Dokumen tersebut membahas tentang bela negara, yang mencakup pengertian, tujuan, bentuk-bentuk pelaksanaannya, serta tanggung jawab setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaannya. Dibahas pula ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara dan cara-cara berpartisipasi dalam upaya bela negara di lingkungan masyarakat.
Rencana pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur mencakup 8 materi yang diajarkan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan studi lapangan selama 15 pertemuan."
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan dan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada asas darah dan tanah, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dan menyelenggarakan layanan publik seperti pendidikan.
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Dokumen tersebut membahas sistem peradilan di Indonesia yang terdiri dari berbagai lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Tugas lembaga peradilan meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang dan konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan kebangsaan Indonesia dalam kerangka NKRI. Terdapat penjelasan mengenai pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Juga dijelaskan pengertian bangsa dan negara serta bentuk-bentuk negara. Dokumen ini juga membahas tentang hakikat ketahanan nasional, nasionalisme, identitas nasional, dan tantangan yang dihadapi
Dokumen tersebut membahas tentang pembelaan negara menurut UUD 1945 dan peraturan terkait. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur berdirinya negara, warga negara dan bukan warga negara, tujuan negara Indonesia, fungsi-fungsi negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.
Rencana pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur mencakup 8 materi yang diajarkan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan studi lapangan selama 15 pertemuan."
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan dan hak serta kewajiban warga negara Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada asas darah dan tanah, warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945, serta negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dan menyelenggarakan layanan publik seperti pendidikan.
1. PKn merupakan hasil seleksi dari berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan IPS.
2. Mata pelajaran ini mencakup studi tentang pemerintahan, hukum, dan hak serta tanggung jawab warga negara dalam rangka mempersiapkan pemikiran kritis dan partisipasi demokratis.
3. PKn bertujuan untuk membentuk kepribadian yang memiliki rasa kebangsaan
Dokumen tersebut membahas sistem peradilan di Indonesia yang terdiri dari berbagai lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Tugas lembaga peradilan meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang dan konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan kebangsaan Indonesia dalam kerangka NKRI. Terdapat penjelasan mengenai pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Juga dijelaskan pengertian bangsa dan negara serta bentuk-bentuk negara. Dokumen ini juga membahas tentang hakikat ketahanan nasional, nasionalisme, identitas nasional, dan tantangan yang dihadapi
Dokumen tersebut membahas tentang pembelaan negara menurut UUD 1945 dan peraturan terkait. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur berdirinya negara, warga negara dan bukan warga negara, tujuan negara Indonesia, fungsi-fungsi negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.
File Presentasi tentang Identitas Nasional. Bagi teman-teman yang ingin Membuat File Power Point lebih Menarik Audiens.
Kamu dapat Belajar secara Otodidak di Blog saya di http://julikoding.blogspot.co.id dimana terdapat Cara, Tips, Trik dan Desain menggunakan Power Point :)
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraSyaiful Ahdan
Dokumen tersebut membahas tentang konsep ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta menghadapi ancaman, sementara bela negara adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dokumen ini menjelaskan pengertian ketahanan nasional sebagai konsepsi, kondisi, dan strategi berdasarkan ajaran Asta Gatra.
Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaanRacmat Ridho
Presentasi ini berisi tentang materi PKN. Materi ini cukup bermanfaat sebagai ringkasan bagi siswa-siswi SMA. Di samping itu juga, Materi ini juga dapat membangkitkan kesadaran bela negara dan saling menghargai
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan NusantaraSmywlndr wlndr
1. Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa dengan iklim tropis dan memiliki sumber daya alam yang beragam namun distribusinya tidak merata
2. Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan
3. Ketahanan nasional tergantung pada keterkaitan yang harmonis antar aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial bud
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia adalah cara memanfaatkan konstelasi geografi untuk mencapai tujuan bangsa dengan asas kemanusiaan. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui integrasi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh ideologi dan diperlukan kes
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)nurul khaiva
Paradigma pembangunan merujuk pada serangkaian pola pikir para ahli yang berubah seiring waktu dalam menanggapi permasalahan pembangunan. Paradigma awal lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, kemudian bergeser ke pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarak
Membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional untuk bersama-sama membela negara.
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.
File Presentasi tentang Identitas Nasional. Bagi teman-teman yang ingin Membuat File Power Point lebih Menarik Audiens.
Kamu dapat Belajar secara Otodidak di Blog saya di http://julikoding.blogspot.co.id dimana terdapat Cara, Tips, Trik dan Desain menggunakan Power Point :)
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraSyaiful Ahdan
Dokumen tersebut membahas tentang konsep ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta menghadapi ancaman, sementara bela negara adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dokumen ini menjelaskan pengertian ketahanan nasional sebagai konsepsi, kondisi, dan strategi berdasarkan ajaran Asta Gatra.
Merajut kebersamaan dalam kebhinnekaanRacmat Ridho
Presentasi ini berisi tentang materi PKN. Materi ini cukup bermanfaat sebagai ringkasan bagi siswa-siswi SMA. Di samping itu juga, Materi ini juga dapat membangkitkan kesadaran bela negara dan saling menghargai
Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan NusantaraSmywlndr wlndr
1. Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa dengan iklim tropis dan memiliki sumber daya alam yang beragam namun distribusinya tidak merata
2. Jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan
3. Ketahanan nasional tergantung pada keterkaitan yang harmonis antar aspek geografi, demografi, ekonomi, sosial bud
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia adalah cara memanfaatkan konstelasi geografi untuk mencapai tujuan bangsa dengan asas kemanusiaan. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui integrasi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh ideologi dan diperlukan kes
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)nurul khaiva
Paradigma pembangunan merujuk pada serangkaian pola pikir para ahli yang berubah seiring waktu dalam menanggapi permasalahan pembangunan. Paradigma awal lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, kemudian bergeser ke pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarak
Membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional untuk bersama-sama membela negara.
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.
Pendidikan Bela Negara dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pembangunan BangsaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan nasional Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mampu mengatasi tantangan internal dan eksternal secara mandiri.
2. Terdiri dari 5 aspek yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
3. Bertujuan memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang bela negara, yang merupakan kewajiban setiap warga negara untuk melindungi dan membela negara. Bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik, seperti berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan mematuhi hukum. Nilai-nilai penting bela negara antara lain cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan berkorban untuk negara
Dokumen tersebut membahas tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX semester 1 yang mencakup materi partisipasi dalam upaya pembela negara dan otonomi daerah. Materi pertama menjelaskan pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuk upaya bela negara serta siapa yang bertanggung jawab atas pembelaannya. Materi kedua membahas pengertian otonomi daerah dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumus
Dokumen tersebut membahas tentang materi pelajaran PKn semester 1 kelas 9 yang mencakup partisipasi dalam upaya bela negara, otonomi daerah, serta pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuk upaya bela negara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang materi pelajaran PKn semester 1 kelas 9 yang mencakup partisipasi dalam upaya bela negara, otonomi daerah, serta pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuk upaya bela negara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang materi Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX semester 1 yang mencakup partisipasi dalam upaya pembelaan negara dan otonomi daerah. Materi pembelaan negara meliputi penjelasan mengenai pentingnya upaya pembelaan negara, bentuk-bentuk upaya pembelaan negara, dan peran serta masyarakat dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan materi otonomi daerah membahas pengertian otonomi daerah dan pent
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dan upaya bela negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur negara, fungsi negara, pengertian bela negara, bentuk-bentuk upaya bela negara seperti pendidikan kewarganegaraan dan pelatihan dasar kemiliteran, serta pelaksanaan pertahanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Dokumen tersebut membahas tantangan globalisasi bagi Indonesia, termasuk dampak masuknya ideologi asing dan pengaruh budaya Barat, serta pentingnya meningkatkan kesiapan SDM dan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan tersebut secara non-fisik.
Indonesia memiliki luas wilayah 8.205.961 km2 dengan panjang garis pantai 99.093 km. Terdiri dari 13.466 pulau, 9.428 sudah terdaftar PBB dan 4.038 belum. Memiliki 707 bahasa dan mayoritas beragama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, dan Budha. Terdapat 1.128 suku bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia diantaranya krisis wasbang, ekonomi, sosial budaya yang mengakibatkan gejala disintegrasi bangsa. Langkah yang dibutuhkan antara lain meningkatkan SDM, kesejahteraan masyarakat, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai wawasan kebangsaan mencakup pengorbanan, kesedera
Bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Warga negara diwajibkan untuk ikut serta dalam upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer, dan pengabdian sesuai profesi masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan bangsa dari segala ancaman.
Indonesia memiliki luas wilayah 1,9 juta km persegi yang terdiri dari pulau-pulau dan berbatasan dengan negara lain. Dokumen ini menjelaskan tentang geografi, demografi, administrasi, dan keragaman Indonesia dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme. Dokumen juga menjelaskan bahwa perbedaan merupakan kekuatan bagi persatuan bangsa Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Mencakup pengertian hak dan kewajiban warga negara, asas-asas kewarganegaraan, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, serta hak dan kewajiban negara dan warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pembayaran, penetapan, penaglhan, keberatan, dan banding Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 beserta ketentuan pengurangan, pembagian penerimaan, dan sanksi terhadap pejabat yang melanggar ketentuan BPHTB.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan umum bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencakup objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara menghitung pajak, serta saat dan tempat pajak terutang. BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif 5% dan dasar pengenaannya adalah nilai perolehan objek pajak. Pajak ter
Dokumen ini membahas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, meliputi fasilitas perpajakan untuk penanaman modal dan restrukturisasi utang, pembagian penerimaan negara dari PPh orang pribadi, ketentuan peralihan, dan penutup.
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Dokumen ini juga menjelaskan cara penghitungan besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan data SPT tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kredit pajak dalam dan luar negeri. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak akan men
Dokumen tersebut membahas tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan meliputi pemotongan PPh Pasal 21, pemungutan PPh Pasal 22, pemotongan PPh Pasal 23, kredit pajak luar negeri berdasarkan PPh Pasal 24, angsuran PPh Pasal 25, dan ketentuan pemotongan PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri.
Dokumen tersebut membahas objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dan 2. Ia menjelaskan definisi penghasilan dan berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pajak seperti penghasilan dari pekerjaan, usaha, bunga, dividen, sewa, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan pengecualian-pengecualian objek pajak penghasilan seperti hibah,
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
The document discusses various theories of motivation and how firms can enhance employee job satisfaction and motivation. It covers the Hawthorne Studies which found that changes in working conditions increased productivity regardless of the change. Maslow's hierarchy of needs and Herzberg's job satisfaction theory propose that satisfying certain needs leads to motivation. McGregor's Theory X and Theory Y suggest managers' views of employees impact job satisfaction. Other motivation theories discussed include expectancy theory, equity theory, and reinforcement theory. The document also provides strategies firms can use to enhance job satisfaction, such as compensation plans, flexible schedules, and employee involvement programs.
Rizqi Setyo Saputra lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 1995. Ia tumbuh di Solo dan bersekolah di TK Angkasa dan SDN 15 Surakarta. Di TK, ia memenangkan beberapa lomba dan belajar tentang disiplin. Di SDN 15, prestasinya berfluktuasi namun ia aktif dalam organisasi sekolah dan berhasil lulus Ujian Nasional meskipun nilainya rendah.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak. Dokumen ini menjelaskan pengertian PBB, objek yang dikenai dan tidak dikenai PBB, subjek dan wajib pajak, cara mendaftarkan objek PBB, dasar pengenaan dan penghitungan PBB, serta kewajiban wajib pajak terkait PBB."
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
2. KELOMPOK 8
• NURHIDAYATI (173)
• AMSI PURI D (139)
• DWIASRI NURAINI (065)
• LUQMAN Y (154)
• RIZQI SETYO S (029)
• AKMAL FAS (118)
• JOHANES N (203)
3. KOMPETENSI DASAR
• MENJELASKAN PENTINGNYA USAHA
PEMBELAAN NEGARA
• MENGIDENTIFIKASI BENTUK – BENTUK
USAHA PEMBELAAN NEGARA
• MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM
USAHA PEMBELAAN NEGARA
4. Perngertian Nasionalisme
• Arti Luas : Sikap mencintai bangsa dan
negaranya sendiri dan menganggap semua
bangsa sama derajadnya.
• Arti sempit : Sikap mencintai bangsa sendiri
secara berlebihan sehingga menganggap
bangsa lain lebih rendah kedudukannya.
5. Pengertian Patriotisme
• Sikap rela berkorban demi negara.
• Ciri ciri patriotisme :
– Cinta tanah air
– Rela berkorban untuk bangsa
– Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa
diatas kepentingan pribadi
– Berjiwa pembaharu
6. Hal hal yang dapat mengurangi rasa
Nasionalisme dan patriotisme
• Globalisasi
• Masuknya pengaruh budaya asing
7. APA ITU NEGARA ?
• NEGARA ADALAH SEKUMPULAN MASYARAKAT
DENGAN BERBAGAI KERAGAMANNYA, YANG
HIDUP DALAM SUATU WILAYAH YANG DIATUR
SECARA KONSTITUSIONAL UNTUK
MEWUJUDKAN KEPENTINGNAN NEGARA.
8. APA FUNGSI NEGARA ?
MELAKSANAKAN KETERTIBAN :
NEGARA MENGATUR MASYARAKAT AGAR
TERCIPTA KONDISI YANG STABIL JUGA
MENCEGAH BENTROKAN – BENTROKAN
YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT.
DENGAN KONDISI YANG TERTIP SEGALA
KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN
OLEH WARGA NEGARA DAPAT
DILAKSANAKAN.
9. MENGUSAHAKAN KESEJAHTERAAN DAN
KEMAKMURAN RAKYATNYA :
NEGARA BERUPAYA AGAR MASYARAKAT
DAPAT HIDUP DAN SEJAHTERA,
TERUTAMA DIBIDANG EKONOMI DAN
SOSIAL MASYARAKAT.
10. FUNGSI PERTAHANAN :
NEGARA BERFUNGSI
MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN
HIDUP SUATU BANGSA DARI SETIAP
ANCAMAN DAN GANGGUAN YANG
TIMBUL DARI DALAM MAUPUN DARI
LUAR NEGERI.
11. MENEGAKKAN KEADILAN
:
NEGARA BERFUNGSI MENEGAKKAN KEADILAN
BAGI SELURUH WARGANYA YANG MELIPUTI
SEGALA ASPEK KEHIDUPAN
(IPOLEKSOSBUDHANKAM).
UPAYA YANG DILAKUKAN DENGAN
MENEGAKAN HUKUM MELALUI
BADAN – BADAN PERADILAN.
12. APA ITU BELA NEGARA ?
UPAYA BELA NEGARA ADALAH SIKAP DAN
PERILAKU WARGA NEGARA YANG DIJIWAI OLEH
KECINTAANNYA KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MENJAMIN
KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA.
13. MENGAPA NEGARA PERLU DIBELA ?
• FUNGSI PERTAHANAN : SETIAP WARGA NEGARA
WAJIB MEMPERTAHANKAN NEGARANYA SUPAYA
KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA TETAP
TERPELIHARA.
• SEJARAH PERJUANGAN BANGSA : KEMERDEKAAN
YANG DIPEROLEH BANGSA INDONESIA UNTUK
MENDIRIKAN NKRI TGL 17 AGUSTUS 1945 BUKAN
SEBAGAI HADIAH ATAU PEMBERIAN DARI NEGARA
LAIN, TETAPI HASIL PERJUANGAN YANG PANJANG DAN
PENGORBANAN YANG BANYAK BAIK HARTA MAUPUN
NYAWA, SEHINGGA SETIAP WARGA NEGARA WAJIB
IKUT SERTA MEMBELA NEGARANYA JIKA NEGARA
MEMBUTUHKAN.
14. ASPEK HUKUM :
WARGA NEGARA WAJIB MEMBELA
NEGARA KARENA BERDASARKAN
PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945
DINYATAKAN BAHWA SETIAP WARGA
NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT
SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN
NEGARA.
15. APA ITU UPAYA BELA
NEGARA ?
UPAYA BELA NEGARA ADALAH SIKAP DAN PERILAKU
WARGA NEGARA YANG DIJIWAI OLEH KECINTAANNYA
KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945
DALAM MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA
DAN NEGARA.
16. SIAPA YANG WAJIB MEMBELA NEGARA ?
BELA NEGARA HAK SEKALIGUS KEWAJIBAN SETIAP
WARGA NEGARA (PS. 27 AYAT 3 UUD 1945 DAN
PS.9 AYAT 1 UU NO.3 TH.2002)
17. KETENTUAN DASAR HUKUM UPAYA BELA
NEGARA
PASAL 27 AYAT 3 UUD 1945 BERBUNYI : “SETIAP
WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA
DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA”
PASAL 30 AYAT 1 UUD 1945 BERBUNYI :”TIAP –
TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT
SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA
UU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN
NEGARA
PEMBUKAAN UUD 1945 ALINIA IV :
MELINDUNGI SEGENAB BANGSA INDONESIA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA.
IKUT SERTA MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL.
18. LIMA UNSUR DASAR BELA NEGARA
CINTA TANAH AIR
KESADARAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA.
YAKIN AKAN PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI NEGARA.
RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA
DAN NEGARA.
MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA
NEGARA
19. BENTUK PENYELENGGARAAN UPAYA
BELA NEGARA ?
1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
2. PELATIHAN DASAR KEMILITERAN
3. PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT
TNI DAN POLRI
4. PENGABDIAN SESUAI PROFESI
(PS. 9 AYAT 2 UU No. 3 TH. 2002)
20. BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA
UNTUK MEMBINA KESADARAN PESERTA DIDIK IKUT
SERTA DALAM PEMBELAAN NEGARA
21. BELA NEGARA MELALUI PELATIHAN DASAR
KEMILITERAN
ADANYA RESIMEN MAHASISWA (MENWA)
SEHINGGA MEREKA AKAN MEMILIKI
PEMAHAMAN DASAR – DASAR
KEMILITERAN DAN BISA
DIDAYAGUNAKAN DALAM KEGIATAN
PEMBELAAN TERHADAP NEGARA
24. BELA NEGARA PENGABDIAN SESUAI DENGAN
PROFESI
PENGABDIAN WARGA NEGARA YANG
MEMPUNYAI PROFESI TERTENTU UNTUK
KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA
TERMASUK DALAM MENANGGULANGI
DAN / ATAU MEMPERKECIL AKIBAT
YANG DITIMBULKAN OLEH PERANG,
BENCANA ALAM ATAU BENCANA
LAINNYA
25. WUJUD BELA NEGARA
BELA NEGARA DIWUJUDKAN DALAM
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN
NEGARA
(Ps. 9 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
26. PERTAHANAN NEGARA
SEGALA USAHA UNTUK
MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN
NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI
ANCAMAN DAN GANGGUAN TERHADAP
KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA.
(Ps. 1 AYAT 1 UU No. 3 TH. 2002)
27. PELAKSANAAN PERTAHANAN NEGARA ?
SISHANKAMRATA ( SISTEM PERTAHANAN DAN
KEAMANAN RAKYAT SEMESTA) YAITU SUATU
SISTEM PERTAHANAN YANG MELIBATKAN SELURUH
WARGA NEGARA, WILAYAH DAN SUMBER DAYA
NASIONAL LAINNYA YANG DISELENGGARAKAN
SECARA TOTAL, TERARAH, TERPADU DAN
BERKELANJUTAN UNTUK MENEGAKKAN
KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA DARI SEGALA
ANCAMAN.
28. APA ITU ANCAMAN ?
ANCAMAN ADALAH SETIAP USAHA DAN
KEGIATAN BAIK DARI DALAM MAUPUN
DARI LUAR NEGERI YANG DINILAI
MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN
NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA,
DAN KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
29. KLASIFIKASI
ANCAMAN ? • MENURUT BENTUKNYA:
– ANCAMAN MILITER YAITU ANCAMAN YANG
MENGGUNAKAN KEKUATAN BERSENJATA YANG
TERORGANISASI YANG DINILAI MEMPUNYAI
KEMAMPUAN YANG MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN
NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
– ANCAMAN NON MILITER YAITU ANCAMAN YANG
TIDAK MENGGUNAKAN KEKUATAN SENJATA TETAPI
JIKA DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN
NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA, DAN
KESELAMATAN SEGENAB BANGSA.
30. • MENURUT SIFATNYA :
– ANCAMAN TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN YANG
BERBENTUK KEKUATAN MILITER NEGARA LAIN
BERUPA AGRESI ATAU INVASI YANG
MEMBAHAYAKAN KEMERDEKAAN, KEDAULTAN
DAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN RI.
– ANCAMAN NON TRADISIONAL : YAITU ANCAMAN
YANG DILAKUKAN OLEH AKTOR NON NEGARA
BERUPA AKSI TEROR, PERAMPOKAN DAN
PEMBAJAKAN, PENYULUNDUPAN, IMIGRASI GELAP,
PERDAGANGAN NARKOTIKA DAN OBAT – OBATAN
TERLARANG, PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL,
SERTA PENCURIAN KEKAYAAN NEGARA.
31. BERPARTISIPASI DALAM USAHA BELA
NEGARA DILINGKUNGAN ?
SISKAMLING
IKUT SERTA MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM
IKUT SERTA MENGATASI KERUSUHAN MASAL DAN KONFLIK
KOMUNAL
KEAMANAN RAKYAT (KAMRA) YAITU PARTISIPASI RAKYAT
LANGSUNG DIBIDANG KEMANAN DAN KETERTIBAN.
PERLAWANAN RAKYAT (WANRA) YAITU BENTUK PARTISIPASI
RAKYAT LANGSUNG DALAM BIDANG PERTAHANAN.
PERTAHANAN SIPIL (HANSIP) YAITU KEKUATAN RAKYAT
YANG MERUPAKAN KEKUATAN POKOK UNSUR – UNSUR
PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG DIMANFAATKAN
DALAM MENGHADAPI BENCANA AKIBAT PERANG DAN
BENCANA ALAM SERTA MENJADI SUMBER CADANGAN
NASIONAL UNTUK MENGHADAPI KEADAAN LUAR BIASA.
32. • BINAR ( 064)
JIKA IND ONESIA TERJADI KONFLIK DENGAN
NEGARA LAIN PERLUKAH INDONESIA
MENGADAKAN WAJIB MILITER
FREDA (058)
MENGAPA BELA NEGARA MENJADI HAK
SEKALIGUS KEWAJIBAN BAGI SETIAP WARGA
NEGARA INDONESIA
33. • ERNA (061)
HARUSKAH BELA NEGARA ITU ADA ? MELIHAT
KONDISI INDIVIDU DI INDONESIA YANG
SALING BERKOMPETISI
ROBIN (149)
SEBGAI MAHASISWA ,BAGAIMANA CARA KITA
MEMAHAMI HAKEKAT BELA NEGARA
34. • YOLANDA (044)
UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN
BELA NEGARA
KARINA GINA (015)
DAMPAK NEGATIF BELA NEGARA YANG
BERLEBIHAN
EMIL (130)
CONTOH ANCAMAN NON MILITER YANG DAPAT
MENGANCAM KEDAULATAN NEGARA
35. • AUDIA (123)
• SEJAUH MANA PENERAPAN BELA NEGARA
INDONESIA DAN CONTOHNYA