Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembayaran, penetapan, penaglhan, keberatan, dan banding Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 beserta ketentuan pengurangan, pembagian penerimaan, dan sanksi terhadap pejabat yang melanggar ketentuan BPHTB.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
beberapa bank menyediakan layanan perbankan yang namanya Bank Garansi. Bank Garansi dapat meningkatkan keyakinan Anda dalam mengambil projek dan sekaligus meminimalkan resiko kerugian. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
2.1.1 Pengertian BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di tasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
2.2.1 Pengertian Bea Materai
"Bea Materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan."
Dengan kata lain, Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
beberapa bank menyediakan layanan perbankan yang namanya Bank Garansi. Bank Garansi dapat meningkatkan keyakinan Anda dalam mengambil projek dan sekaligus meminimalkan resiko kerugian. Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
2.1.1 Pengertian BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak;
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di tasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
2.2.1 Pengertian Bea Materai
"Bea Materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka pengadilan."
Dengan kata lain, Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
3. PEMBAYARAN, PENETAPAN,
DAN PENAGIHAN
Pasal 10 (UU No.20 Tahun 2000)
(1) Wajib pajak wajib membayar wajib pajak yang
terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya
surat ketetapan pajak
(2) Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui
kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara
atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh menteri dengan surat SSB
(3) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut
dengan keputusan menteri
4. 4
DASAR PENAGIHAN BPHTB
SKBKB
&
SKBKBT
STB SK
PEMBETULAN
SK
PENGURANGAN
&
SK KEBERATAN
PUTUSAN
BANDING
MENYEBABKAN PAJAK BERTAMBAH
Harus dilunasi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima WP,
Jika lewat waktu dapat ditagih dengan Surat Paksa
5. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar
(SKBKB)
(Pasal 11 UU BPHTB)
Pajak
Kurang
dibayar
Dasar
Penagiha
n
SKBK
B
+ bunga
2%/bln Maks
24 bulan sejak
saat terhutang
s/d diterbitkan
SKBKB
Fisku
s
Wajib
Pajak
Dalam jk. Waktu 5 thn
sesudah saat terutang
pajak
Berdasarkan hasil
pemeriksaan/ket lain
HanK
5
6. Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar
Tambahan (SKBKBT) (Pasal 12 UU BPHTB)
Dalam jk. Waktu
5 thn sesudah
terutang pajak
Berdasarkan hasil
pemeriksaan
Fisk
us
SKBKBT
Wajib
+ kenaikan 100%,
kecuali WP melapor
sebelum
SKBKB
Novu
m
Bukti
baru
6
7. STB
Menagih pajak yang tidak/
kurang dibayar
Menagih pajak yang kurang
dibayar karena salah tulis/
Hitung pada SSB
Menagih sanksi adminis-trasi
+ bunga 2%/
Bulan, maks
24 bln sejak
Saat terhu-tang
pajak
berupa bunga dan/
Atau denda UU PDRD
(STPd)
Maksimal
15 bulan
7
8. Contoh Perhitungan
Pada tanggal 21 September 1998, Wajib Pajak “C” terutang
BPHTB sebesar Rp 10.000.000,00. Pada saat terjadinya
perolehan hak, BPHTB yang dibayar sebesar Rp 8.000.000,00.
Atas kekurangan pembayaran BPHTB tersebut diterbitkan
Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan tanggal 23 Desember 1998 dengan penghitungan
sebagai berikut :
BPHTB Terutang Rp 10.000.000,00
BPHTB Dibayar Rp 8.000.000,00 (-)
BPHTB Kurang Bayar Rp 2.000.000,00
Bunga : 4 x 2% x Rp2.000.000,00Rp 160.000,00 (+)
STB yang harus dibayar Rp 2.160.000,00
10. 1. Tata cara penyelesaian
keberatan
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN
Keberatan diajukan dalam bahasa indonesia
dengan mengemukakan jumlah pajak yang
terutang menurut perhitungan wajib pajak dengan
disertai alasan-alasan yang jelas
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya
surat ketetapan, kecuali apabila wajib pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
11. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksut tidak dianggap sebagai
surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan
Tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal
Pajak atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui poster tercatat menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan
Direktur jenderal Pajak dalam jangka waktu 12
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima,
harus memberi keputusan berupa:
mengabulkan seluruhnya, sebagaian, menolak,
menambah besarnya jumlah pajak yang
terutang
12. Apabila dalamjangka waktu 12 bulan telah
lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan dianggap dikabulkan
Pengajuan keberatan tidak menunda
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaa
penagihan pajak
Apabila pengajuan keberatan dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan
dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan diterbitkan keputusan
13. 2. Tata cara penyelesaian
banding
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan
sejak keputusan keberatan diterima, dengan
cara: tertulis dan dalam bahasa indonesia,
mengemukakan alasan-alasan yang jelas,
dilampiri salinan Surat keputusan keberatan
14. Pengajuan permohonan banding tidak
menunda kewajiban membayar pajak
danpelaksanaa penagihan pajak
Apabila permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya kelebihan
pembayaran pajak dikenbalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan
utnuk jangka waktu paling lama 24bulan
dihitung seja tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan dterbitkan putusan banding
15. PENGURANGAN
Pengurangan BPHTB diatur dalam pasal 20 UU BPHTB ; SK Menkeu No
87/KMK.03/2002
Dan SK Dirjen Pajak No 221/PJ/2002, dimana WP dalam mengajukan keberatan dalam
hal:
1). Kondisi tertentu WP yang berkaitan dengan Objek pajak, yaitu :
KONDISI Wajib Pajak PENGURANGAN
75%
50%
25%
BPHTB - 15
WP pribadi memperoleh hak baru melalui program pemerintah
di bidang pertanahan sdan tidak mempunyai kemampuan
ekonomis.
WP pribadi menerima hibahdari keluarga sedarah satu
derajat kebawah, satu derajat keatas
WP pribadi memperoleh hak atas tanah dan atau bagunan
RS dan RSS langsung dari pengembang secara angsuran.
WP pribadi memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan
dan telah menguasai tanah/ bangunan secara fisik 20 tahun
50%
16. 2). Kondisi WP yang ada hubungan dengan sebab tertentu yaitu :
KONDISI Wajib Pajak PENGURANGAN
BPHTB - 16
WP memperoleh hak atas tanah melaui pembelian dari
ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginnya dibawah NJOP
WP memperoleh hak atas tanah sebagai penggantian
dari tanah yang dibebaskan oleh pemerintah.
WP memperoleh hak atas Objek pajak yang tidak berfungsi
lagi karena bencana alam (dalam waktu 3 bulan setelah akta)
WP pribadi (Veteran,PNS,TNI,Polri,pesnsiunan,purnawirwan;
janda/dudanya) yang memperoleh hak atas rumah dinasnya
WP badan yang terkena dampak krisis ekonomi sehingga
harus melakukan rektrukturisasi usaha dan atau hutang usaha
WP badan yang melakukan merger dan disetujui oleh Dirjen
Pajak.
Tanah dan atau bangunan bank Exim, BBD, Bapindo,BDN
sehubungan dengan pembetukan Bank Mandiri
50%
50%
50%
75%
75%
50%
100%
3). Tanah dan atau bangunan untuk kepentingan sosial/ pendidikan
yang semata-mata
tidak mencari keuntungan diberi pengurang 50 %
17. PEMBAGIAN PENERIMAAN BPHTB
100 %
Pusat 20 % Daerah 80 %
Dibagi ke DATI I & DATI II
DATI
I
20 % X 80 % = 16
%
DATI
II
80 % X 80 % = 64%
BPHTB - 18
Dibagi kembali setelah dikurangi
;
Biaya administrasi 20%
Restitusi tahun yang lalu
Imbalan bunga tahun yang lalu
18. KETENTUAN BAGI PEJABAT
PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani
akta pemindahan hak atas tanah dan atau
bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan
butkipembayaran pajak
Pejabat lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang perolehan hal
atas tanah dan atau bangunan pada saat
wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak
19. Pejabat yang berwenang menandatangani dan
menerbitkan surat keputusan pemberian hak
atas tanah hanya dapat menandatangani dan
menerbitkan suratkeputusan dimaksut pada
saat wajib pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak
Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah
karena waris atau hibah wasiat hanya dilakukan
oleh pejabat Pertahanan kabupaten/Kota pada
saat wajib pajak menyerahkan bukti prmbayaran
pajak
PPAT/Notaris dan pejabat lelang negara
melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya
pada tanggal 10 bulan berikutnya
20. KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya UU ini, Ordonansi bea
balik nama Staatsblad 1924 Nomor 291
dengan segala perubahannya sepanjang
mengenai pemungutan bea balik nama atas
pemindahan harta tetap yang berupa tanah
dan atau bangunan, dinyatakan tidak berlaku