Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan kesehatan dan lingkungan kerja, termasuk peraturan perundang-undangan terkait, organisasi pelayanan kesehatan kerja, dan bentuk penyelenggaraannya berdasarkan jumlah tenaga kerja dan tingkat bahaya di tempat kerja.

1. Dr. Amarudin
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
November 2006
PENGAWASAN KESEHATAN DAN
LINGKUNGAN KERJA

2. PENDAHULUANPENDAHULUAN
Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :
Keadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan
Lingkungan Kerja
Sifat Pekerjaan
Cara Kerja
Proses Produksi
Perlindungan kerja
Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja

3. DISKUSIDISKUSI
1. Jelaskan sumber bahaya yang ada di tempat kerja
saudara?
2. Apakah sudah dilakukan penialian sumber bahaya?
3. Adakah pekerja terpajan oleh sumber bahaya?
4. Buat daftar sumber bahaya, lokasi/unit !
5. Adakah kelompok pekerja rentan terhadap sumber
bahaya tersebut?
6. Apakah sumber bahaya di tempat kerja saudara sudah
dilakukan pengendalian? Apa bentuknya?
7. Apa program kesehatan kerja di perusahaan saudara?
8. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kecelakaan
dan penyakit akibat kerja?

4. Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan KerjaPengawasan Kesehatan dan Lingkungan Kerja
Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan Kerja
adalah Serangkaian kegiatan pengawasan dari
semua tindakan yang dilakukan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan atas pemenuhan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan atas
obyek pengawasan Kesehatan dan Lingkungan
Kerja.

5. 1.1. Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969 )Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969 ) tentangtentang
Higiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-kantor.Higiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-kantor.
2.2. UU No. 1 Tahun 1970UU No. 1 Tahun 1970 tentangtentang KKeselamatan Kerjaeselamatan Kerja
3.3. UU No. 3 Tahun 1992UU No. 3 Tahun 1992 tentangtentang Jaminan Sosial TenagaJaminan Sosial Tenaga
KerjaKerja
4.4. UU No. 13 tahun 2003UU No. 13 tahun 2003 tentangtentang KetenagakerjaanKetenagakerjaan
5.5. PP No. No. 7 tahun 1973PP No. No. 7 tahun 1973 tentangtentang Pengawasan AtasPengawasan Atas
Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
6.6. PP No. 14 tahun 1993PP No. 14 tahun 1993 tentangtentang PenyelenggaraanPenyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga KerjaProgram Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7.7. Kepres R.I No. 22 tahun 1993Kepres R.I No. 22 tahun 1993 tentangtentang PPenyakit Yangenyakit Yang
Timbul Karena Hubungan KerjaTimbul Karena Hubungan Kerja
8.8. PMPNo. 7 Tahun 1964PMPNo. 7 Tahun 1964 tentangtentang SSyarat Kesehatan,yarat Kesehatan,
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan DenganPeraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan KerjaKesehatan Dan Lingkungan Kerja

6. 9.9. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976 tentangtentang
KKewajiban Latihan Hiperkes Bagi DokterPerusahaanewajiban Latihan Hiperkes Bagi DokterPerusahaan
10.10. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 tentangtentang
KKewajiban Latihan Hiperkes Bagi Paramedisewajiban Latihan Hiperkes Bagi Paramedis
PerusahaanPerusahaan
11.11. PermenakerNo. Per. 03/Men/1985PermenakerNo. Per. 03/Men/1985 tentangtentang KKeselamataneselamatan
Dan Kesehatan Kerja Pemakaian AsbesDan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
12.12. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentangtentang
PPemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalamemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan KerjaPenyelenggaraan Keselamatan Kerja
13.13. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentangtentang
KKewajiban MelaporPenyakit Akibat Kerjaewajiban MelaporPenyakit Akibat Kerja
14.14. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentangtentang
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan DenganPeraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan KerjaKesehatan Dan Lingkungan Kerja

7. 15.15. PermennakerNo. Per. 03/Men/1985PermennakerNo. Per. 03/Men/1985 tentangtentang KeselamatanKeselamatan
dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbesdan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes
16.16. PermenakerNo. Per. 03/Men/1986PermenakerNo. Per. 03/Men/1986 tentangtentang KKeselamataneselamatan
Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang MengelolaDan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola
PestisidaPestisida
17.17. PermenakerNo. Per. 01/Men/1998PermenakerNo. Per. 01/Men/1998 tentangtentang
PPenyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Denganenyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan
Manfaat Lebih BaikManfaat Lebih Baik
18.18. KepmenakerNo. Kepts. 333 tahun 1989KepmenakerNo. Kepts. 333 tahun 1989 tentangtentang DiagnosisDiagnosis
Dan Pelaporan Penyakit Akibat KerjaDan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
19.19. KepmenakerNo. Kep. 187/Men/1999KepmenakerNo. Kep. 187/Men/1999 tentangtentang PengendalianPengendalian
Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat KerjaBahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja
20.20. KepmenakerNo. Kep. 51/Men/1999KepmenakerNo. Kep. 51/Men/1999 tentangtentang Nilai AmbangNilai Ambang
Batas FaktorFisika Di Tempat KerjaBatas FaktorFisika Di Tempat Kerja
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan DenganPeraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan KerjaKesehatan Dan Lingkungan Kerja

8. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan DenganPeraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Dan Lingkungan KerjaKesehatan Dan Lingkungan Kerja
21.21. Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003 tentangtentang PedomanPedoman
Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan DanDiagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan
Penyakit Akibat KerjaPenyakit Akibat Kerja
22.22. Kepmenakertrans No. Kep.Kepmenakertrans No. Kep. 6868/Men//Men/IV/IV/20020044 tentangtentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di TempatPencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat
Kerja.Kerja.
23.23. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 tentangtentang PengadaanPengadaan
Kantin dan Ruang MakanKantin dan Ruang Makan
24.24. SE. MenakerNo. SE. 01/Men/1997SE. MenakerNo. SE. 01/Men/1997 tentangtentang Nilai AmbangNilai Ambang
Batas FaktorKimia Di Udara Lingkungan KerjaBatas FaktorKimia Di Udara Lingkungan Kerja
25.25. SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentangtentang PerusahaanPerusahaan
Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga KerjaCatering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja
26.26. Kepts. Dirjen Binawas No. Kepts. 157/BW/1989Kepts. Dirjen Binawas No. Kepts. 157/BW/1989 tentangtentang
Tata Cara dan Bentuk Laporan PenyelenggaraanTata Cara dan Bentuk Laporan Penyelenggaraan
Pelayananan Kesehatan KerjaPelayananan Kesehatan Kerja

9. • Promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-
tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari
pekerja pada semua pekerjaan; pencegahan
gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan
oleh kondisi kerja mereka; perlindungan pekerja dalam
pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang
mengganggu kesehatan; penempatan dan
pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja
yang sesuai dengan kemampuan fisik dan
psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian
pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia
terhadap pekerjaannya.
Pengertian Kesehatan Kerja menurut
Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 :

10. Tujuan K3Tujuan K3
• Mencegah Kecelakaan Kerja :
– Peledakan
– Kebakaran
– Pencemaran lingkungan
– Penyakit Akibat Kerja
• Meningkatkan produktivitas kerja

11. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Kesehatan ProduktivitasTenaga Kerja
Beban Kerja Lingkungan Kerja
Kapasitas kerja
-Fisik
-Mental
- Ketrampilan
- Kesegaran jasmani & rohani
- Status kesehatan/gizi
- usia
- Jenis kelamin
- Ukuran tubuh
-Fisik
-Kimia
-Biologi
-Fisiologi
-Psikologi

12. UPAYA KESEHATAN KERJAUPAYA KESEHATAN KERJA
• Optimalisasi beban kerja
• Pengendalian lingkungan kerja
– Teknis (eliminasi, substitusi, isolasi, enclosing,
ventilasi, penyempurnaan proses, housekeeping)
– Administratif (pengurangan waktu kerja, rotasi)
– APD
• Peningkatan kapasitas kerja

13. PenerapanProgramKerjaDiTempatKerjaPenerapanProgramKerjaDiTempatKerja
 Diselenggarakan oleh lembaga/organisasi
K3 di tempat kerja
 Personil mempunyai kualifikasi dan
kompetensi
 Program /Kegiatan harus komprehensif

14. ORGANISASIORGANISASI
Pelayanan Kesehatan Kerja
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
Permennaker No. Per. 01/Men/1998

15. PELAYANAN KESEHATAN KERJAPELAYANAN KESEHATAN KERJA
(Occupational Health Services)(Occupational Health Services)
• Pelayanan Kesehatan yang dilakukan untuk
pencegahan, diagnosa, menangani kecelakaan
kerja atau penyakit yang berhubungan dengan
pekerjaan serta pemberian rehabilitasi terhadap
pekerja yang mengalami kecelakaan atau
penyakit di tempat kerja.
• Salah satu lembaga K3 di perusahaan, sebagai
sarana perlindungan tenaga kerja terhadap
setiap gangguan kesehatan yang timbul dari
pekerjaan atau lingkungan kerja
• Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan kerja
yang bersifat komprehensif (promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif)
• Diatur dalam Permennakertrans No. Per.
03/Men/1982

16. Tujuan Pelayanan Kesehatan KerjaTujuan Pelayanan Kesehatan Kerja
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
• Memberikan bantuan kepada TK dalam penyesuaian diri
• Melindungi TK thd. gangguan kesehatan yang timbul dari
pekerjaan atau lingkungan kerja.
• Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani)
dan kemampuan fisik tenaga kerja
• Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi

17. CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJACARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
• Diselenggarakan sendiri oleh pengurus :
– Poliklinik perusahaan
– Rumah sakit perusahaan
• Diselenggarakan melalui pengadaan ikatan/kerja sama dengan
dokter atau pelayanan kesehatan lain :
– JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan Kerja) Jamsostek (KURATIF)
– Dokter praktek swasta (KURATIF)
– Puskesmas
– Poliklinik swasta
– Rumah sakit
– Dan lain-lain
• Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan:
– Rumah sakit pekerja
– Dan lain-lain

18. Bentuk Penyelenggaraan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja DanBentuk Penyelenggaraan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Dan
Tingkat Bahaya Di Tempat KerjaTingkat Bahaya Di Tempat Kerja
No. Jumlah Tenaga
Kerja
Tingkat Bahaya Cara Penyelengaraan
1 > 500 orang Rendah atau tinggi − Berbentuk klinik
− Dipimpin oleh seorang dokter yg praktek tiap
hari kerja
− Tiap shift kerja mempekerjakan lebih 500 orang,
harus ada poliklinik jaga tiap shift
2 200 – 500 orang Tinggi − Idem
3 200 – 500 orang Rendah − Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani
oleh paramedis)
− Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 2 (dua) hari
sekali
4 100 – 200 orang Tinggi − Idem
5 100 – 200 orang Rendah − Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani
oleh paramedis)
− Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 3 (tiga) hari
sekali
6 < 100 orang − Dapat menyelenggarakan PKK bersama
(bergabung) dengan perusahaan lain

19. Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan KerjaSyarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
1) Mendapatkan Pengesahan
2) Dipimpin dan dijalankan oleh dokter
pemeriksa kesehatan tenaga kerja
3) Mempunyai sarana dan fasilitas
4) Menyampaikan laporan
Semua dokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kerja harusdokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kerja harus
sudah mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)sudah mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)

20. Promotif:
-Pemeriksaan kes.
Kerja
-Pembinaan
-Gerakan O.R
-Tdk merokok
-Gizi seimbang
-Ergonomi
-Pengendalian
lingk.kerja
-Higienesanitasi
Preventif:
-Pemeriksaan
kes.kerja
-Imunisasi
-APD
-Rotasi
-Pengurangan
waktu kerja
Kuratif :
Pengobatan
- P3K
- Rawat jalan
- Rawat inap
Rehabilitatif:
-Alat bantu dengar
-Protese
-Mutasi
-Kompensasi
Pelayanan Kesehatan Kerja
Secara Komprehensif
NAB
m
c
s

21. Fungsi Dan Peranan Pelayanan Kesehatan KerjaFungsi Dan Peranan Pelayanan Kesehatan Kerja
Agar OptimalAgar Optimal
 Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional
kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan
Kerja.
 Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan
Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-
tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan
dan mendapatkan keterangan-keterangan yang
diperlukan.

22. Kaitan PKK Dengan JPK-D JamsostekKaitan PKK Dengan JPK-D Jamsostek
• Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program
JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan
Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program
JPK Dasar Jamsostek
• Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat
penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No
147 Th 1989).
• Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh
meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Jamsostek
hanya memberikan pengobatan (kuratif)

23. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesbagi TKPenyelenggaraan Pemeliharaan Kesbagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostekdg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No. Per. 1/Men/1998Permenaker No. Per. 1/Men/1998
• LatarBelakang :
ps 2 ayat (4) PP14 Th 1993 ttg
Penyelenggaraan Jamsostek :
‘”pengusahayangmenyelenggarakansendiri
programpemeliharaankesehatanbagitenaga
kerjanyadenganmanfaatlebihbaikdaripaket
JPKD, tidakwajibikutdalampemeliharaan
kesehatanyangdiselenggarakanolehBadan
Penyelenggara”

24. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesbagi TKPenyelenggaraan Pemeliharaan Kesbagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostekdg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No. Per. 1/Men/1998Permenaker No. Per. 1/Men/1998
• Yang dimaksud dg manfaatlebihbaikdaripaket
JPKD adalah (Ps 2 Permenaker1 Th 1998) :
a. Liputan Pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya
harus memenuhi ketentuan dalam Bab IIdan Bab
III
b. Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk
harus memiliki izin sesuai peraturan peruu-an yg
berlaku
c. Pelaksanaan pelayanan harus mudah dijangkau
oleh tenaga kerja dan keluarganya

25. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesbagi TKPenyelenggaraan Pemeliharaan Kesbagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostekdg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No. Per. 1/Men/1998Permenaker No. Per. 1/Men/1998
 BABIII: PAKETPELAYANAN KESEHATAN :
Paket jaminan pemeliharaan kesehatan dg manfaat
lebih baik dpd JKD Jamsostek yg diberikan kepada TK
dan Keluarganya sekurang-kurangnya meliputi :
a. RJTP(Rawat Jalan Tingkat Pertama)
b. RJTL(Rawat Jalan Tingkat Lanjutan)
c. Rawat Inap
d. Pemeriksaan kehamilan dan persalinan
e. Penunjang diagnostik
f. Pelayanan khusus dan
g. Gawat darurat

26. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesbagi TKPenyelenggaraan Pemeliharaan Kesbagi TK
dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostekdg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek
Permenaker No. Per. 1/Men/1998Permenaker No. Per. 1/Men/1998
BABIV : KETENTUAN LAIN-LAIN
Ps 14 :
 Pengaturan Penyelenggaraan Program JPK bagi Tk dan
keluarganya harus tercantum secara rinci dalam PP & KKB
atau pada tempat yg mudah dilihat dan dibaca oleh pekerja
 Mengajukan Permohonan Ke Disnaker Setempat, Diperiksa
oleh Pgw Pengawas
 Perusahaan wajib membuat laporan sec Triwulan kepada
Disnakertrans setempat
 Tidak meniadakan PKK yang telah ada di perusahaan dan
harus memanfaatkan untuk meningkatkan peny.
Pemeliharaan kesehatan

27. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerjabagi ProgramPemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerjabagi Program
JPK JamsostekJPK Jamsostek
Kepmenaker No. Kep. 147/Men/1998Kepmenaker No. Kep. 147/Men/1998
• Perusahaan yg menyelenggarakan Prog
Pemeliharaan Kesehatan dg manfaat lebih baik dari
paket JPKDJamsostek maupun yang mengikuti JPK
Jamsostek harus tetapmemberikanPKKsesuai
PermenakerNo. Per. 03/Men/1982
• Perusahaan yg wajib mengikuti JPKJamsostek maka
PKKyang ada dimanfaatkan sebagai pelaksana
Pelayanan Kesehatan Jamsostek

28. Personel :Personel :
• Dokter :
– UU No. 1/ 1970 pasal 8
– Permennakertrans No. Per. 01/Men/1976
– Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980
– Permennakertrans Per. 03/Men/1982
• Paramedis Perusahaan :
– Permennaker No. 01/1979

29. PersonilPersonil
• DOKTER PERUSAHAAN :
dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas atau
bertanggung jawab atas higiene perusahaan keselamatan dan
kesehatan kerja.
• DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA :
dokter yang ditunjuk oleh pengusaha yang telah mengikuti training
hiperkes dan dibenarkan/mendapat pengesahan oleh Direktur
Jenderal BINAWAS-DEPNAKER.
• PARAMEDIS PERUSAHAAN :
tenaga paramedis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk
melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas higiene
perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atas
petunjuk dokter perusahaan.

30. TUGASPOKOKPELAYANAN KESEHATAN KERJATUGASPOKOKPELAYANAN KESEHATAN KERJA
PERMENAKERTRANSNO. Per. 03/Men/1982PERMENAKERTRANSNO. Per. 03/Men/1982
1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
2. Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja
3. Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja
4. Pembinaan & pengawasan sanitair
5. Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja
6. Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK
7. P3K
8. Latihan Petugas P3K
9. Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan makanan di
tmp kerja
10. Rehabilitasi akibat Kec atau PAK
11. Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.
12. Laporan berkala.

31. Program / Kegiatan :Program / Kegiatan :
1. Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970 pasal
3)
2. Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No.
Per. 03/Men/1982)
3. UU No. 13 tahun 2003

32. OBYEK PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJAOBYEK PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA
• Sumber bahaya kesehatan (Faktor lingkungan kerja)
• Sumber bahaya di tempat kerja (bahan baku, hasil produksi, hasil antara, hasil
sampingan, peralatan dan proses produksi, cara kerja, limbah, penyimpanan,
pengangkutan dan pemusnahan).
• Kaitannya dengan peraturan perundangan :
– PKK; sarana dan organisasi
– Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
– Pemantauan lingkungan kerja, NAB
– P3K; petugas, dan Perlengkapan
– Penggunaan APD
– Gizi Kerja; kantin, perusahaan katering
– Tata ruang, kebersihan dan kesehatan tempat kerja
– Pengendalian teknis lingkungan kerja
– Petugas; dokter, Paramedis, ahli/petugas K3 kimia