Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan internasional di Indonesia, termasuk pengertian pajak internasional, subjek dan objek pajak internasional di Indonesia, mekanisme penghindaran pajak berganda, serta perbedaan antara bentuk usaha tetap dengan penanaman modal asing."
Makalah ini membahas tentang pajak internasional dengan menjelaskan pengertian pajak internasional, sumber-sumber hukum pajak internasional khususnya perjanjian penghindaran pajak berganda, dan beberapa kasus terkait pajak internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Dokumen tersebut membahas tentang Kertas Kerja Pemeriksaan (Audit Working Papers) yang merupakan dokumentasi prosedur audit dan temuan yang dikumpulkan auditor dalam menjalankan pemeriksaan untuk mendukung opini audit dan memenuhi standar profesi."
Makalah ini membahas tentang pajak internasional dengan menjelaskan pengertian pajak internasional, sumber-sumber hukum pajak internasional khususnya perjanjian penghindaran pajak berganda, dan beberapa kasus terkait pajak internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai dasar kebutuhan standar akuntansi publik, perumusan standar, tujuan penyusunan, dan perkembangannya di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Dokumen tersebut membahas tentang Kertas Kerja Pemeriksaan (Audit Working Papers) yang merupakan dokumentasi prosedur audit dan temuan yang dikumpulkan auditor dalam menjalankan pemeriksaan untuk mendukung opini audit dan memenuhi standar profesi."
1. Dokumen tersebut membahas perbedaan antara agen dan kantor cabang serta hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang.
2. Agen hanya menerima pesanan barang dan tidak memiliki persediaan sendiri, sedangkan kantor cabang dapat memiliki persediaan dan melakukan transaksi secara independen.
3. Kantor pusat mengawasi modal kerja agen secara langsung, sedangkan kantor cabang diberi keleluasaan
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
Dokumen tersebut membahas tentang subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah perorangan atau organisasi yang menjadi wajib pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Ada dua jenis subjek pajak yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang dapat dikenakan pajak, seperti penghasilan dari usaha, bunga, dividen dan lainnya
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kewajiban diklasifikasi menjadi jangka pendek dan panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi bagian lancar utang panjang, utang perhitungan fiak ketiga, utang kepada pihak ketiga, dan utang biaya pinjaman yang jatuh tempo dalam satu tahun.
Dokumen tersebut membahas proses pengauditan yang mencakup berbagai jenis pengujian audit seperti pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, sementara bukti audit diperlukan untuk mendukung data laporan keuangan.
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaNisa Uzumakiy
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pajak melalui pemilihan bentuk badan usaha. Terdapat tiga bab yang membahas tentang bentuk usaha di Indonesia, pemilihan bentuk usaha perorangan dan badan, serta pengaruh pemilihan bentuk usaha terhadap alternatif perpajakan."
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Teks ini membahas tentang jurnal khusus dan jurnal umum dalam akuntansi perusahaan dagang. Ada beberapa jenis jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi tertentu seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi secara keseluruhan. Teks ini juga menjelaskan proses akuntansi pembelian yang meliputi pembelian tunai, kredit
1. Dokumen tersebut membahas perbedaan antara agen dan kantor cabang serta hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang.
2. Agen hanya menerima pesanan barang dan tidak memiliki persediaan sendiri, sedangkan kantor cabang dapat memiliki persediaan dan melakukan transaksi secara independen.
3. Kantor pusat mengawasi modal kerja agen secara langsung, sedangkan kantor cabang diberi keleluasaan
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.
Dokumen tersebut membahas tentang subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah perorangan atau organisasi yang menjadi wajib pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Ada dua jenis subjek pajak yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang dapat dikenakan pajak, seperti penghasilan dari usaha, bunga, dividen dan lainnya
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pemerintah termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kewajiban diklasifikasi menjadi jangka pendek dan panjang. Kewajiban jangka pendek meliputi bagian lancar utang panjang, utang perhitungan fiak ketiga, utang kepada pihak ketiga, dan utang biaya pinjaman yang jatuh tempo dalam satu tahun.
Dokumen tersebut membahas proses pengauditan yang mencakup berbagai jenis pengujian audit seperti pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, sementara bukti audit diperlukan untuk mendukung data laporan keuangan.
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaNisa Uzumakiy
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pajak melalui pemilihan bentuk badan usaha. Terdapat tiga bab yang membahas tentang bentuk usaha di Indonesia, pemilihan bentuk usaha perorangan dan badan, serta pengaruh pemilihan bentuk usaha terhadap alternatif perpajakan."
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Teks ini membahas tentang jurnal khusus dan jurnal umum dalam akuntansi perusahaan dagang. Ada beberapa jenis jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi tertentu seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi secara keseluruhan. Teks ini juga menjelaskan proses akuntansi pembelian yang meliputi pembelian tunai, kredit
Pajak Berganda dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
1. Dokumen membahas tentang double taxation dan metode-metode untuk menghindarinya, seperti exemption method, tax credit method, dan deduction method.
2. Ada tiga jenis konflik yang menyebabkan double taxation, yaitu source-source, residence-residence, dan source-residence.
3. Economic double taxation terjadi karena pengenaan pajak dua kali pada level perusahaan dan pemegang saham, yang dapat dihindari dengan beberapa metode seperti pembebasan pajak di level pemegang sa
Untuk kasus ini, perhitungan penghasilan neto adalah:
Penghasilan LN:
1.000 juta
Penghasilan Neto:
1.000.000.000 - 200.000.000
= Rp 800.000.000
PPh yang terutang (25%):
800.000.000 x 25% = Rp 200.000.000
Kredit pajak LN (40%):
1.000.000.000 x 40% = Rp 400.000.000
Jadi, pajak yang dapat dikreditkan lebih besar dari paj
Dokumen tersebut membahas ringkasan tentang hukum pajak internasional yang mencakup perkembangan perdagangan internasional, kebijakan perpajakan internasional, dan maksud serta tujuan ketentuan perpajakan internasional.
Keringanan Pajak (Tax Relief) dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
Dokumen tersebut membahas berbagai metode untuk menghindari pajak ganda berdasarkan peraturan domestik negara dan perjanjian penghindaran pajak ganda (DTA). Metode yang umum digunakan adalah metode kredit pajak dan pembebasan. DTA dapat memberikan keringanan pajak yang lebih luas dibandingkan peraturan domestik dan membatasi kemampuan negara untuk mengubah aturan yang merugikan wajib pajak. Model DTA OECD meny
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
agaimana perlakuan pajak internasional di Indonesia? Di Indonesia, perlakuan pajak internasional hanya dibatasi pada subjek dan objek pajak yang berada pada wilayah Indonesia. Artinya, suatu badan yang tidak berkedudukan di Indonesia umumnya tidak akan dikenakan pajak dengan ketentuan yang dimiliki Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh pasal 24 yang mengatur perhitungan kredit pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan di dalam negeri dengan menganut metode pengkreditan terbatas. PPh pasal 24 dapat dikreditkan untuk jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa dari luar negeri. Batas maksimum kredit pajak didasarkan pada pajak yang dibayar, perbandingan penghasilan
Ini adalah sebuah resume dari buku International Tax Policy And Double Tax Treaties oleh Kevin Holmes. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan di Indonesia. Pengkreditan dilakukan dengan menggabungkan penghasilan dari luar negeri dan dalam negeri, serta memilih jumlah kredit pajak terkecil antara pajak yang dibayar di luar negeri dan perhitungan berdasarkan proporsi penghasilan luar ne
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek pajak penghasilan, biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan, penghasilan kena pajak, serta tarif pajak penghasilan untuk badan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas perjanjian perpajakan internasional antara negara-negara, khususnya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). (2) P3B bertujuan menghindari pemajakan berganda dan pengelakan pajak serta meningkatkan kerja sama ekonomi antarnegara. (3) Dokumen tersebut juga membahas cakupan, kedudukan hukum, dan con
Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat paksaan tanpa adanya kontraprestasi yang digunakan untuk belanja negara. Fungsi pajak antara lain untuk keperluan anggaran negara dan mengatur perekonomian. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang dan berdasarkan asas domisili, sumber, dan kebangsaan.
Dokumen tersebut membahas kerangka umum perjanjian pajak berganda (DTA) yang terbagi atas empat kategori, yaitu pasal-pasal terkait aplikasi DTA, aturan distribusi untuk menghindari double taxation, pencegahan tax avoidance dan evasion, serta masalah serbaeka. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan proses penyusunan DTA mulai dari negosiasi, inisiasi, penandatanganan, ratifikasi, hingga pemberlakuan
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
Dokumen tersebut membahas pengertian pengendalian intern menurut beberapa sumber, komponen-komponen pengendalian intern, hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup pemeriksaan auditor, dan cara melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan."
Dokumen tersebut membahas proses akuntansi biaya produksi berdasarkan pesanan yang terdiri dari tujuh tahap, yaitu mengidentifikasi objek biaya, biaya langsung, dasar alokasi biaya tidak langsung, biaya tidak langsung terkait, tarif biaya overhead, biaya tidak langsung yang dibebankan, dan total biaya yang dibebankan ke produk. Dokumen ini juga menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis biaya seperti bahan baku,
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang konsep dasar akuntansi dan perusahaan, jenis-jenis usaha, peran akuntansi dan etika dalam bisnis, serta prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam 3 kalimat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang soal latihan akuntansi biaya mencakup definisi, tujuan, karakteristik, dan jenis-jenis biaya serta perlakuan akuntansinya. Beberapa poin pembahasan antara lain definisi akuntansi biaya, tujuan akuntansi biaya, karakteristik akuntansi biaya sebagai bagian dari akuntansi keuangan dan manajemen, serta jenis dan perlak
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penghasilan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia dan bentuk-bentuk penghasilan yang dikenakan pajak;
2. Termasuk juga jenis-jenis formulir pelaporan pajak penghasilan orang pribadi dan aturan-aturan pengisian serta pelaporannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Pengusaha Kena Pajak, Barang Kena Pajak, dan Jasa Kena Pajak dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Secara garis besar dijelaskan bahwa semua barang dan jasa pada prinsipnya dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan secara khusus dalam undang-undang.
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeAsep suryadi
Dokumen ini membahas tentang pengantar teori pajak atas penghasilan, termasuk definisi pajak dan penghasilan, subyek dan objek pajak, serta status subyek pajak dalam dan luar negeri. Dokumen ini juga menjelaskan struktur penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.
Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan laporan keuangan (financial auditing) yang mencakup pengertian auditing, tujuan auditing untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, dan asersi manajemen dalam laporan keuangan yang menjadi fokus pemeriksaan auditor."
Pada pertemuan ini, mahasiswa mempelajari ukuran letak untuk membagi rangkaian data menjadi bagian yang sama, seperti kuartil, desil, dan persentil, baik untuk data tidak dikelompokkan maupun berkelompok. Mahasiswa akan belajar menentukan letak dan nilai dari ketiga ukuran tersebut untuk kedua jenis data.
Bab 1 membahas tentang bunga sederhana, didefinisikan sebagai bunga yang dihitung hanya sekali pada akhir periode. Contoh perhitungan bunga sederhana dengan berbagai skenario seperti pinjaman, tabungan, dan investasi disajikan beserta penjelasan rumus dasar bunga sederhana.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan di Indonesia.
2) Menguraikan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan serta ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia.
3) Membandingkan SPT tahunan PPh badan dengan laporan keuangan komersial dari beberapa aspek seperti pedoman penyusunan
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
2. Agenda Pembahasan
1. Pengertian Pajak Internasional
2. Pajak Internasional Indonesia
3. Dimensi Perpajakan Internasional
4. Double Tax, What and Why?
5. How to relief double tax?
6. BUT
2
3. Pengertian Pajak Internasional
Definisi:
- Ketentuan-ketentuan
- Yang mengandung aspek internasional
- Di dalam UU Pajak suatu negara
In US, International Tax means international
aspect of US Income Tax Law,
Di Indonesia, pajak internasional adalah aspek
internasional dalam UU PPh
Biasanya terdapat dalam UU yang mengatur
tentang pengenaan pajak atas penghasilan.
3
4. Pajak Internasional Indonesia
Aspek Internasional dalam UU PPh:
• Subjek pajak (Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5);
Pasal 2A ayat (3) dan (4); dan Pasal 3);
• Objek pajak (Pasal 4 dan Pasal 5);
• Anti tax avoidance (Pasal 18);
• Penghitungan pajak (Pasal 16 ayat (1) dan (3),
dan Pasal 17 ayat (1) dan (2);
• Eliminasi pajak berganda (Pasal 24);
• Pengenaan pajak atas penghasilan Orang Asing
dengan mekanisme withholding tax (Pasal 26);
• Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/ Tax
Treaty (Pasal 32A).
4
5. Pajak Internasional Indonesia-1
Subjek Pajak Penghasilan
• Siapa saja Subjek Pajak
• Siapa Subjek Pajak DN
• Siapa Subjek Pajak LN
• Apa itu Bentuk Usaha Tetap
(BUT)
• Kewajiban Pajak Subjektif
dimulai dan berakhir
• Dikecualikan sebagai Subjek
Pajak
Pasal 2 ayat (2),
Pasal 2 ayat (3),
Pasal 2 ayat (4),
Pasal 2 ayat (5)
Pasal 2A ayat (3),
(4);
Pasal 3;
5
6. Pajak Internasional Indonesia-2
Objek Pajak Penghasilan
• Objek PPh (umum) Penghasilan
Prinsip: Worldwide Income, halal/
haram
• Objek PPh untuk BUT
Prinsip: Income BUT dan “force of
attraction income”
• Pengurang penghasilan bruto terkait
dengan “force of attraction income”
• Penentuan laba BUT
Pasal 4 (1),
Pasal 5 (1),
Pasal 5 (2)
Pasal 5 (3)
6
7. Pajak Internasional Indonesia-3
Anti Tax Avoidance Rules
• Debt to Equity Ratio
• Controlled Foreign Corporations
(CFC) Rules
• Transfer Pricing & Thin
Capitalization Rules
• Advance Pricing Agreement (APA)
• Hubungan Istimewa (Associated
Enterprises)
Pasal 18
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3),
Ayat (3a)
Ayat (4)
7
8. Pajak Internasional Indonesia-4
Kredit Pajak Luar Negeri
• Credit Method
• Per Country Limitation Principle
• Source Rule
• PPh yang dapat dikreditkan salah
satunya adalah PPh pasal 24
Pasal 24:
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3),
Pasal 28
8
9. Pajak Internasional Indonesia-5
Taxing the Foreigner/non residents
• Passive Income, Business/Service
Income, other Income
• Capital Gain Income, Insurance
Premium
• Branch Profit Tax
Pasal 26:
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (4),
9
10. Dimensi Pajak Internasional
taxing the foreigners’ income:
yaitu pengenaan pajak atas penghasilan
yang diperoleh orang asing (foreigners)
yang berasal dari DN, dan
taxing the foreign income:
yaitu pengenaan pajak atas penghasilan
yang berasal dari LN yang diperoleh
penduduk (resident).
Akibatnya adalah Pajak Berganda (Double Tax)
10
11. Dimensi Pajak Internasional-1
Aspek
Dimensi Pajak Internasional
Taxing the
Foreigners’ Income
Taxing the Foreign
Income
Subjek Pajak SP luar negeri SP dalam negeri
Objek Pajak
Penghasilan dalam
Pasal 26 ayat (1)
huruf a s.d. ...
Worldwide Income
(Pasal 4 ayat (1))
Pengenaan Pajak
Mekanisme
Withholding tax
(Pasal 26)
Self Assessment
Eliminasi
Pajak Berganda
Tidak ada
Kredit Pajak Luar
Negeri (Pasal 24)
11
12. Istilah Dasar
Perusahaan X
Tn A
Investment
Dividen
Negara S Negara sumber
• Mengenakan pajak atas penghasilan
dividen
• Dimensi Taxing the foreigner’s income
• Mekanisme pengenaan pajak:
withholding tax yang dilakukan oleh
perusahaan X
Negara S
Negara D
Negara D Negara domisili
• Mengenakan pajak atas penghasilan
dividen
• Dimensi Taxing the foreign income
• Mekanisme pengenaan pajak: dengan
self assessment system, dilakukan
oleh Tuan A sendiri
$
12
13. Double Taxation-What?
What do you mean?
• Economic/Juridical Double Taxation
• International/Domestic Double Taxation
DOUBLE TAXATION
Economic Concept
International
Concept
Juridical Concept
Domestic Concept
International
Juridical/(Economic) Double
Taxation
13
14. lanjutan
Economic Double Taxation:
pengenaan pajak atas penghasilan
(dalam pengertian ekonomi) yang
diperoleh seseorang lebih dari satu
kali oleh lebih dari satu jurisdiksi.
Juridical Double Taxation:
pengenaan pajak atas penghasilan
yang sama yang diperoleh seseorang
oleh lebih dari satu jurisdiksi.
14
15. Double Taxation-Why?
1.Meningkatnya transaksi internasional
- Globalisasi
- Internet
2. Kedaulatan Negara untuk mengenakan
pajak (Sovereignty to tax) yang
menimbulkan konflik.
Karakteristik konflik penyebab double
taxation:
- Resident-Source conflict
- Resident-Resident conflict
- Source-source conflict
15
16. Resident-Source Conflict
Pajak berganda yang terjadi karena satu
jurisdiksi mengenakan pajak karena merasa
berhak memajaki penghasilan yang bersumber di
negaranya (source principle) dan jurisdiksi yang
lain merasa berhak memajaki karena penghasilan
diterima oleh penduduknya (resident principle)
X Corp.
PT ABC
Negara X
Indonesia
Loan
Interest
16
17. Resident-Resident Conflict
Pajak berganda yang terjadi karena dua jurisdiksi
mengenakan pajak atas penghasilan dari penduduk
yang diklaim oleh kedua jurisdiksi sebagai
penduduknya. Kedua jurisdiksi mengenakan pajak
menerapkan resident principle.
Negara X
Indonesia
Mr. John
Melakukan usaha
di Indonesia
selama > 183 hari
SP DN Negara X
SP DN Indonesia
17
18. Source-Source Conflict
Pajak berganda yang terjadi karena dua
jurisdiksi mengenakan pajak karena merasa
berhak memajaki penghasilan yang diklaim oleh
kedua jurisdiksi bersumber di negaranya. Kedua
jurisdiksi menerapkan source principle.
P Corp.
PT ABC
Negara X
IndonesiaRental fee
Negara P
Cabang
PT ABC
Tagihan
Mencatat biaya sewa
dan hutang
18
19. Penghilangan pajak berganda dapat
dilakukan oleh:
• Undang-undang Pajak dan ketentuan
domestik
• Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B)
• Prosedur Perjanjian Bersama (Mutual
Agreement Procedures)
• Arbitrase Internasional
19
20. Undang-undang Pajak & Ketentuan Domestik
Menghilangkan pajak berganda dengan cara:
• Mengecualikan suatu penghasilan sebagai objek
pajak
• Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN)
Tidak Sempurna, karena:
• Tidak semua penghasilan yang berpotensi terjadi
pengenaan pajak berganda dikecualikan sebagai
objek pajak;
• KPLN hanya dapat dinikmati manfaatnya oleh
Subjek Pajak Dalam Negeri.
• Dalam kasus R-R conflict, UU PPh justru
menjadi penyebab pajak berganda, sehingga UU
PPh tidak mungkin menghilangkannya.
20
21. Unilateral Double Taxation Relief
Contoh:
• Penghindaran pajak berganda atas
penghasilan intercorporate dividend (Pasal 4
ayat (3) huruf f)
• Penghindaran pajak berganda atas
penghasilan dari pembagian laba persekutuan
kepada anggota (Pasal 4 ayat (3) huruf i)
• Membetulkan ketetapan pajak yang
menimbulkan pajak berganda
21
22. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Menghilangkan double taxation dengan cara:
- Menyelesaikan masalah R-R Konflik dengan
menyediakan Dual Residence Tie Breaker Rule
- Membagi hak pemajakan atas penghasilan dengan cara:
- Hak pemajakan eksklusif pada negara sumber
- Hak pemajakan eksklusif pada negara domisili
- Hak pemajakan dibagi antara negara sumber dan negara
domisili
- Dalam kasus transfer pricing, mewajibkan dilakukannya
corresponding adjustment,
- Menentukan metode pengkreditan pajak,
- WP dapat mengajukan kepada Competent Tax
Authority (CA)-nya untuk melakukan MAP bila P3B
diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
22
23. Mutual Agreement Procedure
• Apabila Wajib Pajak dikenakan atau akan dikenakan
pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat meminta
CA-nya untuk melakukan MAP dengan CA dari
negara mitra P3B.
• Para CA akan melakukan konsultasi untuk
menyelesaikan masalah WP dan berusaha
semaksimal mungkin untuk menghilangkan pajak
berganda.
Kelemahan:
- Prosesnya membutuhkan waktu yang lama (2-3
tahun),
- Belum tentu menghasilkan kesepakatan seperti yang
diinginkan oleh Wajib Pajak.
23
24. Fitur Prosedur MAP di Indonesia
Permintaan MAP dari negara lain kepada DJP:
1. DJP akan menolak melaksanakan MAP bila WP DN sudah
mengajukan keberatan atau banding.
2. DJP terikat pada UU Pengadilan Pajak untuk
melaksanakan (eksekusi) putusan pengadilan pajak dalam
waktu 30 hari.
3. Revenue bias.
4. Tidak ada aturan pelaksanaan, sehingga membingungkan
dalam proses penyiapan tanggapan, pembuatan
keputusan, dan koordinasi.
Permintaan WP Indonesia kepada DJP untuk melakukan
MAP:
1. SE Dirjen Pajak No.SE-05/PJ.10/1995 bersifat
prosedural biasa;
2. Tidak terdapat prosedur apabila WP pada saat yang
bersamaan menempuh keberatan dan banding.
3. Tidak memberikan perlindungan kepada WP mengenai
pembayaran pajak dan sanksi.
24
25. Metode-metode penghilangan pajak berganda
• Deduction Method: penghilangan pajak berganda
dengan mengurangkan pajak yang dikenakan di
luar negeri dari penghasilan yang diperoleh dari
luar negeri pada saat menghitung pajak terutang
di dalam negeri.
• Exemption Method: penghilangan pajak berganda
dengan tidak memperhitungkan penghasilan dari
luar negeri saat menghitung pajak terutang di
dalam negeri
• Credit Method: penghilangan pajak berganda
dengan memperhitungkan pajak yang dikenakan
di luar negeri dengan pajak terutang di dalam
negeri.
25
26. Kasus Penghilangan Pajak Berganda
Tn. Ali memperoleh penghasilan neto dari dalam
negeri sebesar Rp 50 miliar dan dari luar
negeri sebesar Rp 30 miliar (dikenakan pajak
di luar negeri 40%, yaitu Rp 12 miliar)
Hitunglah:
1. Total pajak yang dibayar Tn. Ali (global)
2. Tarif pajak efektif yang ditanggung Tn. Ali
Apabila:
1. Di dalam negeri pengenaan pajak dengan
prinsip worldwide income dan tarif tunggal
30%
2. (i) tidak ada penghilangan pajak berganda, (ii)
deduction method, (iii) exemption method, (iv)
credit method in full, dan (v) credit method
seperti di Indonesia (Pasal 24 UU PPh)
26
27. No DT
Relief
Deduction
Method
Exemption
Method
Credit
Method
In Full
Credit
Method
Indonesia
Penghasilan Neto DN 50 M 50 M 50 M 50 M 50 M
Penghasilan Neto LN 30 M 18 M -- 30 M 30 M
Total Penghasilan Neto 80 M 68 M 50 M 80 M 80 M
PPh (30%) 24 M 20.4 M 15 M 24 M 24 M
(-) Kredit Pajak LN --- --- --- (12 M) (9 M)*
Pajak di dalam negeri 24 M 20.4 M 15 M 12 M 15 M
Total Pajak (dn & ln) 36 M 32.4 M 27 M 24 M 27 M
Tarif Pajak Efektif 45% 40.5% 33.75% 30% 33.75%
*) 30/80 x 24M = 9M, Hasil perhitungan (9M) lebih kecil dari yang sudah dikenakan di luar negeri (12M)
27
28. Bentuk Usaha Tetap
Bentuk Usaha Tetap (BUT) =
Permanent Establishment (PE)
• Apa perbedaan BUT dengan bentuk
usaha lainnya?
• BUT dalam Domestic Laws
• BUT dalam Tax Treaty
28
29. BUT dibandingkan dengan PMA
Bentuk Usaha Tetap
Indonesia
Luar Negeri
Foreign HQ
BUT
Revenue
Pasal 5(1)
Expenses
Pasal 5(2),5(3)
Penghasilan
Kena Pajak
Pasal 16(3)
-
Tarif Pasal 17
XPPh Terutang
-
Branch
Profit
Penanaman Modal Asing
Indonesia
Luar Negeri
Foreign Parents
PMA
(Domestic Subsidiary)
Revenue
Pasal 4(1)
Deductible
Expenses
Penghasilan
Kena Pajak
Pasal 16(1)
-
Tarif Pasal 17
XPPh Terutang
-
Net
Profit
29
30. BUT PMA
Status hukum Tidak berbadan hukum Berstatus badan hukum PT
Penyertaan/Equity Tidak ada Berasal dari pemegang
saham
Penghasilan Pasal 5 ayat (1) UU
PPh
Pasal 4 ayat (1) UU PPh
Pengurang Penghasilan
Bruto
Pasal 5 ayat (2) dan
(3) UU PPh
Pasal 6 ayat (1), Pasal 9
UU PPh
Perhitungan Kompensasi
Kerugian
O O
Penghasilan Kena Pajak Pasal 16 ayat (3) UU
PPh
Pasal 16 ayat (1) UU PPh
Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1) b
UU PPh
Pasal 17 ayat (1) b UU PPh
Penghasilan Kena Pajak
dikurang PPh terutang
Branch Profit (subject
to PPh Pasal 26 ayat
(4))
Tidak ada terminologi
khusus, distribution to
shareholder (dividend)
subject to PPh Pasal 23/26
BUT dibandingkan dengan PMA
30
31. BUT dalam Domestic Laws
Pasal 2 ayat 5 UU PPh:
BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh:
• orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
• badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia.
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh Subjek Pajak luar negeri untuk
memperoleh penghasilan di Indonesia, yaitu
Income from Business or Services.
31
32. BUT dalam Domestic Laws
Bentuk-bentuk BUT dapat diklasifikasikan ke dalam
4 jenis:
• BUT tipe Aktiva: Tempat manajemen, cabang
perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor,
pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian
sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang
digunakan untuk eksplorasi pertambangan, perikanan,
peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
• BUT tipe Aktivitas: proyek konstruksi, instalasi,
atau proyek perakitan; dan pemberian jasa dalam
bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain yang
dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12
bulan.
32
33. BUT dalam Domestic Laws
• BUT tipe Agen: kegiatan usaha melalui
orang atau badan yang bertindak selaku
agen yang dependen.
• BUT tipe Asuransi: perusahaan asuransi
luar negeri yang menanggung resiko di
Indonesia atau memungut premi asuransi
di Indonesia melalui agen atau
pegawainya.
Bentuk-bentuk BUT di atas merupakan
penampakan wujud dari kegiatan yang
dilakukan oleh Subjek Pajak luar negeri di
Indonesia.
33
34. Pajak Penghasilan untuk BUT
Objek Pajak BUT (Pasal 5 ayat (1) UU PPh)
a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT
b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan
barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan
yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.
c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima
atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat ada hubungan
efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan
penghasilan dimaksud.
Poin a dan c lazimnya disebut sebagai force of attraction rule.
Biaya-biaya BUT (Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU PPh)
• BUT diperbolehkan untuk mengurangi biaya yang berkenaan
dengan penghasilan kantor pusat yang ditarik menjadi penghasilan
BUT.
• BUT diperbolehkan untuk mengurangkan biaya administrasi kantor
pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang
besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diatur lebih
lanjut dengan Kep. Dirjen Pajak No.Kep-62/PJ./1995.
34
35. PPh untuk BUT
Biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh BUT:
• Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan
penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya.
• Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa
lainnya.
• Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha
perbankan.
Tarif PPh untuk BUT (Pasal 17 ayat (1) b UU PPh):
28% sejak 2010 = 25%
Branch Profit Tax (Pasal 26 ayat (4) UU PPh):
PPh Pasal 26 yang dikenakan atas Penghasilan Kena
Pajak suatu BUT di Indonesia setelah dikurangi Pajak
Penghasilan.
Tarif: 20%
35
36. BUT dalam Tax Treaty (P3B)
• Apabila Subjek Pajak luar negeri yang
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia
melalui BUT adalah penduduk (resident) dari
mitra Tax Treaty Indonesia yang dibuktikan
dengan Certificate of Domicile (COD) atau
Surat Keterangan Domisili (SKD) yang
dikeluarkan oleh Competent Tax Authority di
negaranya, maka ketentuan di dalam Tax
Treaty yang akan berlaku.
Penerapan Tax Treaty akan mengalahkan
domestic law (UU PPh), kecuali untuk hal-hal
yang tidak diatur dalam Tax Treaty.
Tanpa adanya COD, Domestic Law yang
diberlakukan
36
37. BUT dalam Tax Treaty (P3B)
Dalam P3B umumnya pasal-pasal yang
terkait dengan BUT:
• Pasal 5: mengatur tentang apa yang
dimaksud dengan BUT, jenis-jenis BUT,
dan apa yang tidak termasuk sebagai BUT
yang disepakati antara Indonesia dan
negara mitra P3B.
• Pasal 7: mengatur tentang Negara mana
yang berhak mengenakan pajak atas
penghasilan BUT yang berada di suatu
negara (ayat 1), apa yang menjadi
penghasilan BUT (ayat 3), dan apa yang
boleh menjadi biaya dari BUT (ayat 4).
37
38. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerapan P3B
Jasa yang tidak dilakukan di Indonesia oleh
penduduk mitra P3B
•NO PE NO TAX
Kecuali: dalam P3B dengan Jerman, Luxemburg, Swiss,
Pakistan, dan Venezuela khususnya yang berhubungan dengan
pemberian jasa teknik, manajemen, dan konsultasi yang
dilakukan di Indonesia, dikenakan pemotongan PPh Pasal 26
meskipun pemberi jasa tidak mempunyai BUT di Indonesia.
• Pasal 7 P3B: penghasilan yang diperoleh penduduk
negara domisili hanya dapat dipajaki oleh negara
sumber, bila kegiatan atau usaha tersebut
dilakukan melalui suatu BUT.
• Jasa yang tidak dilakukan di Indonesia tidak
menimbulkan BUT tidak dapat dikenakan pajak di
Indonesia.
38
39. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penerapan P3B
Bila jasa dilakukan di Indonesia:
• Penentuan adanya BUT di Indonesia ditentukan
berdasarkan time test yang diatur oleh masing-
masing P3B.
• Bila time test terpenuhi: imbalan jasa tersebut
dikenakan pajak di Indonesia dan dipotong PPh Pasal
23 sesuai ketentuan yang berlaku.
• Bila time test tidak terpenuhi, imbalan jasa
tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia,
kecuali yang dibayar atau terutang kepada penduduk
Jerman, Luxemburg, Swiss, Pakistan, dan Venezuela.
39