2. Pajak Pencairan
Dana Riset
Kode Faktur Pajak 02 (sesuai dengan PER
24/2012)
Dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah
Penyetoran paling lambat tanggal 7 bulan
berikutnya
Masa Faktur Pajak sama dengan bulan
pengajuan
PPN = 10%
PPh = 2%
3. 01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
S M T W T F S
PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA
DATE
Employee Opinion Survey
SUBJECT
October 25, 2019
Estimasi Pencairan
Estimasi Submit Dokumen
10 Hari Kerja
Minggu Ke 1-
Minggu Ke 3
6. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau
jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen
P P N
Syarat Pemungutan PPN:
- Adanya Penyerahan di Dalam Daerah Pabean
- Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
- Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) --> Peredaran bruto >4.8 M
7. PEMUNGUT PPN
Sesuai PMK 231/PMK.03/2019 PPN tidak dipungut:
Nilai transaksi < 2.000.000 tidak termasuk PPN dan tidak
terpecah2)
Dikecualikan:
Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan
bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero)
Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh
perusahaan telekomunikasi;
I N S T A N S I P E M E R I N T A H
8. PEMUNGUT PPN
dan/atau
pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau
dibebaskan dari pengenaan PPN
Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan;
PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang sebagaimana
diatas dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PKP Rekanan
Pemerintah
I N S T A N S I P E M E R I N T A H
9. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Kode Faktur Pajak 02 (sesuai dengan PER 24/2012)
Dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah
Penyetoran paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
Pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya
P P N
10. 2%
Semua jenis jasa (kecuali jasa yang
dikecualikan) diatur lebih lanjut
dalam PMK 141/pmk.03/2015
P P H 2 3
PMK No. 141/PMK.03/2015 --> Jenis Jasa Lain PPh 23
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya
dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
11. PPH 22
BENDAHARAWAN /
INSTANSI PEMERINTAH
- Pembelian Barang > 2.000.000 (tidak termasuk PPN)
- Penyetoran pajak paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan
pembayaran
- Pelaporan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
1,5%
12. PPH 22
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
Pengecualian:
Pembayaran kepada Wajib Pajak yang memiliki dan
menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari
usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu
Pembelian barang kepada Wajib Pajak yang dapat
menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan
dan/atau Pemungutan PPh
13. Bersifat Final
- Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau
Bangunan (PP No 29/1996 Jo. PP No.5/2002) = 10%
- Penghasilan dari Hadiah Undian (PP No 132/2000) =25%
- Penghasilan dari Jasa Konstruksi (PP No.51/2008
Jo. PP No 40/2009)
- Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah
&/atau bangunan = 2.5%, 1%
- Pembelian barang atau penggunaan jasa dari Wajib Pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu (UMKM= 0,5%)
PPH 4(2)
Yang Berhubungan dengan Bendaharawan Pemerintah
15. PPh 21
Add subheading
(PER-16/PJ/2016 (Pedoman Teknis Pemotongan)
PMK-262/PMK.03/2010 (PNS/TNI/Polri/Pensiunan)
- Penyetoran pajak paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir
- Pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
