGATAN/ TUNTUTAN
ISI
GUGATAN

15. 1. IDENTITAS PARA PIHAK
Keterangan menyangkut jati dari Penggugat dan Tergugat
yang menerangkan
Nama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :
* Kesalahan menulis nama maupun alamat (Error In Persona)
ISI GUGATAN

16. Contoh Error In Persona:
- Penggugat tidak memenuhi alas hak untuk
mengajukan gugatan.
- Tidak Cakap Melakukan Tindakan Hukum
- Gugatan Kurang Pihak
- Kesalahan sasaran Pihak Yang Digugat
ISI GUGATAN

17. 2. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA
GUGATAN
“dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang
merupakan dasar dari suatu tuntutan hak”.
Ada dua bagian
1. Fetelijkegronden Bagian yang menguraikan tentang kejadian
atau peristiwa perihal duduknya perkara.
2. Rechtsgronden Bagian yang menguraikan tentang adanya
hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukumnya.
Seberapa jauh dicantumkannya perincian tentang fakta dan peristiwa yang
dijadikan dasar tuntutan?
ISI GUGATAN

18. Subtantierings Theorie
TEORI Menyusun
Individualiseringts th
FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA G

19. 3. PETITUM GUGATAN / TUNTUTAN
 Petitum “apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar
diputuskan oleh hakim” (Pasal 8 Rv Petitum harus dirumuskan jelas
dan tegas)
 Akibat dari tuntutan yang tidak jelas dan tegas berakibat tidak
diterimanya tuntutan tersebut.Gugatan yang berisi pertanyaan yang
bertentangan satu sama lain (Obscuur Libel)
 Sebuah tuntutan dapat dibagi menjadi tiga (3), yaitu:
- Tuntutan Primer atau tuntutan Pokok yang langsung berhubungan dengan pokok
perkara;
- Tuntutan Tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan
pokok perkara;
- Tuntutan subsidair atau pengganti
ISI GUGATAN

20. NO ISTILAH KETERANGAN
01 Biaya Perkara Tuntutan agar tergugat dihukum u membayar
biaya perkara
02 Uitvoerbaar bij
voorraad
Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding
atau kasasi. (Instruksi MA Tanggal 13 Februari
1958)
03 Memoratoir
(membayar bunga)
Tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa
sejumlah uang tertentu.
04 Dwangsom Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar
uang paksa.
05 Tuntutan Nafkah Tuntutan nafkah bagi isteri (pasal 59 ayat (2),
62,65 HOCI, 213, 229 BW. Atau pembagian harta
(pasal 66 HOCI,Pasal 323 BW)
06 Subsidair Diajukan sebagai pengganti apabila hakim
berpendapat lain. “agar Hakim Mengadili menurut
keadilan yang benar” atau “Mohon Hakim Putusan
yang seadil-adilnya” (aequo et bono)

21. 1. POSITA & PETITUM harus singkron
2. Antara POSITA & PETITUM tidak boleh saling
bertentangan
3. Orang yang ditetapkan dalam PETITUM harus sebagai
pihak dalam berperkara
4. PETITUM tidak membingungkan Hakim
5. PETITUM tidak boleh berisi perintah untuk tidak berbuat
6. PETITUM harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-
poin posita.

22. TIDAK DITERIMANYA GUGATAN “NO” (Niet Onvankelijk verklaard)
1. Gugatan Prematur :
Dalam hal gugatan berkaitan dengan tanggal jatuh tempo suatu
tagihan.
2. Gugatan Kadaluarsa
Dalam hal gugatan berkaitan dengan dengan tenggang waktu
tuntutan yang disediakan oleh Undang-Undang
3. Gugatan Menjadi Tidak Sah
Tanggal yang tertera dalam surat gugatan lebih awal dari surat
kuasa, apabila gugatan yang diajukan dengan menggunakan kuasa.

24. 1. Komulasi Subyektif: penggabungan dari subyek (pasal 127
HIR,151 Rbg, 1283-1284BW dan 18 Wvk
2. Komulasi Obyektif : Penggabungan tuntutan dalam satu
perkara sekaligus. Tetapi Putusan MA No 880 K/Sip/1970
untuk menghindari putusan yang saling bertentangan
Procesual doelmatig.
Pengecualian:
1. Gugatan tertentu yang diperlukan suatu acara khusus
(gugat cerai) sedangkan lain memerlukan acara biasa
(gugatan memenuhi perjanjian)
2. Hakim tidak berwenang secara relative u memeriksa salah
satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu
gugatan dengan tuntutan lain.
3. Tuntutan tentang Bezit tidak boleh bersama-sama dengan
tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan pasal 103
Rv

25. 1. Harus ada hubungan batin satu sama lainnya, sehingga
memudahkan proses, dapat menghindarkan kemungkinan
putusan saling bertentangan serta bermanfaat ditinjau dari
segi acara atau Procesueel doelmatig (Yurisprudensi MARI,
tanggal 6 Mei 1975, Nomor 880 K/Sip/1973
2. Haruslah dengan mengingat asas “ Cepat dan Murah”
(Yurisprudensi MARI, tanggal 3 Desember 1974, Nomor 1043 K/
Sip/ 1971 jo. Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, asas “sederhana, cepat dan biaya
ringan”
3. Mengenai ketentuan hukum acara yang mengaturnya tidak ada
perbedaan, misalnya tentang perkara HAKI (MEREK, PATEN,
HAK CIPTA, dll.) dengan perkara PMH berdasarkan 1365 BW
(Yurisprudensi MARI, Tanggal 13 Desember 1972, Nomor 677
K/ Sip/1972

26. M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn

27. 1. Perubahan thd gugatan yang belum dikirim kepada
Tergugat
2. Perubahan thd gugatan yang telah dikirim kepada
Tergugat
 Apabila bersifat prinsip maka gugatan harus dicabut
terlebih dahulu
 Apabila tidak prinsip, maka perubahan dapat dilakukan
pada sidang pertama, yaitu tingkat perdamaian (mediasi)
atau sebelum pihak tergugat menyampaikan gugatan
untuk itu perlu ada persetujuan dari TERGUGAT.
 (pasal 271 Rv: Penggugat mempunyai hak penuh untuk
mencabut gugatan, tanpa perlu persetujuan gugatan)

28. 1. Perubahan/ pencabutan gugatan sebelum jawaban, maka
penggugat dapat melakukan dengan cara menyampaikan
kepada Hakim, tanpa perlu persetujuan dari Tergugat (pasal
271 ayat (1) Rv). Akan tetapi poin-poin yang diubah atau
pencabutan itu harus diberitahukan kepada pihak lawan
(Tergugat)
2. Perubahan/Pecabutan Gugatan setelah ada jawaban dari
Tergugat, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari pihak lawan (pasal 271 ayat (2) Rv
3. Yurisprudensi MARI, tanggal 14 Oktober 1970, Nomor 546
K/Sip/ 1970 (Perubahan dan pencabutan gugatan masih bisa
dilakukan, meskipun pada tingkat pemeriksaan, kesimpulan
atau tinggal menunggu putusan, asal mendapat persetujuan
dari PIHAK LAWAN

29. M. Hamidi Masykur

30. Aturan yang mengatur
tata cara Pencari
Keadilan
meyakinkan Hakim
melalui Tuntutan haknya.

31. M. Hamidi Masykur