Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak di Indonesia. Wajib pajak meliputi individu atau perusahaan yang berkewajiban membayar pajak sesuai peraturan perpajakan. Kewajiban utama wajib pajak adalah menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Sedangkan hak wajib pajak meliputi pengembalian kelebihan pembayaran pajak, proses keberatan dan banding,

1. Hak dan Kewajiban
Wajib Pajak

2. WAJIB PAJAK
Orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan termasuk
pemungut pajak atau pemotong
pajak tertentu.

3. Kewajiban Wajib Pajak
3M
Menghitung
Membayar Pajak yang
terutang
Melapor

4. 3M
• Menghitung pajak sesuai tarif dan
ketentuan yang berlaku
• Membayar pajak – melalui kantor
pos atau bank-bank yang ditunjuk
dengan menggunakan formulir
Surat Setoran Pajak (SSP)
• Melapor pajak - ke KPP dengan
menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan SPT (SPT)

5. Hak Wajib Pajak
• Mendapatkan kembali kelebihan
pembayaran pajak
• Apabila DJP terlambat
mengembalikan kelebihan
pembayaran, WP berhak menerima
bunga 2% per bulan, maksimum
24 bulan.

6. Hak Wajib Pajak
Dalam hal dilakukan pemeriksaan:
• Meminta Surat Perintah
Pemeriksaan
• Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
• Mendapat penjelasan mengenai
maksud dan tujuan pemeriksaan
• Meminta rincian perbedaan antara
hasil pemeriksaan dan SPT

7. Hak Wajib Pajak
• Wajib Pajak dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Dirjen
Pajak paling lambat 3 bulan sejak
tanggal surat ketetapan pajak.
• Wajib Pajak dapat mengajukan banding
ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3
bulan sejak keputusdan keberatan
diterima.
• Apabila belum puas dengan Putusan
Banding, WP berhak mengajukan
Peninjauan Kembali ke Mahkamah
Agung.

8. Hak Wajib Pajak
Wajib Pajak berhak mendapatkan
perlindungan kerahasiaan atas
segala informasi yang disampaikan
kepada DJP, misalnya:
• SPT
• Laporan Keuangan
• Data dari pihak ketiga yang
bersifat rahasia,
• Dll.

9. Hak Wajib Pajak
• Pengangsuran Pembayaran
• Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
• Pengurangan PPh Pasal 25
• Pengurangan PBB
• Pembebasan Pajak
• Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak

10. Berkaitan dengan Pajak
Penghasilan:
• Wajib Melaporkan SPT Masa
• SPT Tahunan
• Pelunasan utang pajak yang
tercantum dalam surat
ketetapan pajak dan surat
keputusan lainnya.

11. Berkaitan dengan Pajak Penghasilan:
Melaporkan SPT Masa
• PPh Pasal 21
• PPh Pasal 22
• PPh Pasal 23
• PPh Pasal 25
• PPh Pasal 26
• PPh Pasal 4 (2)

12. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
Si A adalah Pengusaha Warung Makan di Pasuruan yang memiliki
NPWP bulan Januari 2012 penjualan pada bulan Pebruari 2012
sebesar Rp15.000.000,-. (rata-rata penjualan) Si A statusnya kawin
dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Si A menyelenggarakan
pencatatan untuk menghitung pajaknya. Besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25 yang harus dibayar sebagai angsuran dalam tahun berjalan
dihitung sebagai berikut:
•Jumlah peredaran setahun Rp180.000.000,-
•Presentase penghasilan norma (lihat daftar presentase norma) =
20%
•Penghasilan neto setahun = 20% x Rp 180.000.000,- = Rp
36.000.000,-
•Penghasilan Kena Pajak = penghasilan neto dikurangi PTKP Rp
36.000.000,- – Rp 19.800.000,- = Rp 16.200.000,-
•Pajak Penghasilan yang terutang : 5% x Rp 16.200.000,- = Rp
810.000,-
•PPh Pasal 25 (angsuran) yang harus dibayar si A setiap bulan: Rp
810.000,- : 12 = Rp 67.500,-

13. Berkaitan dengan Pajak
Pertambahan Nilai:
• Melakukan pembayaran/penyetoran
PPN/PPnBM yang telah dipungut
• Membuat Faktur Pajak
• Mengisi SPT Masa PPN dan
melaporkan ke KPP

14. Batas waktu pembayaran dan pelaporan
untuk kewajiban perpajakan bulanan
No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
1 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
2 PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
3 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
4 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
5 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
orang pribadi dan badan
6 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak Akhir masa pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak
kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan terakhir
beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa
7 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya
(melapor secara mingguan)
8 PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat Tgl. 14 bulan berikut
penyerahan barang
9 PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order
dibayar
10 PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
11 PPN dan PPn BM - PKP Akhir bulan berikutnya setelah Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya
berakhirnya Masa Pajak dan Masa Pajak
sebelum SPT Masa PPN
disampaikan
12 PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut
13 PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
14 PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan Sesuai batas waktu per SPT Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak
PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Masa terakhir

15. Batas waktu pembayaran dan pelaporan
untuk kewajiban perpajakan Tahunan
No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
1 PPh - Orang Pribadi Sebelum SPT Tahunan PPh akhir bulan ketiga setelah
disampaikan berakhirnya tahun atau bagian tahun
pajak
2 PPh - Badan Sebelum SPT Tahunan PPh akhir bulan keempat setelah
disampaikan berakhirnya tahun atau bagian tahun
pajak

16. Wajib melakukan
pembukuan/pencatatan?
Wajib Pajak orang pribadi atau
badan yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas di
Indonesia, harus mengadakan
pembukuan/pencatatan.

17. Pembukuan
Proses pencatatan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan
informasi tentang:
 Keadaan harta
 Kewajiban atau utang
 Modal
 Penghasilan dan Biaya
Yang ditutup dengan menyusun
Laporan Keuangan berupa Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi pada
setiap akhir tahun pajak

18. Hubungi kami di:
Telepon
021-5251234
Phone (021) 5251609,
5250208 ext. 3592/8
Complaint Center
0800 1100 900 (toll-free)
SMS
0813 178 72525
( 0813 178 PAJAK )
SMS Langsung ke
Direktur Jenderal Pajak
08128 327646
( 08128 DARMIN )
Email : humas@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id
Website : www.pajak.go.id