Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja, mencakup tata cara pengawasan K3, peraturan terkait, dan tanggung jawab berbagai pihak seperti pengusaha dan pegawai dalam penerapan K3.

1. Daru Lestantyo
Bag K3 - FKM Undip
1

2. 2
PPK/
Ahli K3
Pengawasan
Obyek
Pengawasan
Kondisi Perusahaan
Khusus K2
Hasil Pengawasan
Dianalisa
Peraturan Perundang-
undangan K3
Laporan
Pengawasan
Dikaji
Dikaji/
dianalisa
Tujuan
Pimpinan
Masyarakat
Keputusan/Tindakan
Trd Pengusaha/
Tempat Kerja
• Aktivitas dan Kemampuan
• Pencegahan Kecelakaan & PAK
• Klasifikasi Kecelakaan & Sebab Akibat
• Masukan  Bahan Kebijakan
Bentuk-bentuk/
Formulir tertentu
Yg telah ditetapkan
Oleh Menteri/ Pejabat
Yg ditunjuk
Stastistik
Nota
Kajian/
Rekomendasi
Standar &
Pedoman

3. 3
Keselamatan Kerja
Kesehatan Kerja
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
• Filosofi
• Keilmuan
• Hukum/Praktis• Hazard
• Danger
• Risiko
• Insiden
• Accident
• Unsafe Action
• Unsafe Condition

4.  Zaman Purba
 Sebelum dan Setelah Masehi
 Era revolusi industri (abad 18)
 Era industrialisasi
 Era Manajemen
4
Tujuan
• Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat
kerja
• Menjamin agar setiap sumber produksi dapat
dipakai secara aman dan efisien
• Menjamin proses produksi berjalan lancar

5. 5
Data dilaporkan
dan tercatat
Piramida Kecelakaan
1
10
30
600
10.000
Kematian/ Kec.Serius
Kecelakaan Ringan
Kerusakan Properti
Nyaris Celaka
• Perbuatan &
Kondisi Tidak
Aman
• Bahaya
Kecelakaan Kerja
* Industrial Accident
* Community Accident
Teori Frank Bird

6. PENGAWASANPENGAWASAN
KelembagaanKelembagaan
Tata laksanaTata laksana
PersonilPersonil
Mekanisme/Mekanisme/
ProsedurProsedur
• Pem. Pertama
• Pem. Berkala
• Pem. Khusus
• Pem. Ulang
• Organisasi
• Peraturan
• Standar
• Pedoman
• Peralatan
inspeksi
• Laboratorium uji
• Rencana kerja
• Laporan pengawasan
• Administrasi pengawasan
• Kebutuhan
• Rekruitmen
• Diklat
• Penempatan
Sistem Pengawasan K3Sistem Pengawasan K3
• Pemberitahuan pem.
• Pem. Lapangan
• Konfirmasi temuan
• Nota pemeriksaan
• Tindakan hukum
• Laporan pem.

7. 1970
1988
1992
1994
1996
Era VR 1910
Direct
Inspection
PJIT Uap KepMen.
1261/1988
Fihak III PJK3 PerMen.04/1995
SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU
No.13/2003
Proses transformasi
dari
rawing ke steering
Privatisasi inspeksi K3Stakehold
er
PARADIGMA PENGAWASANPARADIGMA PENGAWASAN
K3K3
AHLI K3 PerMen. 02/1992
1987 P2K3 PerMen. 04/1987

8. K3
UU No.13 /2003
p. 86 p. 87
UU No.1/1970
Tempat Kerja
PP - SMK3
Perusahaan
Per.Men. 05/1996
SMK3
UU No.14/1969
P. 3, 9, 10
UU No.1/1970
Tempat Kerja
a.l. :

9. Pasal 27 (2)
UUD1945
Undang-undang
Ketenagakerjaan
Pasal 86 Pasal 87
• UU No.1/1970
• Per. Menaker No. 05/Men/1996
• Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997
PP Penerapan
SMK3
Sanksi : pelanggaran

10. UU No.13 tahun 2003
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan
kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan

11. 10 Bab , 12 Pasal, 4 Lampiran
Bab I - Ketentuan Umum
Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3
Bab III - Penerapan SMK3
Bab IV - Audit SMK3
Bab V - Kewenangan Direktur
Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit
Bab VII - Sertifikat K3
Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan
Bab IX - Pembiayaan
Bab X - Ketentuan Penutup
Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3
Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3
Lampiran III : Formulir Laporan Audit
Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3

12. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan
UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok MengenaiUU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai
ketenagakerjaanketenagakerjaan
Pasal 3Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan
Pasal 9Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,
kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang
sesuai dengan martabat manusia dan moral agama
Pasal 10Pasal 10
Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi
norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian
ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

13. BERKAITAN WAKTU KERJA DAN
ISTIRAHAT
BERKAITAN WAKTU KERJA DAN
ISTIRAHAT
1.Waktu kerja dan waktu Istirahat ;
- Pekerja tdk boleh bekerja lebih dari 8 jam
sehari dan
40 jam seminggu
- Setelah 4 jam bekerja ada istiraht minim1/2
jam
- Setelah 6 hari kerja harus ada 1 hari istiraht
- Tidak boleh bekerja pada hari Libur resmi
2. UU No 3 Tahun 1992 tentang adanya Jaminan
perlindungan kepada pekerja (JKK. JKM. JHT,
JPK)

14. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Pasal 67 – 75 Perlindungan pekerja anak :

(1) perlindungan terhadap pekerja penyandang cacad sesuai dengan jenis
dan derajat kecacatannya.
Pasal 68 – 69 Larangan mempekerjakan anak
(1) Pengecualian anak antara umur 13 – 15 tahun pekerjaan ringan
sepanjang tidak mengganggu perekembangan fisik, mental dan
sosial
(2) Harus memenuhi syarat seperti ada izin orang tua/wali dll
Pasal 76 Perlindungan kepada Pekerja Perempuan
(1) Larangan pekerja perempuan umur 18 th bekerja pukul 23.00 –
07.00
(2) Larangan pekerja perempuan hamil bekerja pukul 23.00 – 07.00
menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatannya
(3) Pengusaha mempekerjakan pekerja perempuan jam tersebut wajib
memberika
- makan dan minuman yang bergizi
- menjaga kesusilaan dan kemananan
(4) Wajib menyediakan angkutan antar jemput

15. Pasal 86 ; PERLINDUNGAN PEKERJA
(1). Setiap pekerja/buruh memp hak perldngn
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan;dan
c. Perlkuan yg sesuai dgn harkat dan
martbt manusia serta niali2 agama
Pasal 87 ;
(1)Setiap persh wajib menrpkn SMK3
Pasal 88 ; PENGUPAHAN
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memplh
penghasilan yg memenhi penghdpan yg layak
bagi kemanusiaan

16. 16
Pengurus Psl 2
Pengusaha Psl 3
Syarat-syarat
Keselamatan Kerja
Psl 3, Psl 4
Undang – Undang
Keselamatan Kerja
Psl 18
Undang – Undang Keselamatan Kerja
Ruang Lingkup
Psl 2 (1), (2) & (3)
UU No. 1 Tahun 1970
11 Bab, 18 Psl
Undang – Undangan
Tentang
Keselamatan KerjaVR. 1910
• UUD 45 Pasal 28d ayat
• UU No. 14 Tahun 1969
UU No. 13 Tahun 2003
Psl 13
kewajiban
Psl 7
Psl 8
Psl 9
Psl 11
Psl 14
Pgws
Psl 5
Dirktur 1(4)
PP1(5)
AK31(6)
P2K3
Psl10 Psl 16
Pelanggaran
Psl 15
Psl 17
Tujuan
Penerapan
Undang2
Berlaku di Tempat Kerja
Pasal 1

17. Kebijakan pengupahan meliputi ;
a. Upah minimum
b. Upah kerja lembur
c. Upah tdk msk kerja krn berhalangan
d. Upah tdk msk kerj krn melkukn kegtn lain
e. Upah sedng menjlnkn waktu istirahat
f. Bentuk dan cara pemabayrn upah
g. Denda dan potongan upah
h. Hal-hal yg dpt diperhtngkn dg upah
i. Struktur dan skala pengupahan yg proporsional
j. Upah utk pembayar pesangaon
k. Upah utuk kompensasi kecelakaan kerja
l. Upah utk perhtngn pajak penghasilan

18. TINDAKAN
KEBIJAKAN
FAKTOR-FAKTOR
YANG ADA
AGENDA
SETTING
AGENDA
SETTING
-Sumber Daya Aparatur
-Cuaca
-Penduduk
-Budaya Politik
-Struktur Sosial
-Sistem Ekonomi
-Sumber Daya Aparatur
-Cuaca
-Penduduk
-Budaya Politik
-Struktur Sosial
-Sistem Ekonomi

19. 19