SlideShare a Scribd company logo
BLOOD DIAMOND
GLOBAL ISSUE OF
HUMAN RIGHTS
Blood Diamond merupakan
sebuah film yang bercerita
tentang penambangan berlian di
zona perang Liberia, Sierra Leone
dan Afrika Selatan. Penambangan
berlian ini telah memakan banyak
korban, sehingga disebut berlian
berdarah.
Analisislah, hak asasi manusia apa
saja yang dilanggar dalam
penambangan berlian di Afrika
ini..! (ditinjau dari UUD 1945 Pasal 28A-J)
Article 1
“All human beings are born free and
equal in dignity and rights.They are
endowed with reason and conscience
and should act towards one another in
a spirit of brotherhood”
---
Pasal 1
“Setiap manusia dilahirkan merdeka
dan setara dalam martabat dan hak
mereka. Mereka dikaruniai akal serta
nurani dan harus saling bergaul dalam
semangat persaudaraan.”
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang
melekat pada diri manusia yang tanpanya,
manusia tidak dapat hidup layak sebagai
manusia.
HAK ASASI MANUSIA
Frans Magnis Suseno:
“HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia,
bukan karena diberikan oleh masyarakat, bukan
karena hukum positif yang berlaku, melainkan
berdasarkan martabatnya sebagai manusia.”
1. Magna Charta di Inggris (15
Juni 1215)
2. Bill of Right (1628)
3. Deklarasi kemerdekaan
Amerika Serikat (6 Juli 1776)
SEJARAH PERKEMBANGAN
HAK ASASI MANUSIA
4. Deklarasi HAM dan warga
negara Perancis
(4 Agustus 1789)
5. Deklarasi universal HAM
(10 Desember 1948)
MACAM-MACAM HAM
Selain Universal Declaration of Human Rights, terdapat pula
instrumen HAM Internasional lain, seperti:
1.Konvensi mengenai Penentangan Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia
2.Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Ras
INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
Instrumen HAM Internasional selengkapnya
klik: http://www.ohchr.org/
21
HAK ASASI
MANUSIA
dalam
UUD 1945
Hak untuk hidup
(Pasal 28A )
11
Hak untuk membentuk
keluarga melalui
perkawinan yang sah
(Pasal 28B ayat (1))
22
Hak anak untuk
hidup, tumbuh
dan berkembang
(Pasal 28B ayat (2))
33
Hak untuk
meningkatkan kualitas
hidup dan
kesejahteraan melalui
pendidikan,
memperoleh manfaat
dari iptek, seni dan
budaya
(Pasal 28C ayat (1))
44
Hak untuk memajukan diri
dalam memperjuangkan hak
kolektif
(Pasal 28C ayat (2)) 55
Hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum
(Pasal 28D ayat (1))
66
Hak untuk bekerja
serta mendapat
imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak
dalam hubungan kerja
(Pasal 28D ayat (2))
77
Hak atas status
kewarganegaraan
(Pasal 28D ayat (4))
88
Hak untuk memeluk
agama, beribadat
menurut agamanya,
memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih
kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal
di wilayah negara dan
meninggalkannya serta
berhak kembali
(Pasal 28E ayat (1) )
99
Hak untuk meyakini
kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap sesuai hati
nuraninya
(Pasal 28E ayat (2))
1010
Hak atas kemerdekaan
berserikat, berkumpul,
dan berpendapat
(Pasal 28E ayat (3))
1111
Hak untuk
berkomunikasi
dan memperoleh
informasi
(Pasal 28F)
1212
Hak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan harta benda yang
berada di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi
(Pasal 28G ayat (1) )
SELF
DEFENSE
1313
Hak untuk bebas dari
penyiksaan dan perlakuan
merendahkan derajat-martabat
manusia dan berhak untuk
memperoleh suaka politik
(Pasal 28G ayat (2)
1414
Hak untuk hidup sejahtera lahir-
batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup
baik dan sehat serta
memperoleh pelayanan
kesehatan (Pasal 28Hayat (1) )
1515
Hak untuk mendapatkan
kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan
(Pasal 28H ayat (2))
1616
Hak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan diri
secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat
(Pasal 28H ayat (3))
1717
Hak untuk mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang
oleh siapapun
(Pasal 28H ayat (4) )
1818
Asas Legalitas:
Asas yang digunakan untuk
menentukan apakah suatu
perbuatan dapat dipidana atau
tidak
(Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Asas Legalitas:
Asas yang digunakan untuk
menentukan apakah suatu
perbuatan dapat dipidana atau
tidak
(Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi di hadapan hukum,
hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut
(Pasal 28 I ayat (1))
kecuali
UNDANG-UNDANG
ME
UU No. 15 / 2003
BERLAKU
SURUT
1919
Hak untuk bebas atas
perlakuan diskriminatif
(Pasal 28I ayat (2) )
SAR
A
GENDER
2020
Penghormatan terhadap
identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional
(Pasal 28I ayat (3))
SUKU
TERASIN
G
2121
“Setiap orang wajib menghormati
hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara”
(Pasal 28 J ayat (1))
BATASAN
PELAKSANAAN
HAM
HAK ASASI
ORANG LAIN
HAK ASASI
ORANG LAIN
Aryaning Arya Kresna, dkk, Modul
Pendidikan Kewarganegaraan, Tangerang: UPH, 2006.
Jumanta Hamdayana, dkk. Pancasila: Suatu Analisis
Yuridis, Kritis dan Filosofis, 2007.
Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan
Brata Bhakti, 2009.
Rozali Abdullah dan Syamsir Perkembangan HAM dan Keberadaan
Peradilan HAM di Indonesia, Jakarta: Ghalia, 2002.
Mathias Klang dan Andrew Murray, Human
Rights in the Digital Age, Australia: Glass House Press, 2005.
Universal Declaration of Human Rights
Undang-Undang Dasar 1945
http://www.ohchr.org/ (diakses 26 September 2014)
SUMBER

More Related Content

What's hot

Bab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARA
Bab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARABab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARA
Bab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARA
rframadhan
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
Sherly Anggraini
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Pkn tentang Ham
Pkn tentang HamPkn tentang Ham
Pkn tentang Ham
Fikram_72
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
MeilyanaTriwulan
 
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan PancasilaPendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Exa Purnama
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
محمد اوكال
 
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptSejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Fotografie
 
Tugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaTugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusia
Nadia Santosa
 
Ham (hak asasi manusia)
Ham    (hak asasi manusia)Ham    (hak asasi manusia)
Ham (hak asasi manusia)
Ahmad Thoriq
 
6. hak asasi manusia
6. hak asasi manusia6. hak asasi manusia
6. hak asasi manusia
yahya57
 
Hak Asasi Manusia (PKn)
Hak Asasi Manusia (PKn)Hak Asasi Manusia (PKn)
Hak Asasi Manusia (PKn)
Maria magdalena
 
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok  2 - Hak Asasi ManusiaKelompok  2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
yuliansafa
 
Modul HAM
Modul HAMModul HAM
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
Salfathia
 
9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
Muhammad Lazuardi Nuriman
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
hanan afina
 

What's hot (20)

Bab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARA
Bab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARABab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARA
Bab 5 HAM kelas 8 SMP KITA SEMUA SEDERAJAT DAN BERSAUDARA
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Iv hak asasi manusia
Iv hak asasi manusiaIv hak asasi manusia
Iv hak asasi manusia
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Pkn tentang Ham
Pkn tentang HamPkn tentang Ham
Pkn tentang Ham
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan PancasilaPendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptSejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
 
Tugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaTugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusia
 
Ham (hak asasi manusia)
Ham    (hak asasi manusia)Ham    (hak asasi manusia)
Ham (hak asasi manusia)
 
6. hak asasi manusia
6. hak asasi manusia6. hak asasi manusia
6. hak asasi manusia
 
Hak Asasi Manusia (PKn)
Hak Asasi Manusia (PKn)Hak Asasi Manusia (PKn)
Hak Asasi Manusia (PKn)
 
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok  2 - Hak Asasi ManusiaKelompok  2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
 
Modul HAM
Modul HAMModul HAM
Modul HAM
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
9.3 Pandangan Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Presentasi ham
Presentasi hamPresentasi ham
Presentasi ham
 

Viewers also liked

Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of Services
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
Mariske Myeke Tampi
 
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in CommonLaw of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Mariske Myeke Tampi
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
Mariske Myeke Tampi
 
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Mariske Myeke Tampi
 
Air & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi ChicagoAir & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi Chicago
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
Mariske Myeke Tampi
 
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
Mariske Myeke Tampi
 
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Mariske Myeke Tampi
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata NasionalAir & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An Overview
Mariske Myeke Tampi
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International Contracting
Mariske Myeke Tampi
 
International Trade Regulation
International Trade RegulationInternational Trade Regulation
International Trade Regulation
Mariske Myeke Tampi
 
Social Trends and Issue - Human Rights
Social Trends and Issue - Human RightsSocial Trends and Issue - Human Rights
Social Trends and Issue - Human Rights
John Ver Sosas
 
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalAir & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Mariske Myeke Tampi
 
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Mariske Myeke Tampi
 
Law of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An IntroductionLaw of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An Introduction
Mariske Myeke Tampi
 
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaAir & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Mariske Myeke Tampi
 
Haman rights and child labour
Haman rights and child labourHaman rights and child labour
Haman rights and child labour
Hamail A Ahmed
 

Viewers also liked (20)

Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi Democracy - Jokowi
Democracy - Jokowi
 
International Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of ServicesInternational Business Transaction - Sale of Services
International Business Transaction - Sale of Services
 
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...
 
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in CommonLaw of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
Law of Investment in Indonesia - Investment Facilities in Common
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Internasional (1)
 
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
Law of Investment in Indonesia - Land rights, immigration service and import ...
 
Air & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi ChicagoAir & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi Chicago
 
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...
 
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)
 
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
Air & Space Law - Hukum Udara Nasional - UU No. 1 Tahun 2009
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata NasionalAir & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
 
International Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An OverviewInternational Business Transaction - An Overview
International Business Transaction - An Overview
 
International Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International ContractingInternational Business Transaction - International Contracting
International Business Transaction - International Contracting
 
International Trade Regulation
International Trade RegulationInternational Trade Regulation
International Trade Regulation
 
Social Trends and Issue - Human Rights
Social Trends and Issue - Human RightsSocial Trends and Issue - Human Rights
Social Trends and Issue - Human Rights
 
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara NasionalAir & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
Air & Space Law - Tindak Pidana Dalam Hukum Udara Nasional
 
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
Air & Space Law - Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919
 
Law of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An IntroductionLaw of Investment in Indonesia - An Introduction
Law of Investment in Indonesia - An Introduction
 
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaAir & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
 
Haman rights and child labour
Haman rights and child labourHaman rights and child labour
Haman rights and child labour
 

Similar to Human Rights

Ham dalam konstitusi
Ham dalam konstitusiHam dalam konstitusi
Ham dalam konstitusixiaoyuantha
 
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.pptmateri_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
brianadi85
 
pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAM
pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAMpasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAM
pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAM
Pretty Menur
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
'Oke Aflatun'
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Debby Zalina
 
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
dionteguhpratomo
 
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdfHubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
kakayeuis
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
Rifin Sugiarto
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
taniariwu
 
Kelompok 4_HAM.pptx
Kelompok 4_HAM.pptxKelompok 4_HAM.pptx
Kelompok 4_HAM.pptx
AthinaSpd1
 
Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1
RezaWahyuni5
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaDwi Anita
 
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaPeran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaLisa SYP
 
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptx
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptxA. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptx
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptx
guruppkn11
 
ham.pptx
ham.pptxham.pptx
ham.pptx
IstiqomahMPd
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
abd_
 
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Zakarya Iskandar
 
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppthak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
ssuser3bb723
 
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptxPENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
rohmadhani72
 

Similar to Human Rights (20)

Ham dalam konstitusi
Ham dalam konstitusiHam dalam konstitusi
Ham dalam konstitusi
 
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.pptmateri_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
 
pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAM
pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAMpasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAM
pasal-pasal yang mengatur tentang pengaturan HAM
 
Ppkn
PpknPpkn
Ppkn
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
 
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)Hak Asasi Manusia (Human Rights)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)
 
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdfHubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
Hubungan Antara Lembaga Negara dengan Warga Negara (Masyarakat).pdf
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Kelompok 4_HAM.pptx
Kelompok 4_HAM.pptxKelompok 4_HAM.pptx
Kelompok 4_HAM.pptx
 
Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesiaPeran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di indonesia
 
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptx
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptxA. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptx
A. KONSEP HAK DAN KEWAJIAN MANUSIA FIX.pptx
 
ham.pptx
ham.pptxham.pptx
ham.pptx
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
 
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppthak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
 
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptxPENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
PENDIDIKAN PANCASILA. HAK DAN KEWAJIBANpptx.pptx
 

More from Mariske Myeke Tampi

Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In CommonTransportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Mariske Myeke Tampi
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation Law
Mariske Myeke Tampi
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
Mariske Myeke Tampi
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2
Mariske Myeke Tampi
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Mariske Myeke Tampi
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Mariske Myeke Tampi
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Mariske Myeke Tampi
 

More from Mariske Myeke Tampi (15)

Transportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In CommonTransportation Law - Transportation Agreement In Common
Transportation Law - Transportation Agreement In Common
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation Law
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
 
Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2Hukum Lingkungan - 2
Hukum Lingkungan - 2
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
 
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf CasePengantar Hukum Internasional  - North Sea Continental Shelf Case
Pengantar Hukum Internasional - North Sea Continental Shelf Case
 
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN CharterPengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
Pengantar Hukum Internasional - UN Charter and ASEAN Charter
 
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of JusticePengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
Pengantar Hukum Internasional - International Court of Justice
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan HakikatPengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
Pengantar Hukum Internasional - Pengertian, Sejarah dan Hakikat
 
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanTanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan
 

Recently uploaded

PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (16)

PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 

Human Rights

  • 1.
  • 2. BLOOD DIAMOND GLOBAL ISSUE OF HUMAN RIGHTS Blood Diamond merupakan sebuah film yang bercerita tentang penambangan berlian di zona perang Liberia, Sierra Leone dan Afrika Selatan. Penambangan berlian ini telah memakan banyak korban, sehingga disebut berlian berdarah. Analisislah, hak asasi manusia apa saja yang dilanggar dalam penambangan berlian di Afrika ini..! (ditinjau dari UUD 1945 Pasal 28A-J)
  • 3. Article 1 “All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood” --- Pasal 1 “Setiap manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak mereka. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan.”
  • 4. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAK ASASI MANUSIA Frans Magnis Suseno: “HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat, bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.”
  • 5. 1. Magna Charta di Inggris (15 Juni 1215) 2. Bill of Right (1628) 3. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (6 Juli 1776) SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA 4. Deklarasi HAM dan warga negara Perancis (4 Agustus 1789) 5. Deklarasi universal HAM (10 Desember 1948)
  • 7. Selain Universal Declaration of Human Rights, terdapat pula instrumen HAM Internasional lain, seperti: 1.Konvensi mengenai Penentangan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia 2.Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL Instrumen HAM Internasional selengkapnya klik: http://www.ohchr.org/
  • 10. Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat (1)) 22
  • 11. Hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (2)) 33
  • 12. Hak untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya (Pasal 28C ayat (1)) 44
  • 13. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif (Pasal 28C ayat (2)) 55
  • 14. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)) 66
  • 15. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2)) 77
  • 17. Hak untuk memeluk agama, beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1) ) 99
  • 18. Hak untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2)) 1010
  • 19. Hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat (Pasal 28E ayat (3)) 1111
  • 21. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1) ) SELF DEFENSE 1313
  • 22. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat-martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik (Pasal 28G ayat (2) 1414
  • 23. Hak untuk hidup sejahtera lahir- batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28Hayat (1) ) 1515
  • 24. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2)) 1616
  • 25. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3)) 1717
  • 26. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat (4) ) 1818
  • 27. Asas Legalitas: Asas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Asas Legalitas: Asas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28 I ayat (1)) kecuali UNDANG-UNDANG ME UU No. 15 / 2003 BERLAKU SURUT 1919
  • 28. Hak untuk bebas atas perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) ) SAR A GENDER 2020
  • 29. Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat (3)) SUKU TERASIN G 2121
  • 30. “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Pasal 28 J ayat (1)) BATASAN PELAKSANAAN HAM HAK ASASI ORANG LAIN HAK ASASI ORANG LAIN
  • 31. Aryaning Arya Kresna, dkk, Modul Pendidikan Kewarganegaraan, Tangerang: UPH, 2006. Jumanta Hamdayana, dkk. Pancasila: Suatu Analisis Yuridis, Kritis dan Filosofis, 2007. Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009. Rozali Abdullah dan Syamsir Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Jakarta: Ghalia, 2002. Mathias Klang dan Andrew Murray, Human Rights in the Digital Age, Australia: Glass House Press, 2005. Universal Declaration of Human Rights Undang-Undang Dasar 1945 http://www.ohchr.org/ (diakses 26 September 2014) SUMBER