Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 ini ditetapkan untuk: 1. Memberikan perlindungan keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi. 2. Menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. 3. Memastikan sumber-sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

1. UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN KERJA
Lembaran Negara No. 1 Tahun 1970
(Tambahan Lembaran Negara No. 1918)

2. 1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No. 406)
sudah tidak sesuai lagi
2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/
pabrik
3. Perkembangan teknologi/ IPTEK serta kondisi dan
situasi ketenagakerjaan
4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidak
sesuai lagi
LATAR BELAKANG

3. DASAR HUKUM
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;
Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945
(UU 14 TH 69)
Pasal 35,86, 87 Paragraf 5 UU No.13 th 2003
UU No.1 Tahun 1970

4. Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga
kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan
selamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu
dipakai dan digunakan secara aman dan efisien
PENGERTIAN
Secara Etimologis :
Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin
kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya
beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil,
makmur dan sejahtera
Secara Filosofi :
Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang
mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di
tempat kerja
Secara Keilmuan :

5. • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan
• UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Pasal 35 dan Pasal
86, Pasal 87)
Pasal 35 ayat (1) Pemberi kerja (dalam negeri) yg memerlukan Tk dpt
merekrut sendiri Tk yg dibutuhkan atau mel pelaksana penempatan Tk
Pasal 35 ayat (2) Pelaksana penempatan Tk sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan
sejak rekrutmen sampai penempatan Tk
Pasal 35 ayat (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dlm
ayat (1) dlm mempekerjakan Tk wajib memberikan
perlindungan yg mencakup kesejahteraan, keselamatan dan
kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja
DASAR HUKUM

6. KETENTUAN PIDANA
• UU.No.1 tahun 1970 Pasal 15 ayat (2), bahwa “Peraturan
Perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan
ancaman pidana pelanggaran peraturannya dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
• UU No.13 tahun 2003 Pasal 186 ayat (1), bahwa “Barang
siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

7. • Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas
keselamatan dalam pekerjaannya
• Orang lain yg berada di tempat kerja perlu menjamin
keselamatannya
• Sumber2 produksi dpt dipakai secara aman & efisien
TUJUAN
1. Kampanye
2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan
Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

8. 3 HAL STRATEGIS
• SENTRALISASI KEBIJAKAN DAN
DISENTRALISASI PELAKSANAAN Melalui
pengangkatan Ahli K3 di tempat kerja sebagai wakil Pemerintah
• MANAGEMEN PARTISIPATIF Keterlibatan
Managemen dan tenaga kerja bersama sama dalam pelaksanaan K3 di
tempat kerja
• PEMBERDAYAAN PEKERJA Pencantuman Hak dan
Kewajiban secara tegas dalam Undang undang termasuk hak untuk
menyatakan keberatan apabila syarat K3 tidak dilaksanakan

9. • Pertimbangan dikeluarkannya
• Landasan hukum UU No. 1 Tahun
1970
• Batang Tubuh
• Penjelasan
RUANG LINGKUP

10. • Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas
keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan
hidup meningkatkan produksi dan produktivitas nasional
• Setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula
keselamatannya
• Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman
dan afisien
• Perlu diadakan segala upaya untuk membina norma norma
perlindungan kerja
• Diwujudkan dalam Undang Undang yang memuat ketentuan ketentuan
umum tentang keselamatan kerja,sesuai dengan perkembangan
masyarakat, Industrialisasi, Tehnik dan Tehnologi

11. Arti dan Maknanya Kepmenaker RI 1135/MEN/1987
tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Bentuk lambang K3: palang dilingkari roda bergigi sebelas
berwarna hijau di atas warna dasar putih.
• Arti dan Makna simbol/lambang/logo K3 :
Palang : bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK).
Roda Gigi : bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani.
Warna Putih : bersih dan suci.
Warna Hijau : selamat, sehat dan sejahtera.
Sebelas gerigi roda : sebelas bab dalam Undang-Undang No 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja.
• Bekerja Yang Aman Dan Selamat Dengan Adanya Komitmen
Terhadap K3"

12. (1) Tempat kerja
1. Ruangan/ lapangan
2. Tertutup/ terbuka
3. Bergerak/ tetap
(2) Pengurus  pucuk pimpinan (bertanggung jawab/ kewajiban)
(3) Pengusaha
orang/ badan hukum yg menjalankan usaha atau tempat
kerja
(4) Direktur
Pejabat yg ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk
melaksanakan UU No. 1/1970
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAB I - ISTILAH
Pasal 1
Unsur tempat kerja, ada :
(1) Pengurus
(2) Suber bahaya
(3) usaha

13. (5) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
disebut Pengawas ketenagakerjaan/spesialis adalah PNS
yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan yang bertugas mengawasi dan
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan
(6) Ahli Keselamatan Kerja
tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAB I - ISTILAH
Pasal 1

14. (1) Tempat kerja, dalam wilayah hukum R.I :
a. Darat, dalam tanah
b. Permukaan air, dalam air
c. Udara
(2) Rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yg berkaitan
dengan :
a. Keadaan mesin/ alat/ bahan
b. Lingkungan kerja
c. Sifat pekerjaan
d. Cara kerja
e. Proses produksi
(3) Kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2
Catatan : peraturan pelaksana digolongkan untuk bidang teknis dan sektoral

15. (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
a. Mencegah & mengurangi kec
b. Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran
c. Mencegah & mengurangi bhy peledakan
d. Memberi kesempatan/jln menyelamatkan diri.....
e. Memberi pertolongan pada kec
f. Memberi APD pada pekerja
g. Mencegah & mengendalikan timbul/menyebarluasnya
suhu,kelembabab, debu, getaran .......
h. Mencegah & timubulnya PAK
i. Memperoleh penerangan .......
j. Menyelenggarakan suhu & kelembaban udara yg baik
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 3
Syarat-syarat K3

16. k. Menyelenggarakan penyegaran udara yg cukup
l. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban
m.Memperoleh keserasian (Tk, alat kerja, lingk,cara & proses kerjanya
n. Mengamankan & memperlancar pengangkutan orang, binatang,
tanaman, barang.
o.Mengamankan & memelihara segala jenis bangunan
p. Mengamankan & memperlancar pekerjaan bongkar muat
q.Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
r.Menyesuaikan & menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yg bhy
kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
(2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1)  IPTEK
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Syarat-syarat K3

17. UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
(1) Penerapan syarat-syarat K3  sejak tahap perencanaan,
pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan,
pemasangan, pemakaian , pemeliharaan & penyimpanan
bahan, produk teknis yg mengandung & dpt menimbulkan kec
(2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi
teknis
(3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK
dapat ditetapkan lebih lanjut
Pasal 4
Syarat-syarat K3

18. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
TEMPAT KERJA
SDM
BAHAN
PERALATAN
PROSES PRODUKSI
CARA KERJA
SIFAT PEKERJAAN
LINGKUNGAN KERJA
FAKTOR
PENYEBAB
AMAN
SEHAT
ANALISIS
MGT
Prod’s
KECELAKAAN

19. (1) Direktur sebagai pelaksana umum
(2) Wewenang dan kewajiban :
– direktur (Kepmen No. 79/Men/1977)
– Peg. Pengawas; Ahli K3 (Permen No. 03/Men/1978 )
Persyaratan Penunjukkan dan wewenang, serta kewajiban pegawai
pengawas K3 & ahli K3
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 5
Pasal 8
(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan TK
(2) Berkala  (permen No. 02/Men/1980 dan Permen No.
03/Men/1982)

20. (1) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan  TK baru
(2) Dinyatakan mampu dan memahami  pekerja
(3) Pengurus wajib  pembinaan
(4) Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 9 - Pembinaan
Pasal 10 - P2K3 : 100 org> (Permenaker No. 04/Men/1987)
Pasal 11 - Kecelakaan
(1) Kewajiban pengurus untuk melaporkan kecelakaan
(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan (permen No.
03/Men/1998)

21. Definisi Kecelakaan Kerja :
Kecelakaan yg terjadi berhubung dg hubungan kerja, termasuk penyakit yg
timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yg terjadi dalam
perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah
melalui jalan yg biasa atau wajar dilalui.
Kriteria berhubung dg hubungan kerja, al :
1. Atas perintah dari perusahaan/majikan atau;
2. Untuk kepentingan perusahaan/majikan atau;
3. Dalam perjalanan Dinas, sepanjang kegiatan yg dilakukan ada
kaitannya dg pekerjaan dan dilengkapi dg SP;
Pengertian kecelakaan yg terjadi dlm perjalanan berangkat dari rumah menuju
tempat kerja adalah sejak TK tsb keluar dari halaman rumah dan berada
dijalan umum.
9/29/2023 21

22. KECELAKAAN KERJA
KECELAKAANYANGTERJADIBERHUBUNG
DENGANHUBUNGANKERJA,TERMASUKPENYAKIT
YANGTIMBULKARENAHUBUNGANKERJA
TERMASUK
MENINGGAL MENDADAKIDITEMPATKERJA,MENDAPATSERANGANPENYAKITTANPA
MELIHATPENYEBAB& PENY &LANGSUNGDIBAWAR.STIDAKLEBIHDARI24JAM
PASAL 1 AYAT 6
UU.3 / 1992
JALANYANGBIASAATAUWAJARDILALUI
RUMAH
TEMPAT KERJA

23. KECELAKAAN KERJA
RESIKO
KERJA
DIDARA
T
DILAUT DIUDARA

24. Semburan lumpur
LAPINDO
Jembatan
SUROMADU
TOL ULUJAMI
Jembatan GROGOL
FAKTA
KECELAKAAN
Mobil
TERJUN

25. Kasus Kebakaran BI
Korban 15 orang
Kasus Kebakaran
Kantor Pertamina
Keempat korban yang kini masih dirawat di
UGD RS Jakarta adalah Heru dan Yohanes
dari sekolah BPK Penabur, Adi Bagus Dirto
tamu PT Santos, serta Arif Joko karyawan
PT Bakrie.
Jakarta, Jumat (16/11). Lift jatuh di Ratu
Plaza .
Pertamina
Plumpang

28. a. Memberi keterangan yang benar (Pengawas KK dan ahli K3)
b. Memakai APD
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3
d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3
e. Menyatakan keberatan kerja bila syarat-syarat K3 tidak
dipenuhi dan APD yang wajib diragukan
UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Pasal 12 – Hak dan Kewajiban TK
Pasal 13 – Kewajiban memasuki tempat kerja
Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan
mentaati K3 dan APD
Pasal 14 – Kewajiban pengurus
a. Menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja (UU No.
1/1970 dan peraturan pelaksananya)
b. Memasang poster K3 dan bahan pembinaan K3
c. Menyediakan APD secara cuma-cuma

29. a. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di
tempat kerja
b. APD harus sesuai dengan standart SNI yang berlaku
c. Diberikan secara Cuma-cuma
APD : ALAT PELINDUNG DIRI
( Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010)
Macam APD :
1. Pelindung Kepala
2. Pelindung mata dan muka
3. Pelindung telinga
4. Pelindung Pernapasan beserta perlengkapannya
5. Pelindung tangan dan kaki
Selain macam tersebut dapat dikategorikan APD
1. Pakaian pelindung
2. Alat pelindung jatuh perorangan
3. Pelampung

30. A P D

31. APD : ALAT PELINDUNG DIRI
( Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010)
Pengusaha wajib melaksanakan MANAJEMEN APD di tempat kerja
meliputi :
1. Identitas kebutuhan dan syarat APD
2. Pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan
kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh
3. Pelatihan
4. Penggunaaan perawatan dan penyimpanan
5. Penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan
6. Pembinaan
7. Inspeksi dan
8. Evaluasi dan pelaporan
Pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan
memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di
tempat kerja

32. (1) Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal di atur lebih lanjut
dengan peraturan perundangan
(2) Ancaman pidana atas pelanggaran :
• Maksimum 3 bulan kurungan atau
• Denda maksimum Rp. 100.000
(3) Tindak pindana tersebut adalah pelanggaran
Pasal 15 – Ketentuan Penutup
Pasal 16
Kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling
lama setahun (12 Januari 1970)
Pasal 17
Aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja  VR 1910
tetap berlaku selama tidak bertentangan
Pasal 18
Menetapkan UU No. 1/ 1970 sebagai undang-undang keselamatan
kerja dalam LNRI No. : 1918 mulai tanggal 12 Januari 1970

33. • Apakah ada potensi utk terjadi
kecelakaan/kebakaran.
• Apa konsekuensinya bila terjadi
kecelakaan/kebakaran.
• Upaya apa yang telah dilakukan
untuk mengendalikan.

34. DIMANA P3K & P2K3?

35. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
• Secara sektoral
- Per.Menaker No. 01/1978
K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan
Kayu
- Per.Menaker No. 01/1980
K3 Pada Konstruksi Bangunan

36. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
• Pembidangan Teknis
- PP No. 7/1973 - Pestisida
- PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi
- Per.Menaker No. 04/1980 - APAR
- Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan
- Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm
Kebakaran Otomatik
- Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes
- Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod.
- Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat &
Angkut

37. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
• Pembidangan Teknis
- Per.Menaker No. 04/1998 - PUIL
- Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir
- Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik

38. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
• Pendekatan SDM
- Per.Menaker No. 01/1976 - Wajib Latih Hiperkes
Bagi Dokter Perusahaan
- Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi
Paramedis
- Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja
- Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan
Kwalifikasi Juru Las
- Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan
Kwalifikasi Oparator Pesawat Uap

39. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
• Pendekatan SDM
- Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan
Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut
- Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3
- Permennakertrans No. Per.15/Men/VIII/2008- P3K di
Tempat Kerja
- Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi
Tehnis Lif
- Kep.Menaker No. 186/1999 - Pengorganisasian
Penanggulangan Kebakaran

40. PERATURAN PELAKSANAAN
UU No. 1 Tahun 1970
• Pendekatan Kelembagaan
dan Sistem
- Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3
- Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3
- Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3
- Per.Menaker No. 186/1999 - Pelaporan Kecelakaan