Dasar Hukum Sistem Manajemen K3
•Download as ODP, PDF•
5 likes•3,392 views
Manajemen pengawasan K3
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Dasar Hukum Sistem Manajemen K3
Similar to Dasar Hukum Sistem Manajemen K3 (20)
More from David Lumempouw
More from David Lumempouw (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Dasar Hukum Sistem Manajemen K3
- 1. Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2. MANAJEMEN PENGAWASAN K3MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UU KESELAMATAN KERJA No. 1 TahunUU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 19701970 PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 MENAKER DIREKTUR PEGAWAI PENGAWAS AHLI K3 DOKTER PRSH P2K3 KANDEP/ DINAS LUAR DEPNAKER - POLI PRSH -JASA KESEH PRSH PEMERINTA H SWASTA - INDUSTRI - JASA ----PJIT PANITIA BANDING
- 3. PENGAWASANPENGAWASAN KelembagaanKelembagaan Tata laksanaTata laksana PersonilPersonil Mekanisme/Mekanisme/ ProsedurProsedur • Pem. Pertama • Pem. Berkala • Pem. Khusus • Pem. Ulang • Organisasi • Peraturan • Standar • Pedoman • Peralatan inspeksi • Laboratorium uji • Rencana kerja • Laporan pengawasan • Administrasi pengawasan • Kebutuhan • Rekruitmen • Diklat • Penempatan Sistem Pengawasan K3Sistem Pengawasan K3 • Pemberitahuan pem. • Pem. Lapangan • Konfirmasi temuan • Nota pemeriksaan • Tindakan hukum • Laporan pem.
- 4. Sistem Pengawasan K3 Dalam Siklus KebijakanSistem Pengawasan K3 Dalam Siklus Kebijakan Norma/ Standar/ Pedoman Kebijakan pengawasan Makro / Mikro Norma Baru Menteri / Dirjen Pimpinan unit pengawasan LaporanLaporan ObjekObjek PengawasanPengawasan TemuanTemuan Tidak Sesuai NOTANOTA TindakanTindakan hukumhukum Norma Tdk Sesuai Sesuai PENGAWASANPENGAWASAN Biro Hukum Tripartitnas
- 5. 1970 1988 1992 1994 1996 Era VR 1910 Direct Inspection PJIT Uap KepMen. 1261/1988 Fihak III PJK3 PerMen.04/1995 SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003 Proses transformasi dari rawing ke steering Privatisasi inspeksi K3Stakehold er PARADIGMA PENGAWASANPARADIGMA PENGAWASAN K3K3 AHLI K3 PerMen. 02/1992 1987 P2K3 PerMen. 04/1987
- 6. K3 UU No.13 /2003 p. 86 p. 87 UU No.1/1970 Tempat Kerja PP - SMK3 Perusahaan Per.Men. 05/1996 SMK3 UU No.14/1969 P. 3, 9, 10 UU No.1/1970 Tempat Kerja a.l. :
- 7. Pasal 27 (2) UUD1945 Undang-undang Ketenagkerjaan Pasal 86 Pasal 87 •UU No.1/1970 •Per. Menaker No. 05/Men/1996 •Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997 PP Penerapan SMK3 Sangsi pelanggaran
- 8. UU No.13 tahun 2003 Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Pasal 87 (2) Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 9. 10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran Bab I - Ketentuan Umum Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3 Bab III - Penerapan SMK3 Bab IV - Audit SMK3 Bab V - Kewenangan Direktur Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit Bab VII - Sertifikat K3 Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan Bab IX - Pembiayaan Bab X - Ketentuan Penutup Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3 Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3 Lampiran III : Formulir Laporan Audit Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3