Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Badan Diklat Kementerian Pertahanan RI
Jakarta, 16 Februari 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Workshop Penguatan Integritas Pelayanan Publik Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Untuk Mencegah Perilaku Korupsi
BPSDM Kemendagri, 21 Maret 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi93220872
Dokumen tersebut merupakan rancangan pelatihan mengenai peningkatan integritas pribadi dan organisasi yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Tengah bekerjasama dengan KPK. Pelatihan ini membahas berbagai topik seperti pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, whistleblower system, reformasi birokrasi, serta penilaian inisiatif anti korupsi. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrit
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pemerintahan Indonesia dan hubungan antar lembaga negara, serta perlunya reformasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Organisasi dan kepemimpinan pemerintah perlu beradaptasi di era pandemi Covid-19. Birokrasi harus menjadi lebih dinamis dengan memperkuat sumber daya manusia dan proses yang lincah serta mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif. Transformasi model kelembagaan dari "berdiri sendiri" menjadi terhubung dalam jaringan diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Disampaikan pada Workshop Penguatan Integritas Pelayanan Publik Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Untuk Mencegah Perilaku Korupsi
BPSDM Kemendagri, 21 Maret 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi93220872
Dokumen tersebut merupakan rancangan pelatihan mengenai peningkatan integritas pribadi dan organisasi yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Tengah bekerjasama dengan KPK. Pelatihan ini membahas berbagai topik seperti pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, whistleblower system, reformasi birokrasi, serta penilaian inisiatif anti korupsi. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrit
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pemerintahan Indonesia dan hubungan antar lembaga negara, serta perlunya reformasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Organisasi dan kepemimpinan pemerintah perlu beradaptasi di era pandemi Covid-19. Birokrasi harus menjadi lebih dinamis dengan memperkuat sumber daya manusia dan proses yang lincah serta mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif. Transformasi model kelembagaan dari "berdiri sendiri" menjadi terhubung dalam jaringan diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Dokumen tersebut membahas mengenai konsep integriti dan Pelan Integriti Nasional (PIN) yang diluncurkan oleh pemerintah Malaysia untuk membangun masyarakat yang berintegriti. PIN bertujuan untuk mengurangi gejala korupsi, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memperkuat institusi keluarga serta masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya pengamalan integriti bagi pegawai negeri unt
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen SDM berbasis kompetensi sosial-kultural di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu tentang keragaman sosial budaya Indonesia, kebutuhan akan kecerdasan dan kompetensi sosial-kultural dalam mengelola keragaman, serta konsep kompetensi sosial-kultural berdasarkan Pancasila sebagai jalan pengelolaan keragaman di Indonesia.
Disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas perspektif perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM BNN. Secara garis besar dibahas mengenai konteks kejahatan narkoba dan tantangan SDM ASN ke depan, perlunya penguatan kompetensi di bidang IT dan digital, transformasi kelembagaan, serta pentingnya organisasi pembelajar dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut.
Dokumen tersebut membahas pentingnya integriti di tingkat individu dan organisasi. Integriti didefinisikan sebagai keselarasan antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan prinsip moral dan hukum serta kepentingan umum. Integriti individu dan organisasi diperlukan untuk pembangunan dan kualitas hidup yang lebih baik.
Disampaikan pada Forum Sharing Session untuk Agen Perubahan BPH Migas
Bandung, 15 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
BAB III PEWACANAAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN By DR. BAMBANG KUSBANDRIJO,MSDwara Wulan
Dokumen tersebut membahas konsep administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah upaya untuk memperbaiki sistem administrasi negara berkembang agar dapat mencapai tujuan pembangunan secara multidimensi. Elemen yang terlibat dalam administrasi pembangunan antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bekerja sama.
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiUbaidillah Armok
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Ia menjelaskan konsep administrasi pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Dokumen ini juga membahas pentingnya reformasi administrasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Dokumen tersebut membahas tentang problem birokrasi di Indonesia yang masih berorientasi kepentingan penguasa dan belum terbentuk budaya pelayanan yang baik. Dokumen juga membahas pentingnya nilai-nilai demokratis seperti inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik.
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Buku ini membahas perjalanan transformasi Banyuwangi selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Abdullah Azwar Anas dengan menerapkan konsep kolaborasi kreatif. Transformasi dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan instansi pemerintah dalam berbagai program inovatif seperti peningkatan pariwisata, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Buku ini juga menyarankan perlunya melanjutkan kolaborasi untuk me
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya internalisasi integritas dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah korupsi. Beberapa poin pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi pada aparatur sipil negara, penyelarasan nilai organisasi dengan nilai anti korupsi, serta penerapan berbagai program seperti kode etik, pengukuran kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memb
Materi Diklat Reform Leader Academy untuk Membangun Satu Pemerintahan
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas mengenai konsep integriti dan Pelan Integriti Nasional (PIN) yang diluncurkan oleh pemerintah Malaysia untuk membangun masyarakat yang berintegriti. PIN bertujuan untuk mengurangi gejala korupsi, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memperkuat institusi keluarga serta masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan pentingnya pengamalan integriti bagi pegawai negeri unt
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen SDM berbasis kompetensi sosial-kultural di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu tentang keragaman sosial budaya Indonesia, kebutuhan akan kecerdasan dan kompetensi sosial-kultural dalam mengelola keragaman, serta konsep kompetensi sosial-kultural berdasarkan Pancasila sebagai jalan pengelolaan keragaman di Indonesia.
Disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas perspektif perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM BNN. Secara garis besar dibahas mengenai konteks kejahatan narkoba dan tantangan SDM ASN ke depan, perlunya penguatan kompetensi di bidang IT dan digital, transformasi kelembagaan, serta pentingnya organisasi pembelajar dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut.
Dokumen tersebut membahas pentingnya integriti di tingkat individu dan organisasi. Integriti didefinisikan sebagai keselarasan antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan prinsip moral dan hukum serta kepentingan umum. Integriti individu dan organisasi diperlukan untuk pembangunan dan kualitas hidup yang lebih baik.
Disampaikan pada Forum Sharing Session untuk Agen Perubahan BPH Migas
Bandung, 15 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
BAB III PEWACANAAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN By DR. BAMBANG KUSBANDRIJO,MSDwara Wulan
Dokumen tersebut membahas konsep administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah upaya untuk memperbaiki sistem administrasi negara berkembang agar dapat mencapai tujuan pembangunan secara multidimensi. Elemen yang terlibat dalam administrasi pembangunan antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bekerja sama.
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiUbaidillah Armok
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Ia menjelaskan konsep administrasi pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Dokumen ini juga membahas pentingnya reformasi administrasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Dokumen tersebut membahas tentang problem birokrasi di Indonesia yang masih berorientasi kepentingan penguasa dan belum terbentuk budaya pelayanan yang baik. Dokumen juga membahas pentingnya nilai-nilai demokratis seperti inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik.
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Buku ini membahas perjalanan transformasi Banyuwangi selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Abdullah Azwar Anas dengan menerapkan konsep kolaborasi kreatif. Transformasi dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan instansi pemerintah dalam berbagai program inovatif seperti peningkatan pariwisata, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Buku ini juga menyarankan perlunya melanjutkan kolaborasi untuk me
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya internalisasi integritas dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah korupsi. Beberapa poin pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi pada aparatur sipil negara, penyelarasan nilai organisasi dengan nilai anti korupsi, serta penerapan berbagai program seperti kode etik, pengukuran kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memb
Materi Diklat Reform Leader Academy untuk Membangun Satu Pemerintahan
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publikAgus Dwiyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Ia menjelaskan definisi inovasi pelayanan publik, jenis-jenis inovasi yang ada, kendala dan faktor pendorong terjadinya inovasi, siapa saja yang berpotensi melakukan inovasi, mengapa inovasi penting untuk peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat, serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendorong ter
Dokumen tersebut membahas tantangan pembangunan di Indonesia yang ditandai dengan kesenjangan pembangunan antar daerah, kinerja makroekonomi yang belum optimal, serta belum tercapainya target pembangunan. Dokumen juga membahas persepsi publik terhadap inovasi yang dianggap penting untuk mengatasi hambatan dan kendala pembangunan, serta contoh-contoh inovasi sektor publik di berbagai daerah untuk meningkatkan layanan kep
Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi InformasiDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang inovasi, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Di antaranya mendefinisikan inovasi, menjelaskan model triple helix, aspek-aspek pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pembangunan daerah.
Dokumen ini membahas model-model inovasi desa yang dapat digunakan untuk mengoptimalisasi penggunaan dana desa. Beberapa contoh keberhasilan inovasi desa dalam bidang ekonomi, informasi dan komunikasi, sosial, lingkungan hidup dan pelayanan masyarakat diuraikan. Dokumen ini juga menyarankan model penguatan dan replikasi inovasi desa sebagai pilihan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan di sektor publik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2016. Beberapa poin penting yang disampaikan adalah daftar top 33 inovasi tahun 2014 dan 2015, serta daftar inovasi yang dilakukan di berbagai daerah seperti kabupaten, kota, dan provinsi pada tahun 2016. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai upaya-upaya inovasi yang dilakuk
Dokumen tersebut membahas peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pemimpin pendidikan untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas secara terencana dan berkelanjutan guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sesuai standar internasional. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuh peran utama kepala sekolah d
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan dan arahannya di masa depan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain mengenai pendidikan harus mengembangkan karakter yang kuat seperti jujur, akhlak mulia, mandiri, serta berintegritas. Selain itu, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan multi kecakapan abad 21 dan dapat beradaptasi sepanjang hayat. Pendidikan vok
Sri Suwanti - Peran lsm dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasiSri Suwanti
Dokumen tersebut membahas peran LSM dan ormas dalam peningkatan kemandirian generasi muda. LSM dan ormas berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi arus globalisasi dengan menjadi pembangun karakter, pemberdaya karakter, dan perekayasa karakter. Dokumen juga menjelaskan hak dan tanggung jawab generasi muda serta nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk membangun karakter bangsa."
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan yang terus berlangsung dalam dunia pendidikan, pentingnya penguasaan teknologi informasi, dan upaya pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran, penguatan kepemimpinan pedagogis, pemerataan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem zonasi pendidikan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang sikap perilaku bela negara dan nilai-nilai dasar PNS dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berkualitas melalui penerapan sistem merit dalam manajemen pegawai negeri.
Peningkatan Kinerja Profesi Tenaga Pendidiksman 2 mataram
Kinerja merupakan suatu sikap dan prilaku dapat mengikat dari waktu ke waktu. Kinerja personal/individu berbeda antara yang satu dan yang lain.Perbedaan terjadi tentunya dipengaruhi berbagai faktor. Kinerja adalah salah satu kegiatan personal diinterpretasikan dengan makna pertumbuhan kebutuhan individu yang ditunjukkan dengan pengembangan dari tiap-tiap individu secara optimal pada bidang tugas dan pekerjaannya. Fisik, mental dan potensi-potensi merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja personal/individu
Makalah ini membahas pentingnya pendidikan karakter untuk membangun keberadaban bangsa Indonesia. Pendidikan karakter bertujuan membentuk siswa menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan bertanggung jawab. Upaya meningkatkan mutu pendidikan karakter meliputi pengembangan grand design, optimalisasi peran pendidikan informal, dan pengembangan program pendidikan karakter di SMP.
Buku ini membahas tentang transformasi pengembangan modal insani sektor publik di Indonesia. Pertama, membahas tentang tantangan zaman seperti era VUCA, triple disruption, dan pergeseran paradigma dari pengembangan sumber daya manusia menjadi pengembangan modal insani serta perubahan fokus dari training menjadi learning. Kedua, membahas potret pengembangan kompetensi aparatur sipil negara saat ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sumber daya pend
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan nasional Indonesia saat ini. Ketahanan nasional dijelaskan mencakup keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal agar tetap terjaga integrasi, identitas, dan tujuan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, serta mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, politik, s
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas konsep dasar pengelolaan pendidikan dan administrasi pendidikan.
2. Dibahas pula pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan seperti pendekatan organisasi klasik, hubungan manusia, dan perilaku.
3. Permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan yang diikhtisarkan adalah sistem desentralisasi, otonomi pendidikan tinggi, profesionalisasi
Disampaikan pada program Chandradimuka Tingkat Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL) UPI XIII
Jakarta, 17 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
Ceramah membahas pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai prestasi bangsa. Diperlukan upaya bersama untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak serta meningkatkan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan."
Disampaikan pada Pelatihan Teknis Pengembangan Kapasitas bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD LAN
Dr. Tri Widodo WU., SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara RI
Samarinda, 10 Juni 2024
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Pembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas Bangsa
1. Pembangunan SDM Aparatur Dalam
Memperkuat Integritas Bangsa
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis
Badan Diklat Kementerian Pertahanan RI
Jakarta, 16 Februari 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. Premis Insan Kediklatan
“Tidak ada negara yang hebat tanpa
aparatur yang hebat.
Tidak ada aparatur yang hebat tanpa
sistem diklat yang hebat”
3. Tantangan Bangsa
AKSES AIR BERSIH
Banjarmasin 100%,
Mamasa 10%,
Mamberamo 4%
APM SMA
Padang Sidempuan 87%,
Tulang Bawang 36%,
Pegunungan Bintang 7%
RASIO DOKTER
Banda Aceh 15/100.000 jiwa,
Kab. Kupang 1,4/100.000
jiwa.
KESENJANGAN PEMBANGUNAN
4. Tantangan Bangsa
GLOBAL INNOVATION INDEX
Peringkat 85 (2013), 87 (2014),
97 (2015)
GLOBAL COMPETITIVENESS
INDEX
Peringkat 38 (2013-2014), 34
(2014-2015), 37 (2015-2016)
GOVERNMENT EFFECTIVENESS
INDEX
Peringkat 38 (2002) menjadi 44
(2012)
KINERJA MAKRO
8. Peran LD: Meltingpot Kenakeragaman
6 Agama
resmi
± 250 suku
bangsa &
bahasa/dialek
± 400 aliran
keperca-
yaan
± 17.000
pulau, 3
zona waktu
19 adat
rechtskringen
van Vollen H.
74.954 Desa,
8.309 Kel,
6.994 Kec, 508
K/K, 34 Prov
10. Kompetensi SK Berbasis Pancasila (1)
NO KOMPETENSI SK DESKRIPSI KOMPETENSI
1
Mengelola keragaman dalam
hubungan antar umat beragama
dan penganut kepercayaan
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada penghormatan thd hak berkeyakinan dan kerjasama antar
pemeluk agama/kepercayaan dalam semangat kerukunan.
2
Mengelola keragaman dalam
hubungan interpersonal dan
kehidupan sosial kemasyarakatan
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada tumbuhnya kasih sayang dan tenggang rasa atas sesama,
sekaligus pengakuan thd persamaan derajat, persamaan hak, dan
kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku,
keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna
kulit dan sebagainya.
3
Mengelola keragaman dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada kerelaan berkorban untuk kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara, serta kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia dalam tata pergaulan nasional maupun internasional.
11. Kompetensi SK Berbasis Pancasila (2)
NO KOMPETENSI SK DESKRIPSI KOMPETENSI
4
Mengelola keragaman dalam
penegakan demokrasi dan
permusyawaratan
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada pengambilan keputusan demi kepentingan bersama
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh
semangat kekeluargaan, baik melalui secara langsung maupun melalui
mekanisme perwakilan.
5
Mengelola keragaman dalam
kehidupan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada terbangunnya keseimbangan antara hak dan kewajiban
warga negara dalam pekerjaan dan melakukan kegiatan atau upaya dalam
rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
13. Peran LD: Agen Pembaharu
1. Antusiastik, penuh semangat, dan
menginspirasi;
2. Komunikator yg kuat, partisipatif &
dinamis;
3. Fasilitator dan pembuat jejaring yg efektif;
4. Mampu melakukan penilaian mandiri,
refleksi, dan analisis;
5. Komit thd pembelajaran diri sendiri dan
orang lain secara berkelanjutan;
6. Memahami koneksitas sosial, ekonomi,
dan lingkungan;
7. Kemampuan bertindak selaku warga
negara yang bertanggungjawab;
8. Pemikir kritis dan serba sistem, dengan
kreativitas dalam pemecahan masalah;
9. Mampu bekerjasama dengan orang lain;
10. Proaktif dan reaktif.
http://www.changeagents.org.uk/skills-change-agent
14. Peran LD: Long-life Human Investment
“Jika Anda berencana untuk satu tahun, tanamlah
padi. Jika Anda berencana selama sepuluh tahun,
tanamlah pohon. Jika Anda berencana selama 100
tahun, didiklah manusia”
-- Pepatah China --
15. Epilog
(Lembaga & Program) Diklat tidak hanya sekedar
mengembangkan kompetensi manusianya, namun
juga memperkokoh integritas bangsa.
Diklat adalah pilar kokohnya manusia, dan manusia
adalah pilar tegak & majunya negara.
16. Terima Kasih …
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis
Badan Diklat Kementerian Pertahanan RI
Jakarta, 16 Februari 2017
Menghebatkan Negara dengan Diklat Aparatur !!