Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun dan terkuat yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Hak milik dapat terjadi melalui hukum adat, penetapan pemerintah, atau ketentuan undang-undang dan harus didaftarkan. Hak milik dapat dihapuskan jika dicabut, diserahkan secara sukarela, ditinggalkan, atau subjeknya tidak memenuhi syarat.

1. Loading.......
HAK MILIK ATAS TANAH
Nama Kelompok :
1. Dessy Fitri Ratnasari 10009004
2. Ani Cinthya Purnama 10009013
3. Siti Komariyah Vitasari 10009029
4. Rianni Puspita 10009050
5. Andhika Pratama 10009053

2. Pengertian Hak Milik
Ciri-ciri Hak Milik
Tata Cara Permohonan Hak Milik
Terjadinya Hak Milik
Hapusnya Hak Milik

3.  Menurut Pasal 20 UUPA
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain.
 Menurut Pasal 570 KUHPerdata :
Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu
kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap
kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.

4. Ciri-ciri Hak Milik
1 2 3
Turun-temurun Terkuat dan Dapat beralih
terpenuh dan dialihkan
dapat dilanjutkan
oleh ahli di antara hak-hak Berpindahnya hak
warisnya, sepanjan atas tanah yang milik harus
g memenuhi syarat dapat dimiliki didaftarkan untuk
sebagai subjek hak orang, hak miliklah dicatat dalam buku
yang terkuat dan tanah dan dilakukan
milik.
terpenuh. perubahan nama
dalam sertifikat.

5. Tata cara permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak
Milik, sebagai berikut :
1. Pemohon mengajukan permohonan Hak Milik kepada pejabat yang
berwenang melalui Bupati Walikota Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat
Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan secara tertulis.
2. Permohonan tersebut harus memuat antara lain, sebagai berikut :
a. Pemohon
b. Tanahnya memuat tentang :
1) Letak, luas, dan batas-batasnya.
2) Status tanahnya.
3) Jenis tanahnya
4) Tanah tersebut telah atau belum dikuasaipemohon. Apabila telah dikuasi
sebelumnya,atas dasar apa ia memperoleh atau menguasainya.
5) Penggunaannya.

6.  c. Lain-lain :
1) Melampirkan keterangan-keterangan mengenai status
hukum, letak dan tanda bukti dari tanah-tanah yang telah
dimiliki oleh pemohon termasuk yang dimiliki oleh suami
atau isteri serta anak-anaknya yang masih menjadi
tanggungannya.
2) Keterangan lain yang dianggap perlu.
3) Permohonan tersebut di atas harus dilampiri dengan :
a) Mengenai diri pemohon
b) Mengenai tanahnya.
c) Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara
beruntun mengenai penguasaan tanah oleh pemohon

7.  3. Setelah menerima permohonan tersebut, maka Kepala Sub Direktorat Agraria
Kabupaten atau Kotamadya :
a. Memerintahkan Kepala Seksi Pengurusan Hak yang bersangkutan
b. Memanggil pemohon
c. Memerintahkan kepada seksi-seksi Pendaftaran Tanah, Tata Guna Tanah dan
Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk
mengambil keputusan atas permohonan
d. Jika masih terdapat kekurangan lampiran untuk mengambil keputusan
tersebut, makaKepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya
bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan wakil-wakil dari instansi
lainnya untuk melakukan pemeriksaan setempat.
e. Mengirimkan berkas permohonan itu kepada Gubernur Kepala Daerah c.q
Kepala Direktorat Agraria Provinsi beserta pertimbangannya.
f. Menyampaikan selembar tembusan dari pertimbangan tersebut kepada
Menteri Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Agrariadan kepada pemohon.
g. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah untuk mencatat
pengiriman berkas tersebut.
h. Mengadakan perhitungan dengan pemohon mengenai biaya yang diperlukan.

8.  4. Setelah menerima permohonan Hak Milik dari kepala Sub Direktorat
Agraria Kabupaten atau Kotamadya, maka Kepala Direktorat Agraria
Provinsi memerintahkan kepada Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-
Hak Tanah untuk mengadakan :
a. Pencatatan dalam buku khusus.
b. Penelitian kelengkapan keterangan-keterangan yang diperlukan.
 5. Apabila semua keterangan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk
meluluskan permohonan, sedangkan wewenang untuk memutuskan ada
pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Provinsi
atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera
mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah tersebut
dan dicatat dalam daftar khusus.

9.  6. Selain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan
peruntukan tanah tersebut, maka dalam surat keputusan pemberian
hak tersebut memuat pula syarat-syarat umum, antara lain :
a. Pembayaran uang pemasukan kepada Negara dan uang sumbangan
kepada Yayasan Dana Landreform.
b. Hak Milik harus didaftarkan pada Kantor Sub Direktorat Agraria
Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan c.q. seksi Pendaftaran
Tanah dan membayar biaya pendaftaran.
c. Negara membebaskan diri dari pertanggungjawaban mengenai hal-
hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak milik tersebut.
d. Kelalaian dalam pemenuhan pembayaran-pembayaran yang telah
disebutkan di atas dinyatakan dalam secara khusus dalam surat
keputusan pemberian hak dan dapat dijadikan alasan untuk
pembatalan pemberian hak tersebut.
e. Penerima hak milik memilih di domisili pada Kantor Sub
Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan.

10.  7. Jika wewenang untuk memberikan keputusan tentang permohonan
Hak Milik tersebut ada pada Gubernur Kepala Daerah, tetapi syarat-syarat
tidak terpenuhi, maka permohonan tersebut dibatalkan. Kepala
Direktorat Agraria atas nama Gubernur atau Kepala Daerah mengeluarkan
surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya dan
disampaikan secara langsung kepada pemohon, instansi-instansidalam
lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Pemohon dapat mengajukan banding secaratertulis terhadap surat
penolakan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui tembusan kepada
Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Provinsi dan
Bupati atau Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria
Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan.
Gubernur Kepala Daerah atau Kepala Direktorat Agraria Provinsi
menyampaikan permohonan banding tersebut kepada Menteri Dalam
Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria disertai pertimbangan dengan
tembusan kepada Bupati atau Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub
Direktorat Agraria yang bersangkutan.

11. 8. Jika wewenang untuk memberikan keputusan tentang permohonan Hak
Milik tersebut ada pada Menteri Dalam Negeri, maka Gubernur Kepala
Daerah atau Kepala Direktorat Agraria Provinsi menyampaikan
permohonan banding tersebut kepada Menteri Dalam Negeri c.q.
Direktorat Jenderal Agraria disertai pertimbangan dengan tembusan
kepada Bupati atau Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat
Agraria yang bersangkutan.
Setelah menerima permohonan tersebut, Menteri Dalam Negeri c.q.
Direktur Jendral Agraria memerintahkan kepada Kepala Direktorat
Pengurusan Hak-Hak Tanah untuk mengadakan :
a. Pencatatan dalam buku khusus.
b. Memeriksa kelengkapan keterangan-keterangan yang diperlukan.
Apabila semua keterangan-keterangan yangdiperlukan telah lengkap, maka
Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria mengeluarkan surat
keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohonkan atau menolak
permohonan yang bersangkutan.

12.  9. Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau
Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut, maka Kepala Sub
Direktorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan
memberitahukan kepada pemohon, agar dapat memenuhi seluruh
kewajiban yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut.
10. Setelah syarat-syarat telah terpenuhi, maka didaftarkan dalam buku
tanah dan menerbitkan sertifikat haknya.
11. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Kepala Sub Direktorat Agraria atas
nama Bupati atau Walikota Kepala Daerah menandatangani buku tanah
tersebut dan menerbitkan salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat).
12. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupatenatau Kotamadya c.q. Kepala
Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan :
a. Menerima sertifakat hak tersebut dan menyerahkan kepada penerima
hak tersebut.
b. Memberitahukan tanggal dan nomor bukutanah atau sertifikat yang
bersangkutan

13. Click toTerjadinya Hak Milik
Edit Title
Ada 3 Cara
Hukum Penetapan Ketentuan
Adat pemerintah UU

14. a. Menurut hukum adat
Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan).
Artinya, pembukaan tanah tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat
hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui sistem penggarapan
b. Penetapan pemerintah
Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah (semula
berasal dari tanah negara) oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang
ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah semua terpenuhi, BPN
menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPII). SKPH tersebut wajib didaftarkan oleh
pemohon kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam
buku tanah dan diterbitkan sebagai sertifikat hak milik atas tanah.

15.  c. Ketentuan Undang-Undang
Terjadinya hak milik atas tanah ini didasarkan karena
konversi (perubahan) menurut UUPA. Sejak berlakunya
UUPA, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi
salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

16.  Penggunaan hak milik oleh bukan pemiliknya
UUPA mengatur bahwa hak milik atas tanah dapat
digunakan atau diusaha-kan oleh bukan pemiliknya.
Penggunaan tersebut dibatasi dan diatur dengan peraturan
perundang-undangan. Misalnya, hak milik atas tanah
dibebani dengan hak guna bangunan, hak milik atas tanah
dibebani dengan hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak
gadai (gadai tanah), hak usaha bagi basil (perjanjian bagi
hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian

17.  Subjek hak Milik
Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan
hukum yang ditunjuk, antara lain meliputi bank-bank yang
didirikan oleh negara (bank negara), koperasi
pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial.
 Pembebanan hak tanggungan
Hak milik atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani hak tanggungan.

18.  Tanah Wajib didaftarkan
Hak milik atas tanah, demikian pula setiap
peralihan, pembebanan dengan hak-hak lain, dan hapusnya
hak milik atas tanah harus didaftarkan ke kantor pertanahan
kabupatentkota setempat. Pendaftaran ini merupakan alat
bukti yang kuat (UUPA Pasal 23).

19. Contents
1. Pencabutan hak
2. Penyerahan sukarela oleh pemiliknya
3. Ditelantarkan
4. Subjek haknya tidak memenuhi syarat
5. Peralihan Hak

20. Terima Kasih