Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan untuk memastikan penanggung pajak membayar utang dan biaya penagihan pajak berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Negara memiliki hak mendahulu atas barang milik penanggung pajak untuk menagih utang pajak dan sanksi administrasi seperti bunga."

1. KMMI
Tax on Demand For Millenials

2. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar
Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan
pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

3. Dasar Penagihan Pajak
Pasal 18 ayat (1) dan 20 Ayat (1)
STP
SKPKB
SKPKBT
SK Pembetulan
SK Keberatan
Putusan Banding
Putusan Peninjauan Kembali 3

4. UU KUP sebagai undang-undang formal perpajakan mengatur
mengenai tindakan penagihan pajak pada Pasal 18 sampai dengan
Pasal 24. Dalam pasal-pasal tersebut, diatur beberapa hal penting:
1. Dasar dilakukan penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat
Keputusan (SK) Pembetulan, Surat Keputusan (SK) Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali (PK), yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
(Pasal 18 ayat (1) UU KUP).
2. Apabila SKPKB atau SKPKBT, serta SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan
PK, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo
pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang
dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat
Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (Pasal 19 ayat (1) UU KUP).

5. Misal: Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB sebesar Rp10.000.000,00 yang
diterbitkan tanggal 7 Oktober 2018, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2018. Jumlah
pembayaran sampai tanggal 6 November 2018 Rp 6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2018
diterbitkan STP dengan perhitungan sebagai berikut :
Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib
Pajak membayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2018 dan pada tanggal 5 Desember 2018
diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:
Pajak yang masih harus dibayar Rp 10.000.000,00
Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp 6.000.000,00 (-)
Kurang bayar Rp 4.000.000,00
Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp4.000.000,00) Rp 80.000,00
Pajak yang masih harus dibayar Rp 10.000.000,00
Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan Rp 10.000.000,00 (-)
Kurang bayar Rp 0,00
Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp10.000.000,00) Rp 200.000,00

6. 3. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak
juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari
jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan (Pasal 19 ayat (2) UU KUP).
4. Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan STP, SKPKB, serta
SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK yang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh
Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (3) atau ayat (3a) UU KUP dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 20 ayat (1) UU
KUP).
Catatan: Yang dimaksud dengan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan
hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 28 UU KUP).

7. 5. Dikecualikan dari penagihan dengan Surat Paksa jika terjadi kondisi-kondisi berikut:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan/pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau
menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki
atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda
kepailitan.
Maka tindakan yang dilakukan adalah penagihan “seketika dan sekaligus” yaitu tindakan
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis
pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak (Pasal 20 ayat (2) UU KUP).

8. 6. Negara mempunyai hak mendahulu (sebagai kreditur preferen) untuk utang pajak atas barang-
barang milik Penanggung Pajak yang meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga,
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Oleh karena itu, jika Penanggung Pajak mempunyai
utang atau kewajiban kepada kreditur lain, pembayaran kepada kreditur lainnya tersebut
diselesaikan setelah utang pajak dilunasi (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP).
7. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan
pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan STP,
SKPKB, serta SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK.
Daluwarsa tersebut tertangguh apabila (Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP):
a. diterbitkan Surat Paksa;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
c. diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau SKPKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU KUP; atau
d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

9. Penanggung Pajak
Pasal 1 Angka (28) dan Pasal 32 Ayat (4)
Merupakan pihak yang bertanggung jawab
atas pembayaran pajak.
Meliputi:
• Orang Pribadi
• Badan
• Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban WP.
• Orang yang secara nyata berwenang menentukan
kebijakan perusahaan, meskipun bukan pengurus.
9

10. Hak Mendahulu
Pasal 21 Ayat (1), (2), dan (3)
Negara memiliki hak
mendahulu atas
barang milik
penanggung pajak,
akibat tagihan pajak
yang meliputi:
• Pokok pajak.
• Sanksi administrasi, meliputi:
• Bunga.
• Denda.
• Kenaikan.
• Biaya penagihan pajak.
Hak mendahulu tidak
berlaku atas:
• Biaya perkara semata mata akibat
penghukuman melelang barang.
• Biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan barang terlelang.
• Biaya perkara semata - mata akibat
pelelangan dan penyelesaian warisan.
10

11. Hak mendahulu hilang setelah
lewat batas 5 tahun sejak
penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT,
SK Pembetulan, SK Keberatan,
Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali.
Jangka waktu dihitung sejak:
• Penerbitan Surat Paksa.
• Pemberitahuan Surat Paksa, apabila
diberitahukan secara resmi.
• Batas akhir penundaan, apabila diberikan
penundan pembayaran.
11
Penyebab Hilangnya Hak Mendahulu
Pasal 21 Ayat (4), dan (5)

12. Daluarsa Penagihan
Pasal 22
Hak penagihan pajak daluarsa
setelah melampaui 5 tahun sejak:
Saat terutang pajak.
Berakhirnya masa, bagian tahun, atau tahun pajak.
Tanggal pemberitahuan Surat Paksa.
Diterimanya permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran.
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan
tindak pidana.
Penerbitan SKPKB atau SKPKBT yang
mengikuti vonis pidana.
12

13. Gugatan WP atau Penanggung Pajak
Pasal 23 Ayat (2)
WP dapat mengajukan gugatan kepada
badan peradilan pajak terhadap:
Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
pengumuman Lelang.
Keputusan pencegahan terkait penagihan pajak.
Keputusan terkait pelaksanaan keputusan perpajakan, selain ditetapkan
Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26.
Ketidaksesuaian prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat
Keputusan Keberatan.
13

14. Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 24, dan PMK No. 68/ PMK.03/ 2012
• Berlaku atas STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau
Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).
Asal
Penghapusan
• WP tidak dapat diketemukan.
• Hak penagihan daluarsa.
• Dokumen dasar penagihan tidak diketemukan.
• Hak penagihan tak dapat dilaksanakan, atas pertimbangan
Menkeu.
• Khusus WP OP, WP meninggal dunia tanpa warisan.
• Khusus WP Badan, WP bubar, terlikuidasi, atau pailit.
WP yang
piutangnya
dihapuskan.
14

15. 15
Subyek dan Obyek Penagihan
Penanggung Pajak :
 orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak,
 termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak
 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Subyek Penagihan pasal 1 angka (3) UU Penagihan pajak dengan Surat Paksa
(PPSP)

16. Penagihan dengan Surat Paksa
Pasal 20
Pengecualian
diberikan
melalui
penagihan
seketika dan
sekaligus
apabila:
Penanggung
pajak yang
berniat atau
akan
meninggalkan
Indonesia
untuk
selamanya.
Penanggung
pajak
mengalihkan
barang dimiliki
untuk
mengecilkan
kegiatan
usaha.
Penanggung
pajak
menyiratkan
perubahan
bentuk usaha.
Badan
usaha
dibubarkan
negara.
Penanggung
pajak disita
hartanya oleh
pihak ketiga,
atau terancam
pailit.
16
Penagihan seketika dan sekaligus
adalah tindakan penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh juru sita pajak
kepada penanggung pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo
pembayaran .
Surat Paksa diterbitkan untuk menagih
pajak akibat STP, SKPKB, SKPKBT, SK
Pembetulan, SK Keberatan, Putusan
Banding, dan Putusan Peninjauan
Kembali yang tidak dibayar sesuai
jangka waktu.

17. Tidak dibayarnya UTANG PAJAK
Akan menjadi TUNGGAKAN PAJAK
Untuk menegakkan ketentuan UU pajak dilakukan tindakan
penagihan pajak.

18. UTANG PAJAK
PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR TERMASUK
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA
ATAU KENAIKAN YANG TERCANTUM DALAM SURAT
KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT SEJENISNYA
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
BIAYA PENAGIHAN PAJAK
1. PELAKSANAAN SURAT PAKSA.
2. SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PENYITAAN.
3. PENGUMUMAN LELANG
4. PEMBATALAN LELANG
5. JASA PENILAI
6. BIAYA LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN
PENAGIHAN

19. PEJABAT PENAGIHAN PAJAK
Pejabat ditunjuk oleh:
Pajak Pusat Pajak Daerah
Menteri Keuangan Gubernur/Bupati/Walikota
DJP DLM HAL INI :
- KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK
- KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROPINSI ; ATAU
- KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN/KOTA

20. Tahapan-tahapan WP yang tidak melunasi
pajaknya
1. Surat Teguran/surat peringatan (langkah pertama).
2. Surat Paksa
3. Penyitaan
4. Pelelangan

21. SURAT PAKSA
(Ps 7 PPSP jo PS.15 PMK NO 24/PMK.03/2008
• Mempunyai kekuatan eksekutorial.
• Kedudukan hukum Surat Paksa = putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
dengan berkepala
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
• PP tidak melunasi utang pajak s/d tgl jatuh tempo & kepadanya telah diterbitkan ST atau Surat
Peringatan;
• Terhadap PP sudah dilaksanakan Penagihan seketika atau sekaligus atau
• PP tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.
a. nama WP/WP&PP
b. dasar penagihan
c. besarnya utang pajak
d. perintah untuk membayar
memuat
Diterbitkan apabila:

22. PENYITAAN
• Dilakukan berdasarkan SPMP jika PP tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam setelah Surat
Paksa diberitahukan.
• Oleh Jurusita Pajak dengan 2 (dua) orang saksi.
• Penyitaan dapat dilakukan, meskipun PP tidak hadir asalkan salah seorang saksi berasal dari Pemda,
dan BAPS ditandatangani oleh PP dan saksi-saksi
• Setiap penyitaan Jurusita Pajak membuat BAPS ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP, dan saksi-saksi
• Dalam hal PP adalah badan maka BAPS ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala
cabang, PP, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan
• Walaupun PP tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan
• Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun PP menolak untuk tanda
tangan.
• Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak yg disita atau ditempat barang
bergerak/tidak bergerak yg disita berada, ditempat umum
• Atas barang yg disita ditempel segel sita

23. TUJUAN PENYITAAN
● Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang
pajak dari Penanggung Pajak.
● Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan tehadap semua
barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal,
tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di
tempat lain maupun yang penguasaannya berada ditangan pihak
lain.
● Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain,
misalnya disewakan atau dipinjamkan,
● sedang yang dimaksud dibebani dengan hak tanggungan sebagai
jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang
dihipotekan, digadaikan, atau diagunkan.

24. Pasal 15 UU No. 19/ 1997 Dikecualikan dari
Penyitaan
1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang
digunakan oleh PP dan keluarga yang menjadi
tanggungannya;
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu
bulan beserta peralatan memasak yangb ada dirumah;
3. Perlengkapan PP yang bersifat dinas;
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan PP
dan alat-alat yang dipergunakan ut pendidikan, kebudayaan
dan keilmuan;
5. Peralatan dalam keadaan baik yang masih digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan
jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20 juta;
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh PP dan
keluarga yg menjadi tanggungannya.

25. Penitipan Barang Sitaan
BARANG
SITAAN
Penanggung
Pajak
Kecuali
menurut Jurusita perlu disimpan
Kantor
Pejabat
Tempat lain:
Bank, Pegadaian
Dititipkan

26. LELANG
Pejabat
• mengajukan pemintaan lelang.
• menghadiri pelaksanaan lelang:
- menentukan dilepasnya barang;
- menandatangani Risalah Lelang.
• dan Jurusita pajak beserta keluarganya
dilarang membeli barang sitaan yg dilelang.
Pengumuman lelang minimum 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan
sanksi sesuai
ketentuan yg
berlaku.
Pelaksanaan lelang minimum 14 hari setelah pengumuman lelang
Pengumuman lelang:
• Barang bergerak dilakukan sebanyak 1 kali
• Barang tidak bergerak dilakukan sebanyak 2 kali
• Nilai barang kurang dari Rp 20 juta tidak harus melalui media massa

27. HAK MENDAHULU
Pasal 21 ayat 1, 2 dan 3 UU KUP ( UU NO 16 TAHUN 2000 stbdtd UU
NO. 28 TAHUN 2007
(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang
milik Penanggung Pajak.
(2) Meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan,
dan biaya penagihan pajak.
(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya,
kecuali terhadap:
a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk
melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
dan/atau
c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian
suatu warisan.
27

28. HAK MENDAHULU
Pasal 21 ayat 3 A UU KUP NO. 28 TAHUN 2007
(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka
kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk
melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak
dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham
atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk
membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
28

29. Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada PP tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa
pajak, dan tahun pajak
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
(Ps 20 KUP jo PS.6 PPSP JO.PS.13 PMK NO.24/PMK.03/2008
a. PP akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. PP memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
c. Adanya tanda-tanda PP akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya,atau melakukan perubahan
bentuk lainnya;
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau,
e. terjadi penyitaan atas barang PP oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Diterbitkan SPPSS oleh Pejabat
sebelum Surat Paksa:
a. nama WP/ WP dan PP
b. besarnya utang pajak
c. perintah untuk membayar
d. saat pelunasan pajak
Apabila

30. PENCEGAHAN
Main Menu
DASAR
HUKUM
• PASAL
29 S.D.
32 UU
PPSP
DEFINISI
• adalah
larangan
yang bersifat
sementara
terhadap
Penanggung
Pajak
tertentu
untuk keluar
dari wilayah
Negara
Republik
Indonesia
berdasarkan
alasan
tertentu
SYARAT
• Penanggung
Pajak yg
mempunyai
utang pajak
sekurang-
kurangnya
sebesar
Rp100 juta
• diragukan
itikad
baiknya

31. 31
PROSEDUR PENCEGAHAN
KPP/KP PBB DJP
USULAN
PENCEGAHAN MENKEU
KMK TTG PENETAPAN PENCEGAHAN
PP BEPERGIAN KE LN, SALINAN
DIBERIKAN KPD:
1. MENKEH & HAM
2. DIRJEN PAJAK
3. DIR. P4
4. KAKANWIL
5. KPP
6. PP YBS
7
6
5
4
3
2
5
4
3
2 1SURAT KPD
MENKEH
1
KMK
PENCEGAHAN
1 2
3
USULAN
PENCEGAHAN
4

32. 32
PENYANDERAAN
(PASAL 33 S.D. 36 UU PPSP)
pengekangan sementara waktu kebebasan
Penanggung Pajak dengan menempatkannya
di tempat tertentu
(Pasal 1 angka 21 uu PPSP)
Penanggung Pajak yg mempuyai utang pajak sekurang-kurangnya
sebesar Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya
Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan, dpt
diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan

33. 33
PENANGGUNG PAJAK
BERIBADAH PEMILIHAN UMUM
SIDANG RESMI
BERIBADAH SIDANG RESMI PENGADILAN
PENANGGUNG PAJAK
PENYANDERAAN TDK BOLEH
DILAKSANAKAN
PENCEGAHAN & PENYANDERAAN THD PENANGGUNG
PAJAK TDK MENGAKIBATKAN HAPUSNYA UTANG
PAJAK & TERHENTINYA PELAKSANAAN PENAGIHAN
PAJAK

34. PENUNGGAK
PAJAK
PELUNASAN UTANG PAJAK
MELALUI PENGANGSURAN & PENUNDAAN
PENGANGSURAN
DAN
PENUNDAAN
SUBJEK
YANG TERLIBAT
SYARAT & ALUR
PROSES PENGANGSURAN &
PENUNDAAN
PENGANGSURAN ADALAH PELUNASAN
HUTANG PAJAK DENGAN CARA
MENYERAHKAN SEDIKIT DEMI
SEDIKIT ATAU PEMBAYARAN TIDAK
SEKALIGUS
1. PASAL 9 UNDANG-
UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2007 TENTANG
KUP
2. PASAL 9 s.d. 12
PERMENKEU NO.
184/PMK.03/2007
3. PERDIRJEN PAJAK NO.
KEP-38PJ.2008
WAJIB PAJAK
PENANGGUNG PAJAK
PENUNDAAN ADALAH
PENANGGUHAN ATAU
MENGUNDURKAN UNTUK
SEMENTARA WAKTU
PELUNASAN HUTANG PAJAK
DEFINISI
DASAR HUKUM
YANG MEMBERIKAN
PUTUSAN PENGANGSURAN
ATAU PENUNDAAN
PEJABAT
ATAS NAMA DIREKTUR
JENDERAL PAJAK

35. ALASAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK

37. 37
Daluarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
1. Diterbitkan surat paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik
langsung maupun tidak langsung;
3. Diterbitkan SKPKB, SKPKBT;
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan.

38. ALASAN PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK

39. SKP
SKPKB
SKPKBT
dll
ALUR DAN JADWAL
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
SPMP/
PENYITAAN
SP
SURAT
TEGURAN
 PARATE EXECUTIE
 DIBERITAHUKAN
OLEH JURUSITA
PAJAK
 DIBUAT BAP SP
PENCABUTAN
SITA`
PENGUMUMAN
LELANG
PELAKSANAAN
LELANG
 UTANG PAJAK &
BIAYA PENAGIHAN
 PUTUSAN
PENGADILAN
LUNAS
14 HARI TDK
LUNAS
PENCEGAHAN PENYANDERAAN SYARAT:
 UTANG PAJAK ≥ Rp100 jt
 DIRAGUKAN ITIKAD BAIK
JANGKA WAKTU:
6 BLN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLN
AKIBAT:
UTANG PAJAK TDK HAPUS & PENAGIHAN TETAP DILAKSANAKAN
* KEP / IJIN MENKEU
 SPMP
 JURUSITA + 2 SAKSI
 BAP SITA
 BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK
 BRG YG DISITA DILARANG:
 DIPINDAHTANGANKAN
 DISEWAKAN
 DIPINJAMKAN
 DISEMBUNYIKAN
 DIHILANGKAN
 DIRUSAK
 PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK
7 hari 21 hari 2X24 jam
Jatuh tempo
14 hari
Dasar Hukum :
UU No 19 Tahun 2000
UU No 28 Tahun 2007
PP No 80 Tahun 2007
PMK No 24/PMK.03/2008
Barang
Bergerak
1 X
Barang Tdk
Bergerak
2 X
Langsung,
Pos,
Ekspedisi/k
urir dgn
bukti kirim
PENGUMUMAN DI
MEDIA MASA
39