2. PENDAHULUAN
Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/
1970), mempengaruhi kesehatan dan
keselamatan kerja :
Keadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan
Lingkungan Kerja
Sifat Pekerjaan
Cara Kerja
Proses Produksi
Perlu ada perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja
Kewajiban melaksanakan syarat-syarat
keselamatan kerja (ps 3 UU No. 1 tahun 1970)
3. Tujuan K3
Sumber-sumber produksi/aset perusahaan dapat dipakai
secara aman dan efisien
Memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan :
Tenaga kerja
Orang lain di tempat kerja
Mencegah Kecelakaan Kerja :
Peledakan
Kebakaran
Penyakit Akibat Kerja dan gangguan kesehatan pada
umumnya
Meningkatkan produktivitas kerja
4. KESEHATAN KERJA
Spesialisasi dalam ilmu
kesehatan/kedokteran
beserta prakteknya yang
bertujuan agar tenaga
kerja memperoleh
derajat kesehatan
setinggi-tingginya, baik
fisik, mental, maupun
sosial melalui
upaya preventif,
promotif,
kuratif dan
rehabilitatif
di tempat kerja
5. Tujuan Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO
Committee tahun 1995 :
1. Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik,
mental dan sosial dari pekerja.
2. Pencegahan gangguan kesehatan disebabkan
oleh kondisi kerja.
3. Perlindungan pekerja dari resiko faktor-faktor
yang mengganggu kesehatan.
4. Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam
lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik
dan psikologisnya.
5. Penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan
setiap manusia kepada pekerjaannya.
6. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 86 UU No 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan :
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang2an yg berlaku
7. • Penjelasan Pasal 86 :
• Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk
memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat
kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di
tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
Pasal 87
• Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan
sistem manajemen perusahaan
• Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah
8. UU NO. 1 TAHUN 1970
Syarat-syarat Keselamatan Kerja berisi lebih dari 50% syarat-syarat Kesehatan
Kerja.
9. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan
(MENCABUT UU 23 tahun 1992)
BAB XII
KESEHATAN KERJA
Pasal 164
(1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup
sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang
diakibatkan oleh pekerjaan.
(2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pekerja di sektor formal dan informal.
(3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.
(4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia
baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.
(5) Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).
(6) Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang
sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.
(7) Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja
yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
10. Pasal 165
(1) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala
bentuk upaya kesehatan melalui upaya
pencegahan, peningkatan, pengobatan dan
pemulihan bagi tenaga kerja.
(2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga
kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati
peraturan yang berlaku di tempat kerja.
(3) Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai
pada perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan
kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
11. Pasal 166
(1) Majikan atau pengusaha wajib menjamin
kesehatan pekerja melalui upaya
pencegahan, peningkatan, pengobatan dan
pemulihan serta wajib menanggung seluruh
biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.
(2) Majikan atau pengusaha menanggung
biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja
yang diderita oleh pekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah memberikan dorongan dan
bantuan untuk perlindungan pekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).
12. Pengawasan Kesehatan Kerja
Pengawasan Kesehatan Kerja adalah Serangkaian kegiatan
pengawasan dari semua tindakan yang dilakukan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan atas pemenuhan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan atas obyek pengawasan
Kesehatan Kerja.
13. 1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. Kepres R.I No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul
Karena Hubungan Kerja
6. PMP No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan,
Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja
7. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976 tentang Kewajiban
Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan
8. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979 tentang Kewajiban
Latihan Hiperkes Bagi Paramedis Perusahaan
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Kerja
14. 9. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 tentang
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
10. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981 tentang
Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
11. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang
Pelayanan Kesehatan Kerja.
12. Permenaker No. Per. 01/Men/1998 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Dengan Manfaat Lebih Baik
13. Kepmenaker No. Kepts. 333 tahun 1989 tentang
Diagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
14. Permennakertrans No. Per. 25/Men/XII/2008 tentang
Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena
Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Kerja
15. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan
Kesehatan Kerja
15. Kepmenakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
16. Permennakertrnas No. Per. 11/Men/2005 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
di Tempat Kerja
17. Permennakertrans No. Per. 15/Men/VIII/2008 tentang Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
18. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979 tentang Pengadaan Kantin
dan Ruang Makan
19. SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan
Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja
20. Kepdirjen Binwasnaker No. Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kerja
21. Kepdirjen Binwasnaker No. Kep. 53/DJPPK/VIII/2009 tentang
Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas P3K di Tempat
Kerja
16. OBYEK PENGAWASAN KESEHATAN KERJA
Penyakit akibat kerja
P3K di tempat kerja
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
