1. PERATURAN PERUNDANGAN DAN
KEBIJAKAN DI BIDANG KESELAMATAN
& KESEHATAN KERJA
Dilengkapi dengan Peraturan terbaru Perlindungan Pekerja untuk
mencegah Penyebaran Covid-19 di tempat kerja
3. • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 86 dan 87
• UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
• PP No. 50 Th 2012 Tentang Penerapan SMK3.
4. Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan
Paragraf 5 ( UU 13 Th 2003)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Pasal 86
(1) Cukup jelas
(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan
untuk memberikan jaminan keselamatan dan
meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh
dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,
promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
(3) Cukup jelas
Penjelasan
6. Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah
7. Pasal 87
(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari
sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan
yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan
sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan
penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam
rangka pengendalian risiko yang berkaiatan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang
aman, efisien, dan produktif.
(2) Cukup Jelas
Penjelasan
9. • Tenaga kerja mendapatkan perlindungan atas
keselamatan dalam pekerjaannya
• Orang lain yang berada di tempat kerja terjamin
keselamatannya
• Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara
aman dan efisien
TUJUAN K3
1. Kampanye
2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan
Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :
10. (1) Tempat kerja
1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap
(2) Pengurus pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)
(3) Pengusaha
orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat
kerja
(4) Direktur
pelaksana UU No. 1/1970
(5) Pegawai pengawas
- peg. Pengawas ketenagakerjaan dan spesialis
(6) Ahli Keselamatan Kerja
tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAB I - ISTILAH
Pasal 1
Unsur tempat kerja, ada :
(1) Pengurus
(2) Sumber bahaya
(3) usaha
11. (1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :
a. Darat, dalam tanah
b. Permukaan air, dalam air
c. Udara
(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan
dengan :
a. Keadaan mesin/ alat/ bahan
b. Lingkungan kerja
c. Sifat pekerjaan
d. Cara kerja
e. Proses produksi
(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
12. (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
(2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) IPTEK
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 3
(1) Penerapan syarat-syarat K3 sejak tahap perencanaan s/d
pemeliharaan
(2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi
teknis
(3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK
dapat ditetapkan lebih lanjut
Pasal 4
Syarat-syarat K3
13. (1) Direktur sebagai pelaksana umum
(2) Wewenang dan kewajiban :
– Direktur
– Peg. Pengawas
– Ahli K3
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 5
Pasal 6 Panitia banding
Pasal 7 Retribusi
Pasal 8
(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK
(2) Berkala (permen No. 02/Men/1980
dan Permen No. 03/Men/1982)
14. (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan TK baru
(2) Dinyatakan mampu dan memahami pekerja
(3) Pengurus wajib pembinaan
(4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 9 - Pembinaan
Pasal 10 - Panitia Pembina K3
Pasal 11 - Kecelakaan
(1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan
15. a. Memberi keterangan yang benar (peg. Pengawas dan ahli K3)
b. Memakai APD
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak
dipenuhi dan APD yang wajib diragukan
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK
Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja
Barangsiapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan
mentaati K3 dan APD
Pasal 14 – Kewajiban pengurus
a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No.
1/1970 dan peraturan pelaksananya)
b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
c. Menyediakan APD secara cuma-cuma
16. (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih
lanjut dengan peraturan perundangan
(2) Ancaman pidana atas pelanggaran :
• Maksimum 3 bulan kurungan atau
• Denda maksimum Rp. 100.000
(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 15 – Ketentuan Penutup
Pasal 16
Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling
lama setahun (12 Januari 1970)
Pasal 17
Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja VR 1910
tetap berlaku selama tidak bertentangan
Pasal 18
Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan
kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970
17. LANDASAN HUKUM (1)
• Kep.Pres. No. 07 tahun 2019 tentang Penyakit Yang
Timbul Karena Hubungan Kerja
• Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang
Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida
• Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1976 tentang
Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Dokter
Perusahaan
• Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1979 tentang
Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis
Perusahaan
• Permenaker No. 05 tahun 2018 tentang K3
Lingkungan Kerja
18. LANDASAN HUKUM (2)
• PERATURAN MENAKER NOMOR 1 TAHUN 2020
• Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
• PERATURAN MENAKER NOMOR 22 TAHUN 2019
• Tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja
bagi Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
LANDASAN HUKUM (2)
19. LANDASAN HUKUM (3)
• Per.Men. Tenaga Kerja No. 2 tahun 1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
• Per. Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1981 tentang
Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
• Per. Men. Tenaga Kerja No. 3 tahun 1982 tentang
Pelayanan Kesehatan Kerja
• Per. Men. Tenaga Kerja No. 3 tahun 1985 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
20. LANDASAN HUKUM (4)
• Per.Men. Tenaga Kerja No. 3 tahun 1986 tentang
Syarat-Syarat K3 di Tempat Kerja Yang Mengelola
Pestisida.
• Kep. Men. Tenaga Kerja No. 333 tahun 1989
tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat
Kerja.
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.25/MEN/XII/2008 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena
Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja
21. LANDASAN HUKUM (5)
• Kep. Men. Tenaga Kerja No. 187 tahun 1999
tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di
Tempat Kerja
• Surat Edaran Men. Tenaga Kerja No. 1 tahun 1979
tentang Kantin dan Ruang Makan
• SE Dirjen Binawas No. 86 tahun 1989 tentang
Perusahaan Katering yang Mengelola Makanan
bagi Tenaga Kerja
22. LANDASAN HUKUM (6)
• Keputusan Menaker No. Kep. 186/MEN/1999 Tentang
Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
• Peraturan Menaker No. 03/MEN/1999 Tentang Syarat-
syarat K3 Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.
• Peraturan Menaker No. 01/MEN/ 1989 Tentang
Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat..
• Peraturan Menaker No. 02/MEN/ 1989 Tentang
Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
• Peraturan Menaker No. 02/MEN/ 1992 Tentang Tata
Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3.
• Peraturan Menaker No. 04/MEN/ 1995 Tentang
Perusahaan Jasa K3.
23. LANDASAN HUKUM (7)
• Peraturan Menakertrans No. 01/MEN/ 1982 Tentang
Bejana Tekanan.
• Peraturan Menakertrans No. 02/MEN/ 1982 Tentang
Kwalifikasi Juru Las.
• Peraturan Menaker No. 02/MEN/ 1983 Tentang Instalasi
Alarm Kebakaran Automatik.
• Peraturan Menaker No. 04/MEN/ 1985 Tentang Pesawat
Tenaga & Produksi.
• Peraturan Menaker No. 05/MEN/ 1985 Tentang Pesawat
Angkat & Angkut.
• Peraturan Menaker No. 01/MEN/ 1988 Tentang
Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap.
• .
24. LANDASAN HUKUM (8)
• Peraturan Menakertrans No. 01/MEN/ 1980 Tentang K3
pada Konstruksi Bangunan.
• Peraturan Menakertrans No. 04/MEN/ 1980 Tentang
Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat
Pemadam Api Ringan.
• Dll.
26. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESEHATAN TENAGA KERJA
KAPASITAS
KERJA :
•Keterampilan
•Kesegaran
Jasmani
•Gizi
•Kelamin
•Usia
•Ukuran Tubuh
•Motivasi
BEBAN
KERJA
• Fisik
•Mental
•Sosial
LINGKUNGAN
KERJA
•Fisik
•Kimia
•Biologi
•Fisiologi
•Psikologi
27. TUJUAN PENGAWASAN
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
KERJA
Upaya perlindungan kepada :
•Tenaga Kerja
•Orang Lain
Dari potensi bahaya yang berasal dari :
l
1.Mesin, pesawat, alat kerja dan bahan serta energi
2.Lingkungan kerja
3.Sifat pekerjaan
4. Cara kerja
5. Proses produksi
28. OBJEK PENGAWASAN
KESEHATAN KERJA & LINGK. KERJA
(1)
• Pelayanan Kesehatan Kerja
• Dokter Perusahaan
• Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
• Penyakit Akibat Kerja
• Paramedis Perusahaan
• Penggunaan Pestisida
• Katering / Pengelola Makanan Untuk Tenaga Kerja
29. OBJEK PENGAWASAN
KESEHATAN KERJA & LINGK. KERJA (2)
• Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja
• Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
• Ahli K3 Kimia
• Petugas K3 Kimia
• Pembinaan / Training KK & LK
• Informasi / Laporan Data KK & LK
• Informasi / Data Kasus Khusus KK & LK
31. LINGKUP PENGAWASAN KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN KERJA
1. Identifikasi dan Evaluasi Faktor-faktor Bahaya
(Fisik, Kimia, Biologi, Fisiologi/Ergonomi, Psikologi)
2. Identifikasi Sumber Bahaya
a. Keadaan Mesin, Pesawat, Alat-alat Kerja, Bahan
b. Lingkungan Kerja
c. Sifat Pekerjaan
d. Cara Kerja
e. Proses Produksi
3. Identifikasi Objek Pengawasan KK & LK
(Lembaga, Sarana, Petugas K3, Dokumen Monitoring LK)
33. PEMERIKSAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA
Untuk memenuhi 2 kebutuhan :
• Mendiagnosa dan memberikan terapi bagi yang
menderita penyakit umum
• Melakukan pencegahan dan mendiagnosa penyakit
akibat kerja
36. PELAYANAN KESEHATAN KERJA
TUJUAN :
• Memberikan bantuan kepada tenaga kerja
dalam penyesuaian diri dan pekerjaan
• Melindungi tenaga kerja dari setiap gangguan
kesehatan yang timbul dari pekerjaan dan
lingkungan kerja
• Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental
dan kemampuan fisik tenaga kerja
• Memberikan pengobatan, perawatan dan
rehabilitasi
37. TUGAS POKOK
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
• Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
• Pembinaan dan Pengawasan atas penyesuaian pekerjaan
• Pembinaan dan Pengawasan terhadap lingkungan kerja
• Pembinaan dan Pengawasan perlengkapan Sanitair
• Pembinaan dan Pengawasan perlengkapan kesehatan
tenaga kerja
• Pencegahan dan Pengobatan thd penyakit umum dan
PAK
• Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
• Pendidikan Kesehatan dan Latihan P3K
• Memberikan nasehat ttg perencanaan tempat kerja,
pemilihan APD, penyelenggaraan gizi dan makanan
• Pembinaan dan Pengawasan thd tenaga kerja yang
memiliki kelainan tertentu
• Memberikan laporan berkala kepada Pengurus
38. GIZI KERJA :
• Ilmu gizi yang diterapkan kepada tenaga
kerja dengan tujuan untuk meningkatkan
taraf kesehatan tenaga kerja sehingga
tercapai produktivitas dan efisiensi kerja
yang setinggi-tingginya
39. PENYELENGGARAAN MAKANAN
DI TEMPAT KERJA :
• Mencakup semua proses, mulai dari
merencanakan anggaran belanja
kebutuhan makanan tenaga kerja sampai
kepada panyajian makanan yang siap
untuk dikonsumsi oleh
tenaga kerja
40. DALAM PENYELENGGARAAN
MAKANAN YANG PERLU
DIPERHATIKAN
1. Penyelenggaraan Makanan
2. Petugas Penyelenggara Makanan
3. Sistem Pelayanan Makanan
4. Susunan Menu dan Nilai Gizi
Makanan
5. Dapur dan Ruang Makan
6. Hygiene dan Sanitasi
41. PENGAWASAN
DILAKUKAN OLEH :
• Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
• Dokter Perusahaan/Dokter Pemeriksa
• Ahli K3
• Ahli K3 Kimia
• Pengawas Pestisida
