Dokumen tersebut membahas tentang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdiri dari barang kena pajak dan jasa kena pajak, serta pengecualian-pengecualian tertentu seperti barang-barang yang tidak dikenakan PPN dan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

1. LOGO
Objek
Pajak Pertambahan
Nilai
Instruktur :
Taripar Doly, SE.,MM

2. OBJEK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

3. Objek PPN
Umum Dan Khusus
 Umum
◦ Pasal 4
 Khusus (mulai ada sejak UU No 11 Tahun 1994)
◦ Pasal 16 C  Kegiatan Membangun Sendiri Yang
Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau
Pekerjaan.
◦ Pasal 16 D  Penyerahan barang kena pajak berupa
aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak.

4. Objek PPN
UU Nomor 42 Tahun 2009
Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

5. Pengertian
Barang Kena Pajak
1. Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang
Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yg ditentukan lain
oleh UU PPN itu sendiri. (UU PPN menganut azas negatif
list)
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat
atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau
barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
Yang diatur secara rinci oleh Undang Undang PPN adalah barang-barang yg
tidak dikenakan PPN, yaitu di Pasal 4A ayat (2) Undang Undang Nomor 42
Tahun 2009.
Dengan demikian, secara otomatis barang-barang lainnya merupakan Barang
Kena Pajak.

6. Barang Yang Tidak Dikenai
PPN (Non BKP) Pasal 4A (2) UU PPN
BARANG
TIDAK KENA
PAJAK
(Ps. 4A ay.2)
Barang hasil pertambangan atau
hasil pengeboran yang diambil
langsung dari sumbernya
Barang kebutuhan pokok yang
sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
Makanan dan minuman yang disajikan di
hotel, restoran, rumah makan, warung,
dan sejenisnya baik yang dikonsumsi di
tempat maupun tidak, termasuk makan-
an dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau katering
(Menghindari Pajak Berganda : merupakan PDRD)
Uang, emas batangan dan surat berharga
Mulai 1-04-2010

7. Barang Yang Tidak Dikenai
PPN (Non BKP) Pasal 4A (2) UU PPN
BARANG HASIL PERTAM-
BANGAN ATAU PE-
NGEBORAN YANG
DIAMBIL LANGSUNG
DARI SUMBERNYA
Minyak mentah (crude oil)
Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji
yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur,
batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar
(feldspar), garam batu (halite), grafit/andesit, gips,
kalsit, kaolin, leusit. magnesit, mika, marmer, nitrat,
opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit,
fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), ta-
nah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif,
zeolit, basal, dan trakkit.
Panas bumi
Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga,
bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit
Mulai 1-04-2010

8. Barang Yang Tidak Dikenai
PPN (Non BKP) Pasal 4A (2) UU PPN
BARANG KEBUTUHAN
POKOK YG DI –
BUTUHKAN RAK-
YAT BANYAK
Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam
Daging, yaitu daging segar tanpa diolah tetapi telah me-
lalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,
dibekukan, dikemas atau tidak, digarami, dikapur, dia -
samkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.
Telur, yaitu telur yang tdk diolah termasuk telur
yang telah dibersihkan, diasinkan atau dikemas
Susu, yaitu susu perah baik yg telah melalui proses didi-
nginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambah-
an gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak
Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yg dipetik, baik yg
telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong,
diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.
Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci,
ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, terma-
suk sayuran segar yang dicacah
Mulai 1-04-2010

9. Pengertian
Jasa Kena Pajak
setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yg menyebabkan suatu
barang atau fasilitas atau kemudahan
atau hak tersedia utk dipakai
termasuk jasa yg dilaku-
kan utk menghasilkan brg
krn pesanan atau permin-
taan dg bahan dan atas
petunjuk Pemesan
JASA
(Ps. 1 angka 5 UU PPN 1984)
Ps 1 angka 6 jo Ps 4A ay. (3)
UU PPN 1984
JASA KENA PAJAK
DIKENAI PAJAK
Tiap jasa dpt dikenai pajak
kecuali UU menetapkan sebaliknya

10. Pengertian
Jasa Kena Pajak
 Semua jasa pada prinsipnya merupakan Jasa Kena Pajak
(dikenakan PPN) kecuali yg ditentukan lain oleh UU PPN
itu sendiri.
 Yang diatur secara rinci oleh Undang Undang PPN adalah
jasa-jasa yg tidak dikenakan PPN, yaitu di Pasal 4A ayat
(3) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009.
 Dengan demikian, secara otomatis jasa-jasa lainnya
merupakan Jasa Kena Pajak

11. KEAGAMAAN
JASA TDK KENA PAJAK
11
KESEHATAN
MEDIK
PELAYANAN
SOSIAL
PENGIR.
SRT DG PERANGKO
PENDIDIKAN
PENYIARAN
YG BUKAN BER-
SIFAT IKLAN
ANGKUT. UMUM
DARAT, AIR, DAN JAUDN
YG MENJD BAG DARI
JAULN
TENAGA
KERJAPERHO-
TELAN
PEMERINTAHAN
UMUM
JASA TIDAK
KENA PAJAK
Ps. 4A ay. (3)
UU PPN 1984
KEUANGAN
ASURANSI
KESENIAN &
HIBURAN
PENYEDIA-
AN TEMPAT
PARKIR
TELP.
UMUM
COIN
BOX
PENGIR.
UANG DG. WESEL POS
JASA
BOGA
Jasa Tidak Kena Pajak
(Non JKP) Pasal 4A (3) UU PPN

12.  jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 jasa dokter hewan;
 jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi,
dan ahli fisioterapi;
 jasa kebidanan dan dukun bayi;
 jasa paramedis dan perawat;
 jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan,
laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
 jasa psikolog dan psikiater; dan
 jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh
paranormal.
Jasa Tidak Kena Pajak
(Non JKP) Pasal 4A (3) UU PPN

13.  jasa pelayanan sosial; meliputi:
 jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 jasa pemadam kebakaran;
 jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 jasa lembaga rehabilitasi;
 jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk
krematorium; dan
 jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

14.  jasa pengiriman surat dengan perangko. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi
jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain
pengganti perangko tempel.
 jasa keuangan; meliputi :
 jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain
dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek,
atau sarana lainnya;
 jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa :
• sewa guna usaha dengan hak opsi;
• anjak piutang;
• usaha kartu kredit; dan/atau
• pembiayaan konsumen;
 jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia;
dan
 jasa penjaminan.
Jasa Tidak Kena Pajak
(Non JKP) Pasal 4A (3) UU PPN

15.  jasa asuransi. Yang dimaksud dengan "jasa asuransi" adalah
jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi
jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi
kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang
asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan
konsultan asuransi.
 jasa keagamaan; meliputi:
 jasa pelayanan rumah ibadah;
 jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 jasa lainnya di bidang keagamaan.
Jasa Tidak Kena Pajak
(Non JKP) Pasal 4A (3) UU PPN

16.  jasa pendidikan;meliputi:
◦ jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa
penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan,
pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan
keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan
profesional; dan
◦ jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
 jasa kesenian dan hiburan. Jasa kesenian dan hiburan meliputi
semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
 jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Jasa penyiaran yang
tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi
yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak
bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan
komersial.
Jasa Tidak Kena Pajak
(Non JKP) Pasal 4A (3) UU PPN

17.  jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa
angkutan udara luar negeri.
 jasa tenaga kerja;meliputi:
 jasa tenaga kerja;
 jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia
tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga
kerja tersebut; dan
 jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
Jasa Tidak Kena Pajak
(Non JKP) Pasal 4A (3) UU PPN

18.  jasa perhotelan, meliputi:
◦ jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel,
rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang
terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap;
dan
◦ jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan
di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
 jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum. Jasa yang disediakan oleh
pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara
umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan,
pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk
Jasa Tidak Kena Pajak
(Non JKP) Pasal 4A (3) UU PPN

19.  jasa penyediaan tempat parkir. Yang dimaksud dengan "jasa
penyediaan tempat parkir" adalah jasa penyediaan tempat parkir
yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha
kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
 jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Yang
dimaksud dengan "jasa telepon umum dengan menggunakan uang
logam" adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang
logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
swasta.
 jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
 jasa boga atau katering.
Jasa Tidak Kena Pajak
(Non JKP) Pasal 4A (3) UU PPN

20. Termasuk Pengertian Penyerahan
Barang Kena Pajak
Penyerahan
BKP
penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli
dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau
melalui juru lelang;
pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang
Kena Pajak;
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih
tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan
prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari
Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang
Kena Pajak.

21. Bukan
Penyerahan
BKP
penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak
melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan,
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha
dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang
menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas
perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN.
Tidak Termasuk Dalam Pengertian
Penyerahan BKP

22.  Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-
tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang
di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai
kepabeanan.
Daerah Pabean
Dan PKP Didalamnya
 Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena
Pajak meliputi
 baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1)
maupun
 Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan

23. Penyerahan barang yang
dikenai pajak harus
memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
Penyerahan BKP Di Dalam Daerah Pabean
Yang Dilakukan Oleh Pengusaha
Pasal 4 ayat 1 huruf a
Barang berwujud yang
diserahkan merupakan Barang
Kena Pajak;
Barang tidak berwujud yang
diserahkan merupakan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud;
Penyerahan dilakukan di
dalam Daerah Pabean; dan
Penyerahan dilakukan dalam
rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya

24.  Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari
luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean
 Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena
Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
Impor Barang Kena Pajak
Pasal 4 ayat 1 huruf b
 Siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke
dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah
dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau
pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak

25. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa
Kena Pajak meliputi baik
 Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A
ayat (1) maupun
 Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan
Penyerahan JKP Dalam Daerah Pabean
Yang Dilakukan Oleh Pengusaha
Pasal 4 ayat 1 huruf c

26. Penyerahan JKP Dalam Daerah Pabean
Yang Dilakukan Oleh Pengusaha
Pasal 4 ayat 1 huruf c
Penyerahan jasa yang
terutang pajak harus
memenuhi syarat-syarat
sbb:
Jasa yang diserahkan
merupakan Jasa Kena
Pajak;
Penyerahan dilakukan di
dalam Daerah Pabean; dan
Penyerahan dilakukan dalam
kegiatan usaha atau
pekerjaannya.
Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa
Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang
diberikan secara cuma-cuma

27. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang
sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean
yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah
Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean
Di Dalam Daerah Pabean
Pasal 4 ayat 1 huruf d
Contoh :
 Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak
menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di
Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam
Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai

28. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
Di dalam Daerah Pabean
Pasal 4 ayat 1 huruf e
Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang
dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai
Pajak Pertambahan Nilai
Contoh :
 Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena
Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas
pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak
Pertambahan Nilai

29. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara
sebagai berikut :
 10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau
 10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak
yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau
JKP Dari Luar Daerah Pabean

30.  Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau
perjanjian tertulis untuk pembayaran atau meskipun
diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan
tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam
jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen)
dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau
seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean.
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau
JKP Dari Luar Daerah Pabean

31. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
dipungut oleh Orang Pribadi atau Badan
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau
JKP Dari Luar Daerah Pabean
Yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean
pada saat dimulainya pemanfaatan Barang
Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut.
disetorkan seluruhnya ke Kas Negara
melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi
paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya setelah bulan terjadinya
pemungutan.
Bagi PKP, PPN yang telah
disetor dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai bulan
terutangnya pajak.

32. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau
JKP Dari Luar Daerah Pabean
Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud (BKP TB) dan atau
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
(JKP LN) adalah saat yang diketahui terjadi
lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa sebagai
berikut :
saat BKP TB atau JKP LN tersebut secara
nyata digunakan oleh pihak yang
memanfaatkannya;
saat harga perolehan BKP TB dan atau
JKP LN tersebut dinyatakan sebagai utang
oleh pihak yang memanfaatkannya;
saat harga jual BKP TB dan atau
penggantian JKP LN tersebut ditagih oleh
pihak yang menyerahkannya; atau
saat harga perolehan BKP TB dan atau
JKP LN tersebut dibayar baik sebagian
atau seluruhnya oleh pihak yang
memanfaatkannya;
Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan BKP TB dan atau JKP LN tidak diketahui,
maka saat dimulainya pemanfaatan BKP TB dan atau JKP LN adalah tanggal
ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.

33.  Bagi PKP, SPM PPN tsb diperlakukan sebagai laporan pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau JKP
Dari Luar Daerah Pabean
• Bagi orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak,
wajib melaporkan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan
Nilai dengan mempergunakan lembar ketiga bukti setoran Pajak ke
Kas Negara paling lambat akhir bulan berikutnya ke Kantor
Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang
pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut.

34.  Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap
kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud
dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
oleh Pengusaha Kena Pajak
Pasal 4 ayat 1 huruf f & g
 Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak
Berwujud hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3A ayat (1).
 Pengusaha yang melakukan ekspor BKP TB hanya
pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A
ayat (1) UU PPN.

35. 1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di
bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah,
paten, desain atau model, rencana, formula atau proses
rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan
intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. Penggunaan atau hak menggunakan
peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau
ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang
ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP TB)
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g

36. 4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan
dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut
pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan
peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian
pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :
◦ penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman
suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui
satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
◦ penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau
rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio
yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau
teknologi yang serupa; dan
◦ penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh
spektrum radio komunikasi;
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP TB)
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g

37. 5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup
(motion picture films), film atau pita video untuk siaran
televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang
berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak
kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya
sebagaimana tersebut di atas.
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP TB)
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g

38.  Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak
dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang
menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Pasal 4 ayat 1 huruf h dan Pasal 4 ayat (2)
Ketentuan mengenai batasan kegiatan
dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas
ekspornya dikenai PPN diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan
Pereturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2010 dan
Lampirannya stdtd Peraturan menteri Keuangan nomor
30/PMK.03/2011 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang
atas ekspornya dikenai PPN

39. 1. Jasa Maklon yang batasan kegiatannya memenuhi
ketentuan;
2. Jasa Perbaikan dan perawatan yang batasan
kegiatannya memenuhi ketentuan;
3. Jasa Konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang
batasan kegiatannya memenuhi ketentuan.
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Pasal 4 ayat 1 huruf h

40. untuk selain Jasa Maklon:
 jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak
yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
 jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak
bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean
Batasan Kegiatan dan Jenis JKP Yang Atas Ekspornya
Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
PERMENKEU NO. 70/PMK.03/2010
Pengertian Jasa Maklon:
adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang
tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa
(disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta
menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan
penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan
kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

41. • Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor
Jasa Kena Pajak adalah pada saat Penggantian atas jasa
yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai
penghasilan.
Saat dan Tempat Terutang
• PPN terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan
dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain
selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau
tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

42. • Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak
wajib membuat Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak pada saat
Ekspor Jasa Kena Pajak.
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak
• Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak yang dilampiri dengan
invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah
dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur
Pajak.
• Atas kegiatan ekspor barang yang dihasilkan dari kegiatan ekspor
Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir Jasa Maklon tidak
dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

43. I. Pajak Pertambahan Nilai atas:
 perolehan Barang Kena Pajak;
 perolehan Jasa Kena Pajak;
 pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean;
 pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan/atau
 impor Barang Kena Pajak,
II. yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor Jasa
Maklon, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
Perlakuan PM

44.  Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun
sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau
pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya
digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
 Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan pertimbangan untuk mencegah
terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
 Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun
sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri
dengan Keputusan Menteri Keuangan
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Yang Dilakukan
Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Pasal 16 C

45. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas KMS yang dilakukan tidak
dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Yang Dilakukan
Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Pasal 16 C
KMS yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya,
dikenakan PPN dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya
penghindaran pengenaan PPN.
Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur
batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan
PMK NO. 163/PMK.03/2012
tanggal 22 Oktober 2012

46. Kegiatan Membangun Sendiri
PMK NO. 163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2012
PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
Syarat :
Dilakukan tidak dlm kegiatan usaha/pekerjaannya
Dibangun utk tempat tinggal/tempat usaha
Luas bangunan 200 m2 atau lebih
konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan
batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja

47. Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak
Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan
Pasal 16 C
PPN
Terutang
10 % x 20 % x DPP
Setor Bank
Tgl 15
setiap bulan
DPP = Biaya yang dikeluarkan setiap bulan dalam tahap
membangun (tidak termasuk harga beli tanah)

48. PENYETORAN
KMS
Ada
NPWP
Belum
NPWP
KMS satu wilayah kerja
KPP dengan Kode KPP
di NPWP
SSP
KMS beda wilayah kerja
KPP dengan Kode KPP
di NPWP
Di Kolom NPWP diisi
lengkap
Di kolom NPWP diisi 0 +
kode KPP
Di kotak Penyetor
dicantumkan NPWP
Di kotak Penyetor
dicantumkan alamat
Penyetor
Setiap Bulan, Paling
lama tgl 15 bulan
berikutnya
10% x 20% X Biaya Yang dikeluarkan/
Dibayar (DPP)
Di Kolom NPWP diisi 0 +
kode KPP KMS
Kode MAP (Mata Anggaran
Penerimaan) dan Kode Jenis
Setoran pada SSP:
a. MAP : 411211
b. KJS : 103
48
Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan
Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan
Pasal 16 C

49.  Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan
kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan
 Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara
bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan
sepanjang tenggang waktu antar tahapan-tahapan
tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
 Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui
kontraktor atau pemborong bukan merupakan kegiatan
membangun sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa
atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut Pajak
Pertambahan Nilai.
Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan
Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan
Pasal 16 C

50. Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan
membangun sendiri adalah pada saat dimulainya kegiatan
membangun sendiri secara fisik seperti penggalian fondasi,
pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik
lainnya.
Tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri
adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan
Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan
Pasal 16 C

51. Cara penghitungan
KMS Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan
Pasal 16 C
PPN
Kegiatan Membangun Sendiri Terutang =
Jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang
dibayarkan untuk membangun bangunan
pada setiap bulannya.
“Pajak Masukan yang dibayar sehubungan
dengan kegiatan membangun sendiri tidak
dapat dikreditkan”.
10% x 20% x
Tidak termasuk harga
perolehan tanah

52. Contoh Kasus
KMS Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan
Pasal 16 C
Bp Hartanto melakukan kegiatan membangun sendiri sebuah rumah 1 lt berlokasi di
Jakarta dengan luas 250 m2. Pengeluaran selama bulan Desember 2012 s.d April
2013 :
PPN terutang :

53. Penerapan DPP PPN KMS Secara Jabatan
KMS Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan
Pasal 16 C
Dalam hal WP
Fiskus
 Tidak Memberikan data/bukti
biaya/pendukung
 Memberikan, namun tidak
benar/lengkap (ada indikasi
ketidakwajaran)
Verifikasi/
PemeriksaanUsul
HSBGN
Terendah
Wajib Pajak
PENETAPAN
DPP PPN KMS
Secara
JABATAN
 Tidak/Kurang Menyetor PPN
KMS Terutang
 Sudah dihimbau/ditegor, namun
tetap belum memenuhi Bangunan
Selesai

54.  Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha
Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak
Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c
Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP
Pasal 16 D

55. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak
Pasal 16 D
Ps. 16D UU PPN 1984
Pajak Pertambahan Nilai dike-
nakan atas penyerahan aktiva
oleh Pengusaha Kena Pajak
yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan
sepanjang Pajak Pertambahan
Nilai yang dibayar pada saat
perolehannya dapat dikredit-
kan.
1-1-1995 s.d.
31-3-2010
Pajak Pertambahan Nilai dike-
nakan atas penyerahan Barang
Kena Pajak berupa aktiva yang
menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan oleh Pe-
ngusaha Kena Pajak, kecuali
atas penyerahan aktiva yang
Pajak Masukannya tidak dapat
dikreditkan sebagaimana dimak-
maksud dalam Pasal 9 ayat (8)
huruf b dan huruf c.
Mulai
1-4-2010

56.  Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin,
bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh
Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.
 Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas
pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan
aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,
yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon,
yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c
Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat
dikreditkan
Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
oleh pengusaha kena pajak Pasal 16 D.

57. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
oleh pengusaha kena pajak Pasal 16 D.
12/6/00 23/8/00
Dikukuhkan
sbg PKP
PT Tekstil
membeli
Mobil box
31/3/010
Mobil box
dijual
1/4/010
Mobil box
dijual
Tidak kena
PPN
Ps. 16D sampai dengan 31-3-010
“…. sepanjang PPN yang dibayar pada
saat perolehannya, dapat dikreditkan”
Tidak dapat
dikreditkan krn
dibayar sebelum
dikukuhkan sbg
PKP
(Ps. 9 ay. (8)
huruf a)
Ps. 16D mulai 1-4-010
“…., kecuali atas penyerahan aktiva yg
Pajak Masukannya tdk dpt dikreditkan
sebagaimana dimaksud dlm Pasal 9
ayat (8) huruf b dan huruf c”
Dikenai
PPN
Membayar
PPN

58. PT MAJU adalah PKP yang bergerak dalam bidang industri
garmen
5 April 2010 perusahaan membeli kendaraan
 Sedan untuk operasional direksi senilai Rp 200 juta
 Truk untuk distribusi senilai Rp 400 juta
4 Desember 2010 perusahaan menjual kedua kendaraan
tersebut
 sedan dijual seharga Rp 150 juta
 Truk dijual seharga Rp 300 juta
Kasus

59. LOGOEmail : taripar.doly@gmail.com
Web : www.nusahati.com