KEBERATAN DAN BANDING

1. PERTEMUAN KE-7
KEBERATAN DAN BANDING

2. Tata Cara Penyelesaian Keberatan
a. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada direktur jenderal pajak atas suatu :
1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tmbahan
(SKPKBT)
3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

3. b. Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat
keberatan sebagaimana dan harus memenuhi syarat sebagai
berikut :
1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak
yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut
penghitungan wajib pajak dengan disertai alas an-alasan yang
menjadi dasar perhitungan.
3. 1 surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan
pajak, untuk 1 pemotongan pajak, untuk 1 pemungutan pajak,
4. Wajib pajak melunasi pjak yang masih harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

4. 1. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim
surat keterangan ajak atau sejak tanggal pemotongan atau
pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali wajib pajak
dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dpenuhi karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak (force
majeur); dan
2. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam
hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak,
surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa
khusus.
3. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat
ketetapan pajak, pajak wajib melunasi pajak yang masih
harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah didisetujui
wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan,sebelum surat keberatan disampaikan.

5. 4. Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib
pajak belum memeuhi persyaratn, wajib pajak dapat
menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan
melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum
jangka waktu 3 bulan
5. Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan
merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan
dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan.
6. Pengakuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain
yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak
dipertimbangkan dalam penyelesaian kebereatan kecuali
pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain
tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib
pajak pada saat pemeriksaan.

6. Direktorat jenderal pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima, harus member keputusan,
keputusan direktorat jenderal pajak dapat
berupa :
o Mengabulkan Seluruhnya.
o Mengabulkan sebagian.
o Menolak
o Menambah besarnya sejumlah pajak yang masih harus dibayar.
7. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah
terlampaui dan Direktur Jendral Pajak tidak menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan, keberatan yang diajukan Wajib Pajak
dianggap dikabulkan dan Direktur Jendral Pajak wajib
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan
keberatan Wajib Pajak.
8. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan
ketentuan:

7. a) Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Keputusan
b) Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan
pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan
9. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

8. 10. Tetapi apabila kemudian Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding atas Surat Keputusan Keberatan, sanksi tersebut tidak
dikenakan.
11. Apabila mengajukan keberatan dikabulkan sebagion atau
seluruhnya, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,
kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai
berikut:
 Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, atau
 Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak
sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

9. Tata Cara Penyelesaian Banding
a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan.
b. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan
khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.
c. Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan
sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dengan cara:
1) Tertulis dalam bahasa Indonesia
2) Mengemukakan alasan-alasan yang jelas
3) Melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan
4) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang
sampai dengan Putusan banding diterbitkan

10. 5).Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
PEMBETULAN,
PENGURANGAN,
PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN

11. 1. Pembetulan
Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya Direktur
Jederal Pajak dapat membetulkan :
a. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKP,KBT,SKPN,SKPLB)
b. Surat Tagihan Pajak,
c. Surat Keputusan Pembetulan
d. Surat Keputusan Keberatan
e. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,
f. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
g. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
h. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
i. Surat Keputusan Pendahuluan Kelebihan Pajak atau
j. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

12. 2. Pengurangan, Penghapusan atau Pembatalan
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan
Wajib Pajak dapat :
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kehilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya ;
b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar ; atau
c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak
dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa ;

13. 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan : atau
2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Dengan Wajib Pajak
Wajib Pajak dapat mengajikan permohonan pengurangan
atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak apabila :
a. Wajib Pajak tidak mengajikan keberatan atas Surat Ketetapan
Pajak ; atau
b. Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatnnya tidak
dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak
memenuhi persyaratan Permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar tidak
dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan
keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pajak

14. DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
• Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan , Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan kembali.
• Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Paksa
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung
c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud
dalam atau
d. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

15. PEMERIKSAAN
• Undang-Undang Perpajakan yang baru memberikan
wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan
terhadap Wajib Pajak yang diduga kurang/tidak
melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap
Wajib Pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.
1. Pengertian
• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

16. 2. Sasaran pemeriksaan Yang menjadi sasaran pemeriksaan
maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :
a. interpretasi undang-undang yang tidak benar
b. Kesalahan hitung
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
d.pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang
dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya
3. Tujuan Pemeriksaan
a) menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam
rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan
pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam
hal :

17. 1). Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran
pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian
pendahuluan kelebiha pajak,
2). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan
rugi.
3). Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak
waktu yang telah ditetapkan.
4). Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5). Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut
pada poin (3) tidak dipenuhi.

18. b) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal
:
1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan
Penghasilan Netto.
6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9. Pelaksanaan ketentuan peratura perundang-undangan perpajakan
untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8)

19. 4. Wewenang Memeriksa
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemeruhan kewajiban perpajakan
dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
5. Prosedur Pemeriksaan
a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah
Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak
yang diperiksa
b. Wajib Pajak yang diperiksa harus :
1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh , kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang
pajak.

20. 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaaan.
3) Memberi keterangan yang diperlukan.
• Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat
oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan , maka kewajiban
untuk merahasiakan itu ditiadakan.
• Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan
tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak
memenuhi kewajiban huruf b diatas.

21. PENYIDIKAN
1. Pengertian
• Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.
• penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dilaksanakan
menurut ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang nomor
8/1981 tentang KUHAP.
2. Penyidik
• Penyidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

22. 3. Wewenang Penyidik
a. Menerima, mencari, mengumpulkan , dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau bahan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan;
d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

23. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan , dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
g. Menyuluh berhenti dan/atau melarang sesorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/ atau dokumen yang dibawa;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di
bidang perajakan;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut
ketentuan peraturan perundang- undangan.