KAORI Card!
Merupakan sarana kartu diskon mengusung trend LIFESTYLE, ENTERTAINMENT, dan EXCLUSIVE PRIVILIGES. yang menawarkan kepada membernya fasilitas promo diskon yang menarik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Mall Kaori
Mall Kaori adalah e-commerce mall Grosir pertama dengan sitem network Marketing di Indonesia yang tidak sebatas penjualan online seperti pada umumnya, tetapi memberikan peluang belanja online grosir dengan konsep 1 ID Sejuta Makna. Dimana cukup dengan menjadi member maka anda akan lansung mendapat kemudahan melakukan transaksi belanja online dengan aman, nyaman dan murah, berlaku untuk semua produk, sepanjang waktu dan dengan jumlah berapa saja.
The project describes the fixed line telephonic services evolution in India over past many years, its decline and pros and cons of this technology. It also describes the major players in industry and their contribution in improving the services over time.
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...Roko Subagya
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
per. 47.pj .2015 tentang pengenaan pbb sektor pertambangan mineral dan batubara
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
1. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
TARIF PAJAK
Disusun Oleh :
Tri Anggun 63010-15-0213
Umi Nashikhatuulfah 63010-15-0260
Gadis Sriyamti 63010-15-0261
2. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
• Setiap peserta asuransi wajib membayar premi asuransi
• Dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang
bersagkutan atas keselamatan dan harta bendanya.
Teori
Asuransi
• Pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas
besarnya kepentingan dalam suatu Negara.
• Semakin besar kepentingan seseorang, maka makin
tinggi pajak yang harus dibayarkan.
Teori
Kepentingan
• Unsur obyektif : melihat besarnya penghasilan
atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
• Unsur subyektif : memperhatikan besarnya
kebutuhan materil yang harus dipenuhi
Teori Daya
Pikul
3. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
• Masyarakat dianggap memiliki kewajiban
mutlak, yaitu berbakti kepada negara.
• Negara memiliki hak mutlak untuk memungut
pajak dari masyarakat.
Teori
Bakti
• Pajak yang dipungut oleh Negara dapat
mengurangi penghasilan seseorang.
• Negara akan menyalurkan kembali dalam
bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Teori Asas
Daya Beli
4. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
Equality
• Tidak boleh ada
diskriminasi
terhadap
sesama wajib
pajak.
• Pemungutan
pajak harus
sesuai dengan
kemampuan
dan
penghasilan
wajib pajak.
Certainty
• Penetapan pajak
harus jelas, tidak
dilakukan secara
sewenang-wenang.
• Wajib pajak harus
mengetahui
besarnya pajak
terutang, kapan
harus dibayar, dan
batas waktu
pembayarannya.
Convenience
• Pajak harus dibayar
pada saat-saat
yang tidak
menyulitkan wajib
pajak.
• Untuk mencegah
wajib pajak
berupaya
menghindari
kewajiban
membayar pajak.
Economy
• Biaya
pemungutan pajak
harus seminim
mungkin.
• Dengan biaya
pemungutan yang
minimal
diharapkan dapat
menghasilkan
penerimaan pajak
yang sebesar-
besarnya.
6. STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK
Stelsel Nyata
• Didasarkan
pada objek,
sehingga
pemungutannya
baru dapat
dilakukan pada
akhir tahun
pajak.
Stelsel
Anggapan
• Didasarkan
pada suatu
anggapan yang
telah diatur oleh
undang-undang.
Stelsel
Campuran
• Pada awal tahun
besarnya pajak
dihitung
berdasar suatu
anggapan,
kemudian pada
akhir tahun
besarnya pajak
disesuaikan
dengan keadaan
sebenarnya.
7. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
• Sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Fiskus,
untuk menentukan besarnya pajak
terutang oleh Wajib Pajak.
Official
Assesment
System
• Sistem pemungutan pajak dimana
Wajib Pajak boleh menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang terutang.
Self
Assesment
System
• Sistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pihak
ketiga untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Withholding
System
8. ASAS PENGENAAN PAJAK
Asas Domisili
• Negara berhak
memungut pajak
dari wajib pajak
yang bertempat
tinggal tinggal
diwilayahnya.
Asas Sumber
• Negara berhak
mengenakan pajak
atas penghasilan
yang bersumber di
wilayahnya tanpa
memperhatikan
tempat tinggal
wajib pajak.
Asas
Kebangsaan
• Pengenaan pajak
dihubungkan
dengan
kebangsaan suatu
Negara.
9. • Suatu pedoman
dasar dalam
menetapkan
besarnya utang
pajak orang pribadi
atau badan.
• Sebagai sarana
keadilan dalam
penetapan utang
pajak
Tarif
10. TARIF PAJAK
Tarif Tetap
• Bentuk tarif
yang
besarnya
tetap
terhadap
berbagai nilai
objek yang
dikenakan
pajak.
Tarif
Proporsional
• Persentase
pengenaan
pajak yang
tetap atas
berapapun
dasar
pengenaan
pajaknya.
Tarif Progresif
• Tarif pajak
yang
persentaseny
a semakin
besar jika
dasar
pengenaan
pajaknya
meningkat.
Tarif Degresif
• Tarif pajak
yang
persentaseny
a semakin
kecil jika
dasar
pengenaan
pajaknya
meningkat.
11. TARIF PROGRESIF
• Persentasenya semakin besar jika
dasar pengenaan pajak meningkat
dan besarnya peningkatan dari
tarifnya semakin besar.
Progresif-
progresif
• Persentasenya semakin besar jika
dasar pengenaan pajak meningkat
dan besarnya peningkatan dari
tarifnya semakin kecil.
Progresif-
degresif
• Persentasenya semakin besar jika
dasar pengenaan pajak meningkat
dan besarnya peningkatan dari
tarifnya sama besar.
Progresif-
proporsional
12. TARIF DEGRESIF
• Persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajak meningkat dan
besarnya penurunan dari tarifnya
semakin kecil.
Degresif-
progresif
• Persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajak meningkat dan
besarnya penurunan dari tarifnya
semakin besar.
Degresif-
degresif
• Persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajak meningkat dan
besarnya penurunan dari tarifnya
sama besar.
Degresif-
proporsional
13. TARIF PAJAK PENGHASILAN PPH 21
TAHUN 2016
Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 UU No. 36
tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi
perhitungannya dengan menggunakan tarif
progresif sbb :
Rp 0 - Rp 50.000.000 tarif 5%
Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000 tarif 15%
Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000 tarif 25%
> Rp 500.000.000 tarif 30%