1. 1. DASAR HUKUM AGRARIA
UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTNG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA.
2. PENGERTIAN HUKUM AGRARIA
Keseluruhan kaedah hokum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
hak-hak penguasaan atas Agraria (bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam
yang terkndung di dalamnya)
3. KEDUDUKAN KAEDAH HUKUM AGRARIA
a. Sebelum UUPA
Hukum agraria merupakan bagian dari hukum adat, hukum perdata barat,
hukum tata usaha Negara/ administrasi Negara, dan hukum antar golongan/
hukum intergentil
b. Sesudah UUPA
Hukum agrarian merupakan hukum yang berdiri sendiri yang sejajar dengan
cabang ilmu hukum lain karena memenuhi persyaratan ilmiah yang memiliki
obyek materiil dan formil)
4. SIFAT ISI KAEDAH HUKUM AGRARIA
a. Bersifat Publik
Tercantum Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
b. Bersifat privat ( Peralihan HMAT karena jual beli)
 Hak milik atas tanah dapat dialihkan kepada orang lain
 Jika beralih karena peristiwa hukum disebut jual beli
5. RUANG LINGKUP KAEDAH HUKUM AGRARIA
a. Mengatur hubungan hukum antara bangsa, Negara, dan warga perorangan
dengan bidang keagrariaan
b. Mengatur status bidang keagrariaan(tanah)
c. Mengatur perbuatan-perbuatan hukum dari warga Negara/perorangan yang
menyangkut bidang keagrariaan (tanah)
6. BENTUK DAN URUTAN TINGKATAN KAEDAH HUKUM AGRARIA
a. Tertulis
Pancasila

2. UUD 1945 (Pasal 33 ayat 3)
TAP MPR RI
Udang-undang No. 5 Tahun 1960/UUPA
Peraturan Pelaksanaan UUPA
Peraturan lama yang masih berlaku
b. Tidak tertulis
Hukum adat yang dimurnikan
Hukum kebiasaan
7. HUBUNGAN HUKUM AGRARIA DENGAN PANCASILA, UUD 1945, GBHN,
DAN UUPA
a. Pancasila sebagai sumber hukum agrarian
b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis
c. GBHN (TAP MPR) sebagai arah tujuan pembangunan hukum agraria
d. UUPA sebagai peraturan perundang-undangan hukum agraria
8. PERANAN HUKUM AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN
a. Pasal 33 (3) UUD 1945
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
b. Pelaksanaan pembangunan dengan tujuan untuk bidang ekonomi
c. BARAKA (sarana mutlak pembangunan) diatur oleh agrarian
d. Hukum agraria (UU No.5 Tahun 1960/ UUPA) sebagai peraturan perundang-
undangan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional
e. Tujuan dan Sasaran
 Tujuan
1. Penyusunan Hukum Agraria Nasional
2. Mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan
3. Memberikan kepastian hukum
 Sasaran
1. Tertib Hukum Pertanahan
2. Tertib Administrasi Pertanahan
3. Tertib Penggunaan Tanah
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

3. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA
A. SEBELUM KEMERDEKAAN
1. Bersifat dualistis (Hukum Barat dan Hukum Adat)
Sebelum UUPA berlaku (sebelum tanggal 24 September 1960) hukum
agraria bersifat dualistis, karena ukum agraria pada waktu itu bersumber
pada hukum adat dan hukum perdata barat.
Hukum agraria yang berdasarkan pada HUkum Perdata Barat yang
berlaku sebelum tanggal 24 September 1960, tersusun dari sumber yang
berasal dari pemerintah jajahan, sehingga didalamnya hanya bertujuan untuk
pemerintahan kolonial Belanda dan menguntungkan pihaknya. Keadaan
semacam ini berakibat bahwa beberapa ketentuan hukum agraria yang
berlaku pada waktu itu menjadi bertentangan dengan kepentingan bangsa
Indonesia yang menggunakan hukum adat.
Hukum Perdata Barat yang menyangku agraria tersebut di berlakukan
hanya bagi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan Eropa dan
golongan timur asing, adapun tanah-tanah yang dikuasai oleh kedua
golongan penduduk tersebut dinamakan tanah dengan hak-hak Barat. Tanah
dengan hak adata adalah yang tunduk pada tanah hukum adat dan khusus
berlaku bagi golongan penduduk bumiputra(pribumi). Dan corak hukum
agraria yang dualistis ini berlaku sampai tahun 1959, dan pada waktu itu
pemerintah berusaha untuk dalam waktu dekatmelahirkan hukum agrarian
baru yang bersifat Nasional.
2. Agrarisch Wet dan Agrarisch BesLuit
 Agrarisch Wet
1. Tujuannya
Untuk memberikan kemungkinan dan jaminan bagi kaum partikelir
supaya dapat berkembang di Indonesia
2. Prinsip-prinsip
1. Member kesempatan pihak swast asing mendapatkan tanah
luas (75 th) dengan uang sewa murah.
2. Memungkinkan orang asing menyewa tanah(hak pakai)
langsung kepada pemilik tanah (BP) menurut peraturan
ordonatie
3. Pemerintah boleh mengambil tanah rakyat jika untuk
kepentingan umum
4. Penduduk BP diberi kesempatan mengkonversi HATnya ke
HAT yang lebih kuat

4.  Agrarisch BesLuit
1. Isi pernyataan Domein
Semua tanah yang oleh pihak ke 3 tidak dapat dibuktikan Hak
Eigendomnya adalah DOMEIN NEGARA
2. Macam
1. Domein verklaring umum
Domein yang di berlakukan di jawa dan Madura
2. Domein verklaring khusus
Domein yang di berlakukan di luar jawa
3. Fungsi
1. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam memberikan
tanah dengan hak barat
2. Untuk keperluan pembuktian
3. Tidak adanya kepastian hukum dan timbul persoalan hukum antar golongan
(sulit penyelesaiannya)
B. SEJAK KEMERDEKAAN SAMPAI DENGAN UUPA
1. Usaha unifikasi hukum agraria
Usaha penyusunan dasar-dasar Hukum Agraria (Th 48)
- waktu Lama
- banyak persoalan yang dihadapi
- tafsir baru (sesuai Pancasila + UUD 45)
- meniadakan lembaga feudal
- meniadakan lembaga kolonial
- meniadakan tanah partikelir
2. Penyusunan panitia agraria
- kepala kementerian
- Anggota KNIP
- Ahli Hukum adat
- Wakil organisasi Tani Indonesia
3. Penyusunan rancangan UUPA
- Panitia Agraria Yogya (th48)
- Panitia Agraria Jakarta (th51)
- Panitia Agraria suwahyo (th55)
- Panitia Agraria Sunaryo (th 58)
- Panitia Agraria sajarwo (th59)

5. 4. Latar belakang penyusunan Rancangan UUPA
Dasar konstitusional pembentukan dan perumusan UUPA tertuang pada
pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Sejak awal Negara telah diterima untuk ikut
campur dalam pengaturan sumber daya alam sebagai alat produksi, dan
pengaturan tersebut adalah dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Penghubung keduanya bersifat saling berkait sehingga penerapan
yang satu tidak dapat mengabaikan yang lain.
5. Tujuan pembentukan UUPA
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional
yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran,
kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka
masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum agraria;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
agraria mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
6. Ditetapkan UUPA
Dengan lahirnya UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA kebijakan-kebijakan
pertanahan di era pemerintahan colonial Belanda mulai di tinggalkan.
C. SEJAK UUPA SAMPAI DENGAN REFORMASI
Prinsip-prinsip dasar
a. Asas kebangsaan
Terdapat pada pasal 1 UUPA tentang rakyat ndonesia yang bersatu
sebagai bangsa Indonesia
b. . Asas Hak Menguasai Negara
Terdapat pada pasal 2 ayat 2 UUPA yaitu Negara memberi wewenang :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
c. Asas Pengakuan Ulayat
terdapat pada pasal 3 yaitu,
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan
hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum

6. adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
d. Asas Fungsi Sosial
terdapat pada Pasal 6 UUPA yaitu
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
e. Asas Nasionalitas
Terdapat pada pasal 9 ayat 2 yaitu Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik
laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari
hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
f. Asas Kesamaan Hak WNI
Terdapat pada pasal 2, 4, 7, 10, 12, 14 UUPA
g. Asas Landreform (pasal 7, 10 dan 17 UUPA)