1. HUKUM PUBLIK
&
HUKUM PRIVAT

2. MEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DAN
HUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS
PEMBAGIAN HUKUM ATAS DASAR ISI
1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN
HUKUM PRIVAT.
1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN
HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT DARI
BEBERAPA AHLI.
1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PUBLIK
DAN HUKUM PRIVAT.
1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENIS SUB
BAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUM
PUBLIK

3. HUKUM PERDATA
HUKUM DAGANG
HUKUM TATA
NEGARA
HUKUM ADMIN.
NEGARA
HUKUM PIDANA
HUKUM
INTERNASIONAL
HUKUM
PRIVAT
HUKUM
PUBLIK
ISI
HUKUM

4. HUKUM PRIVAT
(HUKUM SIPIL)
HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN-
HUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATU
DENGAN YANG LAIN, DENGAN MENITIK
BERATKAN KEPADA KEPENTINGAN
PERORANGAN

5. HUKUM PUBLIK
(HUKUM NEGARA)
HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN
ANTARA NEGARA DENGAN ALAT-ALAT
PERLENGKAPAN ATAU HUBUNGAN
ANTARA NEGARA DENGAN
PERORANGAN (WN)

6. HUKUM TATA NEGARA
HUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN SUSUNAN
PEMERINTAH SUATU NEGARA SERTA HUBUNGAN
KEKUASAAN ANTARA ALAT-ALAT
PERLENGKAPAN SATU SAMA LAIN, DAN
HUBUNGAN ANTARA NEGARA (P. PUSAT) DENGAN
BAGIAN-BAGIAN NEGARA (DAERAH SWATANTRA)

7. HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
HUKUM TATA USAHA NEGARA/HUKUM
TATA PEMERINTAHAN
HUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA
MENJALANKAN TUGAS (HAK & KEWAJIBAN)
DARI KEKUASAAN ALAT-ALAT
PERLENGKAPAN NEGARA

8. HUKUM PIDANA
HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN-
PERBUATAN APA YANG DILARANG DAN
MEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA YANG
MELANGGARNYA SERTA MENGATUR
BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN
PERKARA KE MUKA PENGADILAN

9. HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM PERKARA
INTERNASIONAL
HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM
ANTARA WARGA NEGARA-WARGA NEGARA
SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA-
WARGA NEGARA DARI NEGARA LAIN DALAM
HUBUNGAN INTERNASIONAL

10. HUKUM PUBLIK
INTERNASIONAL
HUKUM ANTARA NEGARA
HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN
ANTARA NEGARA YANG SATU DENGAN
NEGARA-NEGARA YANG LAIN DALAM
HUBUNGAN INTERNASIONAL

11. TEORI
PERBEDAAN HUKUM PUBLIK
DENGAN HUKUM PRIVAT
 BERASAL DARI ULPIANUS, AHLI ILMU HUKUM
ROMAWI
 KRITERIANYA : SIFAT KEPENTINGAN YANG
DIATAUR OLEH HUKUM
 HUKUM PUBLIK : SESUATU YANG BERHUBUNGAN
DENGAN KESEJAHTERAAN ROMAWI
 HUKUM PRIVAT : SESUATU YANG MENGURUS
KEPENTINGAN (BADAN-BADAN) KHUSUS
APEL DOORN, 1985 : 183

12. VAN APELDORN
(TERORI KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI)
APABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM ADALAH
KEPENTINGAN UMUM, MAKA TERMASUK HUKUM
PUBLIK.
DAN
APABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH KEPENTINGAN
KHUSUS, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.

13. JA. LOEFF DAN BIERLING
(TEORI SUBYEK)
KRITERIA :
APAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUM
TERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU HUKUM
PRIVAT, TERLETAK PADA SUBYEK
HUKUMNYA

14. BELLEFROID
(TEORI KLASIK)
MERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA
YANG MELIPUTI :
A. MENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARA
MENJALANKAN TUGASNYA.
B. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG DIADAKAN
ANTARA NEGARA / PEMERINTAH DENGAN PARA
INDIVIDU/WARGA NEGARA.
C. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LAT
NEGARA/PEMERINTAH.

15. HUKUM PRIVAT MENGATUR TATA TERTIB
MASYARAKAT YANG MENYANGKUT :
A. KELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARA
WARGA/INDIVIDU
B. HUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDU
C. HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT NEGARA,
SEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI DALAM LALU
LINTAS HUKUM BERKEDUDUKAN SEBAGAI
INDIVIDU

16. A.THON
KRETARIA :
TERLETAK PADA CARA MEMPERTAHANKAN HAK-
HAK YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM.
 APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU,
MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.
 APABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAK
NEGARA/ PEMERINTAH , MAKA
TERMASUK HUKUM PUBLIK.

17. SALMON (RESIDU TEORIE)
HUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN HUKUM
YANG DIPERLUKAN/ BERLAKU BAGI
NEGARA DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN WARGANYA, SEDANG SISANYA
ADALAH HUKUM PRIVAT.

18. HANS KELSEN
(ABSTRACT THEORY OF NORMS)
KRETERIA : PADA LAW MAKING PROSES.
SEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN HUKUM
PRIVAT SEMATA-MATA HANYALAH
INDIVIDUALISASAI DARI PADA
KETENTUAN UMUM SAJA

19. PADA HUKUM PRIVAT :
INDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM YANG
DIBUAT SENDIRI MELALUI PROSES PEMBUATAN
HUKUM.
HUKUM PUBLIK :
INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA BOLEH
IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN HUKUM.

20. CATATAN
 HUKUM PRIVAT
WARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN TERTENTU.
BERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN YURIDIS, DIBATASI
SYARAT-SYARAT.
 HUKUM PUBLIK
KEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAI
OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
TUNDUK PADA PERATURAN PROSEDUR
MIS : MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N)
YBS DAPAT NAIK BANDING

21. BATAS TAJAM MANA HUKUM
PRIVAT MANA HUKUM
PUBLIK AGAR TIDAK KABUR
CONTOH :
PERKAWINAN
SUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2 WARGA
NEGARA : HUKUM PRIVAT
TETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN :
DIKUKUHKAN PETUGAS PEMEMERINTAH (CAPIL)
HUKUM PUBLIK

22. HUKUM PRIVAT
✿MENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA.
✿ASAS POKOK OTONOMI WARGA NEGARAANTARA
LAIN : MILIK PRIBADI.
✿KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK.
✿WARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK OLEH
MEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA PROSEDUR
YANG TELAH DITETAPKAN.
✿PEMERINTAH : PEMBERI ADVIS PEWASITAN.

23. HUKUM PUBLIK
HUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAK OLEH
PEMERINTAH.
 WARGA NEGARA SECARA YURIDIS TERIKAT
PADA PUTUSAN PEMERINTAH.
 MEMPERTAHANKAN HAK :
- DITANGAN PEMERINTAH
- TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA,
BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM

24. REFERENSI
ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTAR ILMU
HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA.
KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU HUKUM
DAN TATA HUKUM INDONESIA. JAKARTA :
BALAI PUSTAKA.