1. PRINSIP KEHATI HATIAN
DALAM PENERBITKAN
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
BESERTAAKIBAT HUKUMNYA (
Studi Kasus Di Desa Kutoharjo
Kecamatan Pati Kabupaten Pati )
GALIH KAKUNG
8111413091
3. Latar Belakang
• Semua Urusan pertanahan diatur :
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 sebagai
regulasi dalam urusan pertanahan di Indonesia ditambah aturan
pelaksananya pp no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan
aturan pendukung lainnya : Peraturan kementrian agraria, Peraturan
kepala badan pertanahan nasional, dll
• Regulasi di atas agar meminimalisir terjadinya sengketa tanah,
Kenyataannya masih banyak terjadinya konflik sengketa tanah di
indonesia.
4. Jurnal pendukung latar belakang
Pandu Eka Pramuditya yaitu “Pelaksanaan Pendaftaran Hak
Milik Atas Tanah Negara Di Surakarta”. Jurnal yang pada
intisarinya menjelaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah
berjalan dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam PP No
24 Tahun 1997 dan juga keterkaitan sekumpulan aturan yang
meregulasi tentang pendaftaran tanah yang diperlukan di
dalam hukum agraria.
5. Alur Skema Kasus Karto Wijoyo vs Ngasiman
Tanah yang tertulis pada buku C Desa no. 90 persil 86 D.I atas nama Karto Wijoyo Kaidin dengan luas 0,090 ha
berencana akan dibeli Ngasiman
Sekitar tahun 1964-an tanah Karto Wijoyo Kaidin yang tertera pada buku C Desa no. 90 persil 86 D.I atas nama Karto Wijoyo
Kaidin dengan luas 0,090 ha dibeli Ngasiman tanpa melalui Notaris atau menyerahkan kepada pihak yang membuatkan ikatan
jual beli tetapi hal tersebut berlangsung di balai desa Kutoharjo dan hanya disaksikan oleh beberapa saksi yang ada di balai desa
Kutoharjo
Pada tanggal 13 Januari 1964 terjadilah perubahan di dalam tanah yang tertulis pada buku C Desa no. 90 persil 86 D.I atas nama
Karto Wijoyo Kaidin dengan luas 0,090 ha yang menerangkan perubahan, bahwa tanah seluas 0,23 ha atas nama Karto Wijoyo
Kaidin (dijual) beralih ke C Desa nomor 1316 atas nama Ngasiman
Pada tanggal 10-10-1994 Ngasiman meninggal dunia, harta peninggalannya ( tanah pada buku C Desa no. 90 persil 86 D.I atas
nama Karto Wijoyo Kaidin dengan luas 0,090 ha yang telah berganti kepemilikannya menjadi Ngasiman ) jatuh kepada 5 orang
anaknya yang menjadi ahli warisnya. Kemudian setelah meninggalnya Ngasiman, ahli warisnya meminta eksekusi pembagian
tanah tersebut
6. Ahli waris Ngasiman juga mengajukan kasasi dan peninjauan kembali yang tertera pada Mahkamah Agung No. 2115 K/
Pdt/2010 dan Putusan PK nomor 356 PK/PDT/2013
Lanjutan.....
Tanggal 31 Agustus 2015 pada putusan nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN.Pti ahli waris Ngasiman tidak mempuyai hak atas tanah
yang dimiliki oleh pewarisnya yang telah dijelaskan pada awal cerita kasus ini.
Pada sekitaran bulan Juni 2009 ahli waris tanah Ngasiman mendapat gugatan dari ahli waris Karto Wijoyo yang tercantum pada
pokok perkara yang terdaftar nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Pt
tanah peninggalan Ngasiman diSertifikatkan kepada ahli warisnya ( Suyoto SE, Agus Tumijan, Lis Surahmi ) dan berganti hak
milik oleh mereka ( Suyoto SE, Agus Tumijan, Lis Surahmi ) yang tertera di Sertifikat tanah No. 03690 atas nama Suyoto SE,
Agus Tumijan, Lis Surahmi tertanggal 15 Januari 2008
7. Rumusan masalah
• Apakah prinsip kehati hatian sudah diterapkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Pati dalam hal penerbitan sertifikat tanah No. 03690 atas
nama Suyoto SE, Agus Tumijan, Lis Surahmi ?
• Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak diterapkannya
prinsip kehati - hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah ?
9. Penelitian Terdahulu
• Maria Ardita Soemoharmanto, 2008
Prinsip kehati - hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh kantor
pertanahan kabupaten sukoharjo : penerapan prinsip kehati hatian dalam penerbitan
sertifikat hak atas tanah yang dillakukan oleh kantor pertanahan kabupaten sukoharjo
belum benar karena hanya sebatas pemenuhan aspek administratif saja. ( Skripsi )
• Deni Agus Susanto, 2016
Prinsip Kehati - hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT dalam Pengurusan
Peralihan Tanah Letter C : PPAT belum bisa memberikan pelayanan SOP dalam
kepengurusan peralihan tanah letter C oleh masyarakat. Karena ppat tidak bisa
menganalisa kesesuaian antara isi akta jual beli tanah dengan perbuatan yang terjadi di
lapangan. (Tesis )
• Husnal Faizah Alyaminy, 2014
Penerapan Prinsip Kehati - Hatian Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah
Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kantor Pertanahan : kantor pertanahan
mataram dan lombok barat belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati hatian dalam
penerbitan sertifikat yang berakibat masih banyaknya pengajuan pembatalan sertifikat
kepada kantor pertanahan tersebut. ( Tesis )
10. Landasan Teori
• Teori Bekerjanya Hukum menurut Robert B. Seidman dan William J.
Chambliss
proses bekerjanya hukum ditentukan 4 komponen : lembaga pembuat
hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang
peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial.
Teori ini dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh
para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi
sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau
justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.
11. Landasan Konsptual
• Tentang prinsip kehati hatian
A. Pendaftaran tanah
Boedi Harsono : pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa
pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu
yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan
penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya
dan pemeliharaannya.
B. Tujuan pendaftaran tanah (pasal 3 pp no. 24 tahun 1997)
1. Memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak
2. Untuk menyediakan informasi pertanahan
3. Agar terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
12. C. Objek pendaftaran tanah
1. Bidang tanah dengan HM, HGB, HGU, HP
2. Tanah hak pengelolaan
3. Tanah wakaf
4. Hak Milik atas satuan rumah susun
5. Hak Tanggungan
6. Tanah Negara
D. Asas pendaftaran tanah (pasal 2 pp no. 24 tahun 1997)
1. Asas sederhana
2. Asas aman
3. Asas terjangkau
4. Asas mutahir
5. Asas terbuka
13. • Prosedur pendaftaran tanah
- Pendaftaran tanah pertama kali : pendaftaran tanah yang belum didaftarkan
berdasarkan pp no. 24 tahu 1997
A. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik meliputi :
1. Pembuatan peta dasar pendaftaran : untuk menjamin letak bidang tanah yang
akan didaftarkan secara pasti.
2. Penetapan batas bidang tanah : agar bidang tanahnya lebih jelas dalam proses
pengukuran selanjutnya.
3. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah : bidang tanah yang sudah ditetapkan
batasnya selanjutnya akan dilakukan pemetaan dalam pendaftaran bidang
tanah.
B. Pembuatan daftar tanah
Yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan
suatu sistem penomoran
14. C. Pembuatan surat ukur
Yaitu dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah yang berbentuk peta
pada saat keperluan pengukuran lapangan.
D. Pembuktian hak dan pembukuan yang meliputi :
1. Pembuktian hak baru
2. Pembuktian hak lama
3. Pembukuan hak
4. Penerbitan sertifikat
5. Penyajian data fisik dan yuridis
6. Penyimpanan daftar umum dan dokumen
15. • Tentang akibat hukum
A. Akibat hukum
Soeroso R : suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang
dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.
Maksud dari penelitian ini adalah condong ke pembahasan di dalam penerbitan
sertifikat hak atas tanah tentu menimbulkan suatu tujuan yang berakibat hukum
timbul di dalamnya yang dilakukan oleh pejabat atau pemerintah yang
berwenang.
B. Pembatalan sertifikat hak atas tanah
Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak
atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung
cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. C. Untuk pembatalan sertifikat atas dasar cacat hukum administrasi terjadi
meliputi :
1. Kesalahan prosedur;
2. Kesalahan penerapan peraturan perundang - undangan;
3. Kesalahan subjek hak;
4. Kesalahan objek hak;
5. Kesalahan jenis hak;
6. Kesalahan perhitungan luas;
7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
8. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
17. D. Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap berupa :
1. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan;
2. Pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau
3. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan.
yang terdiri : a. perintah untuh membatalkan hak atas tanah
b. menyatakan batal/tidak sah hak tanah
c. menyatakan sah/tidak bukti
d. perintah melakukan revisi buku tanah
e. perintah penerbitan hak atas tanah
f. amar yang menyatakan akibat hukum terbitnya, peralihannya
dan batalnya hak
18. Kerangka berfikir
Pengaturan Undang Undang Tentang Pertanahan
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok Pokok Agraria
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Oleh Kantor
Pertanahan
Faktor Faktor Penghambat Saat Pendaftaran
Tanah
Hal ini terjadi biasa karena kurangnya data yang
dibutuhkan untuk pendaftaran tanah
Akibat Hukum Setelah
Terjadinya Kesalahan Saat
Proses Pendaftaran Tanah
Terjadinya Kasus Yang Memberikan Dampak Kerugian Bagi
Pemegang Hak Atas Tanah
Termuat di dalam Putusan Penggadilan Nomor
14/Pdt.Bth/2015/PN.Pti
19. Lanjutan....
TEORI & JENIS PENELITIAN
TEORI bekerjanya hukum menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh 4 (
empat ) komponen utama yaitu lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh
kekuatan personal dan sosial.
JENIS PENELITIAN yang digunakan penelitian hukum Yuridis Empiris, yang artinya bahwa penelitian hukum dipelajari dan diteliti
sebagai suatu studi law in action, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial
yang lain atau dapat dikatakan suatu yang keadaan yang terjadi dalam tatanan masyarakat. Selain itu Penelitian yuridis empiris yaitu
penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer ( Soemitro Ronny Hannitijo, 1983 : 24 )
PENDEKATAN KUALITATIF
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang – Undang dan pendekatan kasus
Idealitas Penerapan Prinsip Kehati Hatian Saat Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kantor
Pertanahan Setempat
21. Metode penelitian
• Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah pendekatan
metode kualitatif dengan cara studi kasus.
• Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris : penelitian hukum
dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi law in action.
• Sumber data :
Data Primer
- mencari informasi dengan para pihak yang terkait dengan judul penelitian ini.
Data Sekunder
- UU yang berkaitan dengan judul penelitian, buku literatur penunjang untuk
menganalisa penelitian ini.
22. • Tehnik pengumpulan data :
- wawancara dengan perwakilan pihak yang terkait
- Studi kepustakaan untuk mencari literatur buku yang terkait untuk menunjang
teori
- Dokumentasi memperoleh data yang terkait dengan objek penelitian.
24. Hasil dan pembahasan
1. Apakah prinsip kehati hatian sudah diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Pati dalam hal penerbitan sertifikat tanah No. 03690 atas nama Suyoto SE, Agus
Tumijan, Lis Surahmi ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak diterapkannya prinsip kehati -
hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah ?
- Prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah kantor pertanahan kabupaten pati
berdasarkan pp no. 24 tahun 1997
- Kesimpulan kasus : proses peralihan kepemilikan tanah dari Karto wijoyo(buku c
desa no 90 persil 86) dibeli ngasiman(buku c desa no 1316) hingga jatuh ke ahli waris
Ngasiman(sertifikat tanah no 03690) Permasalahannya di bukti nota jual belinya
Dua unsur :
- 1. Pembuktian hak dan pembukuannya ( ps 12 (1) PP no. 24 Tahun 1997 )
- 2. asas Aman ( ps 2 pp 24 tahun 1997 )
- Belum sepenuhnya dilakukan
25. Lanjutan......
- dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah tentu menimbulkan suatu tujuan yang
berakibat hukum timbul di dalamnya yang dilakukan oleh pejabat atau
pemerintah yang berwenang.
- Terjadinya pembatalan sertifikat tanah no 03690 an ahli waris ngasiman (putusan
no 14/Pdt.Bth/2015/PN.Pti) alasan Cacat hukum administrasi
27. Simpulan dan saran
• Kantor pertanahan kabupaten pati belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati
hatian dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah, terbukti pada sertifikat no
03690 an ngasiman dinyatakan cacat (putusan no 14/Pdt.Bth/2015/PN.Pti)
karena pihak ngasiman tidak bisa membuktikan akta jual beli secara tertulis dan
harus mengembalikan kepada pemegang hak yang sebelumnya yaitu karto
wijoyo
• Untuk menghindari terjadinya konflik yang akan datang, sebaiknya pihak yang
berwenang harus benar dalam menjalankan SOP dan memperhatikan secara teliti
peraturan yang berkaitan tentang prinsip kehati hatian dalam penerbitan tanah
agar tidak timbul kerugian bagi pemegang hak yang dimanfaatkan oleh pihak
yang mempunyai etikad tidak baik.
