2. A. Pengertian Hukum Pidana
keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang menentukan
perbuatan apa yang dilarang dan
termasuk kedalam tindak pidana,
serta menentukan hukuman apa
yang dapat dijatuhkan terhadap
yang melakukannya
3. B. HUKUM PIDANA MENURUT PARA
AHLI
1. Prof. Edmund Mezger
Hukum Pidana adalah aturan hukum yang
mengikatkan kepada suatu perbuatan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat
berupa pidana.
2. Prof. Van Hamel
Hukum Pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan
yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk
menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang
bertentangan dengan hukum (onrecht) dan
mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada
yang melanggar larangan tersebut).
4. C. Jenis Perbuatan Pidana
1. Hukum pidana umum
Jenis hukum pidana ini berlaku untuk umum, artinya
tidak hanya berlaku pada golangan penduduk tertentu
saja, tetapi berlaku untuk semua golongan penduduk
sipil maupun militer
2. Hukum pidana khusus
hukum pidan khusus ini berkaitan dengan perbuatan
yang dapat dihukum sebagai pertanggung jawaban
perbuatannya tetapi bersifat khusus, sifat khususnya
ini dapat dilihat dari penerapan hukumannya hanya
dapat diberlakukan kepada golongan tertentu saja
dan jenis perbuatan tertentu saja, seperti hukum
pidana militer, hukum pidana fiskal dan lainnya.
5. D. Asas-Asas Hukum Pidana
1.Asas Legalitas
2.Asas teritorial
3.Asas nasionalitas aktif
4.Asas nasionalitas pasif
6. 1. Asas Legalitas
tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas
kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-
Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu
dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah
perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan
Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah
aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa
(Pasal 1 Ayat (2) KUHP) Dan Asas Tiada Pidana Tanpa
Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang
yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan
bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut
7. 2. Asas teritorial
ketentuan hukum pidana Indonesia
berlaku atas semua peristiwa pidana
yang terjadi di daerah yang menjadi
wilayah teritorial Negara Kesatuan
Republik Indonesia, termasuk pula kapal
berbendera Indonesia, pesawat terbang
Indonesia, dan gedung kedutaan dan
konsul Indonesia di negara asing
8. 3. Asas nasionalitas aktif
ketentuan hukum pidana Indonesia
berlaku bagi semua WNI yang
melakukan tindak pidana dimana
pun ia berada
9. 4. Asas nasionalitas pasif
ketentuan hukum pidana Indonesia
berlaku bagi semua tindak pidana
yang merugikan kepentingan negara
Inonesia
10. E. Pembagian Hukum Pidana
1. Hukum pidana objektif
seluruh perturan yang memuat tentang
keharusan atau larangan dengan
disertai ancaman hukuman bagi yang
melanggarnya.
2. Hukum pidana subjektif
hak negara untuk menghukum
seseorang berdasarkan hukum objektif.
Hak-hak negara yang tercantum dalam
hukum pidana subjektif
11. F. macam-macam hukuman pidana
yang dapat dijatuhkan
• Hukuman-Hukuman Pokok
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupa
• Hukuman Tambahan
Hukuman tambahan tidak dapat
dijatuhkan secara tersendiri melainkan
harus disertakan pada hukuman pokok
12. G. Hukum pidana Indonesia
1. Hukum privat
hukum yang mengatur hubungan orang
perorang
2. Hukum publik
hukum yg mengatur hubungan antara
negara dengan warga negaranya
13. H. Undang-undang yang mengatur tindak
pidana setelah kemerdekaan
1. UU No. 8 Tahun 1955 Tentang tindak
Pidana Imigrasi.
2. UU No. 9 Tahun 1967 Tentang
Norkoba.
3. UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Anti
Terorisme
