Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pengertian kesehatan kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 serta hak-hak pekerja/buruh terkait kesel

1. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
IR. S. MULIAWAN. R
PENERAPAN PERSYARATAN
KESEHATAN KERJA PADA PEKERJAAN
DI PERUSAHAAN

2. PENDAHULUANPENDAHULUAN
 Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :
 KKeadaaneadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/BahanMesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan
 Lingkungan KerjaLingkungan Kerja
 Sifat PekerjaanSifat Pekerjaan
 Cara KerjaCara Kerja
 Proses ProduksiProses Produksi
 Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjaPerlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja
 Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerjaKewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja

3. Tujuan K3Tujuan K3
 Mencegah Kecelakaan Kerja :Mencegah Kecelakaan Kerja :
 PeledakanPeledakan
 KebakaranKebakaran
 Pencemaran lingkunganPencemaran lingkungan
 Penyakit Akibat KerjaPenyakit Akibat Kerja
 Meningkatkan produktivitas kerjaMeningkatkan produktivitas kerja

4.  Promosi dan pemeliharaanPromosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-derajat yang setinggi-
tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial daritingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari
pekerja pada semua pekerjaan;pekerja pada semua pekerjaan; pencegahanpencegahan
gangguan kesehatangangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkanpada pekerja yang disebabkan
oleh kondisi kerja mereka;oleh kondisi kerja mereka; perlindungan pekerjaperlindungan pekerja dalamdalam
pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yangpekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang
mengganggu kesehatan;mengganggu kesehatan; penempatan danpenempatan dan
pemeliharaan pekerjapemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerjadalam suatu lingkungan kerja
yang sesuai dengan kemampuan fisik danyang sesuai dengan kemampuan fisik dan
psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaianpsikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian
pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusiapekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia
terhadap pekerjaannya.terhadap pekerjaannya.
Pengertian Kesehatan Kerja menurut
Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 :

5. 1.1. UU DTahun 1945UU DTahun 1945
2.2. UU No. 1 Tahun 1970UU No. 1 Tahun 1970 tentangtentang KKeselamatan Kerjaeselamatan Kerja
3.3. UU No. 3 Tahun 1992UU No. 3 Tahun 1992 tentangtentang Jaminan Sosial TenagaJaminan Sosial Tenaga
KerjaKerja
4.4. UU No. 13 tahun 2003UU No. 13 tahun 2003 tentangtentang KetenagakerjaanKetenagakerjaan
5.5. PP No. No. 7 tahun 1973PP No. No. 7 tahun 1973 tentangtentang Pengawasan AtasPengawasan Atas
Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
6.6. PP No. 14 tahun 1993PP No. 14 tahun 1993 tentangtentang Penyelenggaraan ProgramPenyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga KerjaJaminan Sosial Tenaga Kerja
7.7. Kepres R.I No. 22 tahun 1993Kepres R.I No. 22 tahun 1993 tentangtentang PPenyakit Yangenyakit Yang
Timbul Karena Hubungan KerjaTimbul Karena Hubungan Kerja
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan DenganPeraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan KonstruksiKesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi
8. PMPNo. 7 Tahun 19648. PMPNo. 7 Tahun 1964 tentangtentang SSyarat Kesehatan,yarat Kesehatan,
Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat KerjaKebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja

6. 9. Permenakertrans No. Per. 01/Men/19769. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976 tentangtentang
KKewajiban Latihan Hiperkes Bagi DokterPerusahaanewajiban Latihan Hiperkes Bagi DokterPerusahaan
10. Permenakertrans No. Per. 01/Men/197910. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 tentangtentang
KKewajiban Latihan Hiperkes Bagi Paramedisewajiban Latihan Hiperkes Bagi Paramedis
Perusahaan.Perusahaan.
11. Permenakertrans No. Per. 02/Men/198011. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentangtentang
PPemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalamemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan KerjaPenyelenggaraan Keselamatan Kerja
12. Permenakertrans No. Per. 01/Men/198112. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentangtentang
KKewajiban MelaporPenyakit Akibat Kerjaewajiban MelaporPenyakit Akibat Kerja
13. Permenakertrans No. Per. 03/Men/198213. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentangtentang
PPelayanan Kesehatan Kerja.elayanan Kesehatan Kerja.
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan DenganPeraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan KerjaKesehatan Dan Lingkungan Kerja

7. 15. PermennakerNo. Per. 03/Men/198515. PermennakerNo. Per. 03/Men/1985 tentangtentang KeselamatanKeselamatan
dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbesdan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
16. Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/200316. Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003 tentangtentang PedomanPedoman
Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan DanDiagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan
Penyakit Akibat KerjaPenyakit Akibat Kerja
17. Kepmenakertrans No. Kep.17. Kepmenakertrans No. Kep. 6868/Men//Men/IV/IV/20020044 tentangtentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
18. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/197918. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 tentangtentang PengadaanPengadaan
Kantin dan Ruang MakanKantin dan Ruang Makan
19. SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/198919. SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentangtentang PerusahaanPerusahaan
Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga KerjaCatering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja
20. Kepdirjen BinwasnakerNo. Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentang20. Kepdirjen BinwasnakerNo. Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan DenganPeraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan KerjaKesehatan Dan Lingkungan Kerja
14. PermenakerNo. Per. 03/Men/198614. PermenakerNo. Per. 03/Men/1986 tentangtentang KKeselamatan Daneselamatan Dan
Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola PestisidaKesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida

8. • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakTiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaanbagi kemanusiaan
• UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok MengenaiUU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
ketenagakerjaanketenagakerjaan
Pasal 3Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagiTiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaankemanusiaan
Pasal 9Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,
kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuaikesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai
dengan martabat manusia dan moral agamadengan martabat manusia dan moral agama
Pasal 10Pasal 10
Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi normaPemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma
keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian gantikeselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti
kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerjakerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
DASAR HUKUM UUD 1945

9. Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenagaMemberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga
kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaankerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan
selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perluselamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu
dipakai dan digunakan secara aman dan efisiendipakai dan digunakan secara aman dan efisien
PENGERTIAN UU NO. 1 TAHUN 1970
Secara Etimologis :Secara Etimologis :
Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin
kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya
beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil,
makmur dan sejahtera
Secara Filosofi :Secara Filosofi :
Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang
mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di
tempat kerja
Secara Keilmuan :Secara Keilmuan :

10. Pasal 86Pasal 86
(1)(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperolehSetiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; danb. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatc. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama;manusia serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimalmewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerjadiselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan(2) dilaksanakan
Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UU No. 13 Tahun 2003

11. Pasal 86Pasal 86
(1)(1) Cukup jelasCukup jelas
(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan
untuk memberikan jaminan keselamatan danuntuk memberikan jaminan keselamatan dan
meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruhmeningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh
dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakitdengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,
promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
(3) Cukup jelas(3) Cukup jelas
Penjelasan

12. Pasal 87Pasal 87
(1)(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistemSetiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yangmanajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaanterintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2)(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemenKetentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimanakeselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturandimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
PemerintahPemerintah

13. Pasal 87Pasal 87
(1)(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatanYang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistemdan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem
manajemen perusahaan secara keseluruhan yangmanajemen perusahaan secara keseluruhan yang
meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan,meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan,
tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber dayatanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya
yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan,yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan,
pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakanpencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan
keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangkakeselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatanpengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatan
kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien,kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien,
dan produktif.dan produktif.
(2)(2) Cukup JelasCukup Jelas
Penjelasan

14. Pasal 190Pasal 190
(1)(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksiMenteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi
administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuanadministratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15,sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15,
Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47
ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126
ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya.undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
BAB XVI
Bagiaan Kedua
Sanksi Administratif

15. Pasal 190Pasal 190
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa :berupa :
a. teguran;a. teguran;
b. peringatan tertulis;b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alatg. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat
produksi;produksi;
h. pencabutan ijin.h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehdimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
MenteriMenteri

16. • Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindunganTenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan
atas keselamatan dalam pekerjaannyaatas keselamatan dalam pekerjaannya
• Orang lain yang berada di tempat kerja perluOrang lain yang berada di tempat kerja perlu
menjamin keselamatannyamenjamin keselamatannya
• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secaraSumber-sumber produksi dapat dipakai secara
aman dan efisienaman dan efisien
TUJUAN
1.1. KampanyeKampanye
2.2. PemasyarakatanPemasyarakatan
3.3. PembudayaanPembudayaan
4.4. Kesadaran dan kedisiplinanKesadaran dan kedisiplinan
Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

17. KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAANKEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN
DALAM BIDANG KESEHATAN KERJADALAM BIDANG KESEHATAN KERJA
1.1. MEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISIMEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISI
MENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJAMENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA
(ps.8)(ps.8)
2.2. MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADAMENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADA
SETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) :SETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) :
Kondisi dan bahaya di tempat kerjaKondisi dan bahaya di tempat kerja
Alat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempatAlat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempat
kerjakerja
Alat Pelindung DiriAlat Pelindung Diri
Cara dan sikap kerja yang amanCara dan sikap kerja yang aman

18. 3.3. MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3
4.4. MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DANMENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DAN
KETENTUAN K3 YANG BERLAKU BIDANGKETENTUAN K3 YANG BERLAKU BIDANG
KESEHATAN KERJAKESEHATAN KERJA
5.5. MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN PENYAKIT AKIBATMELAPORKAN SETIAP KEJADIAN PENYAKIT AKIBAT
KERJAKERJA
6.6. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATANMENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN
KERJAKERJA
KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAANKEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN
DALAM BIDANG KESEHATAN KERJADALAM BIDANG KESEHATAN KERJA

19. KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJAKEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA
BIDANG KESEHATAN KERJABIDANG KESEHATAN KERJA
1.1. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILAMEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA
DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI K3DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI K3
2.2. MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3
YANG DIWAJIBKAN (BIDANG KESEHATAN KERJA)YANG DIWAJIBKAN (BIDANG KESEHATAN KERJA)
3.3. MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJAMENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
4.4. MENDAPATKAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJAMENDAPATKAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA
5.5. MENDAPATKAN KOMPENSASI KECELAKAAN DANMENDAPATKAN KOMPENSASI KECELAKAAN DAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA.PENYAKIT AKIBAT KERJA.

20. Penerapan Pro gram Kerja Di Tempat KerjaPenerapan Pro gram Kerja Di Tempat Kerja
 Menyelenggarakan pelayanan kesehatanMenyelenggarakan pelayanan kesehatan
kerjakerja
 Personil bidang kesehatan kerja denganPersonil bidang kesehatan kerja dengan
kualifikasi dan kompetensikualifikasi dan kompetensi
 Program /Kegiatan kesehatan kerja harusProgram /Kegiatan kesehatan kerja harus
komprehensifkomprehensif

21. PELAYANAN KESEHATAN KERJAPELAYANAN KESEHATAN KERJA
(Occupational Health Services)(Occupational Health Services)
 Salah satu lembaga K3 di perusahaanSalah satu lembaga K3 di perusahaan
 Sarana penyelenggaraan upaya kesehatanSarana penyelenggaraan upaya kesehatan
kerja yang bersifat komprehensif (promotif,kerja yang bersifat komprehensif (promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif)preventif, kuratif dan rehabilitatif)
 Diatur dalam Permennakertrans No. Per.Diatur dalam Permennakertrans No. Per.
03/Men/198203/Men/1982

22. PROGRAM KESEHATAN KERJAPROGRAM KESEHATAN KERJA
Program /Kegiatan harus bersifatProgram /Kegiatan harus bersifat
komprehensif, meliputi :komprehensif, meliputi :
 Pencegahan (Preventif)Pencegahan (Preventif)
 Pembinaan (Promotif)Pembinaan (Promotif)
 Pengobatan (Kuratif)Pengobatan (Kuratif)
 Pemulihan (Rehabilitatif)Pemulihan (Rehabilitatif)

23. TUGAS SEBAGAI PEGAWAI PENGAWASTUGAS SEBAGAI PEGAWAI PENGAWAS
3. Mencegah atau menghindari terjadinya3. Mencegah atau menghindari terjadinya
pelanggaran terhadap aturan perundang-pelanggaran terhadap aturan perundang-
undangan ketenagakerjaan.undangan ketenagakerjaan.
( Preventif )( Preventif )
4. Mendorong peningkatan peranserta masyarakat4. Mendorong peningkatan peranserta masyarakat
hubungan industrial dan lembaga lainnya dalamhubungan industrial dan lembaga lainnya dalam
menciptakan budaya keselamatan dan kesehatanmenciptakan budaya keselamatan dan kesehatan
kerja.kerja.
( Promotif )( Promotif )

24. Lanjutan….Lanjutan….
5.Melakukan penindakan terhadap pelaku5.Melakukan penindakan terhadap pelaku
pelanggaran peraturan perundang-undanganpelanggaran peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan, agar terwujud kepastian hukumketenagakerjaan, agar terwujud kepastian hukum
( Represive )( Represive )

25. PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJAPELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Pelayanan Kesehatan Kerja
Permennaker No. 03/1982
 Pelayanan Kesehatan Kerja
PJK3 bidang Kesehatan Kerja
 Permenaker No.04/Men/1995
 Jasa pemeriksaan kesehatan TK, pengujianJasa pemeriksaan kesehatan TK, pengujian
lingkugan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatanlingkugan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan
KerjaKerja
Dilaksanakan melalui Lembaga KesehatanDilaksanakan melalui Lembaga Kesehatan
Kerja :Kerja :

26. TATA CARA PENYELENGGARAANTATA CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJAPELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
 Diselenggarakan sendiri oleh pengurusDiselenggarakan sendiri oleh pengurus
 Diselenggarakan oleh pengurus denganDiselenggarakan oleh pengurus dengan
mengadakan ikatan/kerja sama denganmengadakan ikatan/kerja sama dengan
dokter atau pelayanan kesehatan.dokter atau pelayanan kesehatan.
 Diselenggarakan secara bersama antarDiselenggarakan secara bersama antar
beberapa perusahaanbeberapa perusahaan

27. Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerjaTata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaanyang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan
NoNo Jenis PelayananJenis Pelayanan Bentuk KegiatanBentuk Kegiatan
1.1. Pelayanan kesehatanPelayanan kesehatan
preventif danpreventif dan
promotifpromotif
• Pembinaan kesehatan kerja kepada tenaga kerjaPembinaan kesehatan kerja kepada tenaga kerja
minimal 1 bulan sekaliminimal 1 bulan sekali
• Pengawasan dan pembinaan lingkungan kerjaPengawasan dan pembinaan lingkungan kerja
minimal 2 bulan sekaliminimal 2 bulan sekali
2.2. Pelayanan kesehatanPelayanan kesehatan
kuratif dankuratif dan
rehabilitatifrehabilitatif
• Memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatifMemberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif
selama hari kerja dan selama ada shift kerjaselama hari kerja dan selama ada shift kerja
dengan 500 orang tenaga kerja atau lebihdengan 500 orang tenaga kerja atau lebih
• Pelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari kerjaPelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari kerja
• Pelayanan oleh paramedis/perawat dapatPelayanan oleh paramedis/perawat dapat
dilakukan untuk shift kerja ke 2 dan seterusnya.dilakukan untuk shift kerja ke 2 dan seterusnya.
3.3. Pelayanan kesehatanPelayanan kesehatan
rujukanrujukan
• Dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yangDilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang
lebih lengkap apabila ada kasus kesehatan yanglebih lengkap apabila ada kasus kesehatan yang
tidak dapat ditangani di dalam perusahaantidak dapat ditangani di dalam perusahaan

28. Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melaluiTata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui
kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (1)kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (1)
No.No.
KriteriaKriteria
perusahaanperusahaan
Cara PelayananCara Pelayanan
AA
PerusahaanPerusahaan
dengan tingkatdengan tingkat
risiko tinggirisiko tinggi
Preventif dan PromotifPreventif dan Promotif
Kuratif, RehabilitatifKuratif, Rehabilitatif
& Rujukan& Rujukan
1.1. Jumlah tenagaJumlah tenaga
kerja 200 s.dkerja 200 s.d
500 orang500 orang
• pembinaan danpembinaan dan
pengawasanpengawasan
kesehatan kerja dankesehatan kerja dan
lingkungan kerjalingkungan kerja
minimal setiap 2minimal setiap 2
bulan sekalibulan sekali
• diberikan selamadiberikan selama
jam kerjajam kerja
2.2. Jumlah tenagaJumlah tenaga
kerjakerja
< 200 orang< 200 orang
• pembinaan danpembinaan dan
pengawasanpengawasan
kesehatan kerja dankesehatan kerja dan
lingkungan kerjalingkungan kerja
minimal setiap 3 bulanminimal setiap 3 bulan
sekalisekali
• diberikan selamadiberikan selama
jam kerjajam kerja

29. Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melaluiTata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui
kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (2)kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (2)
BB
Perusahaan denganPerusahaan dengan
tingkat risiko rendahtingkat risiko rendah
Preventif dan PromotifPreventif dan Promotif
Kuratif, Rehabilitatif &Kuratif, Rehabilitatif &
RujukanRujukan
1.1. Jumlah tenaga kerjaJumlah tenaga kerja
> 500 s.d 1.000 orang> 500 s.d 1.000 orang
• pembinaan dan pengawasanpembinaan dan pengawasan
kesehatan kerja dankesehatan kerja dan
lingkungan kerja minimallingkungan kerja minimal
setiap 2 bulan sekalisetiap 2 bulan sekali
• diberikan selama jamdiberikan selama jam
kerja dan selama adakerja dan selama ada
shift kerja dengan 500shift kerja dengan 500
orang tenaga kerjaorang tenaga kerja
atau lebihatau lebih
2.2. Jumlah tenaga kerja 200Jumlah tenaga kerja 200
s/d 500 orangs/d 500 orang
• pembinaan dan pengawasanpembinaan dan pengawasan
kesehatan kerja dankesehatan kerja dan
lingkungan kerja minimallingkungan kerja minimal
setiap 3 bulan sekalisetiap 3 bulan sekali
• diberikan minimaldiberikan minimal
setiap 2 hari sekalisetiap 2 hari sekali
33 Jumlah tenaga kerja s.dJumlah tenaga kerja s.d
200 orang200 orang
• pembinaan dan pengawasanpembinaan dan pengawasan
kesehatan kerja dankesehatan kerja dan
lingkungan kerja minimallingkungan kerja minimal
setiap 6 bulan sekalisetiap 6 bulan sekali
• diberikan minimaldiberikan minimal
setiap 3 hari sekalisetiap 3 hari sekali

30. 1)1) Disyahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai wilayahDisyahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah
kewenangannyakewenangannya
2)2) Dipimpin dan dijalankan (dibawah tanggung jawab) dokter yangDipimpin dan dijalankan (dibawah tanggung jawab) dokter yang
disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker)disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker) dandan Dinas TengaDinas Tenga
Kerja setempat….. (Kerja setempat….. (memiliki SKP)memiliki SKP)
3)3) Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kesehatan KerjaDokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja
harus memenuhi persyaratan :harus memenuhi persyaratan :
 Memahami peraturan perundang-undangan keselamatan danMemahami peraturan perundang-undangan keselamatan dan
kesehatan kerja khususnya dibidang kesehatan kerja,kesehatan kerja khususnya dibidang kesehatan kerja,
 Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan olehMemenuhi persyaratan profesional yang disyahkan oleh
instansi yang berwenang.instansi yang berwenang. (Ijazah dokter, Surat Ijin Dokter/SID atau(Ijazah dokter, Surat Ijin Dokter/SID atau
STR dan Surat Ijin Praktek/SIP).STR dan Surat Ijin Praktek/SIP).
Dokterdan paramedis di pelayanan kesehatanDokterdan paramedis di pelayanan kesehatan
kerja wajib memiliki sertifikat pelatihan hiperkeskerja wajib memiliki sertifikat pelatihan hiperkes
(Permennaker(Permennaker No. 01/1976, Permennaker No. 01/1979)No. 01/1976, Permennaker No. 01/1979)
SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAANSYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJAPELAYANAN KESEHATAN KERJA

31. Program / Kegiatan :Program / Kegiatan :
1.1. Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970 pasalSyarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970 pasal
3)3)
2.2. Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No.Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No.
Per. 03/Men/1982)Per. 03/Men/1982)
3.3. UU No. 13 tahun 2003UU No. 13 tahun 2003

32. Promotif:Promotif:
- Rikes TK- Rikes TK
- Pembinaan- Pembinaan
- Gerakan O.R- Gerakan O.R
- Tdk merokok- Tdk merokok
- Gizi seimbang- Gizi seimbang
- Ergonomi- Ergonomi
- Pengendalian- Pengendalian
lingk.kerjalingk.kerja
- Higiene sanitasi- Higiene sanitasi
Preventif:Preventif:
- Rikes TK- Rikes TK
- Imunisasi- Imunisasi
- APD- APD
- Rotasi- Rotasi
- Pengurangan- Pengurangan
waktu kerjawaktu kerja
Kuratif :Kuratif :
PengobatanPengobatan
- P3K- P3K
- Rawat jalan- Rawat jalan
- Rawat inap- Rawat inap
Rehabilitatif:Rehabilitatif:
- Alat bantuAlat bantu
- ProteseProtese
- MutasiMutasi
- KompensasiKompensasi
Pelayanan Kesehatan Kerja
Secara Komprehensif
NAB
m
c
s

33. TUGAS POKOKPELAYANANKESEHATANKERJATUGAS POKOKPELAYANANKESEHATANKERJA
PERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1 98 2PERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1 98 2
1.1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerjaPemeriksaan kesehatan tenaga kerja
2.2. Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thdPembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd
tenaga kerjatenaga kerja
3.3. Pembinaan & pengawasan Lingkungan KerjaPembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja
4.4. Pembinaan & pengawasan sanitairPembinaan & pengawasan sanitair
5.5. Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenagaPembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga
kerjakerja
6.6. Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAKPencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK
7.7. P3KP3K
8.8. Latihan Petugas P3KLatihan Petugas P3K
9.9. Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraanPerencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan
makanan di tmp kerjamakanan di tmp kerja
10.10. Rehabilitasi akibat Kec atau PAKRehabilitasi akibat Kec atau PAK
11.11. Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.
12.12. Laporan berkala.Laporan berkala.

34. KEWAJIBAN-KEWAJIBANKEWAJIBAN-KEWAJIBAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN KERJADALAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Pengurus Perusahaan :Pengurus Perusahaan :
1.1. Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologiMemberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi
2.2. Memberikan kebebasan profesional kepada dokter yangMemberikan kebebasan profesional kepada dokter yang
menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.
 Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan PelayananDokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan
Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untukKesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk
melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-
keterangan yang diperlukan.keterangan yang diperlukan.
3.3. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK 1 (satu ) bulan sekaliMenyampaikan laporan pelaksanaan PKK 1 (satu ) bulan sekali
disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengandisampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan
tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi up.tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi up.
Direktur Pengawasan Norma K3.Direktur Pengawasan Norma K3.
Dokter dan Tenaga Kesehatan :Dokter dan Tenaga Kesehatan :
 Memberikan keterangan2 tentang PKK kepada PegawaiMemberikan keterangan2 tentang PKK kepada Pegawai
Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukanPengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan

35. PelaporanPelaporan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan KerjaPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
Jenis Pelaporan meliputi :Jenis Pelaporan meliputi :
1)1) Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri dari :Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri dari :
 KunjunganKunjungan barubaru
 Kunjungan ulanganKunjungan ulangan
 Diagnosa penyakitDiagnosa penyakit
 Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan olehPenyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan oleh
pekerjaanpekerjaan
 Kecelakaan kerjaKecelakaan kerja
1)1) LaporanLaporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerjahasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
 Pemeriksaan kesehatan awalPemeriksaan kesehatan awal
 Pemeriksaan kesehatan berkalaPemeriksaan kesehatan berkala
 Pemeriksaan kesehatan khususPemeriksaan kesehatan khusus
3)3) LaporanLaporan hasil pemantauan lingkungan kerjahasil pemantauan lingkungan kerja
4)4) StatistikStatistik kesehatankesehatan
5)5) Kegiatan kesehatan kerja lainnyaKegiatan kesehatan kerja lainnya

36. Analisa dan evaluasi data kesehatan kerjaAnalisa dan evaluasi data kesehatan kerja
NoNo JenisJenis
penyakit/penyakit/
gangguangangguan
kesehatankesehatan
yangyang
dideritadiderita
JmlJml JenisJenis
pekerjpekerj
aan/aan/
TempatTempat
kerjakerja
KemungkinanKemungkinan
penyebabpenyebab
SaranSaran
tindaktindak
lanjutlanjut
Faktor bahaya/risikoFaktor bahaya/risiko
di tempat kerjadi tempat kerja
FaktorFaktor
penyebabpenyebab
lainlain
11
22
33

37. Kaitan PKK Dengan JPK-DKaitan PKK Dengan JPK-D
JamsostekJamsostek
 Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti programPerusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program
JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikanJPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan
Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari programPelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program
JPK Dasar JamsostekJPK Dasar Jamsostek
 Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempatPelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat
penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker Nopenyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No
147 Th 1989).147 Th 1989).
 Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak bolehApabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh
meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakanmeninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK DasarPelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar
Jamsostek hanya memberikanJamsostek hanya memberikan pengobatan (kuratifpengobatan (kuratif))

38. NOTA PEMERIKSAANNOTA PEMERIKSAAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANPEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jend. A. yani Km. 6 No. 23 Telp. (0511) 253680, 260231, 260232 Fac. 263092 Tlx. 39148 Kode Pos 70249Jl. Jend. A. yani Km. 6 No. 23 Telp. (0511) 253680, 260231, 260232 Fac. 263092 Tlx. 39148 Kode Pos 70249
BANJARMASINBANJARMASIN
Banjarmasin, AprilBanjarmasin, April
20102010
Nomor : 560. 566/Print. /DisnakertransNomor : 560. 566/Print. /Disnakertrans
Lampiran : -Lampiran : -
Perihal : Nota Pemeriksaan Kepada Yth.Perihal : Nota Pemeriksaan Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan PT. TigaSdr. Pimpinan PT. Tiga
Laut SaktiLaut Sakti
di –di –
BentokBentok
Berdasarkan Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Kalimantan Selatan, dengan surat perintah tugas No.566.4/ 09 ./Disnakertrans di Perusahaan
PT. Tiga laut Sakti dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2009 dari hasil pemeriksaan tersebut
ditemukan hal –hal sebagai berikut :
1. APD1. APD
Berdasarkan UU. No. 01 tahun 1970 pasal 14 ( c ) jo SKB Kep.174/MEN/1986 dan No.104/KPTS/1986 Ps.1Berdasarkan UU. No. 01 tahun 1970 pasal 14 ( c ) jo SKB Kep.174/MEN/1986 dan No.104/KPTS/1986 Ps.1
Bab. X (10.1.2) Penggalian dan belum ada kesadaran pekerja untuk memakai APD selama waktuBab. X (10.1.2) Penggalian dan belum ada kesadaran pekerja untuk memakai APD selama waktu
bekerjabekerja
2. Kebersihan
Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 1 (hrf. c, n) Ps. 3 (hrf. a, i) jo SKB. Per.174/MEN/1986,
104/KPTS/1986 Bab. II (ayat 2.4.1, 2.4.4) bahan-bahan yang tidak dipakai dan tidak diperlukan harus
dipindahkan ketempat yang aman dan tidak boleh dibiarkan berrtumpuk ditempat kerja

39. NOTA PEMERIKSAANNOTA PEMERIKSAAN
3. Memeriksa Kesehatan3. Memeriksa Kesehatan
Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 8 (ayat. 1 dan 2) jo Permenakertrans No. Per.Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 8 (ayat. 1 dan 2) jo Permenakertrans No. Per.
02/Men/1980 Ps.2 (ayat 3), Ps. 6 Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja02/Men/1980 Ps.2 (ayat 3), Ps. 6 Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja
yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk olehyang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh
Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
4. Kesehatan Lingkungan4. Kesehatan Lingkungan
Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 Ps. 2 (hrf. n), Ps. 3 (hrf. h, l), jo. UU.RI No. 23 tahun 1992 Ps.Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 Ps. 2 (hrf. n), Ps. 3 (hrf. h, l), jo. UU.RI No. 23 tahun 1992 Ps.
22 (ayat 1, 2, 3 dan 4), Ps. 23 (ayat 1 dan 2) setiap tempat atau pelayanan umum wajib22 (ayat 1, 2, 3 dan 4), Ps. 23 (ayat 1 dan 2) setiap tempat atau pelayanan umum wajib
memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standard dan persyaratanmemelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standard dan persyaratan
Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat, terhadap pelaksanaan kewajiban yang harusDemikian Nota Pemeriksaan ini dibuat, terhadap pelaksanaan kewajiban yang harus
Saudara penuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas diberikan tenggangSaudara penuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas diberikan tenggang
waktu 29 hari, dan disampaikan untuk dilaksanakan dan kepada Saudara diminta untukwaktu 29 hari, dan disampaikan untuk dilaksanakan dan kepada Saudara diminta untuk
melaporkan pelaksanaannya secara tertulis ke Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenagamelaporkan pelaksanaannya secara tertulis ke Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga
Kerja Kota. Banjarmasin dan tembusannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKerja Kota. Banjarmasin dan tembusannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah terima surat ini.Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah terima surat ini.