More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tax treaty indonesia korea selatan
Similar to Tax treaty indonesia korea selatan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tax treaty indonesia korea selatan
- 1. TAX TREATY INDONESIA - KOREA SELATAN Pengertian dan Model Tax Treaty Tax Treaty Indonesia – Korea Selatan Domisili Kepedudukan Tax Treaty Bentuk Usaha Tetap Kebijakan B.U.T Indonesia-Korea Selatan Dividen PERTUKARAN INFORMASI (Exchange Of Information) Kebijakan PPN Atas Jasa Pelabuhan Internasional Pertemuan DJP – Dubes & Pengusaha Korea Selatan Contoh Soal
- 2. TAX TREATY kontrak yang mengikat suatu Negara dengan Negara lain dalam hal perlakuan pajaknya. MODEL OECD adalah model yang dikembangkan oleh Organization of Economic Cooperation and Development model UN adalah model yang dikembangkan oleh PBB untuk memperjuangkan kepentingan Negara-negara berkembang, sehingga prinsip yang dipakai adalah prinsip sumber penghasilan. Model tax treaty yang dipakai oleh Indonesia adalah campuran dari model OECD dan UN yaitu disebut dengan P3B. P3B Indonesia ini diatur dan disepakati secara sendiri-sendiri dengan tiap-tiap Negara sehingga ketentuan pasal maupun ayat bagi setiap Negara berbeda.
- 3. TUJUAN DAN AZAS P3B (TAX TREATY) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 4. a.Azas domisili /Azas kependudukan b. Azas Sumber c. Azas Nasionalitas/ Azas kewarganegaraan AZAS utama yang dijadikan landasan untuk mengenakan pajak
- 5. T A X T R E A T Y I N D O N E S I A - S O U T H K O R E A Dalam pelaksanaan P3B, periode ditandatanganinya P3B ternyata tidak harus sama dengan periode diberlakukannya.
- 7. Berdasarkan Undang- Undang kedua negara. Bila tidak dapat ditentukan menurut undang-undang, maka status seseorang akan ditentukan berdasarkan tempat di mana pusat kepentingan pokoknya (centre of vital interest) berada, Bila tidak dapat ditentukan juga maka statusnya akan ditentukan menurut kebiasaannya berdiam. Apabila status seseorang tidak dapat ditentukan juga dengan ketiga cara di atas, maka status orang tersebut akan ditentukan melalui mutual agreement yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (competent authority) dari kedua belah pihak. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, orang atau badan, selain dari orang pribadi, merupakan penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk di Negara dimana tempat kedudukan manajemen yang efektif berada. (PENDUDUK) DOMISILI PAJAK
- 8. pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa karena penggunaan atau hak untuk menggunakan, hak cipta kesusasteraan, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film-film sinematografi, atau film-film atau pita -pita yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus, atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk penggunaan, atau hak untuk menggunakan perlengkapan industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan, atau keterangan menyangkut pengalaman di bidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan. ROYALTI Royalti yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti.
- 9. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya tersebut. (Pasal 10 Ayat 1 dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indoesia-Korea Selatan) •Namun demikian, dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang- undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi. (Pasal 10 Ayat 2 dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indoesia-Korea Selatan) Penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, namun berhak atas pembagian laba, demikian pula penghasilan dari hak-hak dari perseroan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya sebagai penghasilan dari saham-saham oleh undang- undang Negara pihak pada Persetujuan dimana perusahaan yang membagikan dividen berkedudukan.
- 10. Istilah "bunga" disini ialah penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik ataupun tidak, dan baik yang berhak maupun tidak atas bagian laba debitur dan pada khususnya penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah-hadiah yang terikat pada surat-surat berharga, obligasi maupun surat-surat hutang tersebut, demikian pula penghasilan yang oleh undang-undang perpajakan dari Negara dimana penghasilan itu timbul dipersamakan dengan penghasilan dari peminjaman uang. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut. Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang- undangan Negara tersebut akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor bunga.
- 11. BENTUK USAHA TETAP BUT yang diutamakan suatu proyek perakitan atau instalasi yang dilakukan lebih dari enam bulan. suatu tempat kedudukan manajemen; suatu pabrik;
- 12. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik dari Korea maupun Indonesia tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan . Hal ini dapat dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan di salah satu negara (Indonesia/ Korea) yang menjalankan kegiatan yang sama. Bentuk Usaha Tetap (permanent establishment) bertindak di Negara pihak pada Persetujuan atas nama perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, maka perusahaan tersebut akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama berkenaan dengan setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut untuk kepentingan perusahaan, jika orang atau badan itu : Memiliki kuasa dan biasa melaksanakannya untuk menutup kontrak di Negara tersebut atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan orang atau badan itu dibatasi pada hal-hal yang diatur pada ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat tetap tidak akan menjadikan tempat tetap itu suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut; atau Tidak memiliki kuasa semacam itu, tetapi mempunyai kebiasaan untuk mengurus persediaan barang-barang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama dan secara teratur menyerahkan barang-barang atau barang dagangan itu atas nama perusahaan tersebut;
- 13. PERTUKARAN INFORMASI Exchange Of Information Indonesia dan Korea Selatan telah menyetujui untuk melakukan tukar- menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam Persetujuan yg telah dibuat (Tax Treaty INDOESIA- KOREA SELATAN) dan atau untuk mencegah tindak pidana fiskal atau penggelapan pajak atau untuk pengadministrasian ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut pencegahan penggelapan pajak yang dicakup oleh Persetujuan tersebut. Setiap informasi yang dipertukarkan akan diperlakukan secara rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada setiap orang atau badan atau yang berwenang selain yang telah disebutkan di atas, termasuk pengadilan, sehubungan dengan penetapan dan penagihan, pelaksanaan atau keputusan yang berhubungan dengan pajak-pajak tersebut atau penentuan dari banding dalam kaitannya dengan itu dan orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan informasi itu. Adapun hal-hal yang wajib di ketahui mengenai apa saja yang tidak termasuk
- 14. • untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang- undangan atau praktek administrasi di Negara tersebut atau di Negara pihak pada Persetujuan lainnya; • untuk memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang- undangan atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara pihak pada Persetujuan lainnya; • untuk memberikan informasi yang akan mengungkapkan setiap rahasia di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara perdagangan atau informasi yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijaksanaan umum. Ketentuan-ketentuan sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk mewajibkan kedua negara (Indoensia – Korea Selatan) dalam hal pertukaran Informasi CONT.
- 15. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1015/PJ.343/2005 tentang Pengenaan PPN yang terdapat Tax Treaty Indonesia – Korea Selatan tanggal 24 Nopember 2005, menegaskan bahwa: a. Sepanjang jasa-jasa kepelabuhanan yang diserahkan pihak Indonesia – Korea Selatan dimaksud terkait dengan international traffic dan penerima jasa betul-betul merupakan kapal-kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Korea Selatan, maka secara timbal balik dibebaskan dari pengenaan PPN; b. Untuk mengantisipasi bahwa fasilitas P3B tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka diharapkan dapat meneliti lebih lanjut apakah kapal-kapal yang mengaku atau berbendera Korea Selatan tersebut betul- betul dimiliki dan manajemennya dioperasikan oleh perusahaan yang merupakan residen Korea Selatan.
- 16. Ditjen Pajak juga juga aktif terlibat dalam pertukaran informasi dengan negara dan yurisdiksi mitra melalui perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), perjanjian pertukaran informasi, atau konvensi dan pertukaran informasi keuangan menggunakan standar internasional. Untuk mengatasi praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PMA, Ditjen Pajak memiliki beberapa program diantaranya pengembangan Pusat Analisis Pajak atau Center for Tax Analysis (CTA) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber terpercaya yang akan digunakan untuk intensifikasi dan pengukuran kepatuhan Wajib Pajak. Dirjen Pajak menyampaikan apresiasi atas kontribusi perusahaan asing dalam membangun Indonesia. Pada tahun 2013 nilai investasi Korea Selatan di Indonesia merupakan ketiga terbesar setelah Singapura dan Jepang. Ditjen Pajak Mengadakan Pertemuan dengan Dubes dan Pengusaha Korea Selatan "Pertemuan ini dilaksanakan untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan- perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia," ~Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP
- 17. Atas royalti yang dibayarkan PT HANA kepada TAEGUK Co. dapat dipajaki di Indonesia dengan berdasarkan pada pasal 12 ayat (2) P3B Indonesia-Korea Selatan sebesar 15% (sepanjang TAEGUK Co. merupakan beneficial owner atas royalti tersebut). Karena dalam hal ini syarat administrasi telah terpenuhi (CoD tertanggal 1 Oktober 2013, berakhir Oktober 2014), maka perusahaan dapat menerima manfaat atas P3B Indonesia-Korea Selatan ini. Oleh karena itu, perhitungan atas pajak yang dikenakan terhadap pembayaran royalti yang dimaksud adalah sebagai berikut : Pada tanggal 3 Juli 2014, PT HANA membayar royalti kepada TAEGUK CO. atas penggunaan merek dagang senilai USD250.000. TAEGUK CO. berdomisili di Korea Selatan dan merupakan induk perusahaan dari SUJU CO. Nilai wajar dari pembayaran royalti tersebut adalah USD200.000. TAEGUK CO. sudah menyerahkan SKD bertanggal 1 Oktober 2013 kepada PT HANA. 15% * USD 250.000 * KMK IDR 11.150 * 50% * 100% = IDR 209.062.500
- 18. KESIMPULAN P3B RI – Korea Selatan: Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua Negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua Negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada prinsipnya, kehadiran Tax Treaty adalah untuk mencegah terjadinya juridical double taxation, yaitu dimana atas penghasilan yang sama dikenakan pajak di dua Negara yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya Tax Treaty maka Negara sumber membagi hak pemajakan kepada source country dalam hal terbentuknya Permanent Estabilishment di Source Country. Perjanjian penghindaran pajak berganda tidak hanya mengatur pajak penghasilan akan tetapi perjanjian penghindaran pajak berganda juga mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti antara Indonesia- Korea selatan.
Editor's Notes
- Di dalam tax treaty selalu terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek transaksi pihak tertentu. P3B adalah singkatan dari Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda
- Tax treaty adalah kontrak yang mengikat suatu Negara dengan Negara lain dalam hal perlakuan pajaknya. Di dalam tax treaty selalu terdapat pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek transaksi pihak tertentu. P3B adalah singkatan dari Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda
- BUT adalah bagian dari Subjek Pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Walaupun termasuk Wajib Pajak luar negeri, pemenuhan hak dan kewajiban BUT disamakan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam negeri.
- Dari sisi perpajakan, masuknya PMA akan meningkatkan potensi penerimaan pajak. Perusahaan PMA memiliki kewajiban yang sama seperti wajib pajak badan lainnya. Namun demikian tetap saja timbul permasalahan pajak utamanya yang terkait dengan passive income atas beneficial owner. Terdapat dua otoritas yang memiliki kepentingan dalam pengenaan pajak yang terkait dengan beneficial owner, yaitu negara asal beneficial owner (domisili) dan negara tempat PMA (sumber). Permasalahan perpajakan muncul ketika kedua negara tersebut hendak mengenakan pajak atas jenis pendapatan yang sama (passive income).