Order of legislation in Indonesia from the most abstract to the most concrete. Provided in Bahasa Indonesia.

1. TATA URUTAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Mariske Myeke Tampi
UPH COLLEGE

2. ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
1. Undang-undang tidak berlaku surut (Undang-undang hanya
mengikat masa yang akan datang)
2. Undang-undang tidak boleh diganggu gugat, kecuali oleh
lembaga yang berwenang (Mahkamah Konstitusi)
3. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
4. Undang-undang yang berlaku kemudian, membatalkan
undang-undang yang terdahulu yang mengatur tentang
materi muatan yang sama (lex posterior derogaat lex priori)
5. Undang-undang yang bersifat khusus, mengenyampingkan
undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogaat
lex generalis)
#mariskemyeketampi #uphcollege

3. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan )
#mariskemyeketampi #uphcollege

4. KEKUATAN HUKUM
(Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011) tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan )
Makin ke
atas,
makin
kuat
#mariskemyeketampi #uphcollege

5. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN:
KAJIAN TEORITIS HANS KELSEN
Grund-norm: nilai yang
menjiwai sekaligus mengatasi
(transendens) dalam
peraturan perundangan.
Di Indo: Pancasila
#mariskemyeketampi #uphcollege

6. KEABSAHAN
PERATURAN
PERUNDANGAN-
UNDANGAN LAINNYA?
#mariskemyeketampi #uphcollege

7. Peraturan lainnya  peraturan yang ditetapkan oleh:
•Majelis Permusyawaratan Rakyat
•Dewan Perwakilan Rakyat
•Dewan Perwakilan Daerah
•Mahkamah Agung
•Mahkamah Konstitusi
•Badan Pemeriksa Keuangan
•Komisi Yudisial
•Bank Indonesia
•Menteri
•Badan/lembaga/komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas
perintah Undang-Undang
•Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
•Gubernur
•Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
•Bupati/Walikota
•Kepala Desa atau yang setingkat
KEABSAHAN PERATURAN
PERUNDANGAN LAINNYA
?
#mariskemyeketampi #uphcollege

8. KEABSAHAN
PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN LAINNYA
TERGANTUNG PADA
LEGITIMASINYA
Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan
(Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011)#mariskemyeketampi #uphcollege

9. MATERI MUATAN
#mariskemyeketampi #uphcollege

10. MATERI MUATAN UNDANG-
UNDANG
Materi muatan yang harus diatur dengan
Undang-Undang berisi:
a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD
1945
b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan
Undang-Undang;
c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.#mariskemyeketampi #uphcollege

11. MATERI MUATAN PERPU
Materi muatan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang (Perpu) sama
dengan materi muatan Undang-Undang
#mariskemyeketampi #uphcollege

12. MATERI MUATAN PP
Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP)
berisi materi untuk menjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya.
#mariskemyeketampi #uphcollege

13. MATERI MUATAN PERPRES
Materi muatan Peraturan Presiden (Perpres) berisi
materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang,
materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah,
atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan
#mariskemyeketampi #uphcollege

14. MATERI MUATAN PERDA
Materi muatan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih
lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih
tinggi.
#mariskemyeketampi #uphcollege

15. MATERI MUATAN KETENTUAN
PIDANA
Materi muatan mengenai ketentuan pidana
hanya
dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
#mariskemyeketampi #uphcollege

16. KEWENANGAN
MENGADILI
#mariskemyeketampi #uphcollege

17. KEWENANGAN MENGADILI
MAHKAMAH KONSTITUSI
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan UUD 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi.
#mariskemyeketampi #uphcollege

18. KEWENANGAN MENGADILI
MAHKAMAH AGUNG
Dalam hal suatu Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
#mariskemyeketampi #uphcollege

19. SUMBER
BUKU
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2000, Bandung: Citra
Aditya Bhakti
Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, 2001,
Bandung: Refika Aditama
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
#mariskemyeketampi #uphcollege