Dokumen tersebut membahas mengenai sumber-sumber hukum tata negara Indonesia yang terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis meliputi nilai-nilai Pancasila, tradisi hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Dok

2. SUMBER-SUMBER HUKUM HUKUM TATA
NEGARA
I. Sumber hukum menurut tinjauan sejarah: Pertama, stelsel hukum apakah yang
memainkan peranan pada waktu hukum yang sedang berlaku sekarang. Kedua, kitab-
kitab hukum manakah yang telah diperhatikan pembuat undang-undang pada waktu
menetapkan hukum yang berlaku sekarang.
II. Sumber hukum menurut tinjauan filsafat: Pertama, sumber untuk atau menentukan isi
hukum. Kedua, sumber untuk menentukan kekuatan mengikat suatu kaidah hukum
III. Sumber hukum menurut tinjauan agama adalah ketentuan Allah yang diwahyukan
kepada manusia melalui Rasulnya.

3. Sumber hukum
1) Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari
segi bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku
umum, diketahui dan ditaati selama hukum itu belum mempunyai
bentuk, mungkin hukum itu baru merupakan perasaan hukum
dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum, dan oleh
karena itu belum memunyai kekuatan mengikat.
2) Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber
hukum yang menentukan isi hukum sumber hukum
dalam arti materiil ini diberlakukan ketika akan
menyelidiki asal-usul hukum, dan menentukan isi
hukum.

4. SUMBER HUKUM TATA NEGARA
Logemann
Berasal dari istilah “sumber” dan
“Hukum Tata Negara”. Sumber
berarti tempat/sumber asal usul
hukum positif yang dijadikan
bahan untuk penyusunan
peraturan perundang-undangan.
Sumber hukum terdiri dari
sumber hukum tertulis dan tidak
tertulis
Hukum yang mengatur
organisasi negara,
sumber Hukum Tata Negara
adalah sumber/asal-usul dari
mana Hukum Tata Negara itu
berasal, apakah dari hukum
tertulis dan/atau tidak tertulis
Bagir Manan
1) Sumber hukum dalam arti
materiil. Adalah sumber hukum
yang menentukan sisi hukum
HTN, yang termasuk misalnya:
Dasar dan pandangan hidup.
2) Sumber hukum Tata Negara
Formal adalah sumber hukum
yang dilihat dari segi bentuknya
terdiri atas: a) Hukum
perundang-undangan
ketatanegaraan b) Traktat c)
Doktrin d) Konvensi e) Hukum
Adat Ketatanegaraan.
Etimologis

5. SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA
INDONESIA
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966: “Sumber dari segala Sumber
Hukum”, yang merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum
adalah Pancasila, yang menjadi pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita
hukum dan cita-cita moral, kejiwaan serta watak dari rakyat negara yang
bersangkutan. Ketetapan tersebut diubah dengan Ketetapan MPR Nomor
III/MPR/ 2000 menurut pasal 1 ayat 3 Ketetapan MPR Nomor
III/MPR/2000, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila
sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

6. PANCASILA
SUMBER HUKUM
MATERIIL
1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945.
2) Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
3) UUD 1945
4) Surat Perintah Sebelas Maret

7. Proklamasi
Kemerdekaan
17 Agustus
1945
Proklamasi merupakan pernyataan bangsa
Indonesia merdeka dan membentuk negara
Republik Indonesia, yang merupakan tindakan
pertama bangsa Indonesia untuk mewujudkan
citacita Pancasila.
Proklamasi merupakan dasar hukum dalam tata
hukum Indonesia, sehingga proklamasi dikatakan
sebagai “Norma Pertama”
Segi hukum, bangsa Indonesia mulai menyusun,
mengatur negaranya sendiri, serta akan
menentukan hukumnya sendiri

8. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
a)Pembubaran Konstituante.
b) Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
1950.
c)Pembentukan MPRS dan DPAS.
Hukum
darurat
a. Hukum darurat Negara yang obyektif/kontitusional (objectief staatsnoodrecht),
hukum yang mengatur kemungkinanpenguasa untuk mengambil tindakan
dalam keadaan darurat.
b. Hukum darurat negara subyektif/inkonstitusional (subjectief staatsnoodrecht),
ialah tindakan penguasa tidak didasarkan atas peraturan yang sudah ada tetapi
didasarkan atas penilaian penguasa sendiri.

9. UUD NRI 1945
1)Sila Pertama pada Pasal 9, 29 ayat (1) dan (2).
2) Sila Kedua pada Pasal 27, 28, 29 ayat (2), 30,
31 dan 34.
3)Sila Ketiga pada Pasal 1 ayat (l), 18, 26, 31
ayat (2), 32, 35 dan 36.
4)Sila Keempat pada Pasal 1 ayat (2), 2 ayat (1),
3, 5 ayat (1), 6, 18, 23, 27 ayat (1).
5) Sila Kelima pada Pasal 27 ayat (2), 29 ayat
(2), 31, 33 dan 34.

10. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
Bagian I Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 disebutkan
Supersemar sebagai dasar dan sumber hukum bagi Letjen
Soeharto untuk mengambil segala tindakan guna
mengamankan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Dengan Supersemar memberikan landasan bagi
pengembangan untuk mengambil langkah mewujudkan
negara berdasarkan Pancasila.

11. Sumber Hukum
Formal
Ketetapan MPR
Nomor
III/MPR/2000
Undang-Undang Dasar 1945;
Peraturan Pemerintah;
Keputusan Presiden;
Peraturan Daerah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
Undang-Undang;
Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat RI; .

12. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
TAP MPR/III/2000
1. UUD 45
2. TAB MPR
3. UU
4. PERPU
5. PP
6. KEPPRES
7. PERDA
UU NO. 10/2004
1. UUD 45
2. UUPERPU
3. PP
4. PERATURAN PRES
5. PERDA
UU NO.12 2011
1. UUD 45
2. TAP MPR
3. UUPERPU
4. PP
5. PERATURAN PRES
6. PERDA (pasal 7)

13. Undang-Undang Dasar 1945
Dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan ketentuan-
ketentuan yang pokok-pokok atau dasar-dasar mengenai
ketatanegaraan dari pada suatu negara yang lazim kepadanya
diberikan sifat luhur dan kekal dan apabila akan mengadakan
perubahan hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat
dibandingkan dengan cara pembuatan atau perubahan
bentuk-bentuk beraturan dan ketetapan lainnya.

14. PENGERTIAN KONSTITUSI
• Konstitusi dalam arti Formal
konstitusi dalam arti luas sering digunakan
keseluruhan aturan mengenai ketatanegaraan
yang terdiri dari aturan-aturan dan ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam peraturan-
peraturan dan ketetapanketetapan yang tertulis
ataupun bentuk aturan-aturan atau ketentuan-
ketentuan yang tidak tertulis
konstitusi dalam arti sempit dipergunakan untuk
menunjuk pada sebuah dokumen yang memuat
aturan-aturan dan ketentuan pokok-pokok
mengenai ketatanegaraan yang lazim diberikan
sifat kekal dan luhur dan perubahan hanya boleh
dilakukan melalui prosedur yang berat
Konstitusi dalam arti materiil
konstitusi yang benar-benar berlaku dalam
kenyataan seharihari dan dalam arti formal
konstitusi yang dalam kenyataatidak berlaku atau
tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan seperti yang
telah ditentukan

15. NILAI KONSTITUSI
Nilai Nominal
konstitusi meskipun
telah diterima oleh
suatu bangsa, namun
kenyataannya tidak
berlaku secara
sempurna
Nilai Normatif
Konstitusi telah
diterima sebagai
norma tertinggi
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara
nilai semantik
Meskipun konstitusi telah
diterima oleh suatu bangsa
tetapi dalam praktik hanya
sekedar memberi bentuk
guna pelaksanaan kekuasaan
politik.

16. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YANG MULAI BERLAKU
TANGGAL 18 AGUSTUS 1945 TERDIRI ATAS 3 BAGIAN,
1) Pembukaan, merupakan penuangan jiwa Proklamasi 1945 yaitu Pancasila.
2) Batang Tubuh, yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal II Aturan Peralihan dan 4 pasal aturan
tambahan.
3) Penjelasan, yang memuat dasar-dasar penyelenggaraan negara yang memuat 7 prinsip.

17. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT RI
• Surat Presiden tanggal 20 Agustus 1959 no. 2262/HK 71959 yang ditujukan kepada
DPR, istilah ketetapan mulai dipakai pada sidang MPR. Dalam Ketetapan MPRS
Nomor XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 menguatkan
kedudukan Ketetapan MPR dan diletakkan pada hierarki yang kedua.
(1)Keputusan MPR ialah keputusan yang isinya mengikat ke dalam anggota majelis
(2)Ketetapan MPR ialah putusan majelis yang memunyai kekuatan mengikat ke dalam
dan keluar.
Perbedaan yuridis Ketetapan MPR di dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1999,
Ketetapan MPRMPR No.II/MPR/2000 dan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000.

18. Undang-Undang
Undang-undang adalah produk hukum yang dibuat oleh DPR bersama dengan
Presiden. Undang-undang ini dibuat dalam rangka melaksanakan Undang-
Undang dasar 1945 serta ketetapan MPR.
Proses pembentukan Undang-Undang meliputi:
(1)Tahap persiapan pembentukan Undang-Undang,yang diatur dalam Pasal 17
sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, serta dalam
Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. (
(2)Tahap penyusunan Undang-undang yang baru dimunculkan dalam Pasal 43
sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. (3)Tahap
pembahasan Undang-Undang, yang diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal
36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, serta dalam Pasal 65 sampai dengan
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
(4)Tahap pengesahan Undang-Undang, yang diatur dalam Pasal 37 sampai
dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, lihat juga dalam Pasal
74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

19. Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-
undang (Perpu)
bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh
Presiden sendiri berdasarkan kewenangan pasal 22 UUD
1945 jo. Pasal 3 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/
2000, yaitu dalam ihwal kepentingan yang memaksa, yang
kalau ditetapkan dalam bentuk Undang-undang akan
membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan
keadaan yang genting itu harus segera dapat diatasi
sehingga kepada Presiden diberi hak untuk menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang, dengan
syarat bahwa Presiden harus meminta persetujuan DPR
dalam sidang berikutnya.

20. Peraturan
Pemerintah
peraturan yang menurut UUD NRI 1945 dapat dibuat oleh
Presiden untuk melaksanakan lebih lanjut suatu undang-
undang sebagaimana mestinya. Presiden menetapkan
Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang
sebagaimana mestinya demikian bunyi Pasal 5 ayat (2)
UUD NRI 1945.

21. Keputusan
Presiden
Peraturan perundangundangan yang dibentuk
oleh Presiden berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat
(1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Keputusan Presiden dimaksud untuk
melaksanakan ketentuan UUD NRI 1945,
Ketetapan MPR, Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah.

22. Peraturan Daerah
 Peraturan perundangundangan yang dibentuk
oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur
Pemerintah Daerah yang berwenang membuat
peraturan daerah.
 Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah
adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Ketetapan
MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7) dan
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah

23. Traktat
 Tata cara mengikatkan diri dalam perjanjian
diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:
 (1)Penandatanganan.
 (2)Pengesahan.
 (3)Pertukaran dokumen perjanjian/nota politik.
(4)Cara-cara lain sebagaimana disepakati para
pihak dalam perjanjian internasional
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2000 melalui tahap penjajakan,
perundingan,perumusannaskah, penerimaan dan
penandatanganan.

24. ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA
Asas Kekeluargaan
(1) Cara pengambilan keputusan yang
dilakukan dalam lembaga Majelis-
Permusyawaratan rakyat (MPR),
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
lembaga-lembaga lainnya.
(2) Hubungan kerja sama antara
Presiden dan DPR dalam rangka
penyusunan Undang-undang
Asas Kedaulatan Rakyat
Berdaulat ditujukan pada negara-negara
yang berhak menentukan urusannya
sendiri, baik masalah-masalah dalam
negeri maupun masalah-masalah luar
negeri tanpa ada campur tangan negara
lain.

25. Asas Pembagian Kekuasaan
Berdaulat ditujukan pada negara-negara
yang berhak menentukan urusannya sendiri,
baik masalah-masalah dalam negeri maupun
masalah-masalah luar negeri tanpa ada
campur tangan negara lain
Asas Negara Hukum
Negara yang berdiri di atas hukum yang
menjamin keadilan kepada warga
negaranya. Keadilan merupakan syarat
bagi terciptanya kebahagiaan hidup
bagai warga negaranya

26. NEGARA HUKUM LIBERAL ATAU NEGARA HUKUM DALAM ARTI SEMPIT
DIKENAL DUA (2) UNSUR, YAKNI:
a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
b. Pemisahan kekuasaan.
Pada negara hukum formil, unsur-unsurnya bertambah menjadi empat unsur yakni:
a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
b. Pemisahan kekuasaan.
c. Setiap tindakan pemerintah didasarkan atas Undang-Undang.
d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

27. KUIS
1. Hukum tata negara adalah hukum privat yang mengatur tentang hubungan antara
seorang dengan orang lain menyangkut hak dan kewajiban para pihak dalam
suatu perbuatan hokum. Benar atau salah.
2. Obyek Hukum Tata Negara dan ruang lingkup kajian Hukum Tata
3. Masalah ketatanegaran ada 5 pokok utama apa saja
4. Dalam pembagain kekuasan dikenal trias Politica. Sebutkan pembagiannya dan
beri contoh lembaga2 yang termasuk dalam Lembaga tersebut.