Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia 2. Terdapat beberapa sumber hukum formal seperti undang-undang, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum 3. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu UUD, Ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan p

1. IX. SUMBER HUKUM DAN HIERARKI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

2. A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM
2
SUMBER HUKUM
Segala sesuatu yang telah menimbulkan
aturan-aturan yang mempunyai kekuatan
yang bersifat memaksa, artinya yaitu
aturan-aturan yang kalau dilanggar akan
mengakibatkan sanksi yang tegas dan
nyata.
Atau merupakan segala apa yang
menimbulkan aturan yang mempunyai
kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu
aturan yang apabila di langgar akan
dikenakan sanksi yang tegas.

3. Prof. Bagir Manan
Menelaah dan mempelajari sumber hukum
memerlukan kehati-hatian karena istilah
sumber hukum mengandung berbagai
pengertian. Tanpa kehati-hatian dan
kecermatan yang mendalam mengenai apa
yang dimaksud dengan sumber hukum,
dapat menimbulkan kekeliruan bahkan
menyesatkan

4. Sumber untuk atau yang
menentukan isi hukum.
Sumber hukum adalah
ukuran yang dipergunakan
untuk menentukan bahwa
isihukum itu sudah tepat
atau baik dan benar-benar
adil atau sebaliknya.
Sumber untuk
menentukan kekuatan
mengikat suatu kaidah
hukum.
Mengapa hukum itu
ditaati.
SUMBER HUKUM MENURUT
TINJAUAN SEJARAH
1. Stelsel hukum apakah yang
memainkan peranan pada
waktu hukum yang sedang
berlaku sekarang (hukum
positif), ditetapkan?
2. Kitab-kitab hukum,
dokumen-dokumen, surat-
surat manakah, dan
sebagainya yang telah
diperhatikan oleh pembuat
undang-undang pada saat
menetapkan hukum yang
berlaku sekarang?
SUMBER HUKUM MENURUT
FILSAFAT

5. Sumber Hukum
Menurut Sudikno Mertokusumo
Sebagai asas
hukum, sebagai
sesuatu yang
merupakan
permulaan hukum,
misalnya kehendak
Tuhan, akal
manusia, jiwa
bangsa, dan
sebagainya
Menunjukkan hukum
terdahulu yang
memberi bahan-
bahan pada hukum
yangsekarang
berlaku, seperti
hukum Prancis,
hukum Romawi,
dan lain-lain
Sebagai sumber
berlakunya, yang
memberi kekuatan
berlaku secara
formal kepada
peraturan hukum
(penguasa atau
masyarakat)
Sebagai sumber dari
mana kita dapat
mengenal hukum,
misalnya dokumen,
undang-undang.
lontar, batu bertulis,
dan sebagainya
Sebagai sumber
terjadinya hukum
atau sumber yang
menimbulkan hukum

6. Sumber Hukum Menurut Van Apeldoorn
Sumber Hukum dalam
Arti Sejarah
1. Dalam arti sumber
pengenalan hukum
2. Dalam arti sumber-
sumber dari mana
pembentuk undang-
undang memperoleh
bahan dalam
membentuk undang-
undang
Sumber Hukum dalam
Arti Sosiologis
Sumber Hukum dalam
Arti Filsafat
Sumber Hukum dalam
Arti Formal
Faktor-faktor yang
menentukan isi hukum
positif, misalnya
keadaan-keadaan
ekonomi, pandangan
agama, dan saat-saat
psikologis
1. Sebagai sumber untuk
isi hukum, apakah yang
dipakai sebagai ukuran
untuk menguji hukum
agar dapat mengetahui
apakah ia hukum yang
baik?
2. Sebagai sumber untuk
kekuatan mengikat dari
hukum
Sumber hukum adalah
peristiwa-peristiwa
timbulnya hukum yang
berlaku (yang mengikat
hakim dan penduduk)

7. Sumber Hukum
Menurut Joeniarto before
Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya
hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret
ialah berupa ”keputusan dari yang berwenang" untuk
mengambil keputusan mengenai soal yang
bersangkutan.
Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat
ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan
hukum positif.

8. B. Macam-Macam Sumber Hukum
Utrecht
1. Sumber hukum dalam arti formal
adalah sumber hukum yang dikenal
dari bentuknya. Karena bentuknya itu,
hukum berlaku umum, diketahui, dan
ditaati.
2.Sumber hukum materiil adalah faktor-
faktor masyarakat yang mempengaruhi
pembentukan hukum (pengaruh terhadap
pembuat undang-undang, pengaruh
terhadap keputusan hakim, dan
sebagainya), faktor-faktor yang ikut
mempengaruhi materi (isi) dari aturan-
aturan hukum, atau tempat dari mana
materi hukum itu diambil.
Ciri Sumber Hukum
1. Dirumuskan dalam
suatu bentuk tertentu.
2. Berlaku umum,
mengikat, dan ditaati.

9. 1. Sumber-Sumber Hukum Formal
UNDANG-UNDANG (STATUE)
1. Undang-Undang dalam Arti Materiil
karena isinya mengikat masyarakat
2. Undang-Undang dalam Arti Formal
karena proses pembuatannya atau
pengundangannya
KEBIASAAN (CUSTOM)
perbuatan manusia yang dilakukan
dengan berulang-ulang dalam hal
yang sama timbullah suatu kebiasaan
(hukum tak tertulis) yang oleh
pergaulan hidup dipandang sebagai
hukum
KEPUTUSAN HAKIM MAHKAMAH
AGUNG (JURISPRUDENSI)
Sumber hukum sehingga ia sering dijadikan
dasar oleh hakim yang berada pada
tingkatan yang lebih rendah untuk
memutus
1
2
3
TRAKTAT (TREATY)
Perjanjian Internasional baik
bilateral,multilateral maupun
kolektif/Terbuka
PENDAPAT SARJANA HUKUM
(DOKTRIN )
Beberapa keputusan hakim yang bisa
kita lihat dalam penetapan dasar
keputusannya, hakim sering mengutip
pendapat seseorang sarjana hukum
mengenai permasalahan yang
diselesaikannya.
4
5

10. PRINSIP AJARAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN
4
Suatu peraturan perundang-undangan
hanya dapat dicabut, diganti atau
diubah dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau paling
tidak dengan yang sederajat
5
Peraturan perundang-undangan
yang sejenis apabila mengatur
materi yang sama, peraturan yang
terbaru harus diberlakukan
walaupun tidak dengan secara
tegas dinyatakan bahwa peraturan
yang lama itu dicabut.
1
Peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi kedudukannya dapatdijadikan landasan
atau dasar hukum bagi peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah atau berada di
bawahnya
2
Peraturan perundang-undangan tingkatan
lebih rendah harus bersumber atau memiliki
dasar hukum dari peraturan perundang-
undangan yang tingkatan lebih tinggi.
3
Isi atau muatan peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh
menyimpang atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya.

11. C. Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan Rl
Ketetapan MPRS
No.XX/MPRS/1966 jo.
Ketetapan MPR
No.V/MPR/1973 dan TAP
No.IX/MPR/1978 adalah :
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
(UU)/Peraturan
Pemerintah sebagai
Pengganti Undang-
undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah
(PP)
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Pelaksana
lainnya
7. Peraturan Menteri
8. Instruksi Menteri
9. Dan lain-lain.
.
Hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia menurut
Ketetapan MPR No.III/MPR/2000
sebagai berikut:
1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah
-Peraturan daerah PropinsI
-Peraturan Daerah Kabupaten
atau kota.

12. Prof. Bagir Manan
PERATURAN DAERAH (termasuk
peraturan desa) dibuat oleh satuan
pemerintahan yang mandiri (otonom)
serta dengan lingkungan wewenang yang
mandiri pula maka dalam pengujiannya
terhadap peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata
berdasarkan pertingkatan, melainkan juga
pada lingkungan wewenangnya.
Suatu Perda yang bertentangan dengan
suatu peraturan perundang-undangan
tingkat lebih tinggi itu yang melanggar
hak dan kewajiban daerah yang dijamin
UUD atau UU Pemerintahan Daerah.

13. Hierarki
Peraturan
Perundang-
undangan
Menurut TAP
MPR Nomor.
III/MPR/2000
Suatu peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah
tingkatannya tidak boleh
bertentangan dengan
peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi
tingkatannya.
Hal ini selaras dengan asas
hukum lex superior deregat
inferiori (hukum yang lebih
tinggi mengalahkan hukum
yang tingkatannya di
bawahnya).
Hierarki
Peraturan
Perundang-
undangan
Menurut UU
10 Tahun 2004
a. UUD Negara; Republik
lndonesia Tahun1945
b. Undang-
Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti UU
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan daerah
1. Perda Provinsi
2. Perda Kabupaten/Kota
3. Perdes/Peraturan yang
Setingkat
1.Undang-undang Dasar
1945
2. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-undang
4.Peraturan Pemerintah
5.Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah
7.Perdaturan daerah Propinsi
8. Peraturan Daerah
Kabupaten /Kota
Hierarki
Peraturan
Perundang-
undangan
Menurut UU
11 Tahun 2001

14. Syarat mutlak berlakunya suatu UU ialah
setelah diundangkan dalam Lembaran Negara
(Lembaran Negara adalah tempat
pengundangan peraturan-peraturan negara
agar supaya sah berlaku) oleh Sekretaris
Negara, dan tanggal mulai berlakunya ialah
menurut tanggal yang ditentukan dalam UU
Asas
Peraturan
Perundang-
undangan
1. UU tidak berlaku surut (retroaktif);
2. UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. UU yang bersifat khusus menyampingkan undang-
undang yang bersifat umum.
4. UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang
terdahulu(yang mengatur hal yang sama)
5. Undang undang tak dapat diganggu gugat.
Proses
pembuatan
Peraturan
Perundang-
undangan
perencanaan,
penyusunan,
pembahasan,
pengesahan, dan
pengundangan

15. THAN
K
YOU