Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi manusia dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi manusia dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia berasal dari konsep hukum Eropa dan merupakan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia dan berisi larangan berlakunya hukum pidana secara surut serta penentuan jelas perbuatan pidana melalui undang-undang.
Hukum delik adat adalah hukum tidak tertulis yang menentukan pelanggaran adat dan upaya pemulihan keseimbangan yang terganggu. Jika terjadi pelanggaran, petugas hukum adat akan mengambil tindakan konkret seperti penghukuman debitur untuk melunasi hutang. Hukum delik adat merupakan pelanggaran hukum tetapi bukan selalu perbuatan pidana kecuali diancam pidana dalam undang-undang. Hukum adat
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sifat Hukum Acara Pidana (HAP) menurut beberapa ahli, termasuk tujuan dan fungsi HAP. Secara ringkas, HAP adalah peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Secara garis besar membahas tentang 3 asas pokok yaitu asas legalitas, retroaktif, dan transitoir. Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sedangkan asas retroaktif melarang penerapan hukum pidana secara sur
Dokumen tersebut merangkum berbagai penggolongan hukum berdasarkan kriteria seperti wujud, fungsi, sumber, sifat, isi, wilayah berlaku, dan waktu berlakunya. Beberapa penggolongan hukum yang dijelaskan antara lain hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum materiil, hukum formil, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum publik, hukum privat, huk
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum pidana dan asas-asasnya, termasuk pengertian, fungsi, penafsiran, dan asas legalitas dalam hukum pidana.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian sistem hukum dan peradilan. Sistem hukum dijelaskan sebagai kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur hukum yang saling berkaitan. Sedangkan sistem peradilan adalah proses pencarian keadilan melalui lembaga peradilan. Terdapat dua sistem peradilan utama yaitu sistem peradilan Yuri di negara Anglo-Saxon dan sistem peradilan Eropa Kontinental seperti di Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Pemberlakuan asas non-retroaktif (legalitas) di Indonesiasyafruddin rifa'ie
Dokumen tersebut membahas sejarah dan landasan filosofis asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia serta penerapannya. Termasuk definisi asas legalitas, perundang-undangan terkait, dan pendapat ahli hukum seperti Feuerbach dan Moeljatno mengenai asas ini.
Une intégration post fusion est une opération complexe mobilisant de nombreux acteurs et
impliquant de nombreuses dimensions.
A de multiples égards, une intégration post fusion est semblable à tout autre projet, même s’il
présente des caractéristiques bien précises. Il s’agit d’un projet à très grande échelle, probablement
un des projets les plus ambitieux d’une entreprise et rares sont les ressources en interne qui ont eu à
mener de tels projets par le passé et qui peuvent ainsi s’appuyer sur leur propre expérience.
Fort de son expérience dans ce domaine, Altime Associates a développé sa propre approche
méthodologique : PIPA.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia berasal dari konsep hukum Eropa dan merupakan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia dan berisi larangan berlakunya hukum pidana secara surut serta penentuan jelas perbuatan pidana melalui undang-undang.
Hukum delik adat adalah hukum tidak tertulis yang menentukan pelanggaran adat dan upaya pemulihan keseimbangan yang terganggu. Jika terjadi pelanggaran, petugas hukum adat akan mengambil tindakan konkret seperti penghukuman debitur untuk melunasi hutang. Hukum delik adat merupakan pelanggaran hukum tetapi bukan selalu perbuatan pidana kecuali diancam pidana dalam undang-undang. Hukum adat
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sifat Hukum Acara Pidana (HAP) menurut beberapa ahli, termasuk tujuan dan fungsi HAP. Secara ringkas, HAP adalah peraturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan dan ketertiban hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Secara garis besar membahas tentang 3 asas pokok yaitu asas legalitas, retroaktif, dan transitoir. Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sedangkan asas retroaktif melarang penerapan hukum pidana secara sur
Dokumen tersebut merangkum berbagai penggolongan hukum berdasarkan kriteria seperti wujud, fungsi, sumber, sifat, isi, wilayah berlaku, dan waktu berlakunya. Beberapa penggolongan hukum yang dijelaskan antara lain hukum tertulis, hukum tidak tertulis, hukum materiil, hukum formil, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum publik, hukum privat, huk
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum pidana dan asas-asasnya, termasuk pengertian, fungsi, penafsiran, dan asas legalitas dalam hukum pidana.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian sistem hukum dan peradilan. Sistem hukum dijelaskan sebagai kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur hukum yang saling berkaitan. Sedangkan sistem peradilan adalah proses pencarian keadilan melalui lembaga peradilan. Terdapat dua sistem peradilan utama yaitu sistem peradilan Yuri di negara Anglo-Saxon dan sistem peradilan Eropa Kontinental seperti di Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Pemberlakuan asas non-retroaktif (legalitas) di Indonesiasyafruddin rifa'ie
Dokumen tersebut membahas sejarah dan landasan filosofis asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia serta penerapannya. Termasuk definisi asas legalitas, perundang-undangan terkait, dan pendapat ahli hukum seperti Feuerbach dan Moeljatno mengenai asas ini.
Une intégration post fusion est une opération complexe mobilisant de nombreux acteurs et
impliquant de nombreuses dimensions.
A de multiples égards, une intégration post fusion est semblable à tout autre projet, même s’il
présente des caractéristiques bien précises. Il s’agit d’un projet à très grande échelle, probablement
un des projets les plus ambitieux d’une entreprise et rares sont les ressources en interne qui ont eu à
mener de tels projets par le passé et qui peuvent ainsi s’appuyer sur leur propre expérience.
Fort de son expérience dans ce domaine, Altime Associates a développé sa propre approche
méthodologique : PIPA.
Comment tirer le meilleur parti de la fusion informatique - téléphonie dans votre entreprise.
Illustration avec le CRM étendu (XRM) EFFICY, et la gestion des voyages NOTILUS T&E
Diffusion des publications en Open Access : d’une part, les revues scientifiques en libre accès et, d’autre part, les archives ouvertes, et en particulier le dépôt institutionnel de l’ULB : DI-Fusion
Présentation ZFU / EADS / Mairie de Toulouse du 28 mars 2012 Présentation de vulgarisation destinée à un public d’entrepreneur TPE/ PME dans le cadre du club d'entreprises ZFU
Sistem hukum dan peradilan nasional membahas tentang pengertian sistem hukum, tujuan dan fungsi hukum, jenis-jenis hukum, sumber hukum, lembaga peradilan, dan upaya pemberantasan korupsi. Sistem hukum merupakan susunan kesatuan yang saling terkait untuk mengatur tata tertib masyarakat. Lembaga peradilan memberikan keadilan bagi rakyat sesuai ketentuan hukum. Upaya pemberantasan
Dokumen tersebut membahas tentang pertimbangan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah dalam bentuk pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta audit hukum di bidang perdata. Jaksa Pengacara Negara akan melakukan analisis hukum untuk menentukan lingkup tugas, mengantisipasi benturan kepentingan, serta memberikan pendapat hukum secara tert
Dokumen tersebut membahas beberapa asas hukum, yaitu:
1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika sudah ada aturan yang mengatur sebelumnya.
2. Asas oportunitas, yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara.
3. Asas adaptasi, kontinuitas, dan prioritas, yang bertujuan menyesuaikan keputusan dengan perub
PPT sumber-sumber hukum dan subjek hukumJemsTandodo
PPT ini sya buat dari gabungan beberapa PPT,makalah, dan sumber-sumber lainnya yang ada internet. kiranya dengan PTT ini kita sama-sama mengetahui sumber-sumber hukum dan subjek hukum .
Teks tersebut membahas tentang Pengantar Hukum Indonesia (PHI) yang memperkenalkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Juga membahas tentang pengertian hukum, sejarah tata hukum Indonesia, politik hukum nasional, pembagian hukum, dan sumber hukum. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar dalam hukum Indonesia.
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Terdapat beberapa sumber hukum formal seperti undang-undang, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum
3. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu UUD, Ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan p
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang berlaku dan diikuti oleh warga negara tertentu.
2. Terdiri dari berbagai bidang hukum seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum internasional.
3. Masing-masing bidang hukum memiliki lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara yang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum tata negara Indonesia yang meliputi Pancasila sebagai sumber tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan pengertian dan perbedaan masing-masing sumber hukum tata negara beserta contoh-contohnya.
PowerPoint ini berisi tentang hukum, keadilan, dan ketertiban. Di dalamnya juga dijelaskan berbagai penggolongan hukum. Di samping itu, dibahas pula tentang lembaga-lembaga peradilan di Indonesia beserta tugas tugas mereka.