Ketentuan Umum dan Subjek Pajak ini dapat menambah wawasan kita terhadap seluruh hal yang menyangkut pajak dan subjek pajak didalamnya.

1. Kelompok 1
Sansiska Atmaningrum (052)
Winda Zulfa Hanafiah (056)
Vera Marshalina (162)
DIII AKUNTANSI

2. KETENTUAN UMUM
DAN
SUBJEK PAJAK

3. BAB 1
KETENTUAN UMUM

4. Peraturan perundang-undangan
perpajakan terus disempurnakan seiring
dengan perkembangan ekonomi,
teknologi informasi, sosial, dan politik
dengan perkembangan ekonomi maupun
sosial. Perubahan perundang-undangan
perpajakan khususnyaUndang-Undang
tentang Ketentuan umun dimaksudkan
untuk lebih memberikan keadilan,
meningkatkan pelayanan kepada wajib
pajak, meningkatkan kepastian dan
penegakan hukum, serta mengantisipasi
kemajuan di bidang teknologi informasi
dan perubahan ketentuan material di
bidang perpajakan. Perubahan tersebut
juga dimaksudkan untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur perpajakan,

5. Pasal 1
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap
Subjek Pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun
pajak.

6. BAB II
SUBJEK PAJAK

7. (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.
(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak
yang perlakuan perpajakannya
dipersamakan dengan subjek pajak badan.
(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek
pajak dalam negeri dan subjek pajak luar
negeri.
(3) Subjek pajak dalam negeri

8. (4) Subjek pajak luar negeri
(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha
yang dipergunakan oleh orang pribadi yang
tidak bertempat ti nggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia
(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat
keudukan badan ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak menurut keadaan yang
sebenarnya.

9. Pasal 2A
(1) kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksut
dalam Pasal 2
(2) ayat (3) huruf adimulai pada saat orang pribadi tersebut
dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di
Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
(3) Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut
didirikan atau betempat kedudukan di Indonesia dan berakhir
pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di
Indonesia.
(4) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dimulai
pada saatorang pribadi aau orang tersebut menalankan usaha
atau melakukan kegiatan sebagaiman dimaksut dalam Pasal 2
ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

10. (5) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau
badan sebagaimana dimaksut dalam Pasal 2
ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang
pribadi atau baan tersebut menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia dan
berakhir pada saat tidak lagi menerima atau
memperoleh penghasilan tersebut.
(6) Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum
terbagi sebagaimana dimaksut dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat
timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut
dan berakhir pada saat warisan tersebu selesai
dibagi.
(7) Pabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi
yang bertempat tingga atau yang berada di
Indonesia hanya meliputi sebagaian dari tahun
pajak, maka bagian tahun pajak tersebut

11. Pasal 3
1. Yang tidak termasuk subjek pajak
sebagaimana dimaksut dalam pasal 2
2. Organisasi internasional yang tidak
termasuk subjek pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c
dietapkan dengan keputusan Menteri
Keuangan

12. KEWAJIBAN PAJAK
SUBJEKTIF
Kewajiban Pajak Subjektif
berarti bahwa kewajiban pajak yang
melekat pada subjeknya dan tidak
dilimpahkan pada orang atau pihak
lain. Pada umumnya setiap orang yang
bertempat tinggal di Indonesia
memenuhi kewajiban pajak subjektif.
Sedangkan untuk orang yang
bertempat tinggal di luar Indonesia
kewajiban pajak subjektifnya ada kalau
mempunyai hubungan ekonomi dengan

13. TIDAK TERMASUK SUBJEK
PAJAK
Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasar
Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 adalah :
Kantor perwakilan negara asing
Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan
konsulat atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang
diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal
bersama-sama mereka dengan syarat
bukan warga Negar Indonesia dan di
Indonesia tidak menerima atau
memperoleh pengahasilan di luar jabatan
atau pekerjaannya tersebut serta negara
bersangkutan memberikan perlakuan

14.  Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau
badan sebagaimana dimaksut dalam Pasal 2
ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang
pribadi atau baan tersebut menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia dan
berakhir pada saat tidak lagi menerima atau
memperoleh penghasilan tersebut.
 Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum
terbagi sebagaimana dimaksut dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat
timbulnya warisan yang belum terbagi
tersebut dan berakhir pada saat warisan
tersebu selesai dibagi.
 Pabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi
yang bertempat tingga atau yang berada di
Indonesia hanya meliputi sebagaian dari
tahun pajak, maka bagian tahun pajak

15. Wajib Pajak Dalam Negeri
dan
Wajib Pajak Luar Negeri

16. Perbedaan yang penting antara Wajib
Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar
negeri terletak dalam pemenuhan
kewajiban pajaknya, antara lain :
Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak
atas penghasilan baik yang diterima arau
diperoleh dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar
negeri dikenai pajak hanya atas
penghasilan yang berasal dari sumber
penghasilan di Indonesia
Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak
berdasarkan penghasilan neto dengan
tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar
negeri dikenai pajak berdasarkan

17. Wajib Pajak dalam negeri wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebagai
sarana untuk menetapkan pajak yang
terutang dalam satu tahun pajak,
sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak
wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan karena kewajiban pajaknya
dipenuhi melalui pemotongan pajak yang
bersifat final
Bagi Wajib Pajak luar negeri yang
menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia, pemenuhan kewajiban
perpajakannya dipersamakan dengan
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib

18. THANK YOU
‘’__’’