PMK No. 16/PMK.03/2011 mengatur tentang restitusi, kompensasi, dan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dokumen ini menjelaskan kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran PBB dan bagaimana restitusi, kompensasi, serta imbalan bunga akan diberikan.

1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2. 2
RESTITUSI, KOMPENSASI DAN
IMBALAN BUNGA

3. 3
RESTITUSI DAN KOMPENSASI
PMK NOMOR 16/PMK.03/2011. tgl 24 Januari 2011
 Terjadinya kelebihan pembayaran:
a. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan SKKP PBB;
b. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding
atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
c. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB;
d. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Denda
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang PBB;
e. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;
f. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
g. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan
Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP; atau
h. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan
Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)huruf c Undang-Undang KUP.

4. Kelebihan pembayaran
Diperhitung
kan dengan
hutang pajak
yang lain
Ada
kelebihan
Utang Pajak
atas nama WP
yang lain
Pajak yang
akan
terhutang
kompensasirestitusi

5. 5
IMBALAN BUNGA
(PerMenKeu: 121/PMK.06/2005; 5-12-05)
SEBAB-SEBAB IMBALAN BUNGA :
a. keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Kelebihan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SKKP PBB) sesuai
ketentuan berlaku;
b. keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar kelebihan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPMKP PBB) sesuai
ketentuan berlaku;
c. kelebihan pembayaran PBB karena pengajuan keberatan atau
permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
d. kelebihan pembayaran sanksi administrasi karena pengurangan
atau penghapusan sebagai akibat diterbitkan Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding.

6. 6
IMBALAN BUNGA
PERMOHONAN
KEBERATAN /
BANDING WP
dikabulkan SKKP PBB + Bunga 2%/bln maks.24 bln
sejak bayar sd terbit SK.Keb/Put.Banding
Penerbitan
SKKP PBB
terlambat Bunga 2%/bln sejak berakhirnya 12 bln
stlh permohonan diterima sd terbit SKKP
Penerbitan
SPMKP PBB
terlambat Bunga 2%/bln sejak berakhir 1 bln dr
terbitnya SKKP sd terbitnya SPMKP
Pengurangan/pengha
pusan sanksi Adm sbg
akibat terbitnya
SK Keb/Put.Banding
Bunga 2%/bln maks.24 bln sejak bayar sd
Terbitnya Kep.Pengur/Penghapus sanksi Adm

7. 7
I. DALUWARSA PENETAPAN PBB
(Lanjutan)
3. WAKTU DALUWARSA
 untuk Tahun Pajak 2002 dan sebelumnya, daluwarsa
10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak;
 untuk Tahun Pajak 2003 sampai dengan Tahun
Pajak 2007, daluwarsa pada akhir Tahun Pajak
2013;
 untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, daluwarsa
5 (lima) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak.

8. 8
II. DALUWARSA PENAGIHAN PBB
1. DASAR HUKUM
 Pasal 23 UU PBB
 Pasal 49 UU KUP
 Pasal 22 ayat (1) UU KUP 2000 dan 2007
 Pasal II angka 1 UU KUP 2007
2. PRODUK PENAGIHAN PBB
 STP
 Walaupun SPPT dan SKP juga merupakan dasar
penagihan pajak (Pasal 12 UU PBB), tetapi yang
dapat dilakukan penagihan aktif hanya STP (STP
yang tidak dilunasi ditagih dengan Surat Paksa).

9. 9
II. DALUWARSA PENAGIHAN PBB
(Lanjutan)
3. WAKTU DALUWARSA
 untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, daluwarsa
10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak;
 untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya, daluwarsa
5 (lima) tahun sejak STP diterbitkan.

10. 10
III. TERTANGGUHNYA DALUWARSA PENAGIHAN
– diterbitkan Surat Paksa;
– ada pengakuan utang pajak dari WP baik
langsung maupun tidak langsung;
– diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud
Pasal 13 ayat (5), atau SKPKBT sebagaimana
dimaksud Pasal 15 ayat (4); atau
– dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan.

11. 11
STUDI KASUS
Seorang wajib Pajak melakukan pembayaran
SPPT PBB melalui ATM BCA, dikemudian hari
setelah memeriksa data yang ada pada SPPT
tersebut ternyata luas tanah yang tercantum
tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu
terjadi kelebihan luas tanah. Apa saja yang
menjadi hak Wajib Pajak pada kasus diatas?
Jelaskan?

12. 12
KISI KISI
1. NJOP
2. Rumah Susun
3. Subjek
4. Objek
5. SPPT
6. Hak WP
7. Klasifikasi

13. 13
Selamat Belajar
Selamat Belajar
Selamat Belajar
Selamat Belajar
Selamat Belajar
Selamat Belajar
Selamat Belajar
Selamat Belajar