SlideShare a Scribd company logo
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
TARIF PAJAK
Disusun Oleh :
Tri Anggun 63010-15-0213
Umi Nashikhatuulfah 63010-15-0260
Gadis Sriyamti 63010-15-0261
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
• Setiap peserta asuransi wajib membayar premi asuransi
• Dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang
bersagkutan atas keselamatan dan harta bendanya.
Teori
Asuransi
• Pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas
besarnya kepentingan dalam suatu Negara.
• Semakin besar kepentingan seseorang, maka makin
tinggi pajak yang harus dibayarkan.
Teori
Kepentingan
• Unsur obyektif : melihat besarnya penghasilan
atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
• Unsur subyektif : memperhatikan besarnya
kebutuhan materil yang harus dipenuhi
Teori Daya
Pikul
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
• Masyarakat dianggap memiliki kewajiban
mutlak, yaitu berbakti kepada negara.
• Negara memiliki hak mutlak untuk memungut
pajak dari masyarakat.
Teori
Bakti
• Pajak yang dipungut oleh Negara dapat
mengurangi penghasilan seseorang.
• Negara akan menyalurkan kembali dalam
bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Teori Asas
Daya Beli
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
Equality
• Tidak boleh ada
diskriminasi
terhadap
sesama wajib
pajak.
• Pemungutan
pajak harus
sesuai dengan
kemampuan
dan
penghasilan
wajib pajak.
Certainty
• Penetapan pajak
harus jelas, tidak
dilakukan secara
sewenang-wenang.
• Wajib pajak harus
mengetahui
besarnya pajak
terutang, kapan
harus dibayar, dan
batas waktu
pembayarannya.
Convenience
• Pajak harus dibayar
pada saat-saat
yang tidak
menyulitkan wajib
pajak.
• Untuk mencegah
wajib pajak
berupaya
menghindari
kewajiban
membayar pajak.
Economy
• Biaya
pemungutan pajak
harus seminim
mungkin.
• Dengan biaya
pemungutan yang
minimal
diharapkan dapat
menghasilkan
penerimaan pajak
yang sebesar-
besarnya.
SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
Adil
Berdasarkan
Undang-
Undang
Tidak
mengganggu
perekonomianEfisien
Sederhana
STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK
Stelsel Nyata
• Didasarkan
pada objek,
sehingga
pemungutannya
baru dapat
dilakukan pada
akhir tahun
pajak.
Stelsel
Anggapan
• Didasarkan
pada suatu
anggapan yang
telah diatur oleh
undang-undang.
Stelsel
Campuran
• Pada awal tahun
besarnya pajak
dihitung
berdasar suatu
anggapan,
kemudian pada
akhir tahun
besarnya pajak
disesuaikan
dengan keadaan
sebenarnya.
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
• Sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Fiskus,
untuk menentukan besarnya pajak
terutang oleh Wajib Pajak.
Official
Assesment
System
• Sistem pemungutan pajak dimana
Wajib Pajak boleh menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang terutang.
Self
Assesment
System
• Sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pihak
ketiga untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Withholding
System
ASAS PENGENAAN PAJAK
Asas Domisili
• Negara berhak
memungut pajak
dari wajib pajak
yang bertempat
tinggal tinggal
diwilayahnya.
Asas Sumber
• Negara berhak
mengenakan pajak
atas penghasilan
yang bersumber di
wilayahnya tanpa
memperhatikan
tempat tinggal
wajib pajak.
Asas
Kebangsaan
• Pengenaan pajak
dihubungkan
dengan
kebangsaan suatu
Negara.
• Suatu pedoman
dasar dalam
menetapkan
besarnya utang
pajak orang pribadi
atau badan.
• Sebagai sarana
keadilan dalam
penetapan utang
pajak
Tarif
TARIF PAJAK
Tarif Tetap
• Bentuk tarif
yang
besarnya
tetap
terhadap
berbagai nilai
objek yang
dikenakan
pajak.
Tarif
Proporsional
• Persentase
pengenaan
pajak yang
tetap atas
berapapun
dasar
pengenaan
pajaknya.
Tarif Progresif
• Tarif pajak
yang
persentaseny
a semakin
besar jika
dasar
pengenaan
pajaknya
meningkat.
Tarif Degresif
• Tarif pajak
yang
persentaseny
a semakin
kecil jika
dasar
pengenaan
pajaknya
meningkat.
TARIF PROGRESIF
• Persentasenya semakin besar jika
dasar pengenaan pajak meningkat
dan besarnya peningkatan dari
tarifnya semakin besar.
Progresif-
progresif
• Persentasenya semakin besar jika
dasar pengenaan pajak meningkat
dan besarnya peningkatan dari
tarifnya semakin kecil.
Progresif-
degresif
• Persentasenya semakin besar jika
dasar pengenaan pajak meningkat
dan besarnya peningkatan dari
tarifnya sama besar.
Progresif-
proporsional
TARIF DEGRESIF
• Persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajak meningkat dan
besarnya penurunan dari tarifnya
semakin kecil.
Degresif-
progresif
• Persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajak meningkat dan
besarnya penurunan dari tarifnya
semakin besar.
Degresif-
degresif
• Persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajak meningkat dan
besarnya penurunan dari tarifnya
sama besar.
Degresif-
proporsional
TARIF PAJAK PENGHASILAN PPH 21
TAHUN 2016
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 UU No. 36
tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi
perhitungannya dengan menggunakan tarif
progresif sbb :
 Rp 0 - Rp 50.000.000 tarif 5%
 Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 tarif 15%
 Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 tarif 25%
 > Rp 500.000.000 tarif 30%
TERIMAKASIH ..

More Related Content

What's hot

Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
Ike Hanisyah
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan Pajak
Fair Nurfachrizi
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
karomah95
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
mas karebet
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kup
Ike Hanisyah
 
Pajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerahPajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerah
ryandyra
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
Membangun city
 
Utang dagang (account payable)
Utang dagang (account payable) Utang dagang (account payable)
Utang dagang (account payable) Anna Septiyani
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Mulyana Natsir
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Rizky Ariestiyansyah
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Afifah Asra
 
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2DIANA LESTARI
 
Anjak piutang (factoring) mengenal, mencatat, dan menghitung.
Anjak piutang (factoring)  mengenal, mencatat, dan menghitung.Anjak piutang (factoring)  mengenal, mencatat, dan menghitung.
Anjak piutang (factoring) mengenal, mencatat, dan menghitung.
Futurum2
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
PPh pasal 21/26
PPh pasal 21/26PPh pasal 21/26
PPh pasal 21/26
JEMMY ESROM SERANG
 

What's hot (20)

Bab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakanBab1 pengantar perpajakan
Bab1 pengantar perpajakan
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan Pajak
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kup
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Pajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerahPajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerah
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
Utang dagang (account payable)
Utang dagang (account payable) Utang dagang (account payable)
Utang dagang (account payable)
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
Pajak daerah & retribusi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Ret...
 
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
 
Anjak piutang (factoring) mengenal, mencatat, dan menghitung.
Anjak piutang (factoring)  mengenal, mencatat, dan menghitung.Anjak piutang (factoring)  mengenal, mencatat, dan menghitung.
Anjak piutang (factoring) mengenal, mencatat, dan menghitung.
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
PPh pasal 21/26
PPh pasal 21/26PPh pasal 21/26
PPh pasal 21/26
 
Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2
 

Viewers also liked

Pajak
PajakPajak
Pajak
advent17
 
Asas-Asas Pemungutan Pajak
Asas-Asas Pemungutan PajakAsas-Asas Pemungutan Pajak
Asas-Asas Pemungutan Pajak
Rizka Lubis
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak
KhairilJaa
 
PPT Perpajakan
PPT PerpajakanPPT Perpajakan
PPT Perpajakan
Indah Kusuma Wardhany
 
2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP
KhairilJaa
 
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016
Gunawan Wicaksono
 
Daftar kelas praktikum PIK
Daftar kelas praktikum PIKDaftar kelas praktikum PIK
Daftar kelas praktikum PIK
gogone64
 
Presentasi KAORITECH
Presentasi KAORITECHPresentasi KAORITECH
Presentasi KAORITECH
Ryank RawaLangy
 
Presentasi for hp 1 cashflow quadran bisnis yg bernilai
Presentasi for hp 1 cashflow quadran   bisnis yg bernilaiPresentasi for hp 1 cashflow quadran   bisnis yg bernilai
Presentasi for hp 1 cashflow quadran bisnis yg bernilai
Moch Ali
 
COMPARISON OF FIXED LINE SERVICES
COMPARISON OF FIXED LINE SERVICESCOMPARISON OF FIXED LINE SERVICES
COMPARISON OF FIXED LINE SERVICES
Udit Jain
 
Asas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakAsas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakReza Pramudya
 
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasionalHambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
Wahono Diphayana
 
Tinjauan Pustaka Penelitian
Tinjauan Pustaka PenelitianTinjauan Pustaka Penelitian
Tinjauan Pustaka Penelitian
Opissen Yudisyus
 
Tugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitriTugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitri
safitri widya
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
Inggar Emon
 
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Prie Yono
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
Annisa Khoerunnisya
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
Roko Subagya
 
Slide tutorial e filling spt 1770 s
Slide tutorial e filling spt 1770 sSlide tutorial e filling spt 1770 s
Slide tutorial e filling spt 1770 s
Tobagus Makmun
 
Petunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 sPetunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 s
tri wibowo
 

Viewers also liked (20)

Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Asas-Asas Pemungutan Pajak
Asas-Asas Pemungutan PajakAsas-Asas Pemungutan Pajak
Asas-Asas Pemungutan Pajak
 
1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak1.Pengantar Pajak
1.Pengantar Pajak
 
PPT Perpajakan
PPT PerpajakanPPT Perpajakan
PPT Perpajakan
 
2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP
 
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016
Forum SDM Bali - Presentasi Dispenda Badung 14 april 2016
 
Daftar kelas praktikum PIK
Daftar kelas praktikum PIKDaftar kelas praktikum PIK
Daftar kelas praktikum PIK
 
Presentasi KAORITECH
Presentasi KAORITECHPresentasi KAORITECH
Presentasi KAORITECH
 
Presentasi for hp 1 cashflow quadran bisnis yg bernilai
Presentasi for hp 1 cashflow quadran   bisnis yg bernilaiPresentasi for hp 1 cashflow quadran   bisnis yg bernilai
Presentasi for hp 1 cashflow quadran bisnis yg bernilai
 
COMPARISON OF FIXED LINE SERVICES
COMPARISON OF FIXED LINE SERVICESCOMPARISON OF FIXED LINE SERVICES
COMPARISON OF FIXED LINE SERVICES
 
Asas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajakAsas dan fungsi pemungutan pajak
Asas dan fungsi pemungutan pajak
 
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasionalHambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
 
Tinjauan Pustaka Penelitian
Tinjauan Pustaka PenelitianTinjauan Pustaka Penelitian
Tinjauan Pustaka Penelitian
 
Tugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitriTugas 2 tik safitri
Tugas 2 tik safitri
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
Artikel pph 21 (pemotongan dan pemungutan)
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
 
Slide tutorial e filling spt 1770 s
Slide tutorial e filling spt 1770 sSlide tutorial e filling spt 1770 s
Slide tutorial e filling spt 1770 s
 
Petunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 sPetunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 s
 

Similar to Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak

2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
LusiAna96
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
Yan Chen
 
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxDasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
adel876203
 
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
ReniApitasari1
 
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan PajakHukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
sdmstiemuttaqien
 
Bab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.pptBab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.ppt
imam61
 
PERTEMUAN KE 4 Sistem dan Asas-Asas Pemungutan Pajak di Indonesia.pptx
PERTEMUAN KE 4 Sistem dan Asas-Asas Pemungutan Pajak di Indonesia.pptxPERTEMUAN KE 4 Sistem dan Asas-Asas Pemungutan Pajak di Indonesia.pptx
PERTEMUAN KE 4 Sistem dan Asas-Asas Pemungutan Pajak di Indonesia.pptx
BIGFarmAlpha
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKsischayank
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahMulyadi Yusuf
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahMulyadi Yusuf
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
Iqmal Muttaqin
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
عمران الحمدى
 
Bab.12 rancangan sistem pajak
Bab.12 rancangan sistem pajak Bab.12 rancangan sistem pajak
Bab.12 rancangan sistem pajak
Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
Nur Rina Martyas Ningrum
 
PPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptxPPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptx
MohammadIrbabullubab2
 
ppt micro teaching newest and colourfull.pptx
ppt micro teaching newest and colourfull.pptxppt micro teaching newest and colourfull.pptx
ppt micro teaching newest and colourfull.pptx
AhmadWp1
 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdf
ipoelservices
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
HadiPrasetyo13
 

Similar to Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak (20)

2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
2. PENGANTAR PERPAJAKAN.pdf
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
 
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxDasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
 
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
2. Asas dan Syarat Pemungutan Pajak.pptx
 
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan PajakHukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
Hukum Pajak Asas Dan Sistem Pemungutan Pajak
 
Bab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.pptBab 5 Perpajakan.ppt
Bab 5 Perpajakan.ppt
 
PERTEMUAN KE 4 Sistem dan Asas-Asas Pemungutan Pajak di Indonesia.pptx
PERTEMUAN KE 4 Sistem dan Asas-Asas Pemungutan Pajak di Indonesia.pptxPERTEMUAN KE 4 Sistem dan Asas-Asas Pemungutan Pajak di Indonesia.pptx
PERTEMUAN KE 4 Sistem dan Asas-Asas Pemungutan Pajak di Indonesia.pptx
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAK
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
Kebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintahKebijakan penerimaan pemerintah
Kebijakan penerimaan pemerintah
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 
Kuliah i
Kuliah iKuliah i
Kuliah i
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
Bab.12 rancangan sistem pajak
Bab.12 rancangan sistem pajak Bab.12 rancangan sistem pajak
Bab.12 rancangan sistem pajak
 
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
 
PPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptxPPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptx
 
ppt micro teaching newest and colourfull.pptx
ppt micro teaching newest and colourfull.pptxppt micro teaching newest and colourfull.pptx
ppt micro teaching newest and colourfull.pptx
 
konsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdfkonsep dasar pajakinternasional.pdf
konsep dasar pajakinternasional.pdf
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
 

More from gadis sriyamti

Uang dan Inflasi
Uang dan InflasiUang dan Inflasi
Uang dan Inflasi
gadis sriyamti
 
Perekonomian Terbuka
Perekonomian TerbukaPerekonomian Terbuka
Perekonomian Terbuka
gadis sriyamti
 
Pengangguran
PengangguranPengangguran
Pengangguran
gadis sriyamti
 
Fluktuasi ekonomi
Fluktuasi ekonomiFluktuasi ekonomi
Fluktuasi ekonomi
gadis sriyamti
 
Analisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LMAnalisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LM
gadis sriyamti
 
Pendapatan nasional
Pendapatan nasionalPendapatan nasional
Pendapatan nasional
gadis sriyamti
 
Aspek pasar dan pemasaran
Aspek pasar dan pemasaranAspek pasar dan pemasaran
Aspek pasar dan pemasaran
gadis sriyamti
 
Sistem operasional bank syariah.ppt
Sistem operasional bank syariah.pptSistem operasional bank syariah.ppt
Sistem operasional bank syariah.ppt
gadis sriyamti
 

More from gadis sriyamti (8)

Uang dan Inflasi
Uang dan InflasiUang dan Inflasi
Uang dan Inflasi
 
Perekonomian Terbuka
Perekonomian TerbukaPerekonomian Terbuka
Perekonomian Terbuka
 
Pengangguran
PengangguranPengangguran
Pengangguran
 
Fluktuasi ekonomi
Fluktuasi ekonomiFluktuasi ekonomi
Fluktuasi ekonomi
 
Analisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LMAnalisa kurva IS-LM
Analisa kurva IS-LM
 
Pendapatan nasional
Pendapatan nasionalPendapatan nasional
Pendapatan nasional
 
Aspek pasar dan pemasaran
Aspek pasar dan pemasaranAspek pasar dan pemasaran
Aspek pasar dan pemasaran
 
Sistem operasional bank syariah.ppt
Sistem operasional bank syariah.pptSistem operasional bank syariah.ppt
Sistem operasional bank syariah.ppt
 

Recently uploaded

PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 

Recently uploaded (20)

PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 

Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak

  • 1. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TARIF PAJAK Disusun Oleh : Tri Anggun 63010-15-0213 Umi Nashikhatuulfah 63010-15-0260 Gadis Sriyamti 63010-15-0261
  • 2. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK • Setiap peserta asuransi wajib membayar premi asuransi • Dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersagkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Teori Asuransi • Pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan dalam suatu Negara. • Semakin besar kepentingan seseorang, maka makin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Teori Kepentingan • Unsur obyektif : melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. • Unsur subyektif : memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi Teori Daya Pikul
  • 3. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK • Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. • Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori Bakti • Pajak yang dipungut oleh Negara dapat mengurangi penghasilan seseorang. • Negara akan menyalurkan kembali dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teori Asas Daya Beli
  • 4. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK Equality • Tidak boleh ada diskriminasi terhadap sesama wajib pajak. • Pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Certainty • Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. • Wajib pajak harus mengetahui besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Convenience • Pajak harus dibayar pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. • Untuk mencegah wajib pajak berupaya menghindari kewajiban membayar pajak. Economy • Biaya pemungutan pajak harus seminim mungkin. • Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar- besarnya.
  • 6. STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK Stelsel Nyata • Didasarkan pada objek, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Stelsel Anggapan • Didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh undang-undang. Stelsel Campuran • Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasar suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.
  • 7. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK • Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Fiskus, untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Official Assesment System • Sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Self Assesment System • Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Withholding System
  • 8. ASAS PENGENAAN PAJAK Asas Domisili • Negara berhak memungut pajak dari wajib pajak yang bertempat tinggal tinggal diwilayahnya. Asas Sumber • Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Asas Kebangsaan • Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.
  • 9. • Suatu pedoman dasar dalam menetapkan besarnya utang pajak orang pribadi atau badan. • Sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak Tarif
  • 10. TARIF PAJAK Tarif Tetap • Bentuk tarif yang besarnya tetap terhadap berbagai nilai objek yang dikenakan pajak. Tarif Proporsional • Persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Tarif Progresif • Tarif pajak yang persentaseny a semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tarif Degresif • Tarif pajak yang persentaseny a semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.
  • 11. TARIF PROGRESIF • Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin besar. Progresif- progresif • Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya semakin kecil. Progresif- degresif • Persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. Progresif- proporsional
  • 12. TARIF DEGRESIF • Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. Degresif- progresif • Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar. Degresif- degresif • Persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Degresif- proporsional
  • 13. TARIF PAJAK PENGHASILAN PPH 21 TAHUN 2016 Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sbb :  Rp 0 - Rp 50.000.000 tarif 5%  Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 tarif 15%  Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 tarif 25%  > Rp 500.000.000 tarif 30%