Dokumen tersebut merangkum materi hukum pidana yang mencakup definisi, jenis, unsur, dan sanksi peristiwa pidana serta peran para subyek hukum dalam proses hukum pidana.

1. Hukum Pidana
(Materi Matrikulasi MH FH UNSA)
Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.
Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
2021

2. Nama Dr. Andrie Irawan, S.H., M.H.
TTL Banjarmasin, 20 Maret 1986
No. HP & Email 081328777614 andrie.ir@gmail.com
IG & FB andrieir Andrie Irawan
Pendidikan S1 : Fakultas Hukum UII (lulus 2008)
S2 : Magister Hukum FH UII (lulus 2014)
S3 : PDIH FH UNISSULA (lulus 2021)
Pekerjaan Akademisi (Dosen tetap Prodi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Surakarta)
Praktisi (Advokat dan Managing Partner pada SAPA
Law House)

3. Pembahasan
• Definisi Hukum Pidana
• Delik
• Pemidanaan
• Alasan Pembenar, Pemaaf dan Penghapus
Penuntutan
• Asas-Asas Hukum Pidana

4. Referensi
• Moeljatno, 1995, Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, Bumi Aksara, Jakarta
• Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka
Cipta, Jakarta
• Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku
Ajar bagi Mahasiswa, Deepublish, Yogyakarta
• Andi Hamzah, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta
• Eddy O. S., Hiariej, 2016, Prinsip-prinsip Hukum Pidana,
Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
• Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana Edisi Revisi,
Rajawali Press, Jakarta

5. Definisi Hukum Pidana
• Menurut MEZGER hukum pidana dapat
didefinisikan sebagai berikut : “aturan hukum,
yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang
memenuhi syarat- syarat tertentu suatu akibat
yang berupa pidana”.
• Jadi definisi itu hukum pidana berpokok pangkal
pada :
1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu;
2. Pidana.
• Pengertian “hukum pidana” tersebut juga dikenal
dengan “Ius poneale”.

6. “Perbuatan yang memenuhi syarat
tertentu”
• Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat- syarat
tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan
orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana.
• Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang
dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat”.
• Oleh karena itu dalam perbuatan jahat tersebut harus
ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang
”perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi 2 yaitu:
1. perbuatan yang dilarang dan;
2. orang yang melanggar larangan itu.

7. Definisi Hukum Pidana (Ius Puniendi )
• Di samping Ius poneale ada Ius puniendi.
• Ius puniendi dapat diartikan secara luas dan sempit :
Dalam arti luas  Hak dari negara atau alat-alat
perlengkapan negara untuk mengenakan atau
mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.
Dalam arti sempit  Hak untuk menuntut perkara-
perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan
pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan
yang dilarang.
Hak ini dilakukan oleh badan peradilan.
• Jadi hak puniendi adalah hak mengenakan pidana, dan
ius puniendi harus berdasarkan pada ius poneale.

8. Hukum Pidana Materiil
• Pidana materiel ialah hukum mengenai delik yang diancam
dengan hukuman pidana.
• Peraturan hukum pidana di Indonesia terjadi dualisme yaitu untuk
orang belanda dan eropa berdasarkan asas konkordansi hanya
berlaku hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang sama
dengan KUHP yang berlaku di Belanda. Sedangkan untuk orang-
orang Indonesia dan Timur Asing berlaku KUHP yang termuat
dalam Stbl.1872 No. 85. tahun 1915 diberlakukan KUHP baru
yang berlaku efektif 1918, yang menandai berakhirnya dualisme
dan terwujudnya unifikasi di dalam hukum pidana
• Hukum Pidana Materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :
– Perbuatan yang diancam dengan hukuman;
– Mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana;
– Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang
yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Undang-Undang.

9. Hukum Pidana Formil
• Hukum Pidana Formil adalah sejumlah
peraturan yang mengandung cara-cara negara
mempergunakan haknya untuk melaksanakan
hukuman.
• Contoh : Pasal 1 Ayat (8) KUHP berbunyi:
“Hakim adalah pejabat peradilan
negara yang diberi wewenang
oleh Undang-Undang untuk
mengadili”.

10. Fungsi Hukum Pidana
• Dapat dibedakan dua fungsi dari hukum pidana yaitu :
1. Fungsi yang umum;
2. Fungsi yang khusus.
• Ad.1
Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan
lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana sama juga dengan fungsi
hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau
menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
• Ad.2
Fungsi yang khusus dari hukum pidana ialah melindungi kepentingan
hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosannya, dengan sanksi
yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan
sanksi yang terdapat pada cabang – cabang hukum yang lainnya.
• Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan- aturan untuk
menanggulangi perbuatan jahat.

11. Ruang Lingkup Hukum Pidana
• Kitab Undang-Undang Hukm Pidana (KUHP) terdiri dari 3 buku:
– Buku I : Aturan Umum (pasal 1 s.d 103)
– Buku II : Kejahatan (pasal 104 s.d 488)
– Buku III: Pelanggaran (pasal 489 s.d 569)
• Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP
sebagai ketentuan yang bersifat umum (lex generalis), meliputi tempat
terjadinya delik (Locus Delicti) dan waktu terjadinya delik (Tempus Delicti)
• Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup pada apa yang disebut dengan
peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana.
• Peristiwa Pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam
pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.
• Sikap tindak yang dapat dihukum/sanksi:
– Perilaku manusia
– Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum
– Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut
merupakan pelanggaran hukum
– Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut.

12. Delik
• Peristiwa pidana/delik dibedakan menjadi:
– Delik formil, tekanannya ada pada sikap tindak atau
perikelakuan yang dlarang
– Delik material, tekanannya ada pada akibat dari suatu
sikap tindak atau perikelakuannya
• Delik dasar yang merumuskan sikap tindak atau
perilaku yang dilarang;
• Delik yang meringankan yang merumuskan sikap tindak
yang karena keadaan menjadikan keringanan hukuman;
• Delik yang memberatkan yang merumuskan sikap
tindak karena diancam hukuman yang lebih berat.

13. Istilah Delik
• Asal kata : delictum (latin); delict (Jerman); delit
(Perancis); delict (Belanda).
• KBBI (Kamus Bebas Bahasa Indonesia)  Delik
= tindak pidana
• PROF. MOELJATNO  delik = perbuatan pidana
• E. UTRECHT  delik = peristiwa pidana
• MR. TIRTAAMIDJAJA  delik = pelanggaran
pidana
• Para pakar hukum pidana yg lain : VAN HAMEL,
SIMONS  delik = strafbaar feit

14. Definisi Delik
NO TOKOH DEFINISI
1. KBBI Delik = tindak pidana  Perbuatan yg dpt dikenakan hukuman
krn mrpk pelanggaran thd UU; tindak pidana
2. PROF.
MOELJATNO
Delik = perbuatan pidana  Perbuatan yg dilarang oleh suatu
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sangsi) yg
berupa pidana ttt, bagi barang siapa yg melanggar larangan tsb,
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kpd
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yg ditimbulkan o/
kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kpd
orang yg menimbulkan kejadian itu.
3. E. UTRECHT Delik = peristiwa pidana  yg ditinjau adalah adalah peristiwa
(feit) dari sudut hukum pidana.
Peristiwa itu sendiri adalah suatu pengertian yg konkrit yg hanya
menunjuk kpd suatu kejadian yg ttt saja, misalnya : kematian.

15. Skema Unsur-Unsur Delik
UNSUR
DELIK
UNSUR
SUBJEKTIF
UNSUR
OBJEKTIF
KESENGAJAAN
(DOLUS)
KEALPAAN
(CULPA)
PERBUATAN
MANUSIA
AKIBAT
PERBUATAN
SIFAT MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELIJKHEID)
& DAPAT DIHUKUM
KEADAAN-KEADAAN
(CIRCUMSTANCES)
Kesengajaan sbg Maksud
(Oogmerk)
Kesengajaan dgn
Keinsafan Pasti
(Opzet als
Zekerheidsbewustzijn)
Kesengajaan dgn
Keinsafan Akan
Kemungkinan (Dolus
Evantualis)
Tak Berhati-hati
Dapat Menduga
Kelalaian
Perbuatan Aktif atau
Positif (Act)
Perbuatan Patif atau
Negatif (Omission)

16. Kategori Peristiwa Pidana
• Menurut doktrin peristiwa pidana/delik dapat berupa:
A. Dolus dan Culpa
• Dolus/sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
agar terjadi suatu delik (contooh Pasal 338 KUHP)
• Culpa/tidak sengaja adalah terjadinya delik karena perbuatan yang
tidak sengaja atau karena kelalaian (Pasal 359 KUHP)
B. Delik Materil dan Delik Formil
• Delik materil yang perumusannya menitikberatkan pada
akibat yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang.
Contohnya Pasal 360 KUHP: “Barang siapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain
mendapat luka-luka berat…”
• Delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada
perbuatan yang dilarang/diancam pidana oleh undang-
undang. Contohnya Pasal 362: “Barang siapa mengambil
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum diancam karena pencurian,…”

17. C. - Komisionis.
Terjadinya delik karena melanggar larangan
- Omisionis.
Terjadinya delik karena seseorang melalaikan
suruhan/tidak berbuat,contoh : Pasal 164 KUHP
- Komisionis permisionis.
Tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan
dengan perbuatan tapi mungkin terjadi pula bila
tidak berbuat
D. Without victim dan with victim
• Without victim ialah delik yang dilakukan tanpa
adanya korban
• With victim ialah delik yang dilakukan dengan
adanya korban

18. Pembagian Peristiwa Pidana
• Peristiwa Pidana dibagi dalam 2 jenis, yaitu Kejahatan dan
Pelanggaran
• Menurut WIRJONO PROJODIKORO, antara keduanya terdapat
perbedaan kuantitatif, dimana kejahatan pada umumnya diancam
dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran
• Buku I membedakan kejahatan dan pelanggaran dalam hal:
– Percobaan (poging) atau membantu (medeplichtheid) untuk
pelanggaran tidak dipidana
– Daluarsa (verjaring) bagi kejahatan lebih lama dari pelanggaran
– Pengaduan (klacht), hanya ada terhadap beberapa kejahatan
tapi tidak ada pengaduan pada pelanggaran
– Pembarengan (samenloop), peraturannya berlainan untuk
kejahatan dan pelanggaran

19. Pemidanaan
1. Pidana Pokok
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana bersyarat
e. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
a. pencabutan hak2 tertentu
b. perampasan barang tertentu
c. pengumuman putusan hakim

20. Subyek Hukum Pidana
– Penanggung jawab peristiwa pidana
– Polisi (Penyelidik dan Penyidik)
– Jaksa (Penuntut Umum)
– Advokat (Penasehat Hukum)
– Hakim
– Petugas lembaga kemasyarakatan

21. Sanksi Pidana
Beberapa pengertian atau makna tentang sanksi pidana sebagai berikut :
1. Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif( pencegahan)
terhadap terjadinya pelanggaraan-pelanggaran norma hukum. Perlu
diingat bahwa sebagai alat kontrol, fungsi hukum pidana adalah
subsider artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila
usaha-usaha lain kurang memadai.
2. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakannya dari lapangan
hukum yang lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan
dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.
Oleh karena itu mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai
ultimum redium yaitu upaya terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya
pada cabang hukum lain tidak mempan.
3. Dalam sanksi hukum pidana terdapat suatu yg tragis (sesuatu yang
menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris
dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua.
4. Hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka. Hukum pidana
tidak memuat norma-norma baru, Norma-norma yang ada dalm
cabang hukum lainnya dipertahankan dengan ancaman pidana.
Oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai accesoir terhadap hukum
lainnya.

22. Alasan Pembenar, Alasan Pemaaf dan
Alasan Penghapus Penuntutan
• KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah
alasan pembenar dan alasan pemaaf. Titel ke-
3 dar Buku Pertama KUHP hanya
menyebutkan : alasan2 yg menghapuskan
pidana.
• Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang
menghapuskan pidana dibedakan menjadi:
alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan
penghapus tuntutan.

23. Alasan Pembenar
• Yaitu alasan yg menghapuskan sifat melawan
hukumnya perbuatan, sehingga apa yg dilakukan
oleh terdakwa lalu mjd perbuatan yg patut &
benar.
• Pada umum yang dikategorikan sebagai alasan
pembenar sebagaimana dimaksud dalam KUHP :
– Pasal 49 (1), mengenai pembelaan terpaksa
(noodweer);
– Pasal 50, mengenai melaksanakan ketentuan UU;
– Pasal 51 (1), melaksanakan perintah atasan;
– Pasal 48, mengenai daya paksa (overmacht).

24. Alasan Pemaaf
• Yaitu alasan yg menghapuskan kesalahan
terdakwa. Perbuatan yg dilakukan oleh terdakwa
tetap bersifat melawan hukum jadi tetap
merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak
dipidana, karena tidak ada kesalahan.
• Pada umum yang dikategorikan sebagai alasan
pemaaf sebagaimana dimaksud dalam KUHP:
Pasal 49 (2), mengenai pembelaan yg melampaui
batas;
Pasal 51 (2), penuntutan pidana tentang perintah
jabatan yg tanpa wenang
Pasal 48, mengenai daya paksa (overmacht).

25. Alasan Penghapus Penuntutan
• Dikarenakan pemerintah menganggap bahwa ada
dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada
masyarakat, sebaiknya tidak diadakan
penuntutan, jika suatu perkara pidana tidak dapat
dituntut, maka yang melakukan perbuatan tidak
dapat dijatuhi pidana
• Alasan penghapus pidana dibagi menjadi :
– alasan penghapus pidana yg umum titel 3 Buku
Pertama;
– alasan penghapus pidana yg khusus, misalnya Pasal
310 (3) KUHP.

26. Asas-asas Hukum Pidana
• Asas Hukum merupakan pikiran dasar yang
umum dan abstrak atau merupakan latar
belakang peraturan konkret yang terdapat
dalam dan di belakang setiap sistem hukum
yang menjelma dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim yang
merupakan hukum positif dan dapat
diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau
ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret
tersebut

27. Berlakunya Hukum Pidana menurut Waktu
• Pasal 1 KUHP :
1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan
perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya
2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan,
maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yg paling menguntungkannya
• Asas – asas yang terkandung dalam Ps. 1
KUHP :
– Azas Legalitas : nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali (Hakim
dilarang mencipta hukum apapila ketentuan pidana dalam UU tidak
mengaturnya)  Pasal 1 ayat 1 KUHP
– Azas Tidak Berlaku Surut (asas retroaktif) : Hukum pidana tidak berlaku
surut/mundur  Pasal 1 ayat 1 KUHP
Tetapi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP, asas tersebut
tidak secara mutlak dianut
– Azas Larangan Penggunaan Analogi : Hukum pidana tidak dapat ditafsir
secara analogi  Pasal 1 ayat 1 KUHP

28. Analogi tidak diperbolehkan dalam
Hukum Pidana
• Diperbolehkan penafsiran ekstensif :
memperluas arti kata menurut makna pada
waktu uu dibentuk, tapi masih berpegang
pada bunyi peraturan.
• Beda penafsiran analogi dan ekstensif
– Analogi : tidak berpegang pada bunyi
peraturan, melainkan pada inti atau rasio dari
peraturan
– Ekstensif : tetap berpegang pada bunyi
peraturan

29. Berlakunya Hukum Pidana menurut tempat
 Asas Teritorial atau Wilayah
KUHP berlaku didasarkan pada tempat atau teritoir dimana perbuatan
dilakukan (Pasal 2 dan 3 KUHP). Pelakunya warga negara atau bukan,
tetap dapat dituntut. Dasar asas ini adalah kedaulatan negara dimana
setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di
wilayahnya.
 Asas Nasionalitas Aktif atau Personalitas. Berlakunya KUHP didasarkan
pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan
suatu perbuatan. KUHP hanya berlaku pada warga negara, tempat
dimana perbuatan dilakukan tidak menjadi masalah (Pasal 5, 6, dan 7
KUHP)
 Pasal 5: “Ketentuan pidana dalam Per-UU-an Indonesia diterapkan
bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan…salah satu
perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam Per-UU-an
Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut per-UU-
an negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana

30. • Asas Nasionalitas Pasif Atau Asas Perlindungan.
Didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang
dilanggar. Bila kepentingan umum negara dilanggar oleh
warga negara atau bukan, baik di dalam atau di luar
negara yang menganut asas tersebut, maka undang-
undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si
pelanggar. Dasar hukumnya adalah bahwa tiap negara
yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi
kepentingan hukumnya (Pasal 4 dan 8 KUHP)
• Asas Universalitas.
Undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan
terhadap siapapun yang melanggar kepentingan umum
dari seluruh dunia. Dasar hukumnya adalah kepentingan
hukum seluruh dunia (Pasal 4 KUHP)
Berlakunya Hukum Pidana menurut tempat

31. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan
• Geen Straf Zonder Schuld, atau No Punishment
Without Fault, atau Actus non facit reum nisi
mens sist rea
• asas ini menegaskan meskipun seseorang telah
melakukan perbuatan pidana dan telah
memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam
delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat
dipertanggungjawabkan atau tidak atas
perbuatannya tersebut, artinya apakah dia
mempunyai kesalahan atau tidak.

32. Cara Merumuskan Tindak Pidana
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seseorang melakukan atau
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan
cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan
dengan hukuman penjara selama-lamanya
sembilan tahun
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
Norma
Sanksi
Kualifikasi/nama Unsur
Pasal 289 KUHP

33. Kesalahan
• Kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah
pertanggung jawaban pidana
• Unsur-unsur kesalahan:
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si
pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan
sehat dan normal
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan
perbuatannya, baik disengaja (dolus) maupun karena
kealpaan (culpa)
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus
kesalahan