Disampaikan pada program Chandradimuka Tingkat Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL) UPI XIII
Jakarta, 17 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya komitmen bersama untuk berinovasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Terdapat berbagai tantangan pembangunan di Kepulauan Tanimbar seperti rendahnya IPM dan layanan dasar, tingginya kemiskinan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah;
3. Inovasi diharapkan d
Dokumen tersebut membahas perspektif perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM BNN. Secara garis besar dibahas mengenai konteks kejahatan narkoba dan tantangan SDM ASN ke depan, perlunya penguatan kompetensi di bidang IT dan digital, transformasi kelembagaan, serta pentingnya organisasi pembelajar dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pemerintahan Indonesia dan hubungan antar lembaga negara, serta perlunya reformasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.
Disampaikan pada Webinar Nasional dalam rangka Dies Natalis XXI STIA Bandung
Bandung, 14 Agustus 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Pembahasan Materi Sekolah Legislatif
DPP Partai Golkar
Jakarta, 12 April 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya komitmen bersama untuk berinovasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Terdapat berbagai tantangan pembangunan di Kepulauan Tanimbar seperti rendahnya IPM dan layanan dasar, tingginya kemiskinan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah;
3. Inovasi diharapkan d
Dokumen tersebut membahas perspektif perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM BNN. Secara garis besar dibahas mengenai konteks kejahatan narkoba dan tantangan SDM ASN ke depan, perlunya penguatan kompetensi di bidang IT dan digital, transformasi kelembagaan, serta pentingnya organisasi pembelajar dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pemerintahan Indonesia dan hubungan antar lembaga negara, serta perlunya reformasi kelembagaan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman.
Disampaikan pada Webinar Nasional dalam rangka Dies Natalis XXI STIA Bandung
Bandung, 14 Agustus 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Pembahasan Materi Sekolah Legislatif
DPP Partai Golkar
Jakarta, 12 April 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Buku ini membahas perjalanan transformasi Banyuwangi selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Abdullah Azwar Anas dengan menerapkan konsep kolaborasi kreatif. Transformasi dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan instansi pemerintah dalam berbagai program inovatif seperti peningkatan pariwisata, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Buku ini juga menyarankan perlunya melanjutkan kolaborasi untuk me
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan daerah yang meliputi pengertian administrasi pembangunan, penataan ruang, otonomi daerah, partisipasi masyarakat, dan implikasi administrasi pembangunan daerah terhadap kemajemukan. Secara ringkas, administrasi pembangunan daerah adalah upaya pemerintah untuk merealisasikan pembangunan di daerah melalui penataan ruang, otonomi daerah, dan partisipasi
BAB III PEWACANAAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN By DR. BAMBANG KUSBANDRIJO,MSDwara Wulan
Dokumen tersebut membahas konsep administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah upaya untuk memperbaiki sistem administrasi negara berkembang agar dapat mencapai tujuan pembangunan secara multidimensi. Elemen yang terlibat dalam administrasi pembangunan antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bekerja sama.
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Organisasi dan kepemimpinan pemerintah perlu beradaptasi di era pandemi Covid-19. Birokrasi harus menjadi lebih dinamis dengan memperkuat sumber daya manusia dan proses yang lincah serta mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif. Transformasi model kelembagaan dari "berdiri sendiri" menjadi terhubung dalam jaringan diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Inovasi merupakan keniscayaan baru dalam administrasi negara untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan menjawab tantangan masa kini. Dokumen ini menjelaskan pentingnya mendorong inovasi sebagai paradigma baru dalam ilmu dan praktik administrasi negara untuk mencegah kegagalan negara. Metode 5D digunakan untuk mempercepat proses inovasi di beberapa daerah di Indonesia dengan hasil positif.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen SDM berbasis kompetensi sosial-kultural di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu tentang keragaman sosial budaya Indonesia, kebutuhan akan kecerdasan dan kompetensi sosial-kultural dalam mengelola keragaman, serta konsep kompetensi sosial-kultural berdasarkan Pancasila sebagai jalan pengelolaan keragaman di Indonesia.
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020Yudiwid
Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan perbaikan berdasarkan evaluasi implementasi, dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi, dampak krisis, dan peran teknologi. Studi ini akan menganalisis implementasi kebijakan, tantangan, dan peluang untuk meningkatkan penanganan Covid-19 di masa depan.
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan NegaraDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan pemerintah Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara akuntabel, transparan, dan sinergis dengan berbagai pihak dalam menangani perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Dokumen ini membahas pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan, dengan memberikan contoh perbandingan antara siswa desa yang merencanakan dengan siswa kota yang tidak merencanakan. Tanpa perencanaan jelas akan tujuan dan langkahnya, seseorang akan kesulitan mencapai tujuan dan hanya mengikuti arus saja.
Dokumen ini membahas tentang manajemen pembangunan. Ringkasannya adalah:
1. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan.
2. Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tujuan pembangunan nasional, daerah, dan sektoral adalah pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejah
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Pembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas BangsaTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Badan Diklat Kementerian Pertahanan RI
Jakarta, 16 Februari 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Inovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis KomunitasTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar “Innovation Talk and
Opening I Can!”, Poltek STIA LAN Bandung
Jakarta, 5 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas peran dan strategi reformasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) menuju penguatan sistem administrasi negara. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa LAN ditujukan untuk mempercepat perubahan pegawai negeri dari yang hanya menjalankan peraturan menjadi manajer negara yang dinamis dan produktif. Dokumen tersebut juga menyebutkan tantangan besar yang dihadapi LAN seperti korupsi dan etika pemerintahan yang lemah s
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Orientasi bagi Analis Kebijakan Kementerian PPPA
Jakarta, 6 Juli 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Buku ini membahas perjalanan transformasi Banyuwangi selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Abdullah Azwar Anas dengan menerapkan konsep kolaborasi kreatif. Transformasi dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan instansi pemerintah dalam berbagai program inovatif seperti peningkatan pariwisata, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Buku ini juga menyarankan perlunya melanjutkan kolaborasi untuk me
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan daerah yang meliputi pengertian administrasi pembangunan, penataan ruang, otonomi daerah, partisipasi masyarakat, dan implikasi administrasi pembangunan daerah terhadap kemajemukan. Secara ringkas, administrasi pembangunan daerah adalah upaya pemerintah untuk merealisasikan pembangunan di daerah melalui penataan ruang, otonomi daerah, dan partisipasi
BAB III PEWACANAAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN By DR. BAMBANG KUSBANDRIJO,MSDwara Wulan
Dokumen tersebut membahas konsep administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah upaya untuk memperbaiki sistem administrasi negara berkembang agar dapat mencapai tujuan pembangunan secara multidimensi. Elemen yang terlibat dalam administrasi pembangunan antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bekerja sama.
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Organisasi dan kepemimpinan pemerintah perlu beradaptasi di era pandemi Covid-19. Birokrasi harus menjadi lebih dinamis dengan memperkuat sumber daya manusia dan proses yang lincah serta mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif. Transformasi model kelembagaan dari "berdiri sendiri" menjadi terhubung dalam jaringan diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pentingnya Inovasi Dalam Praktik dan Pengembangan Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Inovasi merupakan keniscayaan baru dalam administrasi negara untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan menjawab tantangan masa kini. Dokumen ini menjelaskan pentingnya mendorong inovasi sebagai paradigma baru dalam ilmu dan praktik administrasi negara untuk mencegah kegagalan negara. Metode 5D digunakan untuk mempercepat proses inovasi di beberapa daerah di Indonesia dengan hasil positif.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen SDM berbasis kompetensi sosial-kultural di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu tentang keragaman sosial budaya Indonesia, kebutuhan akan kecerdasan dan kompetensi sosial-kultural dalam mengelola keragaman, serta konsep kompetensi sosial-kultural berdasarkan Pancasila sebagai jalan pengelolaan keragaman di Indonesia.
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020Yudiwid
Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan perbaikan berdasarkan evaluasi implementasi, dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi, dampak krisis, dan peran teknologi. Studi ini akan menganalisis implementasi kebijakan, tantangan, dan peluang untuk meningkatkan penanganan Covid-19 di masa depan.
Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan NegaraDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan pemerintah Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dan integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara akuntabel, transparan, dan sinergis dengan berbagai pihak dalam menangani perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Dokumen ini membahas pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan, dengan memberikan contoh perbandingan antara siswa desa yang merencanakan dengan siswa kota yang tidak merencanakan. Tanpa perencanaan jelas akan tujuan dan langkahnya, seseorang akan kesulitan mencapai tujuan dan hanya mengikuti arus saja.
Dokumen ini membahas tentang manajemen pembangunan. Ringkasannya adalah:
1. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan.
2. Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tujuan pembangunan nasional, daerah, dan sektoral adalah pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejah
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Pembangunan SDM Aparatur Dalam Memperkuat Integritas BangsaTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Badan Diklat Kementerian Pertahanan RI
Jakarta, 16 Februari 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Inovasi & Society 5.0: Mendorong Inovasi Berbasis KomunitasTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar “Innovation Talk and
Opening I Can!”, Poltek STIA LAN Bandung
Jakarta, 5 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas peran dan strategi reformasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) menuju penguatan sistem administrasi negara. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa LAN ditujukan untuk mempercepat perubahan pegawai negeri dari yang hanya menjalankan peraturan menjadi manajer negara yang dinamis dan produktif. Dokumen tersebut juga menyebutkan tantangan besar yang dihadapi LAN seperti korupsi dan etika pemerintahan yang lemah s
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan filsafat dan paradigma administrasi pembangunan. Terdapat tiga aspek utama filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dokumen ini menjelaskan masing-masing aspek tersebut dalam konteks administrasi pembangunan serta pergeseran paradigma dari administrasi untuk publik menjadi administrasi oleh publik.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1). Dokumen tersebut membahas pentingnya inovasi aparatur pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan; 2). Beberapa contoh inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bapak Winasa; 3). Sayangnya setelah kepemimpinannya berakhir, inovasi-inovasi tersebut perlahan berhenti.
BE & GG, Hendri Sivilianto, Prof Dr Ir Hapzi Ali MM CMA, Good Government Gove...Hendri Sivilianto
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Governance di Pemprov DKI Jakarta yang terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang pengertian Good Governance dan prinsip-prinsipnya seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keset
Disampaikan pada Diskusi Penelitian “Improving Legal Framework and Institutional Arrangement of Mission-Oriented Organization such as Think Tank in Indonesia”, kolaborasi BRIN dengan STEPI Korea
Jakarta, 22 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Buku ini membahas sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara secara menyeluruh, mulai dari urgensi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, pembinaan, penilaian hingga sistem informasi kinerja. Buku ini juga menyajikan model manajemen kinerja berbasis flexible work arrangement sebagai opsi baru yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan PemerintahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dibahas pula peran masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi, relasi antara pemerintah dan organisasi sipil, serta tantangan yang dihadapi organisasi sipil di Indonesia.
Buku ini membahas sejarah dan perkembangan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil di Lembaga Administrasi Negara sejak didirikannya lembaga tersebut pada tahun 1957 hingga saat ini. Lembaga Administrasi Negara memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Sistem pendidikan dan pelatihan di L
The recovery of civism in public administration, power pointTimbul Manurung
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Administrasi publik berkembang seiring dengan gerakan kewarganegaraan yang menuntut pemerintahan yang lebih responsif. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk mengembangkan warga negara yang bertanggungjawab secara multidimensi.
Disampaikan pada Pelatihan Teknis Pengembangan Kapasitas bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD LAN
Dr. Tri Widodo WU., SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara RI
Samarinda, 10 Juni 2024
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara
LAN-‐RI
Disampaikan pada program
Chandradimuka Tingkat
Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL)
UPI
XIII
Jakarta,
17
April
2021
LAN dan Administrasi
Negara
2. Keputusan Pemerintah untuk mendirikan LAN,
yang
berarti bahwa Pemerintah secara
tegas hendak membangun Public Administration di
Indonesia,
adalah suatu titik
perubahan pokok di
dalam sejarah kenegaraan kita.
Dengan keputusan tersebut kita
meninggalkan azas
Negara
Hukum yang
kita pelajari dari Belanda,
dan
dengan tidak
meninggalkan HUKUM
itu,
kita sekarang sedang menuju ke suatu ”Negara
Administratif”.
Dengan mendirikan LAN
ini,
Pemerintah ingin mempercepat proses perubahan jiwa
Pegawai-‐pegawai Negeri
kita,
yang
pada
masa
ini masih selalu menjadi ejekan
masyarakat,
yaitu perubahan dari pegawai negeri yang
”hanya menjalankan peraturan”
saja
ke Pegawai Negeri
Indonesia
yang
BARU,
yang
mempunyai entrepreneurship dan
leadership yang
berjiwa sebagai ”managers
of
the state”
atau ”public managers”
yang
penuh inisiatif sendiri serta berjiwa dinamis,
dan
yang
selalu berusaha untuk
mempertinggi produktivitas kerja,
produktivitas negara,
produktivitas modal
nasional,
dan
sebagainya.
(Pidato Prof.
Dr.
Mr.
Prajudi Atmosudirdjo pada
prosesi Pelantikan sebagai Direktur LAN,
5
Mei 1958)
Asbabun Nuzul LAN
3. …
telah menjadi kenyataan,
terutama di
negara-‐negara
Asia,
bahwa kelambatan dari
usaha-‐usaha pembangunan ekonomi dan
masyarakat disebabkan oleh struktur dan
cara
bekerja Administrasi Negara
yang
kurang berdayaguna.
Oleh sebab itu pula,
…
yang
menjadi salah satu tugas
pokok dari LAN
adalah penyelidikan
(research)
di
lapangan Administrasi Negara,
baik yang
bersifat induktif dan
empiris
(mengumpulkan bahan-‐bahan didalam negeri guna memperoleh kesimpulan yang
akan
dijadikan faktor penting untuk menentukan corak administrasi negara
kita),
maupun yang
bersifat komparatif (mengumpulkan bahan-‐bahan keterangan sistem dan
struktur
administrasi di
negara-‐negara
lain guna dijadikan bahan perbandingan dan
perbincangan
didalam usaha-‐usaha menemukan dan
menyusun suatu Administrasi Negara
Indonesia
yang
berdayaguna).
Dan
salah satu bagian di
lapangan research dari LAN
ini yang
sangat penting adalah
“Bagian Konsultasi”
yang
harus terdiri atas
ahli administrasi dan
manajemen …
yang
mampu memberikan advis-‐advis mengenai administrasi,
organisasi,
metode-‐metode,
manajemen,
dsb.
Asbabun Nuzul LAN
6. Visi LAN
Institusi
Pembelajar yang
mampu
menjadi
penggerak
utama
dan
mitra
strategis dalam
mewujudkan
pemerintahan
kelas
dunia 2024
Who
we
are?
Karakter organisasi
Why
LAN
is
needed?
Tujuan organisasi
What
to
do?
Tugas organisasi
Sumber:
Renstra LAN
2020-‐2024
7. Membangun Kualitas Kebijakan
Hasil kajian LAN,menjadi
diskusi di,berbagai media,
dan ruang4ruang publik
Diskursus
Publik
Khazanah
Pengetahuan
Bahan
Formulasi
Kebijakan
Hasil kajian LAN,menjadi bahan
referensi dalam pembuatan bahan ajar,
di,berbagai lembaga diklat atau di,
perguruan tinggi,,serta menjadi bacaan
bagi birokrat,,mahasiswa,,maupun
masyarakat umum.
Hasil kajian LAN,menjadi
menjadi salah satu telaahan
akademis untuk issu4issu
kebijakan yang,sedang
dirumuskan oleh pemerintah,,
dalam bentuk policy'paper'&'
policy'brief.
SDM,Analis
Kebijakan
Keberadaan Analis
Kebijakan terus diperkuat
baik secara kualitas
maupun kecukupan
formasinya.
8. Membangun Kapasitas Berinovasi
Program'pendampingan bagi K/L/D'
untuk menciptakan inovasi secara
merata dan berkesinambungan.
Workshop' untuk
menyiapkan kader/agen
perubahan dalam rangka
mengakselerasi RB'Instansi
melalui inovasi kontekstual.
Inovasi
AN
Lab.-
Inovasi
Model-
Inovasi
Knowledge-
Manage5
ment
Champion-
Inovasi
Pengembangan prototype'
inovasi pada bidang
tertentu (pelayanan
peizinan,'kependudukan,'
kesetaraangender,'dst)
Pendokumentasian inovasi
dalam beragammedia:'majalah,'
seri inovasi daerah,'maupun
dalam sistem informasi &'
aplikasi.
11. SANKRI
“New
Normal”?
NPS
(New Public Service)
NPM
(New Public
Manajemen)
OPA
(Old Public
Administration)
Tokoh:
Woodrow
Wilson,
Frederick
Taylor,
Henry
Fayol,
Gulick &
Urwick,
dll.
Issu:
Dikotomi politik-‐
administrasi,
fungsi2
manajemen.
Krisis kapasitas Krisis finansial Krisis pandemi
Krisis welfare state
Tokoh:
David
Osborne,
Ted
Gaebler,
E.S.
Savas.
Issu:
Mekanisme pasar,
privatisasi,
entrepreneurial
government.
Tokoh:
Denhardt dan
Denhardt.
Issu:
Citizen
first,
values
for
people,
service
equity,
leadership,
inovasi.
Issu:
Agile
government,
home-‐based
public
management,
virtual
bureaucracy,
data
talks!
Perkembangan Paradigma AN
12. Perkembangan Paradigma AN
o Penataan risorsis (kelembagaan,
anggaran,
SDM)
o Tata
kelola (business
process)
o Pengembangan kapasitas internal
Administration
of
the
Public
Administration
for
the
Public
Administration
by
the
Public
o Service
delivery
(administratif,
barang,
dan
jasa)
o Orientasi kepuasan publik
(masyarakat sbg obyek)
o People-‐centric
public
service
(pemberdayaan masyarakat)
o Masyarakat
lebih dari sekedar subyek
(pilar utama dalam governance)
“In
the
1980s,
the
drivers
of
change,
particularly
the
financial
pressures,
pushed
most
Western
countries
towards
a
focus
on
making
the
public
sector
lean
and
more
competitive
while,
at
the
same
time,
trying
to make
public
administration
more
responsive
to
citizens”
“…
the
level
of
co-‐production
activities
in
all
countries
tends
to
be
high,
and
many
citizens
are
willing
to
do
more
than
they
currently
do”
Tony
Bovaird
&
Elke
Loeffler,
ed.,
2016,
Public
Management
and
Governance,
3rd
Edition,
Routledge
London
,
pp
19
Jacob
Torfing &
Peter
Triantafillou,
ed.,
2016,
Enhancing
Public
Innovation
by
Transforming
Public
Governance,
Cambridge
UP,
pp
160
“Characteristic
of
bureaucracy:
1)
it
covers
a
fixed
area
of
activity,
which
is
governed
by
rules;
2)
it
is
organized
as
a
hierarchy;
3)
action
undertaken
is
based
on
written
documents;
4)
expert
training
is
needed;
5)
officials
devote
their
full
activity
to
their
work;
6)
the
management
of
the
offices
follows
general
rules
which
can
be
learned”
Richard
Swedberg &
Ola
Agevall,
2016,
The
Max
Weber
Dictionary:
Key
Words
and
Central
Concepts,
Stanford
UP,
pp
19
13. Sumber:
Prof.
Dr.
Mustopadidjaja (dimodifikasi)
ADMINISTRASI
NEGARA
CITA-‐CITA
&
TUJUAN
NKRI
KEBIJAKAN
PELAYANAN
KINERJA
SANKRI
ADALAH
WADAH
PERJUANGAN
BERSAMA
SEGENAP
KOMPONEN
BANGSA
DALAM
MEWUJUDKAN
CITA-‐CITA
DAN
TUJUAN
BERNEGARA
ELEMEN
SANKRI PROSES
ORGANISASI
MANAJEMEN
MASYARAKAT
PEMERINTAHAN
WILAYAH
SANKRI:
Sistem
penyelenggaraan
kehidupan
negara
dan
bangsa
dalam
segala
aspeknya,
dengan
mendayagunakan
segala
kemampuan
seluruh
aparatur
negara
beserta
rakyat
dan
dunia
usaha/swasta
untuk
memanfaatkan
segenap
sumber
daya
yang
tersedia
secara
nasional,
demi
tercapainya
tujuan
dan
terlaksananya
tugas
nasional/negara
sebagaimana
dimaksud
UUD
1945
(LAN,
2005:
10)
SANKRI
Sumber:
Prof.
Dr.
Mustopadidjaja
(dimodifikasi)
Tata
Nilai
Tata
Nilai
Tata
Nilai
Tata
Nilai
14. Sumber:
Sistem Manajemen Nasional
(Lemhannas)
TAN:
Tata
Administrasi Negara
TLP:
Tata
Laksana Pemerintahan
TPN:
Tata
Politik Negara
TAN:
Tata
Kehidupan Masyarakat
SISMENNAS
17. Push
Factors
AN
Public
Adminis-
tration
PANDEMI
dan
BENCANA
ALAM
TEKNOLOGI
Internet,
internet
of things,
AI,
robotics,
big data.
URBANISASI
Tren desa
menjadi
kota,
distribusi
sumber
daya
desa-‐kota
KRISIS
KEMANUSIAAN
Konflik,
terorisme,
krisis
energi,
krisis
akhlak
(narkoba,
korupsi,
dll)
DEMOGRAFI
Bonus
usia
produktif,
keterampilan,
lapangan
kerja,
angka
ketergantungan.
PERUBAHAN
POROS
EKONOMI
Dari
Eropa
ke
Asia,
dari
G7
ke
E7,
bangkitnya
kelas
menengah.
01
02
03
04
05
06
Efek disrupsi
paling
kuat
18. Agile
Public
Administration
Able
People
•Perlunya birokrasi diisi oleh SDM-‐SDM
yang
kompeten dan kapabel
•Pembetukan sistem merit
dalam manajemen
ASN
•Peningkatan/pengembangan kompetensi dan
kapasitas SDM
secara berkelanjutan
Agile
Process
•Perlunya membangun kelembagaan
pemerintah yang
agile,
cepat,
efektif,
dan
efisien
•Pentingnya menciptakan tata kelola kebijakan
yang
berbasis pada proses
pencarian
bukti/masalah (eveidence-‐based)
Sumber: Neo & Chen (2007)
PENDORONG
UTAMA
-‐ Dynamic
Governance
terlaksana jika ada pembelajaran terus menerus untuk
menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan adaptif (adaptive
policy)
melalui
pengembangan dynamic
capabilities
(mencakup kemampuan thinking
ahead,
thinking
again
dan thinking
across)
pada proses
pembangunan able
people
dan agile
process
-‐ dasar dari proses
menghasilkan dynamic
governance
adalah landasan nilai budaya
(institutional
culture)
yang
dimiliki oleh bangsa
Adaptive
Policies
• Terlaksananya kebijakan yang
adaptif
• Dihasilkan melalui inovasi,
kontekstualisasi (evidence-‐based),
implementasi
TUJUAN